SlideShare a Scribd company logo

Ra Dan Refleksi Ham

•Download as PPT, PDF•
•
L
lodzi

Dokumen tersebut membahas tentang reforma agraria di Indonesia. Reforma agraria dimaksudkan untuk menata ulang sistem pertanahan agar lebih adil dengan mendistribusikan tanah kepada petani miskin. Hal ini sejalan dengan konstitusi dan undang-undang pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip, tujuan, subjek, objek, dan mekanisme pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

1 of 23
REFORMA AGRARIA DAN REFLEKSI HAM GUNAWAN SASMITA DIREKTUR LANDREFORM BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 10 DESEMBER 2007 ALIANSI PETANI INDONESIA
LANDASAN FILOSOFI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
LANDASAN FILOSOFI (LANJUTAN) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
LANDASAN FILOSOFI (LANJUTAN) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
4 PRINSIP PERTANAHAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],11 AGENDA BPN RI
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object], 11 AGENDA BPN RI (lanjutan)
PERSOALAN STRUKTURAL ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PIDATO PRESIDEN RI (31 JANUARI 2007) “ Program Reforma Agraria … secara bertahap … akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat … [yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan.”
REFORMA AGRARIA (UUPA , Keputusan MPR No. 5 MPR/2003 ) = PEMBARUAN AGRARIA (Tap IX/MPR/2001 , Keputusan MPR No.5 MPR/2003) TANAH UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
[object Object],[object Object],DEFINISI REFORMA AGRARIA
II . Penjelasan Umum I (7) UUPA Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu aza s yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut “land reform” atau “agrarian reform” yaitu “tanah … harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.” ......... Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain. DEFINISI ( lanjutan )
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],RA = LR + AR DEFINISI ( lanjutan )
DEFINISI ( lanjutan ) ,[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TUJUAN REFORMA AGRARIA
[object Object],[object Object],STRATEGI DASAR RA
HAK-HAK DASAR ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
HAK-HAK DASAR (LANJUTAN) ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],SUBYEK DAN OBYEK REFORMA AGRARIA
MEKANISME & DELIVERY SYSTEM REFORMA AGRARIA
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],KELEMBAGAAN REFORMA AGRARIA
II. Lembaga Pengelola Reforma Agraria Nasional Lembaga ini berbentuk BLU (Badan Layanan Umum) yang berada di bawah BPN-RI yang salah satu fungsinya adalah membiayai reforma agraria KELEMBAGAAN RA ( lanjutan )
TERIMA KASIH

Recommended

.Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia
.Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia .Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia
.Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia Oswar Mungkasa
 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupPenataan Ruang
 
Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum LingkunganSatria
 
Makalaha
MakalahaMakalaha
MakalahaHasiati Sinta
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTNakano
 
Jalan panjang perwujudan ketahanan nasional dalam persfektif penguasaan ruang
Jalan panjang perwujudan ketahanan nasional dalam persfektif penguasaan ruangJalan panjang perwujudan ketahanan nasional dalam persfektif penguasaan ruang
Jalan panjang perwujudan ketahanan nasional dalam persfektif penguasaan ruangAdriansyah Rustandi
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHWahyu Ojan
 
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alam
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya AlamKewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alam
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alambung gunawan
 

Recommended

.Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia
.Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia .Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia
.Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia Oswar Mungkasa
 
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupUU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan HidupPenataan Ruang
 
Hukum Lingkungan
Hukum LingkunganHukum Lingkungan
Hukum LingkunganSatria
 
Makalaha
MakalahaMakalaha
MakalahaHasiati Sinta
 
Hukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTHukum lingkungan PPT
Hukum lingkungan PPTNakano
 
Jalan panjang perwujudan ketahanan nasional dalam persfektif penguasaan ruang
Jalan panjang perwujudan ketahanan nasional dalam persfektif penguasaan ruangJalan panjang perwujudan ketahanan nasional dalam persfektif penguasaan ruang
Jalan panjang perwujudan ketahanan nasional dalam persfektif penguasaan ruangAdriansyah Rustandi
 
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHUU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH
UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLHWahyu Ojan
 
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alam
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya AlamKewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alam
Kewenangan Pemda dalam Sumberdaya Alambung gunawan
 
Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Mariske Myeke Tampi
 
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNANBab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNANRizki Kamaratih
 
Undang-Undang No 11 Tahun 1974
Undang-Undang No 11 Tahun 1974Undang-Undang No 11 Tahun 1974
Undang-Undang No 11 Tahun 1974Ssdotnet
 
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan rupaka
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahhukum_lingkungan
 
UU 11 1974 pengairan
UU 11 1974 pengairanUU 11 1974 pengairan
UU 11 1974 pengairanF Bari
 
Jurnal penelitian Masyarakat Adat
Jurnal penelitian Masyarakat AdatJurnal penelitian Masyarakat Adat
Jurnal penelitian Masyarakat Adaternidiswan
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatfakultashukumuiba
 
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.Penataan Ruang
 
Uu 32 tahun_2009
Uu 32 tahun_2009Uu 32 tahun_2009
Uu 32 tahun_2009Ardhita Gendys Pardana
 
Resensi buku hukum lingkungan di indonesia
Resensi buku hukum lingkungan di indonesiaResensi buku hukum lingkungan di indonesia
Resensi buku hukum lingkungan di indonesiaYanels Garsione
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
Rpp pengelolaan das terpadu
Rpp pengelolaan das terpaduRpp pengelolaan das terpadu
Rpp pengelolaan das terpaduwalhiaceh
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
 
Uu No26 2007
Uu No26 2007Uu No26 2007
Uu No26 2007cuttank
 
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarPenertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarCV Maju Bersama Bangsa
 
Ideologi dan Gerakan Agraria di Indonesia
Ideologi dan Gerakan Agraria di IndonesiaIdeologi dan Gerakan Agraria di Indonesia
Ideologi dan Gerakan Agraria di Indonesiabung gunawan
 
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingMODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingInarotul Faiza
 
EDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan Kritsonis
EDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan KritsonisEDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan Kritsonis
EDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan KritsonisWilliam Kritsonis
 
Fielding Slideshow
Fielding SlideshowFielding Slideshow
Fielding SlideshowWaikatoForever
 
Dr. Osterholm
Dr. Osterholm Dr. Osterholm
Dr. Osterholm William Kritsonis
 
NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012
NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012
NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012William Kritsonis
 

More Related Content

What's hot

Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNANBab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNANRizki Kamaratih
 
Undang-Undang No 11 Tahun 1974
Undang-Undang No 11 Tahun 1974Undang-Undang No 11 Tahun 1974
Undang-Undang No 11 Tahun 1974Ssdotnet
 
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan rupaka
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahhukum_lingkungan
 
UU 11 1974 pengairan
UU 11 1974 pengairanUU 11 1974 pengairan
UU 11 1974 pengairanF Bari
 
Jurnal penelitian Masyarakat Adat
Jurnal penelitian Masyarakat AdatJurnal penelitian Masyarakat Adat
Jurnal penelitian Masyarakat Adaternidiswan
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatfakultashukumuiba
 
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.Penataan Ruang
 
Resensi buku hukum lingkungan di indonesia
Resensi buku hukum lingkungan di indonesiaResensi buku hukum lingkungan di indonesia
Resensi buku hukum lingkungan di indonesiaYanels Garsione
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Penataan Ruang
 
Rpp pengelolaan das terpadu
Rpp pengelolaan das terpaduRpp pengelolaan das terpadu
Rpp pengelolaan das terpaduwalhiaceh
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
 
Uu No26 2007
Uu No26 2007Uu No26 2007
Uu No26 2007cuttank
 
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarPenertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarCV Maju Bersama Bangsa
 
Ideologi dan Gerakan Agraria di Indonesia
Ideologi dan Gerakan Agraria di IndonesiaIdeologi dan Gerakan Agraria di Indonesia
Ideologi dan Gerakan Agraria di Indonesiabung gunawan
 
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingMODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingInarotul Faiza
 

What's hot (18)

Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1Hukum Lingkungan - 1
Hukum Lingkungan - 1
 
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNANBab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
Bab 2. KAJIAN TEORI HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN
 
Undang-Undang No 11 Tahun 1974
Undang-Undang No 11 Tahun 1974Undang-Undang No 11 Tahun 1974
Undang-Undang No 11 Tahun 1974
 
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
 
Hukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliahHukum lingkungan materi kuliah
Hukum lingkungan materi kuliah
 
UU 11 1974 pengairan
UU 11 1974 pengairanUU 11 1974 pengairan
UU 11 1974 pengairan
 
Jurnal penelitian Masyarakat Adat
Jurnal penelitian Masyarakat AdatJurnal penelitian Masyarakat Adat
Jurnal penelitian Masyarakat Adat
 
Jurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adatJurnal penelitian masyarakat adat
Jurnal penelitian masyarakat adat
 
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
 
Uu 32 tahun_2009
Uu 32 tahun_2009Uu 32 tahun_2009
Uu 32 tahun_2009
 
Resensi buku hukum lingkungan di indonesia
Resensi buku hukum lingkungan di indonesiaResensi buku hukum lingkungan di indonesia
Resensi buku hukum lingkungan di indonesia
 
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau...
 
Rpp pengelolaan das terpadu
Rpp pengelolaan das terpaduRpp pengelolaan das terpadu
Rpp pengelolaan das terpadu
 
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009
 
Uu No26 2007
Uu No26 2007Uu No26 2007
Uu No26 2007
 
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantarPenertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
Penertiban tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah terlantar
 
Ideologi dan Gerakan Agraria di Indonesia
Ideologi dan Gerakan Agraria di IndonesiaIdeologi dan Gerakan Agraria di Indonesia
Ideologi dan Gerakan Agraria di Indonesia
 
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPolingMODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
MODUL KONSEP DASAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPoling
 

Viewers also liked

EDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan Kritsonis
EDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan KritsonisEDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan Kritsonis
EDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan KritsonisWilliam Kritsonis
 
NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012
NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012
NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012William Kritsonis
 
Fasttrack Hr Services Company Profile
Fasttrack Hr Services Company ProfileFasttrack Hr Services Company Profile
Fasttrack Hr Services Company ProfileNidhi Jain
 
Creative Commons for City of Salisbury
Creative Commons for City of SalisburyCreative Commons for City of Salisbury
Creative Commons for City of SalisburyRhys Moult
 
Nicoles Waikato River Slideshow
Nicoles Waikato River SlideshowNicoles Waikato River Slideshow
Nicoles Waikato River SlideshowWaikatoForever
 
Lgaonline Creative Commons for SA local Government
Lgaonline Creative Commons for SA local GovernmentLgaonline Creative Commons for SA local Government
Lgaonline Creative Commons for SA local GovernmentRhys Moult
 
Gestione Del Telefono Manuale
Gestione Del Telefono ManualeGestione Del Telefono Manuale
Gestione Del Telefono Manualeguest2c539f
 
New Zealand and South Africa
New Zealand and South AfricaNew Zealand and South Africa
New Zealand and South AfricaWaikatoForever
 
Osc2008tokyo秋 なでしこ勉強会
Osc2008tokyo秋 なでしこ勉強会Osc2008tokyo秋 なでしこ勉強会
Osc2008tokyo秋 なでしこ勉強会kujirahand kujira
 
William Allan Kritsonis, PhD - PPT. American Disability Act
William Allan Kritsonis, PhD - PPT. American Disability ActWilliam Allan Kritsonis, PhD - PPT. American Disability Act
William Allan Kritsonis, PhD - PPT. American Disability ActWilliam Kritsonis
 
Pre College Presentation
Pre College PresentationPre College Presentation
Pre College PresentationSami Nerenberg
 
Donna Holt, National Refereed Article Published in NATIONAL FORUM JOURNALS -...
Donna Holt, National Refereed Article Published in NATIONAL FORUM JOURNALS -...Donna Holt, National Refereed Article Published in NATIONAL FORUM JOURNALS -...
Donna Holt, National Refereed Article Published in NATIONAL FORUM JOURNALS -...William Kritsonis
 

Viewers also liked (20)

EDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan Kritsonis
EDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan KritsonisEDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan Kritsonis
EDUL 8003 Dissertation - Dr. William Allan Kritsonis
 
Fielding Slideshow
Fielding SlideshowFielding Slideshow
Fielding Slideshow
 
Dr. Osterholm
Dr. Osterholm Dr. Osterholm
Dr. Osterholm
 
NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012
NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012
NFEAS JOURNAL, Volume 29, Number 1, 2011-2012
 
Fasttrack Hr Services Company Profile
Fasttrack Hr Services Company ProfileFasttrack Hr Services Company Profile
Fasttrack Hr Services Company Profile
 
Creative Commons for City of Salisbury
Creative Commons for City of SalisburyCreative Commons for City of Salisbury
Creative Commons for City of Salisbury
 
Nicoles Waikato River Slideshow
Nicoles Waikato River SlideshowNicoles Waikato River Slideshow
Nicoles Waikato River Slideshow
 
Lgaonline Creative Commons for SA local Government
Lgaonline Creative Commons for SA local GovernmentLgaonline Creative Commons for SA local Government
Lgaonline Creative Commons for SA local Government
 
魚 鷹的決戰時刻：太精彩了！
魚 鷹的決戰時刻：太精彩了！魚 鷹的決戰時刻：太精彩了！
魚 鷹的決戰時刻：太精彩了！
 
Gestione Del Telefono Manuale
Gestione Del Telefono ManualeGestione Del Telefono Manuale
Gestione Del Telefono Manuale
 
WelcometoourSchool
WelcometoourSchoolWelcometoourSchool
WelcometoourSchool
 
New Zealand and South Africa
New Zealand and South AfricaNew Zealand and South Africa
New Zealand and South Africa
 
Secrets of the Thin
Secrets of the ThinSecrets of the Thin
Secrets of the Thin
 
Osc2008tokyo秋 なでしこ勉強会
Osc2008tokyo秋 なでしこ勉強会Osc2008tokyo秋 なでしこ勉強会
Osc2008tokyo秋 なでしこ勉強会
 
Overview Of Drupal
Overview Of DrupalOverview Of Drupal
Overview Of Drupal
 
William Allan Kritsonis, PhD - PPT. American Disability Act
William Allan Kritsonis, PhD - PPT. American Disability ActWilliam Allan Kritsonis, PhD - PPT. American Disability Act
William Allan Kritsonis, PhD - PPT. American Disability Act
 
El proyecto LEARN y la gestión de datos de investigación: Avances y desafíos ...
El proyecto LEARN y la gestión de datos de investigación: Avances y desafíos ...El proyecto LEARN y la gestión de datos de investigación: Avances y desafíos ...
El proyecto LEARN y la gestión de datos de investigación: Avances y desafíos ...
 
Pre College Presentation
Pre College PresentationPre College Presentation
Pre College Presentation
 
Luck (1)
Luck (1)Luck (1)
Luck (1)
 
Donna Holt, National Refereed Article Published in NATIONAL FORUM JOURNALS -...
Donna Holt, National Refereed Article Published in NATIONAL FORUM JOURNALS -...Donna Holt, National Refereed Article Published in NATIONAL FORUM JOURNALS -...
Donna Holt, National Refereed Article Published in NATIONAL FORUM JOURNALS -...
 

Similar to Ra Dan Refleksi Ham

KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...ssuser318a6e
 
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptxPenguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptxSMPranata
 
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdf
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdfDiskusi 4 Hukum Agraria.pdf
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdfIndra Sofian
 
Permasalahan kebijakan pemerintah
Permasalahan kebijakan pemerintah Permasalahan kebijakan pemerintah
Permasalahan kebijakan pemerintah Joel mabes
 
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas TanahPolitik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas TanahAtiek Hafifah
 
Seminar tora kementan (yuti) new
Seminar tora kementan (yuti) newSeminar tora kementan (yuti) new
Seminar tora kementan (yuti) newSyahyuti Si-Buyuang
 
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Biotani & Bahari Indonesia
 
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Biotani & Bahari Indonesia
 
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Biotani & Bahari Indonesia
 
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Biotani & Bahari Indonesia
 
Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan RuangJalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan RuangAdriansyah Rustandi
 
Kendala implementasi Landreform di Indonesia
Kendala implementasi Landreform di IndonesiaKendala implementasi Landreform di Indonesia
Kendala implementasi Landreform di IndonesiaSyahyuti Si-Buyuang
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikRetno Pratiwi
 
Kebijakan landreform
Kebijakan landreformKebijakan landreform
Kebijakan landreformSalvinusBala1
 
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018KantorHukum1
 
07. penatagunaan tanah.pptx
07. penatagunaan tanah.pptx07. penatagunaan tanah.pptx
07. penatagunaan tanah.pptxyofaaditama
 

Similar to Ra Dan Refleksi Ham (20)

Falsafah Agraria.pdf
Falsafah Agraria.pdfFalsafah Agraria.pdf
Falsafah Agraria.pdf
 
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PENATAAN PERU...
 
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptxPenguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
Penguasaan dan Pengusahaan Lahan serta Kemiskinan di Pedesaan.pptx
 
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdf
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdfDiskusi 4 Hukum Agraria.pdf
Diskusi 4 Hukum Agraria.pdf
 
Permasalahan kebijakan pemerintah
Permasalahan kebijakan pemerintah Permasalahan kebijakan pemerintah
Permasalahan kebijakan pemerintah
 
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas TanahPolitik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
Politik Agraria - Fungsi dan Hak Atas Tanah
 
Agraria 2011 (syahyuti)
Agraria 2011 (syahyuti)Agraria 2011 (syahyuti)
Agraria 2011 (syahyuti)
 
Seminar tora kementan (yuti) new
Seminar tora kementan (yuti) newSeminar tora kementan (yuti) new
Seminar tora kementan (yuti) new
 
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
 
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
 
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
 
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
Petisi kepada presiden untuk penyelesaian konflik agraria
 
Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan RuangJalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
 
Kendala implementasi Landreform di Indonesia
Kendala implementasi Landreform di IndonesiaKendala implementasi Landreform di Indonesia
Kendala implementasi Landreform di Indonesia
 
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisikPendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
Pendaftaran tanah menunjang perencanaan fisik
 
Kebijakan landreform
Kebijakan landreformKebijakan landreform
Kebijakan landreform
 
Perundangan masyarakat adat
Perundangan masyarakat adatPerundangan masyarakat adat
Perundangan masyarakat adat
 
Proposal tesis ok
Proposal tesis okProposal tesis ok
Proposal tesis ok
 
Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018Perpres nomor 86 tahun 2018
Perpres nomor 86 tahun 2018
 
07. penatagunaan tanah.pptx
07. penatagunaan tanah.pptx07. penatagunaan tanah.pptx
07. penatagunaan tanah.pptx
 

More from lodzi

Petani Vs UU PVT-SBT
Petani Vs UU PVT-SBTPetani Vs UU PVT-SBT
Petani Vs UU PVT-SBTlodzi
 
Asean
AseanAsean
Aseanlodzi
 
Perubahan Iklim
Perubahan IklimPerubahan Iklim
Perubahan Iklimlodzi
 
Pengembangan Hotikultura Indonesia
Pengembangan Hotikultura IndonesiaPengembangan Hotikultura Indonesia
Pengembangan Hotikultura Indonesialodzi
 
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007lodzi
 
Kebijakan Agraria Indonesia
Kebijakan Agraria IndonesiaKebijakan Agraria Indonesia
Kebijakan Agraria Indonesialodzi
 
Asean Issue Paper
Asean Issue PaperAsean Issue Paper
Asean Issue Paperlodzi
 
Pengantar Arcview
Pengantar ArcviewPengantar Arcview
Pengantar Arcviewlodzi
 

More from lodzi (8)

Petani Vs UU PVT-SBT
Petani Vs UU PVT-SBTPetani Vs UU PVT-SBT
Petani Vs UU PVT-SBT
 
Asean
AseanAsean
Asean
 
Perubahan Iklim
Perubahan IklimPerubahan Iklim
Perubahan Iklim
 
Pengembangan Hotikultura Indonesia
Pengembangan Hotikultura IndonesiaPengembangan Hotikultura Indonesia
Pengembangan Hotikultura Indonesia
 
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007
Ponny Igj Putaran Doha Dan Fta Jakarta 11 Des 2007
 
Kebijakan Agraria Indonesia
Kebijakan Agraria IndonesiaKebijakan Agraria Indonesia
Kebijakan Agraria Indonesia
 
Asean Issue Paper
Asean Issue PaperAsean Issue Paper
Asean Issue Paper
 
Pengantar Arcview
Pengantar ArcviewPengantar Arcview
Pengantar Arcview
 

Ra Dan Refleksi Ham

  • 1. REFORMA AGRARIA DAN REFLEKSI HAM GUNAWAN SASMITA DIREKTUR LANDREFORM BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 10 DESEMBER 2007 ALIANSI PETANI INDONESIA
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9. PIDATO PRESIDEN RI (31 JANUARI 2007) “ Program Reforma Agraria … secara bertahap … akan dilaksanakan mulai tahun 2007 ini. Langkah itu dilakukan dengan mengalokasikan tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan kita boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Inilah yang saya sebut sebagai prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat … [yang] saya anggap mutlak untuk dilakukan.”
  • 10. REFORMA AGRARIA (UUPA , Keputusan MPR No. 5 MPR/2003 ) = PEMBARUAN AGRARIA (Tap IX/MPR/2001 , Keputusan MPR No.5 MPR/2003) TANAH UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
  • 11.
  • 12. II . Penjelasan Umum I (7) UUPA Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu aza s yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, yaitu negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut “land reform” atau “agrarian reform” yaitu “tanah … harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.” ......... Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain. DEFINISI ( lanjutan )
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20. MEKANISME & DELIVERY SYSTEM REFORMA AGRARIA
  • 21.
  • 22. II. Lembaga Pengelola Reforma Agraria Nasional Lembaga ini berbentuk BLU (Badan Layanan Umum) yang berada di bawah BPN-RI yang salah satu fungsinya adalah membiayai reforma agraria KELEMBAGAAN RA ( lanjutan )