Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu hukum pidana dengan ilmu-ilmu lain seperti logika, psikologi, psikiatri forensik, filsafat, sosiologi, politik, kriminalistik, dan kriminologi. Hubungan tersebut berkaitan dengan proses pembuktian, penyelidikan perilaku manusia, analisis hukum pidana, penyebab terjadinya kejahatan, dan pengumpulan data kejahatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas hubungan ilmu hukum pidana dengan ilmu-ilmu lain seperti logika, psikologi, psikiatri forensik, filsafat, sosiologi, politik, kriminalistik, dan kriminologi. Hubungan tersebut berkaitan dengan proses pembuktian, penyelidikan perilaku manusia, analisis hukum pidana, penyebab terjadinya kejahatan, dan pengumpulan data kejahatan.
Tiga periode utama perkembangan hukum internasional yaitu masa klasik yang meletakkan dasar-dasar awal, masa pertengahan yang mengalami kemunduran akibat dominasi agama, dan masa modern yang menjadikan hukum internasional sebagai bidang studi serius. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi peristiwa dunia seperti Perang Dunia dan pendirian PBB.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..yudikrismen1
Viktimologi adalah studi tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat yang ditimbulkan. Korban didefinisikan secara luas dan tidak terbatas pada individu yang menderita kerugian secara langsung, tetapi juga kelompok, korporasi, dan lingkungan. Tujuan viktimologi antara lain mempelajari peran korban dalam terjadinya kejahatan dan perlindungan yang harus diberikan kepada korban.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang peran korban dalam terjadinya tindakan kriminal menurut para ahli. Korban dapat memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan karena gaya hidup dan kelakuan korban. Contohnya adalah korban kejahatan perkosaan yang keluar malam seorang diri dengan berpakaian seksi serta korban kejahatan politik yang mengkritik keras pejabat pemerintah.
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
Tugas ini membahas tiga topik utama yaitu: 1) jenis bunuh diri berdasarkan kasus seorang pengusaha yang bangkrut, 2) apakah mempelajari perilaku penjahat dapat membuat seseorang berprilaku jahat, dan 3) model coercion-consensus menurut Teori Austin Turk tentang ketertiban sosial.
Tiga periode utama perkembangan hukum internasional yaitu masa klasik yang meletakkan dasar-dasar awal, masa pertengahan yang mengalami kemunduran akibat dominasi agama, dan masa modern yang menjadikan hukum internasional sebagai bidang studi serius. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi peristiwa dunia seperti Perang Dunia dan pendirian PBB.
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
Dokumen menjelaskan sumber-sumber hukum acara pidana di Indonesia yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), beberapa undang-undang terkait peradilan dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, serta peraturan pemerintah dan keputusan presiden.
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..yudikrismen1
Viktimologi adalah studi tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat yang ditimbulkan. Korban didefinisikan secara luas dan tidak terbatas pada individu yang menderita kerugian secara langsung, tetapi juga kelompok, korporasi, dan lingkungan. Tujuan viktimologi antara lain mempelajari peran korban dalam terjadinya kejahatan dan perlindungan yang harus diberikan kepada korban.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang peran korban dalam terjadinya tindakan kriminal menurut para ahli. Korban dapat memainkan peran penting dalam terjadinya kejahatan karena gaya hidup dan kelakuan korban. Contohnya adalah korban kejahatan perkosaan yang keluar malam seorang diri dengan berpakaian seksi serta korban kejahatan politik yang mengkritik keras pejabat pemerintah.
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfIndra Sofian
Tugas ini membahas tiga topik utama yaitu: 1) jenis bunuh diri berdasarkan kasus seorang pengusaha yang bangkrut, 2) apakah mempelajari perilaku penjahat dapat membuat seseorang berprilaku jahat, dan 3) model coercion-consensus menurut Teori Austin Turk tentang ketertiban sosial.
Menurut pandangan mazhab positif, upaya pencarian sebab musabab kejahatan akibat penggunaan teknologi informasi seperti cybercrime dan penyebaran informasi hoaks adalah dengan mempelajari faktor-faktor individual pelaku kejahatan dan lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi perilaku pelaku. Kejahatan dianggap timbul dari interaksi antara unsur biologis, psikologis, dan lingkungan sosial pelaku.
Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat orang belajar kejahatan berdasarkan teori asosiasi diferensial karena pengaruh lingkungan dan kelompok dapat mempengaruhi individu. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland pada 1934 dengan 9 proposisi utama seperti kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial dan definisi yang mendukung pelanggaran hukum.
Konflik antar pelajar yang diakhiri dengan kekerasan tanpa tujuan yang jelas merupakan contoh konflik tanpa tujuan menurut teori Turk. Turk mengemukakan istilah konflik otoritas untuk menjelaskan konflik yang terjadi karena ketidaksesuaian antara individu dengan otoritas.
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfIndra Sofian
Perjanjian antara Kino dan Udin terkait pinjaman kamera adalah perjanjian pinjam pakai. Udin bertanggung jawab untuk mengganti kamera milik Kino yang hilang saat dipinjamkannya kepada Udin. Kino memiliki bukti kuat berupa saksi dan pesan singkat dari Udin yang mengakui akan mengganti kamera tersebut.
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Indra Sofian
Pernikahan Valdhy dengan putri kepala kampung tidak sah karena tidak memenuhi syarat pernikahan menurut hukum Indonesia. Putri masih di bawah umur minimal menikah yaitu 16 tahun, dan Valdhy juga tidak mendapat izin dari istri pertamanya. Pernikahan ini dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan pernikahan.
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Indra Sofian
Pernikahan Indri dengan Erick yang dilakukan di Amerika sah menurut hukum Indonesia karena dilakukan sesuai hukum perkawinan yang berlaku di Amerika, tempat pernikahan dilangsungkan. Pernikahan ini juga sesuai dengan agama Kristen yang dianut Erick. Selama pencatatan dilakukan di dalam 1 tahun sejak kembali ke Indonesia, pernikahan ini diakui keabsahannya.
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Indra Sofian
Diskusi mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan SPT yang telah
disampaikan wajib pajak untuk memastikan kebenarannya. Pemeriksaan dapat dilakukan
melalui scoring SPT, bank data pemerintah, laporan pihak ketiga, atau sistem acak. Youtube
merupakan objek pajak bagi pelaku usaha yang mendapat manfaat dari iklan, namun
penonton tidak perlu membayar PPN karena bukan pengusaha
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Indra Sofian
Dokumen tersebut membahas tentang apakah menonton video melalui internet seperti Youtube merupakan objek PPN yang harus dibayar. Dokumen menjelaskan bahwa Youtube merupakan objek PPN bagi pelaku usaha yang mendapat manfaat dari iklan, namun penonton Youtube sebagai konsumen tidak perlu membayar PPN karena bukan pengusaha kena pajak.
Diskusi 4 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan pemusatan pemungutan pajak oleh Pe...
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
1. DISKUSI 2 Mata Kuliah Teori Kriminologi INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Tutor dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ
Bogor menyampaikan jawaban terkait posisi kasus:
- Nenek Minah divonis pidana penjara 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3
bulan, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHP
tentang pencurian.
- Kasus tersebut berawal saat Minah memetik 3 buah kakao yang sudah ranum di
perkebunan PT Rumpun Sari Antan (PT. RSA). Setelah dipetik 3 buah kakao diletakan
begitu saja di bawah pohon kakao dan tidak disembunyikan.
- Namun, apa yang dilakukan Minah diketahui mandor PT RSA. Dia pun menegur Minah dan
menanyakan perihal kakao yang dicurinya. Minah pun mengatakan jika buah kakao yang
dipetiknya akan dijadikan bibit.
- Setelah mendengar penjelasan Minah, Tarno mengatakan, kakao di kebun PT RSA dilarang
dipetik oleh masyarakat. Dia juga menunjukkan papan peringatan yang terpasang pada
jalan masuk perkebunan. Dalam papan tersebut tertulis petikan Pasal 21 dan Pasal 47
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa
setiap orang tidak boleh merusak kebun maupun menggunakan lahan kebun hingga
mengganggu produksi usaha perkebunan.
- Minah yang buta huruf itupun segera meminta maaf kepada Tarno sembari menyerahkan
tiga butir buah kakao tersebut untuk dibawa mandor itu.
- Kendati telah meminta maaf, dia sama sekali tidak menyangka jika perbuatannya justru
berujung ke pengadilan.
Apakah perilaku nenek Minah memenuhi konsep kejahatan jika ditinjau dari sudut pandang
normatif, sosiologis dan psikologis?
Jawaban:
1) Perilaku Nenek Minah telah memenuhi konsep kejahatan jika ditinjau dari susut pandang
Yuridis Formal (Normatif), karena telah memenuhi beberapa unsur yaitu:
a. Perbuatan Nenek Minah merupakan perbuatan antisosial yang melanggar peraturan
Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan,
yang menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh merusak kebun maupun
menggunakan lahan kebun hingga mengganggu produksi usaha perkebunan.
2. DISKUSI 2 Mata Kuliah Teori Kriminologi INDRA SOFIAN (042051183)
b. Perbuatan Nenek Minah dilakukan tidak sengaja karena dia buta huruf tidak dapat
membaca larangan yang telah dipasang pada papan peringatan di jalan masuk
perkebunan.
c. Perbuatan yang dilakukan Nenek Minah merugikan PT RSA secara ekonomi
d. Perbuatan yang dilakukan oleh Nenek Minah diancam hukuman pidana berdasarkan
UU Nomor 18 Tahun 2004
2) Perilaku Nenek Minah telah memenuhi konsep kejahatan jika ditinjau dari susut pandang
Sosiologis, karena telah memenuhi beberapa unsur yaitu:
a. Kejahatan yang dilakukan Nenek Minah merupakan salah satu perbuatan yang
antisosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, karena merugikan
dan menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus
ditentang.
b. Untuk memerangi atau mencegah perbuatan yang dilakukan Nenek Minah maka
ditetapkan norma-norma hukum pidana dengan sanksi pidana penjara 1 bulan 15
hari dengan masa percobaan selama 3 bulan, karena dinilai terbukti secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
3) Perilaku Nenek Minah telah memenuhi konsep kejahatan jika ditinjau dari susut pandang
Psikologis, karena telah memenuhi beberapa unsur yaitu:
a. Kejahatan yang dilakukan oleh Nenek Minah tidak selaras dengan norma-norma
pergaulan di masyarakat dimana dilarang mengambil buah kakao yang bukan
miliknya.
b. Kejahatan yang diakukan oleh Nenek Minah adalah perbuatan abnormal karena
faktor karena Nenek Minal buta huruf dan rendah IQ-nya.
REFERENSI:
1) M. Kemal Darmawan, Buku Materi Pokok Teori Kriminologi. Edisi 2. Cetakan Keenam
belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020.
2) Elizabeth Ghozali, Inisiasi Tuton ke-1. Mata Kuliah Kriminologi. Tangerang Selatan,
Universitas Terbuka. 2021