Download to read offline
Uploaded byPortal Surya
Digital surya 25 oktober 2013
Perppu Mahkamah Konstitusi dikeluarkan untuk memperbaiki sistem pengawasan hakim konstitusi dengan membentuk badan pengawas tetap dan menambah persyaratan calon hakim konstitusi tidak boleh aktif dalam partai politik tujuh tahun terakhir. Namun, Perppu ini dinilai terlambat dikeluarkan dan substansinya kurang mendesak.
![HAK_ANGKET_DAN_BYPASS_REZIM_JOKOWI[1]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/977d8c2f-371a-4f60-b7e0-fde6be77b8ad-170225173717-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Digital surya 25 oktober 2013
- 1. Perppu Mahkamah Konstituti, Apa Perlunya? hal 2 SpiritBaru Jawa Timur surabaya.tribunnews.com surya.co.id | JUMAT, 25 OKTOBER 2013 | Terbit 2 halaman edisi pagi Indonesiaku SEMAKIN BESAR SURYA Online - Indonesia menjadi negara yang semakin ‘besar’ dan ‘luas’ menyusul disetujuinya pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) pembentukan 65 daerah otonomi, 19 diantaranya berada di Papua, meski Pemerintah Pusat belum tentu mendukung menjadi kota atau provinsi baru, Kamis (24/10/2013). RUU ini merupakan inisiatif DPR berdasarkan aspirasi masyarakat yang menuntut pemekaran wilayah di daerahnya. Oleh sebab itu, Pemerintah harus benar-benar hati-hati dan mempertimbangkan karena sebenarnya pemecahan wilayah ini akan semakin membuat rentan kekuatan Republik ini. Belum tentu DPR, yang selalu mengatakan, atas nama rakyat, padahal rakyat yang mana, yang mengusulkan RUU ini memiliki kapabelitas dan akuntabilitas dalam memikirkan pemekaran wilayah. Sebab belum tentu yang bersangkutan menguasai medan dan mengenal karakteristik yang akan dimekarkan. Selain itu, apakah usulan tersebut pernah diselidiki dari mana asalnya dan memiliki motivasi apa terhadap pemecahan wilayah ini. Kekhawatiran lain, pemecahan atau pemekaran ini ada penyusupan kepentingan yang sengaja untuk memperlemah peta koordinasi Pemerintah Indonesia dan mempermudah pemerataan pembangunan itu tidak terjadi sehingga gampang muncul gejolak di daerah. Sistem desentralisasi sekarang sebenarnya cukup bagus, karena dana pemerintah bisa tersalurkan langsung dan mengurangi birokrasi. Namun lagi-lagi keimanan penguasa daerah ternyata tidak lebih bagus dari yang ada di Pusat sehingga perjalanan pemerintahan desentralisasi ini menjadi tidak optimal dalam membangun daerah. Jadi, mengapa harus dipecah-pecah bangsa ini? Usulan RUU Pemekaran Wilayah ini adalah produk Komisi II DPR yang menurut Wakil Ketua Komisinya, Khatibul Umam Wiranu, DPR lebih menekankan pertimbangan politik dan konstituennya. Inilah yang menjadi keprihatinan karena jika hanya menguntuk memecah Indonesia. Karena logika dan pepatah mengatakan, mematahkan satu sapu lidi lebih gampang dari pada serumpun lidi. Pengamat Otonomi Daerah dari Institut Pemerintah Dalam Negeri I Made Suwandi kepada wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan, Kamis (24/10/2013), mengatakan,”Presiden tidak harus menyetujuinya.” Pemerintah, menurutnya, akan meneliti sejauh mana kesiapan teknis 65 daerah otonomi yang diusulkan itu, join facebook.com/suryaonline termasuk kemampuan keuangan serta batas wilayahnya. “Karena jika daerah belum siap, akhirnya hasilnya menjadi tidak bagus,” katanya. Kesiapan yang dimaksud I Made Suwandi tersebut mungkin hanya menyangkut masalah teknis dan material daerah saja, namun sebenarnya tidak hanya itu saja yang diperhitungkan, yakni masalah keamanan negara. Jika sekarang di Papua, yang konon kabarnya masih belum aman benar terhadap separatis Papua Merdeka, sudah mengalami pemekaran yang sedemikan rupa dan Pemerintah sulit mengendalikan, apalagi nanti ditambah dengan 19 daerah otonomi baru. Politik devide et impera, sebenarnya itulah yang diterapkan dengan bahasa baru pemekaran tersebut. Karena buktinya banyak daerah baru hasil pemekaran tidak banyak berkembang bahkan menjadi ladang korupsi. Yang lebih penting sebenarnya bukan pemekaran daerahnya tetapi adalah pemerataan dan transparansi pembangunan ke daerahdaerah. Pasalnya, kesalahan dimasa lampau, ketika sistem sentralisasi Pemerintah, karena edepankan dua pertimbangan dasar pemikiran tersebut, berarti DPR hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri, tidak memikirkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. (wahjoe harjanto) follow @portalsurya
- 2. 2 JUMAT, 25 OKTOBER2013 | surya.co.id | surabaya.tribunnews.com Perppu Mahkamah Konstitusi APA PERLUNYA ? SURYA Online - Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat kritikan berbagai kalangan. Perppu MK yang ditandatangani 17 Oktober 2013 di Istana Kepresidenan, Gedung Agung, Jogjakarta, atau tiga pekan pasca penangkapan Akil Mochtar oleh KPK, dinilai kehilangan esensi. “Kalau keadaan mendesak kan Presiden bisa mengeluarkan Perppu, tapi sayangnya ini terlalu lama. Sudah kehilangan, memaksanya. Perppu itu kan kegentingan yang memaksa kalau pas malam itu Akil ditangkap lalu besoknya dikeluarkan Perpu, itu orang bisa terima, tapi ini membuat Perppu begini saja butuh waktu berminggu-minggu, tidak jelas,” kata Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengaku heran dengan lamanya penerbitan Perppu terkait MK. Sebab sepengetahuannya, ahli hukum Erman Raja Guk Guk mampu menyusun Perppu dalam waktu setengah jam. Di sisi lain, urgensi Perppu semakin berkurang karena secara perlahan MK sudah dalam perjalanan memulihkan institusinya secara mandiri, di mana suasana persidangan MK semakin hari semakin tenang join facebook.com/suryaonline dibandingkan satu hari pascaAkil Mochtar ditangkap KPK. Yusril menilai, Pemerintah lebih baik melakukan revisi Undang-Undang MK dengan menitikberatkan kepada pengawasan Hakim MK ketimbang mengeluarkan Perppu. Namun apapun alasannya, Perppu sudah ditandatangani dan telah berlaku sejak diterbitkan. Selanjutnya legalitas Perppu itu akan dihadapkan kepada DPR yang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolaknya. Apabila diterima, maka Perppu tentang MK akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang MK. Sebaliknya, jika ditolak oleh DPR, Perppu tersebut menjadi tidak berlaku dan wajib dibatalkan lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam menguji Perppu, DPR akan melihat dua hal utama, yakni esensi Perppu yang diterbitkan dalam hal kegentingan yang memaksa untuk dilakukan perubahan atas sebuah Undang-Undang, serta substansi dari Perppu itu sendiri. Berdasarkan penjelasan Perppu yang diumumkan Menko Polhukam Djoko Suyanto di Jogjakarta, 17 Oktober 2013, terdapat tiga substansi Perppu yang menggantikan atau menambahkan isi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Ketiga poin tersebut diantaranya, penambahan persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, memperjelas mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi serta perbaikan sistem pengawasan hakim konstitusi. Dalam substansi poin per- tama dijelaskan bahwa untuk mendapatkan hakim konstitusi yang makin baik, syarat hakim konstitusi, sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf i ditambah, tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) tahun sebelum diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Substansi poin kedua, mekanisme proses seleksi dan pengajuan hakim konstitusi disempurnakan sehingga memperkuat prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan harapan dan opini publik, yang tercantum pula dalam Pasal 19 Undang- Undang MK. Sementara substansi poin tiga, perbaikan sistem pengawasan yang lebih efektif dilakukan dengan membentuk Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang sifatnya permanen dengan tetap menghormati independensi hakim konstitusi. Oleh karena itu Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dibentuk bersama oleh Komisi Yudisial dan MK dengan susunan keanggotaan lima orang, terdiri dari satu orang mantan hakim konstitusi, satu orang praktisi hukum, dua orang akademisi yang salah satu atau keduanya berlatar belakang di bidang hukum dan satu orang tokoh masyarakat. Ketiga poin itu berbeda dengan Undang-Undang MK yang berlaku selama ini yang mengatur bahwa calon hakim konstitusi tidak harus merupakan orang yang sudah tidak menjadi anggota parpol selama tujuh tahun, pengajuan calon hakim konstitusi oleh MA, DPR dan/atau Presiden dilakukan tanpa uji kelayakan panel ahli, serta hakim konstitusi tidak memiliki badan/lembaga pengawas yang sifatnya permanen. Perubahan substansi inilah yang kelak diuji oleh DPR pada masa sidang berikutnya. (ant) follow @portalsurya