1. DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang mengembalikan Ahok sebagai gubernur Jakarta, yang dianggap melanggar konstitusi dan tidak adil. 2. Usulan hak angket diajukan oleh beberapa fraksi besar di DPR dan sudah melewati syarat pengajuan. 3. Jika hak angket ini berhasil, akan mengancam pemerintahan Jokowi karena menunjukkan adanya pelanggaran

1. 1 Penulis adalah Dosen Tetap Ilmu Komunikasi IAIN Palu, Sulawesi Tengah
HAK ANGKET DAN BYPASS REZIM JOKOWI
Oleh Suharto
Konstelasi politik nasional kembali mengalami eskalasi tinggi, setelah anggota DPR RI
atau lembaga legislative mempergunakan kewenangannya berdasarkan UUD 1945 untuk
melakukan Hak Angket terhadap pemerintahan Joko Widodo sebagai Presiden Republik
Indonesia. Hak Angket sebagaimana di atur dalam konstitusi Negara yakni pada Pasal 20 A
UUD 45 adalah Ayat (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam
pasalpasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi,
hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dan pada ayat (3) Selain hak yang diatur dalam
pasalpasal lain UndangUndang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai
hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
Dikutip dari blog pribadinya, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Hak Angket
disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk
menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan
yang menjadi kebijakan Pemerintah. Namun ketentuan Pasal 176 ayat (1) Peraturan Tata Tertib
DPR menegaskan bahwa hak angket digunakan untuk menyelidiki “kebijakan pemerintah yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang
diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Rumusan ini memang sangat luas,
karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil Pemerintah pada dasarnya dapat
dikatakan sebagai “kebijakan”. Jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan negara
sebagaimana pemahaman teoritis tentang asal muasal hak angket. Dengan demikian, kebijakan
Pemerintah mengurangi subsidi BBM dengan sendirinya dapat dijadikan sebagai obyek dari hak
angket DPR karena berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi

2. 2 Penulis adalah Dosen Tetap Ilmu Komunikasi IAIN Palu, Sulawesi Tengah
kebijakan itu juga berkaitan dengan keuangan negara. Namun apakah kebijakan itu benar-benar
bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dugaan DPR, inilah yang harus “dibuktikan”
melalui penggunaan hak angket itu.
Dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat,
sekurang-kurangnya 10 orang anggota DPR bisa menyampaikan usulan angket kepada Pimpinan
DPR. Usulan disampaikan secara tertulis, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta
nama fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu rumusan yang jelas tentang hal yang akan
diselidiki, disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya. Dalam pasal 177 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
disebutkan bahwa hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit dua puluh lima orang anggota
serta lebih dari satu fraksi, disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi
kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya.
Sidang Paripurna DPR dapat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. Bila
usul hak angket diterima, DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi
DPR. Bila usulan hak angket ditolak, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. Panitia
angket dalam melaksanakan tugas penyelidikan dengan meminta keterangan dari pemerintah dan
penjabatnya, saksi, pakar, organisasi profesi, semua pihak terkait lainnya. Panitia angket DPR
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama enam puluh hari
sejak dibentuknya panitia angket. Rapat paripurna DPR kemudian mengambil keputusan
terhadap laporan panitia angket.
Bila dalam Sidang Paripurna DPR memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang
dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas

3. 3 Penulis adalah Dosen Tetap Ilmu Komunikasi IAIN Palu, Sulawesi Tengah
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan maka DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat kemudian usul
hak angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.
Pasal Ahok!
Politisi Senayan tampaknya mengarahkan tembakannya ke istana Negara untuk
menyelidiki kebijakan pemerintah melalui kementeria dalam negeri untuk mengaktifkan kembali
gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok setelah dinon-aktifkan karena mengikuti tahapan
pemilihan kepala daerarah atau pilkada DKI. Jika situasinya berjalan normal, maka secara
normative pengembalian jabatan itu tidaklah menjadi masalah, tetapi akibat dari adanya gonjang-
ganjing dan kegaduhan politik yang bersumber dari kandidat petahana Ahok pada saat proses
pilkada berlangsung menyebabkan Ahok tersangka dan kini terdakwa dalam kasus hokum terkait
pasal penistaan agama, maka situasinya pun tentu berbeda dan abnormal. Sebab, dalam beberapa
pengalaman yang telah menimpa kepala daerah di Indonesia, maka aturan yang berlaku untuk
menon-aktifkan dan atau memberhentikan sementara atau permanen kepala daerah yang terlibat
kasus hokum juga harus diberlakukan untuk Ahok.
Pada 12 Pebruari 2017 kemarin, pemerintah sepertinya memberikan perlakuan khusus
(hak imunitas) bagi saudara Ahok, yang telah melantik kembali Ahok sebagai gubernur Jakarta
meneruskan sisa masa jabatannya sampai gubernur terpilih di pilkada 2017 ini. Pasal inilah yang
kemudian menjadi dasar bagi DPR untuk melakukan pembuktian pelanggaran konstitusi bagi
pemerintah melalui hak angket. Lantaran, kebijakan pemerintah tersebut menjadi kontradiktif di
tengah masyarakat yang menilai bahwa Negara selain melanggar konstitusi juga suatu kebijakan
yang tidak adil, dimana perlakuan terhadap Ahok sangat kontras dengan perlakuan terhadap
beberapa kepala daerah lainnya yang menerima resiko jabatan berupa pennon-aktifan,

4. 4 Penulis adalah Dosen Tetap Ilmu Komunikasi IAIN Palu, Sulawesi Tengah
pemberhentian sementara hingga pemecatan. Saksi bagi kepala daerah tersebut pun bermacam-
macam bentuknya, ada yang dipecat langsung meskipun baru tersangka, ada juga yang dipecat
karena sudah terdakwah da nada pula yang dinon-aktifkan saat tersangka, ada pula yang dinon-
aktifkan tatkala telah terdakwah dengan kasus yang berbeda-beda pula, ada korupsi,
moralitas/etika, narkoba, suap dan penyelewengan kekuasaan lainnya.
Bypass Rezim Jokowi
Jika mayoritas anggota legislative menyetuji hak angket itu, yang pertanggal 13 pebruari
2017 beberapa fraksi pengusul hak angket seperti Fraksi Partai Demokrat, PAN, PKS dan
Gerindra, telah membubuhi tanda tangan pengusul dan menyetujui digelarnya hak angket yang
sudah lebih dari 100 orang (seperti di rilis di media social), maka jalan tol menuju sidang
paripurna menyikapi hal tersebut pun ditempuhi dalam waktu yang relative singkat, karena
syarat-syarat untuk mengajukan hak angket sudah terpenuhi berdasarkan tata tertib DPR dan juga
UU yang mengatur akan mekanisme penyampaian hak tersebut.
Kemungkinan kasus Ahok ini akan membawa dampak buruk bagi pemerintahan Jokowi
sangat terbuka lebar, sebab jika benar-benar ditemukan sebuah pelanggaran konstitusi pada
pengembalian jabatan Ahok sebagai gubernur, maka dramaturgi sidang istimewa akan
dimenangkan oleh pihak pengusul hak angket (artinya DPR benar dan pemerintah bersalah),
maka pengambilan keputusan dalam sidang istimewa yang memungkinkan untuk voting terbuka
dan ataupun voting tertutup, tergantung dinamika forum nanti, tetap akan dimenangkan oleh
DPR. Secara matematis, jika Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN saja yang secara bulat
mendukung Hak Angket, maka sudah hamper separuh. Namun, pada perkembangannya kelak,
bukan hanya empat partai tersebut yang akan memainkan bola panas ini, Golkar dan PPP pun
diyakini akan diam-diam mengatur strategi agar hak angket ini bisa menanjak ke fase berikutnya.

5. 5 Penulis adalah Dosen Tetap Ilmu Komunikasi IAIN Palu, Sulawesi Tengah
Hak angket baru tahap awal untuk merambah jalan pintas (bypass) pemerintahan Jokowi,
sehingga jika ini sukses, maka pemerintahan Jokowi akan guncangan dahsyat. Dan jika terjadi
guncangan, maka situasinya pun akan mengalami kesulitan dan amat sulit untuk diselamatkan.
Jalan terbaik adalah melakukan pendaratan darurat sebelum tiba masa waktu untuk mendarat di
runway yang sesungguhnya dan berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan. Artinya,
kemungkinan untuk sampai pada akhir masa pemerintahan Jokowi 2019 mendatang semakin
berat, boleh jadi lebih cepat dan ataupun masih bisa diselamatkan, tapi itu semua menunggu hasil
dari kinerja parlemen. Kita lihat saja nanti, apakah pemerintah yang berhasil menerobos siasat
DPR ataukan DPR berhasil melepaskan tendangan spekulasi di luar kotak pinalti? []wallahu
a’lam bisswwa
Jakarta, 13 Pebruari 2017