Finlandia memiliki IPK yang tinggi karena komitmen masyarakat dan pemerintah dalam mencegah korupsi. Hal ini dicapai melalui budaya kejujuran dan patuh pada hukum, sistem pendidikan berkualitas, lembaga-lembaga seperti NBI dan NAO yang mengawasi pemerintahan, serta hukum dan proses peradilan yang transparan. Keterwakilan perempuan di parlemen juga turut mendukung upaya pencegahan korupsi.
Dokumen tersebut membahas perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia, mulai dari zaman kolonial hingga era reformasi, dengan menjelaskan sistem pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap masa sejarah.
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, dan merupakan lex specialis dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Finlandia memiliki IPK yang tinggi karena komitmen masyarakat dan pemerintah dalam mencegah korupsi. Hal ini dicapai melalui budaya kejujuran dan patuh pada hukum, sistem pendidikan berkualitas, lembaga-lembaga seperti NBI dan NAO yang mengawasi pemerintahan, serta hukum dan proses peradilan yang transparan. Keterwakilan perempuan di parlemen juga turut mendukung upaya pencegahan korupsi.
Dokumen tersebut membahas perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia, mulai dari zaman kolonial hingga era reformasi, dengan menjelaskan sistem pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap masa sejarah.
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, dan merupakan lex specialis dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Viktimologi mempelajari topik-topik terkait korban kejahatan, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta posisi rentan korban dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori kontemporer viktimologi meliputi model transaksi situasional, tiga faktor penyebab kejahatan, dan teori aktivitas rutin. Paradigma viktimisasi mencakup viktimisasi politik, ekonomi
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, penjelasan HAM pada tingkat global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang, dan perlu dihormati serta dilindungi oleh negara dan individu.
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
file ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penemuan Hukum sangat berguna bagi Mahasiswa/i yang mempelajari Penemuan Hukum, serta mendalami pengetahuan apa itu hukum secara khususnya.
Dokumen tersebut merupakan surat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang pertambangan. Surat tersebut menjelaskan bahwa pertambangan mineral di Indonesia seharusnya dikuasai negara sesuai konstitusi, namun kenyataannya tidak memberikan kesejahteraan rakyat. Surat tersebut juga menjelaskan ketentuan dalam UU Pertambangan terkait kewajiban pengolahan d
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan agar hak asasi dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana
Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2Ibnu1810
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dengan merangkum pengertian HAM, penjelasan HAM pada tataran global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Viktimologi mempelajari topik-topik terkait korban kejahatan, seperti peran korban dalam terjadinya kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, serta posisi rentan korban dalam sistem peradilan pidana. Teori-teori kontemporer viktimologi meliputi model transaksi situasional, tiga faktor penyebab kejahatan, dan teori aktivitas rutin. Paradigma viktimisasi mencakup viktimisasi politik, ekonomi
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM), termasuk pengertian HAM, penjelasan HAM pada tingkat global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang, dan perlu dihormati serta dilindungi oleh negara dan individu.
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
file ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penemuan Hukum sangat berguna bagi Mahasiswa/i yang mempelajari Penemuan Hukum, serta mendalami pengetahuan apa itu hukum secara khususnya.
Dokumen tersebut merupakan surat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang pertambangan. Surat tersebut menjelaskan bahwa pertambangan mineral di Indonesia seharusnya dikuasai negara sesuai konstitusi, namun kenyataannya tidak memberikan kesejahteraan rakyat. Surat tersebut juga menjelaskan ketentuan dalam UU Pertambangan terkait kewajiban pengolahan d
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang doktrin renvoi dalam hukum internasional swasta. Renvoi adalah situasi di mana hukum yang ditunjuk oleh hukum forum justru menunjuk kembali ke hukum forum awal. Dokumen tersebut menjelaskan konsep renvoi beserta contoh ilustrasinya dan membahas berbagai persoalan yang muncul akibat adanya perbedaan prinsip hukum antar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia dalam perspektif Pancasila. Hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir, sedangkan kewajiban dasar manusia adalah kewajiban yang harus dilakukan agar hak asasi dapat terpenuhi. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana
Buku ini membahas tentang teori-teori pembentukan produk hukum dan tujuan dari produk hukum tersebut. Pembahasan mencakup teori etis, utilitas, dan campuran sebagai dasar pembentukan produk hukum serta empat tujuan negara Indonesia yaitu perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan kedamaian sebagai tujuan dari produk hukum yang dihasilkan. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan juga d
Tugas makalah pendidikan kewarganegaaraan bab 2Ibnu1810
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dengan merangkum pengertian HAM, penjelasan HAM pada tataran global, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
Makalah ini membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dengan merangkum pengertian HAM, penegakan HAM di tingkat global dan Indonesia serta contoh pelanggaran HAM.
Tulisan ini membahas tentang hukum Islam di Indonesia dari perspektif tradisi, pemikiran, politik hukum, dan produk hukum. Dinamika politik hukum Islam dipengaruhi oleh perubahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru pada tahun 1960-an, di mana Orde Baru menerapkan kebijakan modernisasi yang lebih banyak mengadopsi gaya Barat. Elite politik Islam berperan dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia melalui interaksi den
Makalah ini membahas tentang jenis-jenis lapangan hukum di Indonesia yang terdiri dari 14 bidang, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum perburuhan, hukum agraria, hukum pajak, hukum antar golongan, hukum perdata internasional, hukum internasional, hukum acara pidana dan perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Makalah ini
Berikut ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Penistaan agama marak karena menawarkan surga instan dan pembayaran untuk pembatalan dosa. Faktor penyebabnya adalah sanksi hukum yang ringan serta target mahasiswa dan pelajar. Upaya yang dilakukan antara lain UU pencegahan penodaan agama dan sanksi pidana berdasarkan KUHP.
Teks tersebut membahas tentang sumber hukum tata negara Indonesia yang terdiri dari sumber hukum material berupa Pancasila dan sumber hukum formal seperti undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, perjanjian internasional, dan pendapat para ahli hukum. Juga dijelaskan beberapa contoh putusan hakim yang dapat dijadikan acuan."
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirbaim hukum
Tugas Hukum Dan Ham
KASUS HAM
(PENYERANGAN KELOMPOK SYIAH)
Ringkasan: Dokumen ini membahas kasus pelanggaran HAM terhadap kelompok Syiah di Sampang, Jawa Timur. Terdapat beberapa insiden kekerasan dan pembakaran rumah serta mushola milik kelompok Syiah. Proses hukum atas kasus-kasus ini dinilai kurang memperhatikan aspek-aspek HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang penegakan hukum oleh hakim dengan pendekatan positivistik yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Dokumen ini menjelaskan latar belakang masalah tersebut dan kerangka teori positivisme hukum serta penegakan hukum. Dibahas pula permasalahan utama yaitu bagaimana penegakan hukum oleh hakim dalam berpikir positivistik terhadap nilai-nilai
Studi analisis pembentukan undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbanka...An Nisbah
Abstract: The background of this research is based on an assessment of Islamic law are more likely to provide input for the establishment of national law because it must be recognized that the majority of Indonesia’s population is Muslim and besides it is also good relation between the State and Muslims have implications
which are positive for the development of Islamic legal legislation became a national positive law. Then, how does the history of the formation of law number 21 of 2008 concerning Islamic banking? How national legal political conditions during the formation of the law number 21 of 2008 concerning Islamic banking? And the last, how is the analysis of the formation of law number 21 of 2008 concerning Islamic banking in the political perspective of national law? Genealogically, the authors concluded that the promulgation of
Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking is not free of confgurations and tight political struggles, the determination of these laws have a strong foundation juridical, sociological or philosophical that can later be accounted for. Positivasi about Islamic Banking proves that Islamic law has become a source of national law and have the opportunity to contribute the maximum in the development of national law in the future.
Keywords: Islamic banking, Law number 21 of 2008, Political of law
Tugas makalah hukum perundang undangan terbaruairlangga03
Makalah ini membahas hubungan antara politik hukum dan partai politik di Indonesia. Partai politik berperan dalam proses legislasi dan mempengaruhi kebijakan hukum. Fungsi partai politik antara lain sebagai sarana komunikasi, sosialisasi, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Sistem multipartai diharapkan dapat merealisasikan aspirasi rakyat, namun belum tentu dapat mengatasi dominasi kepentingan politik anggota partai.
Laporan akhir magang ini merangkum kegiatan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang di Polres Magelang selama satu bulan. Laporan ini mencakup jadwal, tujuan, dan target pelaksanaan magang serta proses pembimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan kepada mahasiswa peserta magang.
Dokumen ini membahas proses pembayaran menggunakan letter of credit (L/C) dalam transaksi perdagangan internasional. L/C merupakan surat perintah pembayaran dari bank pengirim kepada penerima melalui bank penerima atas permintaan pembelian. Prosesnya meliputi penjual mengirim dokumen ke pembelian, pembelian meminta bank pengirim menerbitkan L/C, bank pengirim mendebet rekening pembelian, bank pengirim memberikan L/C ke
Teks tersebut membahas tentang ra'yu sebagai sumber hukum Islam. Ra'yu didefinisikan sebagai hasil pemikiran yang bertujuan memberikan solusi untuk masalah hukum baru tanpa adanya dalil syar'i yang jelas, dengan menggunakan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Teks tersebut juga membedakan antara ra'yu dan akal, di mana ra'yu adalah pendapat pribadi fakih sedangkan akal merupakan sumber ut
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas hubungan antara prinsip indivisibility dengan kebebasan beragama
2. Prinsip indivisibility menyatakan bahwa hak-hak individu tidak dapat dipisahkan
3. Dokumen tersebut menggunakan contoh kasus penganiayaan terhadap pengikut Ahmadiyah di Indonesia sebagai bukti kurangnya penerapan prinsip indivisibility dalam kebebasan beragama.
Materi Hukum Pidana tentang Kemampuan Bertanggung JawabTotok Priyo Husodo
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan kemampuan bertanggung jawab menurut para ahli hukum. Terdapat beberapa unsur penting bertanggung jawab yaitu kemampuan berpikir, mengerti akibat perbuatan, dan menentukan kehendak sesuai dengan aturan hukum.
Mazhab-mazhab dalam ilmu hukum meliputi hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, dan sociological jurisprudence. Hukum alam bersumber dari rasio manusia menurut tokoh-tokoh seperti Hugo Grotius dan Immanuel Kant. Sementara John Locke dan Thomas Hobbes berpandangan bahwa pengalaman manusia melalui panca indera adalah sumber utama pengetahuan tentang hukum alam.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian antropologi, antropologi hukum, hubungan antropologi hukum dengan ilmu lain, dan pengertian sosiologi hukum. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang definisi dan ruang lingkup antropologi hukum dan sosiologi hukum serta hubungan kedua bidang ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu lain.
Karya tulis ilmiah UPAYA PENINGKATAN RETORIKA,TENDENSI DAN KOMPETENSI BAKAT D...Totok Priyo Husodo
Makalah ini membahas upaya peningkatan retorika, tendensi, dan kompetensi bakat siswa sekolah dasar untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penulis menjelaskan strategi untuk mengetahui bakat siswa dan melatih keterampilan berbicara mereka dengan metode menyenangkan sejak tingkat sekolah dasar."
1. MAKALAH
ANALISIS DAN TINJAUAN HUKUM KASUS PENISTAAN
AGAMA DENGAN BERBAGAI ANALISA DARI BUKU
PENGANTAR ILMU HUKUM
Disusun oleh:
NAMA NPM
1. Rengganis Nur Hutami 16.0201.0071
2. Verent Nadya Chrismonita 16.0201.0074
3. Hilmi Taufiqurrohman 16.0201.0076
4. Lita Hardiwati Hartini 16.0201.0078
5. Totok Priyo Husodo 16.0201.0079
6. Annisa Nurdayanti 16.0201.0083
7. Dian Ayu Meika Putri 16.0201.0089
8. Muchamad Chanafi 16.0201.0091
9. Akhmad Fatomi 16.0201.0092
10. Muhammad Lutfi K 16.0201.0097
11. Ahmad Ghozali 16.0201.0119
Prodi/Kelas : Ilmu Hukum/B/Semester 1
Fakultas : Hukum
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
MAGELANG
2016
2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kunjungan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada
tanggal 27 September 2016 ke Kepuluan Seribu dalam rangka sosialisasi program
pengembangan perikanan untuk peningkatkan taraf hidup warga berbuntut panjang
dengan munculnya video yang dianggap melakukan penistaan terhadap agama Islam.
Reaksi umat dan tokoh agama luar biasa sehingga MUI mengeluarkan fatwa
bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dan menghina ulama . Akhirnya Ahok
sendiri minta maaf kepada umat Islam dan dua organisasi massa Islam di Indonesia
Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang juga komponen MUI, juga telah menerima
permintaan maaf Ahok. MUI juga menghimbau pemerintah untuk tetap menjalankan
prosedur hukum terhadap Ahok untuk menjamin rasa keadilan dimasyarakat. Akan
tetapi reaksi pemerintah dan penegak hukum dirasa lamban maka komponen umat
Islam melakukan Aksi Damai Bela Al-Qura'n pada 14/11/2016 (Aksi Damai
411) dengan penggalangan secara viral melalui media sosial dan telah berhasil
mengumpulkan jutaan umat Islam.
Pemerintah sudah memprediksi bahwa Aksi 411 ini akan sangat besar yang
diantasipasi oleh pemerintah dengan menyiapkan pengamanan dan pengerahan
puluhan ribu anggota kepolisian yang di back up oleh TNI serta Presiden Joko Widodo
“menemui” pimpinan Gerindra Prabowo Subianto untuk mendinginkan
suasana politik agar demo tidak anarkis. Dengan latar belakang yang kami paparkan
diatas, maka dari itu kami akan menganalisis kasus penistaan agama oleh Gubernur
DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang melatarbelakangi kasus penistaan agama yang telah dilakukan oelh
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama?
2. Bagaimana menganalisis Kasus Penistaan Agama dari beberapa 11 metode yang
berkaitan dengan Pengantar Ilmu Hukum?
C. Tujuan
1. Menganalisis kasus penistaan Agama dari 11 Metode yang bersumber pada Materi
Pengantar Ilmu Hukum sebagai berikut :
a. Menganalisis subyek dan obyek hukum dan ilmu bantu pada kasus itu.
b. Menganalisis bahwa kasus penistaan agama termasuk hukum privat atau hukum
publik, asas hukum, faktor yang mempengaruhi, dan kebutuhan masyarakat.
c. Menjelaskan tinjauan yuridis dari UU, KUHP dan Hukum Islam.
d. Menjelaskan norma apa saja yang berkaitan dengan kasus penistaan agama.
e. Menjelaskan metode apa saja yang berkaitan dengan kasus penistaan agama.
f. Menjabarkan tatanan hukum apa saja yang berkaitan dengan kasus tersebut.
3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Subyek dan Obyek Hukum
Subjek hukum ialah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai
hak/kewajiban/kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya subjek hukum dapat
dibedakan atas:
a. Orang
b. Badan hukum
Kami menganalisis, bahwa Gubernur Basuki Cahaya Purnama (Ahok) adalah subjek
hukum dengan kriteria sebagai manusia. Karena Ahok telah memenuhi persyaratan cakap
hukum, sehingga sudah sepantasnya apa yang dilakukannya berkaitan dengan hukum.
Berkaitan dengan kasus Penistaan Agama yang dilakukan oleh Gubernur Cahaya
Purnama/Ahok dengan status tersangka, dapat dikatakan bahwa terdapat badan hukum . Badan
hukum yang kami maksud yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Jadi kami berkesimpulan bahwa
dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Ahok termasuk subyek hukum.
Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat
menjadi objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam
bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/atau
dimiliki subyek hukum. Jadi kami berkesimpulan bahwa obyek hukum dari kasus tersebut yaitu
Agama. Karena permasalahan yang berkaitan tentang agama.
B. Hukum Privat/Hukum Publik, Asas Hukum, Faktor yang Mempengaruhi, dan
Kebutuhan Masyarakat.
Hukum Publik
Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan
publik, salah satunya yaitu hukum pidana. Mengapa hasil analisis kami yang
menyebutkan bahwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki
Cahaya Purnamau termasuk hukum pidana? Karena dalam KUHP sudah ada pasal
yang mengatur tentang penistaan agama, dengan demikian Kasus penistaan agama
termasuk hukum publik, bukan hukum perdata
4. Asas Hukum
Asas hukum adalah dasar dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum,
dasar dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai nilai etis.
Dari pemaparan istilah diatas, kami menyimpulkan bahwa kasus penistaan agama
dalam penyelesainnya dilakukan oleh hakim termasuk asas sebagai berikut :
a. Audi et alteram partem atau audiatur et altera parts
Bahwa para pihak harus didengar. Contohnya apabila dalam persidangan kasus
penistaan agama sudah dimuali, maka hakim harus mendengar dari kedua belah
pihak yang besengketa bukan hanya dari satu pihak saja.
b. Errare humanum est, turpe in errore perseverare
Membuat kekeliruan itu manusiawi, contohnya kasus penistaan afama yang
dilakukan Gubernur Ahok, Namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus
kekeliruan.
c. Geen straf zonder schuld
Tiada hukuman tanpa kesalahan
d. Etstimonium de auditu
Kesaksian dapat didengar dari orang lain.
e. Unus testis nullus testis
Satu satu saksi bukanlah saksi.
Faktor yang mempengaruhi
A. Pertama, faktor kebijakan.
Diketahui, Ahok tidak henti-hentinya melakukan penggusuran. "Kebijakan
mengusur ini sangat mungkin berdampak terhadap berkurangnya simpati
masyarakat kepada pasangan tersebut," ujarnya kepada Tribunnews.com, Rabu
(5/10/2016). Apalagi kata dia, survei LSI tersebut dibuat antara tanggal 28
September hingga 2 Oktober 2016. Nah, di Bukit Duri, misalnya, penggusuran juga
dilakukan dalam rentang waktu survei. "Jadi sangat mungkin mereka yang
sebelumnya menginginkan petahana beralih ke pasangan lain sebagai bentuk
penolakan atau protes mereka terhadap aksi penggusuran itu," jelasnya.
B. Kedua, faktor kinerja.
Dalam kurun waktu survei, terjadi banjir di sejumlah wilayah. Peristiwa itu sangat
mungkin dianggap sebagai kegagalan pasangan petahana dalam mengatasi
persoalan banjir. "Mereka yang terdampak banjir boleh jadi berubah pikiran untuk
5. memilih pasangan calon petahana karena menilai kinerja Pemda dalam mengatasi
masalah banjir masih tetap buruk," katanya.
C. Ketiga, faktor personal,
Terutama dari Ahok, sebagian besar publik yang sebelumnya masih berharap Ahok
dapat mengubah sifat ternyata mendapati Ahok tetap bertingkah laku mengundang
kontroversi. "Apalagi dilakukan dengan cara membandingkan antaragama,"
jelasnya.
D. Keempat, faktor pesaing.
Setelah resmi mendaftar, dua pasangan calon kompetitor Ahok-Djarot, yaitu Anies-
Sandi dan Agus-Sylvi cukup gencar turun ke masyarakat. Hal tersebut membuat
dua pasangan calon mendapatkan porsi pemberitaan yang tidak kalah banyaknya
dari petahana. "Nah, saya kira ini jadi faktor yang paling besar mempengaruhi
beralihnya dukungan responden survei dari Ahok-Djarot kepada Anies-Sandi dan
Agus-Sylvi," katanya.
C. Hukum menurut UU dan KUHP
Tentang kasus Ahok ini disangka melanggar delik penghinaan terhadap agama
dalam Pasal 156-a kitab undang-undang hukum pidana juncto pasal 28ayat 2
undang-undang nomer 11tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
( ITE )
Dalampasal 156-a KUHP berbunyi : dipidana dengan pidana penjara Selama-
lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan
perasaan Atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat
permusuhan,penyalahgunaan,penodaan terhadap suatu agama yang dianut di
indonesia.
Dan lain halnya dalam pasal 28ayat2 UU ITE berbunyi : "setiap orang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian/permusuhan individu kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan suku,agama,ras dan antar golongan
Dan adapun dalam UU PNPS no 1tahun 1965 pasal 1 disebutkan bahwa setiap
orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan menganjurkan /
mengusahakan dukungan umumdari untuk melakukan penafsiran tentang
6. sesuatu agama yang dianut di indonesia / melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu sendiri.
D. Macam Norma Yang Berkaitan dengan Kasus Penistaan Agama
Norma Agama
Tentang kasus penistaan agama ini maka disimpulkan Ahok melanggar norma
agama karena ucapannya yang mengindikasikan tidak adanya toleransi
beragama
Norma Kesusilaan
Disimpulkan bahwa Ahok membuat Umat Islam marah karena tidak sesuai hati
nurani dan kodrat manusia
Norma Kesopanan
Mengucapkan dengan lantangn didepan Umum dan dihadapan masyarakat
tanpa melihat norma kesopananan yang berlaku di masyarakat.
Norma Hukum
Sangat berhubungan karena melanggar Hukum, yang dilihat dari KUHP,UU
dan Hukum Islam.
E. Metode yang Berkaitan dengan Kasus Penistaan Agama
IDEALIS yaitu untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai
tertentu, untuk memahami arti keadilan. Dengan demikian kasus Penistaan
agama yang dilanggar oleh Gubernur Basuki Cahaya Purna a termasuk metode
Idealis karena dala kasus tersebut masih ada uji hukum yang diharapkan
mewujudkan nilai nilai yang berlaku di masyarakat dan juga memahami arti
keadilan.
F. Penjabaran Tatanan Hukum
Analisis kasus ahok
Ahok pada suatu waktu disebuah tempat di jakarta diduga telah
melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana material yakni penistaan
agama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 156a KUHP
Mengapa pasal 156a KUHP bukan pasal 156, dalam pasal 156 lebih
menitikberatkan pada golongan yang luas semisal agama, suku bahkan bangsa.
Jika dikaitkan denga pernyataan ahok berarti agama islam. Sedangkan dalam
pasal 156a terfokus pada suatu agama yang sah di Indonesia.
7. Jika ditinjau dari penyataan Ahok dapat disimpulkan bahwa
menyinggung salah satu agama, yang dipertegas dengan penyebutan surat Al
Maidah ayat 51. Jadi begini, itu kan ada dua perbuatan, perbuatan yanng paling
menyakitkan ialah kitab sucinya dikatakan dibohongi pakai al maidah, yang
paling menyinggung ialah penggunaan kata Al Maidah.
Dengan demikian tatanan hukum ahok didalam peradilan yaitu
a. Pembacaan dakwaan
b. Eksepsi
c. Jawaban eksepsi JPU
d. Putusan Sela
e. Saksi dari JPU
f. Pemeriksaan terdakwa
g. Saksi dari terdakwa
h. Requiautir dari JPU
i. Pledoi
j. Repik JPU
k. Duplik
l. Vonis dari MH
G. Ilmu Bantu
a. Ilmu Digital Forensik
Ilmu ini sangat berpengaruh, dalam artian ilmu ini sebagai bukti bahwa adannya
bukti bahwa Gubernur Basuki Cahaya Purnama melakukan pelanggaran
penistaan agama yang terbukti dalam video yang disebarkan lewat sosial media.
b. Ilmu Bahasa
c. Ilmu Filsafat
d. Ilmu Hukum Agama
8. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil analisi yang kami paparkan diatas bahwa Kasus penistaan agama yang
dilanggar oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama melanggar :
Pasal 156-a kitab undang-undang hukum pidana juncto pasal 28ayat 2 undang-
undang nomer 11tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ( ITE )
UU PNPS no 1tahun 1965 pasal 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan
sengaja dimuka umum menceritakan menganjurkan / mengusahakan dukungan
umumdari untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di
indonesia / melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan
keagamaan dari agama itu sendiri.
Hukum islam yang berlaku di masyarakat
Norma agama, kesopanan, kesusilaan dan norma hukum
Termasuk bagian dari hukum publik
B. SARAN
Dengan hasil analisis yang kami sebutkan diatas mengindikasikan bahwa masih banyak
yang harus dibahas di dalam Kasus Penistaan Agama yang dilanggar Oleh Gubernur
Basuki Cahaya Purnama. Dengan adanya makalah ini diharapkan Badan Hukum untuk
segera melakukan tindakan dan penyelesaian agar kasus ini segera terselesaikan.