Here are the answers: 1. Yellow 2. Blue 3. Red

1. Pengaturan Tindak Pidana Teknologi Informasi
dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (2)
tentang muatan SARA

2. Pasal 28 ayat (2) berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antas suku, agama,
ras dan antargolongan (SARA)”.

3. Pasal 28 ayat (2) UU ITE
Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya
permusuhan, kerusuhan, atau bahkan
perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat
informasi negatif yang bersifat provokatif.
Sebagai contoh, apabila seorang menuliskan
status dalam jejaring sosial informasi yang berisi
provokasi terhadap suku/agama tertentu dengan
maksud untuk menghasut masyarakat untuk
membenci atau melakukan anarkisme terhadap
kelompok tertentu.

4. Ketentuan pidana dari Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:
“Setiap Orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)”.

5. Secara singkat, dasar hukum dalam tindakan penodaan
terhadap agama, tercantum dalam KUHP Pasal 156 dan
156a, serta Undang-Undang No. 1/NPS/1965.

6. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dengan sengaja
dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana
cyber.

7. Unsur-unsur yang terkandung dalam
Pasal 28 (e) ayat 2 UU ITE :
1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok tertentu
berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar
Golongan (SARA).

8. “
“Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
ialah dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA).

9. Pasal 28 (e) ayat 2 UU ITE tidak
secara langsung mengatur
mengenai tindak pidana penodaan
agama secara konvensional
maupun tindak pidana penodaan
agama melalui jejaring sosial,
tetapi unsur-unsur di dalam pasal
28 (e) ayat 2 UU ITE identik dan
memiliki beberapa kesamaan pada
tindak pidana penodaan agama
konvensional yang diatur dalam
UU No 1 PNPS/1965 dan pasal
156a KUHP dan memiliki
karakteristik khusus yaitu telah
diakuinya bukti, media elektronik,
dan adanya perluasan yurisdiksi
dalam UU ITE.

10. Pasal 156 a Dipidana dengan
pidana penjara selama-
lamanya lima tahun barang
siapa dengan sengaja dimuka
umum mengeluarkan
perasaan atau melakukan
perbuatan:
1. Yang pada pokoknya bersifat
permusuhan, penyalah-gunaan
atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di
Indonesia
2. Dengan maksud agar
supaya orang tidak menganut
agama apapun juga, yang
bersendikan ke-Tuhanan Yang
Maha Esa.

11. KASUS PENODAAN AGAMA OLEH AHOK
THE DAILY NEWS
www.dailynews.com Perkara No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. - Tahun 2016
perkara No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

12. • Kasus Ahok bermula pada hari Selasa tanggal 27 September
2016 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa selaku Gubernur DKI
Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan
Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
Propinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu.
• Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut
terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI
Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan
Februari 2017.
• Sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa
memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat
yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan
mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51.

13. • Kasus penodaan agama yang telah terjadi dan
memperoleh putusan hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Utara pada perkara
No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr. Dengan
terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,
dinyatakan dalam vonnisnya sebagai berikut.
• Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara
yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan; menyatakan terdakwa Basuki
Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti
melakukan tindak pidana di muka umum
menyatakan perasaan permusuhan, kebencian
atau penghinaan terhadap suatu golongan
rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam
Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif
kedua.

14. ◉ Pengertian kata penistaan dan penodaan adalah jika
bicara bentuk kata menista itu kata kerjanya, penistaan itu
kata bendanya, jadi proses menista orang itulah yang
disebut penistaan, jika menodai itu mencederai, jika kita
melihat definisi kamus besar kurang lebih seperti itu,
sedangkan jika dilihat dari gradasi, sebenarnya itu hanya
sinonim menurut yang ahli pahami walaupun dari segi
kualitas ujaran itu menista lebih berat daripada menodai.
◉ Ahli menyebutkan sebagai intenden meaning dan
terdapat implicatcher, tentang intenden meaning ada
maksud setiap orang berbicara pasti sengaja pasti
terpikirkan dan keluar menjadi produksi ujaran.
Perspektif Ahli

15. Pengertian penodaan agama secara gramatikal yaitu menghinakan,
merendahkan (derajat dan sebagainya). Beberapa pakar hukum lebih
memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau
menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata
smaad dari bahasa Belanda. Secara umum menistakan agama adalah
perilaku, perbuatan yang menghinakan dan/atau merendahkan agama
tertentu.

16. INSERT THE TITLE
OF YOUR PRESENTATION HERE
FREE
PPT TEMPLATES
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
Pada KUHP terdapat delik yang dikategorikan sebagai delik terhadap
agama yaitu Pasal 156. Setelah diundangkannya Undang-Undang No.
1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan
Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156 a. Penjelasan umum
yang bertujuan untuk melindungi ketentraman setiap orang dalam
beragama dari penodaan/penghinaan agama atau ajaran-ajaran yang tidak
memeluk agama.

17. 17
“Pengaturan tindak pidana teknologi informasi dan
transaksi elektronik bermuatan SARA dalam Pasal 28
ayat (2) UU ITE dimaksudkan untuk
mengkriminalisasikan penggunaan internet untuk
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras,
dan antargolongan (SARA) yang dapat menimbulkan
perang saudara dan merusak integrasi bangsa.
Indonesia terdiri dari lebih 300 (tiga ratus) suku/etnis dan
6 (enam) agama yang diakui. Dimana isu SARA adalah
isu yang sensitif dan dapat menimbulkan disintegrasi
bangsa. Sejak bangsa Indonesia merdeka, telah terjadi
berbagai kerusuhan yang berdasarkan SARA.

18. “Idealnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana penistaan SARA melalui media elektronik dan
jejaring social perlu ada perhatian yang serius dari
aparat penegak hukum. Akibat yang ditimbulkan oleh
tindak pidana cyber crime sangatlah besar sehingga
penerapan asas lex specialis derogat legi generalis ini
penting bagi aparat penegak hukum guna
menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu
peristiwa yang diatur oleh lebih dari satu aturan, yang
manakah aturan diantara aturan-aturan tersebut yang
bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang
lain tersebut yang bersifat khusus.

19. Thank You

20. Thank You

21. Question
1
Is the color of
gold, butter and
ripe lemons. In the
spectrum of visible
light, yellow is
found between
green and orange.
2
Is the colour of the
clear sky and the
deep sea. It is
located between
violet and green
on the optical
spectrum.
3
Is the color of
blood, and
because of this it
has historically
been associated
with sacrifice,
danger and
courage.
21