CV.SINERGI KONTRAKTOR PASURUAN JATIM, profile picture
Uploaded byCV.SINERGI KONTRAKTOR PASURUAN JATIM
PPT, PDF701 views

Lpse

LPSE Kabupaten Pasuruan adalah unit kerja yang mengelola sistem e-procurement untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, mencakup penyediaan pelatihan, akses sistem, dan dukungan teknis bagi pengguna. Trouble Ticketing System digunakan untuk menerima dan menangani keluhan pengguna melalui email atau telepon.

Engineering◦
Related topics:
Slide Share•

Embed presentation

Downloaded 25 times
LPSE Kabupaten PasuruanLPSE Kabupaten Pasuruan
LPSE Kabupaten Pasuruan
LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Apa LPSE itu ? Fungsi LPSE 1. Mengelola sistem e-procurement; 2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; 3. Menyediakan sarana akses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang /jasa; 4. Menyediakan bantuan teknis untuk terkait kendala pengoperasian sistem e- procurement; 5. Menyediakan fasilitas verifikasi bagi pengguna aplikasi.
1. UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. PP No 12 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Perpres 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Perpres 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Perka LKPP No. 13 Tahun 2012. tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan; 6. Perka LKPP No. 17 Tahun 2012. tentang E-Purchasing; 7. Perka LKPP No. 18 Tahun 2012. tentang E-Tendering.
UU No. 11 Th 2008, ITE PP No. 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Penyelenggaraan SistemElektronik Penyelenggara AgenElektronik Penyelenggaraan TransaksiElektronik TandaTangan Elektronik Penyelenggaraan SertifikasiElektronik Lembaga SertifikasiKeandalan Pengelolaan NamaDomain
Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Th 2008, tentang ITE:
Pasal 12 UU No. 11 Th 2008, tentang ITE: (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak; b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehatihatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut. (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Pasal 12 UU No. 11 Th 2008, tentang ITE:
Pertukaran Dokumen  Penyampulan & Otentikasi Urutan & Proses Kerja Compliance  Perpres No 54, Perpres 70 dan UU No 11 ITE • Transparan • Virtual • Aman (digital signature & encryption) • Efisien • Tak berbatas Compliance  Perpres No 54, Perpres No.70 Pengadaan •Efisien & Efektif •Akuntabel •Transparan •Adil & non Diskriminasi •Terbuka & Bersaing •Interoperabilitas •Keamanan Data Perpres No 54, Perpres 70 dan UU No 11 ITE Perpres No 54 & Perpres No 70 Huruf “e” dalam procurement
Sirkulasi Dokumen (Physical  sequential) Panitia Penerimaan Dokumen Penyedia
e_ Procurement server Internet Terminal Penyedia Panitia • Keaslian (cross check) • Kemudahan audit • Transparan Sirkulasi Dokumen (electronic  parallel)
Encryption Keamanan Transaksi Data Decryption Password Password
Aplikasi Pendukung SPSE
Trouble Ticketing System (TTS) adalah sistem yang dibangun sebagai media bagi User untuk dapat menyampaikan Ticket yang berisi Complain/Request/Objection/Inquiry (CROI) kepada LPSE (Helpdesk) dan fasilitas ekskalasi Ticket kepada Training and User Support Tujuan dikembangkannya sistem Trouble Ticketing adalah Agar kinerja Helpdesk LPSE menjadi lebih terukur (measured) yang dibuktikan dengan tercatatnya semua Ticket yang masuk beserta proses resolusinya
SOP Reset Password dan Ganti Email SOP Perubahan NPWP SOP Pemberian Informasi User ID SOP Penanganan Permasalahan bagi Pengguna SPSE Trouble Ticketing System (TTS) Email Telepon
Call Center: 0343-431788 mail: helpdesk_lpse@pasuruankab.go.id

More Related Content

PDF
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
byICT Watch
 
PPTX
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
bywulandari1996
 
PPTX
Presentasi uu ite yang berkaitan dengan
byFajarAmiludin
 
PPTX
Uu ite
by1513100041
 
PPTX
Uud ite
byAbdullah Salim
 
PPTX
Pelaksanaan e Procurement Instansi Pemerintah
byNova Zanda
 
RTF
29 sambungan e-court 1
bymanajemenafplawfirm
 
PPTX
Analisa kejahatan menggunakan jaringan gsm
byidsecconf
 
UU 19 tahun 2016 - Revisi UU ITE
byICT Watch
 
Ulasan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
bywulandari1996
 
Presentasi uu ite yang berkaitan dengan
byFajarAmiludin
 
Uu ite
by1513100041
 
Uud ite
byAbdullah Salim
 
Pelaksanaan e Procurement Instansi Pemerintah
byNova Zanda
 
29 sambungan e-court 1
bymanajemenafplawfirm
 
Analisa kejahatan menggunakan jaringan gsm
byidsecconf
 

Viewers also liked

PDF
Visual Design with Data
bySeth Familian
 
PPSX
Pengenalan lpse
byCV.SINERGI KONTRAKTOR PASURUAN JATIM
 
PDF
Sop perubahan npwp penyedia
byCV.SINERGI KONTRAKTOR PASURUAN JATIM
 
PPTX
WebGIS SIGI PU-PR
byMgs Zulfikar Rasyidi
 
PPT
SOP Administrasi Pemerintahan
byKacung Abdullah
 
PPTX
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
bybramantiyo marjuki
 
Visual Design with Data
bySeth Familian
 
Pengenalan lpse
byCV.SINERGI KONTRAKTOR PASURUAN JATIM
 
Sop perubahan npwp penyedia
byCV.SINERGI KONTRAKTOR PASURUAN JATIM
 
WebGIS SIGI PU-PR
byMgs Zulfikar Rasyidi
 
SOP Administrasi Pemerintahan
byKacung Abdullah
 
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
bybramantiyo marjuki
 

Lpse

  • 1.
    LPSE Kabupaten PasuruanLPSEKabupaten Pasuruan
  • 2.
  • 3.
    LPSE adalah unitkerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/lnstitusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Apa LPSE itu ? Fungsi LPSE 1. Mengelola sistem e-procurement; 2. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; 3. Menyediakan sarana akses Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang /jasa; 4. Menyediakan bantuan teknis untuk terkait kendala pengoperasian sistem e- procurement; 5. Menyediakan fasilitas verifikasi bagi pengguna aplikasi.
  • 4.
    1. UU No.11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. PP No 12 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Perpres 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Perpres 70 Tahun 2012, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Perka LKPP No. 13 Tahun 2012. tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan; 6. Perka LKPP No. 17 Tahun 2012. tentang E-Purchasing; 7. Perka LKPP No. 18 Tahun 2012. tentang E-Tendering.
  • 5.
    UU No. 11Th 2008, ITE PP No. 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Penyelenggaraan SistemElektronik Penyelenggara AgenElektronik Penyelenggaraan TransaksiElektronik TandaTangan Elektronik Penyelenggaraan SertifikasiElektronik Lembaga SertifikasiKeandalan Pengelolaan NamaDomain
  • 6.
    Tanda Tangan Elektronikadalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
  • 7.
    a. data pembuatanTanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Th 2008, tentang ITE:
  • 8.
    Pasal 12 UUNo. 11 Th 2008, tentang ITE: (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi: a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak; b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehatihatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
  • 9.
    1. Penanda Tanganmengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut. (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Pasal 12 UU No. 11 Th 2008, tentang ITE:
  • 10.
    Pertukaran Dokumen Penyampulan & Otentikasi Urutan & Proses Kerja Compliance  Perpres No 54, Perpres 70 dan UU No 11 ITE • Transparan • Virtual • Aman (digital signature & encryption) • Efisien • Tak berbatas Compliance  Perpres No 54, Perpres No.70 Pengadaan •Efisien & Efektif •Akuntabel •Transparan •Adil & non Diskriminasi •Terbuka & Bersaing •Interoperabilitas •Keamanan Data Perpres No 54, Perpres 70 dan UU No 11 ITE Perpres No 54 & Perpres No 70 Huruf “e” dalam procurement
  • 11.
    Sirkulasi Dokumen (Physical sequential) Panitia Penerimaan Dokumen Penyedia
  • 12.
    e_ Procurement server Internet Terminal Penyedia Panitia • Keaslian(cross check) • Kemudahan audit • Transparan Sirkulasi Dokumen (electronic  parallel)
  • 13.
  • 15.
  • 16.
    Trouble Ticketing System(TTS) adalah sistem yang dibangun sebagai media bagi User untuk dapat menyampaikan Ticket yang berisi Complain/Request/Objection/Inquiry (CROI) kepada LPSE (Helpdesk) dan fasilitas ekskalasi Ticket kepada Training and User Support Tujuan dikembangkannya sistem Trouble Ticketing adalah Agar kinerja Helpdesk LPSE menjadi lebih terukur (measured) yang dibuktikan dengan tercatatnya semua Ticket yang masuk beserta proses resolusinya
  • 19.
    SOP Reset Passworddan Ganti Email SOP Perubahan NPWP SOP Pemberian Informasi User ID SOP Penanganan Permasalahan bagi Pengguna SPSE Trouble Ticketing System (TTS) Email Telepon
  • 20.