Dokumen ini membahas agenda Nawa Cita Ekonomi Presiden Jokowi dari 2015-2019 yang mencakup sembilan prioritas, seperti perlindungan warga negara, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan pembangunan daerah. Meskipun terdapat catatan positif dan negatif terkait implementasi kebijakan, evaluasi terhadap keberhasilan pendekatan ekonomi ini masih terlalu awal untuk dilakukan. Juga dibahas adalah tantangan seperti ketimpangan pendapatan yang meningkat dan perlunya perbaikan dalam pelaksanaan program-program yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

1. MEMBUMIKAN NAWA CITA:
KAJI ULANG PEMBANGUNAN INDONESIA?
Akhmad Akbar Susamto, PhD.

2. Nawa Cita dan Pendekatan Ekonomi Presiden Jokowi
Sembilan Agenda Prioritas 2015-2019
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh
warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju
dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3. Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019
Agenda 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan
1. Peletakan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris
 Pengembangan kawasan perbatasan
 Pengembangan daerah tertinggal dan pembangunan Pedesaan
 Penguatan tata kelola pemerintah daerah
 Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat
2. Pemerataan pembangunan antarwilayah tertutama kawasan timur Indonesia
3. Pengurangan ketimpangan antarkelompok ekonomi masyarakat

4. Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019
Agenda 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
1. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana
2. Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan program Indonesia pintar
3. Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia sehat
4. Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal khususnya pelaksanaan program Indonesia kerja

5. Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019
Agenda 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
1. Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan
2. Membangun transportasi massal perkotaan
3. Membangun infrastruktur/prasarana dasar
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur
5. Penguatan investasi
6. Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan
7. Peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi
8. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional
9. Pengembangan kapasitas perdagangan nasional
10. Peningkatan daya saing tenaga kerja

6. Nawa Cita dan RPJM Nasional 2015-2019
Agenda 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik
1. Peningkatan kedaulatan pangan
2. Kedaulatan energi
3. Pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
4. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan
5. Penguatan sektor keuangan
6. Penguatan kapasitas fiskal negara

7. Apakah Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Unik?
Secara umum sulit mengatakan bahwa pendekatan ekonomi pemerintah Jokowi berbeda sama sekali
dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya.
 Perbedaan lebih banyak terletak pada pengurutan prioritas dan jargon penyebutan yang digunakan
dalam komunikasi publik.

8. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
Masih terlalu dini untuk membuat penilaian utuh tentang sejauhmana pendekatan ekonomi
pemerintah Jokowi membawa hasil yang diinginkan.
 Periode satu tahun belum cukup, terlebih APBN 2015 pada awalnya disusun oleh
pemerintah Presiden SBY.
 APBN-P 2015 baru disahkan pada Februari 2015 setelah melalui proses perdebatan
yang cukup panjang di DPR.
 Jika pun saat ini terdapat sejumlah fakta tentang pembangunan di Indonesia, belum tentu
fakta tersebut dapat dilekatkan pada pemerintah Jokowi.
 Evaluasi harus dilakukan secara kritis dan obyektif, termasuk memperhatikan
kemungkinan counterfactual.

9. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
Masih terlalu dini untuk membuat penilaian utuh tentang sejauhmana pendekatan ekonomi
pemerintah Jokowi membawa hasil yang diinginkan.
 Periode satu tahun belum cukup, terlebih APBN 2015 pada awalnya disusun oleh
pemerintah Presiden SBY.
 APBN-P 2015 baru disahkan pada Februari 2015 setelah melalui proses perdebatan
yang cukup panjang di DPR.
 Jika pun saat ini terdapat sejumlah fakta tentang pembangunan di Indonesia, belum tentu
fakta tersebut dapat dilekatkan pada pemerintah Jokowi.
 Evaluasi harus dilakukan secara kritis dan obyektif, termasuk memperhatikan
kemungkinan counterfactual.

10. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
Jika saat ini Indonesia tidak dipimpin oleh Pemerintah Jokowi, apakah pertumbuhan ekonomi juga melambat?
5.01
4.71 4.67
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
2011_Q1 2011_Q2 2011_Q3 2011_Q4 2012_Q1 2012_Q2 2012_Q3 2012_Q4 2013_Q1 2013_Q2 2013_Q3 2013_Q4 2014_Q1 2014_Q2 2014_Q3 2014_Q4 2015_Q1 2015_Q2
Pertumbuhan PDB Tahunan atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)
Sumber: BPS (2015)

11. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
Jika saat ini Indonesia tidak dipimpin Pemerintah Jokowi, apakah tingkat pengangguran kembali menurun?
Sumber: BPS (2015)
5.94 5.81
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2005_2 2005_8 2006_2 2006_8 2007_2 2007_8 2008_2 2008_8 2009_2 2009_8 2010_2 2010_8 2011_2 2011_8 2012_2 2012_8 2013_2 2013_8 2014_2 2014_8 2015_2
Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)

12. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
Jika saat ini Indonesia tidak dipimpin Pemerintah Jokowi, apakah tingkat kemiskinan kembali meningkat?
Sumber: BPS (2015)
8.29
14.21
11.22
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
2011_3 2011_9 2012_3 2012_9 2013_3 2013_9 2014_3 2014_9 2015_3
Persentase Penduduk yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (Persen)
Kota Desa Total

13. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
8.29
14.21
11.22
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2010 Mar-11 Sep-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Sep-14 Mar-15
Persentase Penduduk Miskin (Persen)
Kota Desa Kota+Desa
Sumber: BPS (2015)

14. 0.20
0.30
0.40
0.50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rasio Gini di Indonesia, 2007-2014
INDONESIA
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
 Ketimpangan pendapaan
merupakan salah satu
masalah akut dalam
perekonomian Indonesia.
 Data menunjukkan rasio
Gini Indonesia terus
meningkat. Dari hanya
0,32 pada tahun 1999,
menjadi lebih dari 0,41
pada tahun 2014.
 Apakah di bawah
Pemerintah Jokowi tren ini
akan berubah?
 Bagaimana jika tidak
dipimpin Pemerintah
Jokowi?
Sumber: BPS (2015)

15. 0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Aceh
Sumut
Sumbar
Riau
Jambi
Sumsel
Bengkulu
Lampung
Babel
Kepri
Jakarta
Jabar
Jateng
DIY
Jatim
Banten
Bali
NTB
NTT
Kalbar
Kalteng
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sulsel
Sulteg
Gorontalo
Sulbar
Maluku
Malut
PapuaBarat
Papua
Perbandingan Rasio Gini, 2010 dan 2014
2010 2014
Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
 Peningkatan rasio Gini
tidak hanya terjadi pada
tingkat nasional, tetapi
juga pada tingkat
propinsi dan lokal.
 Apakah di bawah
Pemerintah Jokowi tren
ini akan berubah?
 Bagaimana jika tidak
dipimpin Pemerintah
Jokowi?
Sumber: BPS (2015)

16. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
 Tren kenaikan rasio Gini
di wilayah perkotaan dan
pedesaan Indonesia,
sebelum dan sesudah
tahun 2000.
 Apakah di bawah
Pemerintah Jokowi tren
ini akan berubah?
 Bagaimana jika tidak
dipimpin Pemerintah
Jokowi?
Sumber: Yusuf dan Rum (2013)

17. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
 Tren kenaikan rasio Gini
di wilayah perkotaan dan
pedesaan di Pulau Jawa
dan di luar Pulau Jawa
sebelum dan sesudah
tahun 2000.
Sumber: Yusuf dan Rum (2013)

18. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
17.57 15.62
20.98 20.94
36.99
34.89
38.78 38.4
45.44
49.49
40.24 40.65
2010 2014 2010 2014
Kota Desa
Distribusi Pengeluaran Menurut Kelompok Pendapatan di Indonesia
40% Berpengeluaran Rendah 40% Berpengeluaran Sedang 20% Berpengeluaran TinggiSumber: BPS (2015)

19. Sejauhmana Pendekatan Ekonomi Pemerintah Jokowi Sukses?
 Rasio antara rata-rata
pengeluaran 10% pen-
duduk terkaya dengan
rata-rata pengeluaran
10% penduduk termiskin
di Indonesia sebelum
dan sesudah 2000.
 Apakah di bawah
Pemerintah Jokowi tren
ini akan berubah?
 Bagaimana jika tidak
dipimpin Pemerintah
Jokowi?
Sumber: Yusuf dan Rum (2013)

20. Plus-minus Kinerja Pemerintah Jokowi hingga Saat Ini
Masih terlalu dini untuk membuat penilaian utuh tentang sejauhmana pendekatan ekonomi pemerintah
Jokowi membawa hasil yang diinginkan. Tapi, secara singkat dapat disebutlkan beberapa catatan positif
dan negatif.
 Catatan positif
 Mampu mengelola penaikan/penurunan harga BBM secara tanpa menimbulkan kegaduhan
yang berarti.
 Paket kebijakan ekonomi, khususnya program deregulasi dan debirokratisasi yang dapat menjadi
pijakan kuat bagi pengembangan perekonomian Indonesia ke depan.
 Catatan negatif
 Tarik-menarik kepentingan yang terlalu vulgar dalam internal pemerintah, termasuk tentang hal-
hal yang tak terkait langsung dengan kepentingan masyarakat.
 Konsolidasi pemerintahan yang lambat dan Penyerapan anggaran yang sangat lambat.

21. Masalah-masalah Umum dalam Pelaksanaan Kebijakan
Meskipun kebijakan yang tertulis telah mencerminkan semangat untuk yang kuat untuk menanggulangi
kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, tetapi pelaksanaan kebijakan tersebut tak selalu sesuai
dengan harapan.
 Program kerja yang tidak menyentuh akar persolan;
 Ketidakadaan atau ketidakakuratan data tentang sasaran yang akan dituju program tertentu;
 Dualisme perencanaan program, antara program khusus dengan program reguler;
 Koordinasi antarpelaku dan antarlokasi yang lemah, termasuk dalam hal keterlibatan pemerintah
daerah.