Dokumen tersebut membahas tentang kritik terhadap kapitalisme sebagai ideologi, meliputi pengertian, sejarah, perbandingan dengan sosialisme, hubungannya dengan demokrasi, kebebasan individu, pasar bebas, dan kapitalisme di Indonesia. Kapitalisme didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang memberikan hak kepemilikan modal kepada pihak swasta dan mendukung pasar bebas tanpa intervensi pemerintah. Kapitalisme mul

1. Kritik Kapitalisme
KAPITALISME : SEBAGAI IDEOLOGI
1. Pengertian Kapitalisme
Secara etimologi, berasal dari dua kata, yakni capital (modal) dan isme (paham atau cara pandang).
Namun, jika ditelusuri maka kata kapital sendiri berasal dari kata Latin: caput yang berarti “kepala”.
Konon kekayaan penduduk Romawi kuno diukur oleh berapa kepala hewan ternak yang ia miliki.
Semakin banyak caput-nya, semakin sejahtera. Tidak mengherankan, jika kemudian mereka
“mengumpulkan” sebanyak-banyaknya caput. Sekarang jelas sudah, mengapa capital sering
diterjemahkan sebagai modal.
Sementara, isme mengacu kepada “paham”, “ideologi”: cara pandang atau cara hidup yang diterima
oleh sekelompok luas masyarakat dan karenanya menjadi konvensi, karena dapat saja ditolak oleh
kelompok masyarakat yang lainnya. Sehingga, kapitalisme adalah modal-isme atau paham yang
berdasarkan modal (pemilik modal).
Beberapa sumber sering mengatakan bahwa kapitalisme sebagai ideologi harus dibedakan dengan
kapitalisme sebagai fenomena. Kapitalisme sebagai fenomena mengacu kepada kepemilikan pribadi atas
barang modal. Kapitalisme sebagai ideologi lebih kepada kerangka filosofis atau cara pandang yang
mendukung sistem tersebut.
Secara teoritis, sangat banyak definisi formal tentang kapitalisme. Salah satunya, Milton Friedman,
merumuskan tiga faktor utama sistem kapitalisme, yaitu pasar bebas, kebebasan individual dan
demokrasi. Sehingga, sering juga kapitalisme ini dianggap sebagai sistem ekonomi, di mana barang dan
jasa diperjualbelikan di pasar dan barang modal adalah milik entitas-entitas non-negara (pihak swasta)
dari unit terkecil hingga global. Dalam hal ini, negara dianggap sebagai “polisi lalu lintas” arus kapital.
Oleh sebab itu, kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa
melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka
pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi
pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi.
Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara
luas. Beberapa ahli mendefinisikan kapitalisme sebagai sebuah sistem yang mulai berlaku di Eropa pada
abad ke-16 hingga abad ke-19, yaitu pada masa perkembangan perbankan komersial Eropa di mana
sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat
memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal, seperti tanah

2. dan manusia guna proses perubahan dari barang modal ke barang jadi. Untuk mendapatkan modal-
modal tersebut, para kapitalis harus mendapatkan bahan baku dan mesin dahulu, baru buruh sebagai
operator mesin dan juga untuk mendapatkan nilai lebih dari bahan baku tersebut.
2. Sejarah Kapitalisme
Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan yang dilakukan
oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai cikal bakal kapitalisme.
Kapitalisme mulai muncul pertama kali di Eropa, pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Pada masa itu,
dunia perekonomian di Eropa dalam masa perkembangan. Kondisi saat itu memperlihatkan bahwa
sekelompok individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu. Hal ini tampak
sekali di Perancis.
Puncaknya, terjadilah Revolusi Perancis pada tahun 1789. Para kapitalis saat itu diserang oleh rakyat.
Sebelumnya mereka dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama
barang modal seperti tanah maupun manusia. Hal tersebut berguna dalam proses perubahan dari
barang modal menjadi barang jadi.
Kapitalisme merupakan salah satu cara pandang manusia dalam menjalani kegiatan ekonominya.
Keberadaan kapitalis dianggap sebagai wujud penindasan terhadap masyarakat dengan kondisi ekonomi
lemah. Akibatnya, paham kapitalisme mendapat kritikan dari banyak pihak, bahkan ada yang ingin
melenyapkannya.
Adam Smith adalah seorang tokoh ekonomi kapitalis klasik. Ia menganggap merkantilisme kurang
mendukung ekonomi masyarakat.
Merkantilisme merupakan sebuah sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan
keuangan suatu bangsa, dengan pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan
kebijaksanaan. Tujuannya untuk mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan
yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, dan memegang monopoli atas perdagangan luar
negeri.
Berdasarkan kepemilikan modal, tentu saja merkantilisme bertolak belakang dengan kapitalisme.
Merkantilisme menempatkan pemerintah atau negara sebagai penguasa permodalan, sedangkan
kapitalisme meletakkan hak kepemilikan modal pada pribadi atau perseorangan.
Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad namun kemudian malah
memunculkan ketimpangan ekonomi. Para pemikir ini mulai beranggapan bahwa para borjuis[1], yang
pada era sebelumnya mulai memegang peranan penting dalam ekonomi perdagangan yang didominasi
negara atau lebih dikenal dengan merkantilisme.

3. Adam Smith adalah seorang tokoh ekonomi kapitalis klasik yang menyerang merkantilisme yang
dianggapnya kurang mendukung ekonomi masyarakat. Ia menyerang para psiokrat yang menganggap
tanah adalah sesuatu yang paling penting dalam pola produksi.
Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya
ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa
besarnya volum perdagangan global teramat sangat penting.
Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital (mineral
berharga, terutama emas maupun komoditas lainnya) yang dimiliki oleh negara dan modal ini bisa
diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah (sebisanya) impor sehingga neraca
perdagangan dengan negara lain akan selalu positif.
Merkantilisme mengajarkan bahwa pemerintahan suatu negara harus mencapai tujuan ini dengan
melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya, dengan mendorong eksport (dengan banyak
insentif) dan mengurangi import (biasanya dengan pemberlakuan tarif yang besar). Kebijakan ekonomi
yang bekerja dengan mekanisme seperti inilah yang dinamakan dengan sistem ekonomi merkantilisme.
Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern (dari
abad ke-16 sampai ke-18, era dimana kesadaran bernegara sudah mulai timbul). Peristiwa ini memicu,
untuk pertama kalinya, intervensi suatu negara dalam mengatur perekonomiannya yang akhirnya pada
zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir.
Kebutuhan akan pasar yang diajarkan oleh teori merkantilisme akhirnya mendorong terjadinya banyak
peperangan dikalangan negara Eropa dan era imperialisme Eropa akhirnya dimulai. Sistem ekonomi
merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18, seiring dengan munculnya teori ekonomi baru
yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations, ketika sistem ekonomi baru
diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia.[2]
3. Kapitalisme dan Sosialisme
Karl Marx pernah meramalkan bahwa kapitalisme akan hancur melalui revolusi kaum proletar. Revolusi
ini dipicu oleh frustrasi kelas pekerja akibat ekploitasi oleh kelas kapitalis. Dalam hal ini, para pekerja
diperlakukan hanya sebagai komoditas (commodoty fetishism). Kapitalis mendapat keuntungan dari
selisih antara upah pekerja dengan harga jual barang (surplus value). Hancurnya kapitalisme akan
melahirkan masyarakat sosialis, dimana kepentingan bersama selalu diletakkan di atas kepentingan
pribadi atau yang kemudian disebut dengan sosialisme (dan komunisme), di mana masyarakat tidak lagi
mengenal kelas.
Hak pribadi lebur menjadi hak komunal. Semua sama, dan pemerintah mengatur segalanya. Jadi,
sosialisme/komunisme, menurut Marx, adalah konsekuensi logis dari kapitalisme. Ternyata, sampai saat
ini diktum Marx tidak terbukti, kapitalisme semakin berkembang. Sosialisme sendiri membuat wajah
kapitalisme menjadi lebih lunak terhadap kaum buruh dan permodalan

4. 4. Kapitalisme dan Demokrasi.
Sama seperti Marx, Schumpeter juga meramalkan keberhasilan sosialisme dan kejatuhan kapitalisme.
Lebih jauh, Schumpeter berargumen bahwa demokrasi bisa tumbuh lebih subur dalam masyarakat
sosialisme ketimbang masyarakat kapitalisme. Sekalipun begitu, Schumpeter mengatakan bahwa
kapitalisme dan demokrasi mempunyai hubungan mutual.
Kejatuhan kapitalisme lebih merupakan proses alami (creative destruction) menuju sosialisme, di mana
kemudian demokrasi lebih berkembang lagi. Ketika Schumpeter menulis buku itu, kondisi ekonomi-
politik di negara komunis, seperti Uni Soviet sedang jelek-jeleknya dan sungguh jauh dari demokrasi.
Tapi Schumpeter mengatakan bahwa kondisi Uni Soviet tidak boleh dijadikan patokan tentang masa
depan sosialisme, karena banyak hal yang dilakukan sosialis Rusia di Uni Soviet tidak konsisten dengan
prinsip-prinsip sosialisme dan komunisme.
Namun, ramalan Schumpeter ini belum terbukti, demokrasi– paling tidak seperti yang diklaim oleh
banyak penganut kapitalisme– demokrasi justru identik dengan kapitalisme. Robert Dahl menjadikan
tema ini sebagai fokus dalam bukunya, Democracy and Its Critics (1989). Menurut Dahl, kapitalisme
adalah syarat perlu (necessary condition) dari demokrasi, sekalipun bukan syarat cukup (sufficent
condition) Hal yang sama dikatakan oleh Peter Berger dalam “Capitalist Revolution” (1986).
5. Kapitalisme dan Kebebasan Individu
Friedman menjabarkan kebebasan individu ini menjadi kebebasan ekonomi dan kebebasan politik.
Menurutnya, kebebasan ekonomi adalah syarat mutlak kebebasan politik. Argumen Friedman ini sejalan
dengan pendapat ekonom-ekonom Austria seperti von Mises, Hayek, dan Simons.
Menurut Friedman dan mazhab Austria, jika kausalitas itu ekonomi-politik ini berjalan baik, maka
produknya adalah kolektivisme. Ketika kebebasan politik tercapai, pemerintah berusaha mengatur
sistem ekonomi agar dapat mencapai kebebasan ekonomi. Namun, menurut mereka, ini adalah
kontradiksi, karena ia akan menjurus kepada pemusatan kekuatan, secara sadar ataupun tidak.
Akhirnya, yang terjadi adalah ekploitasi dan lantas menuju, apa yang disebut Hayek sebagai “road to
serfdom”: (jalan (kembali) ke penindasan). Untuk mendukung argumennya, Friedman menyebutkan
contoh di mana sistem ekonomi kapitalis berkembang dalam sistem pemerintahan yang non-demoratis,
seperti fasis Italia, Spanyol, Jerman, Jepang, dan Rusia sebelum PD II. Lebih tegas lagi, Friedman
mengatakan, hanya ada dua pilihan dalam mengorganisir aktivitas ekonomi, yaitu sistem totaliter yang

5. koersif (memaksa) atau sistem pasar yang sukarela (bebas= private enterprises dan strictly voluntary
exchange).
6. Kapitalisme dan Pasar Bebas.
Menurut teoritikus klasik kapitalisme, Adam Smith, gerakan produksi haruslah bergerak sesuai konsep
MCM (Modal-Comodity-Money), yang menjadi suatu hal yang tidak akan berhenti karena uang akan
beralih menjadi modal lagi dan akan berputar lagi bila diinvestasikan. Adam Smith memandang bahwa
ada sebuah kekuatan tersembunyi yang akan mengatur pasar (invisible hand), maka pasar harus
memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah. Pemerintah hanya bertugas sebagai
pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh rakyatnya.
Pada akhirnya, banyak ekonom yang menyalahartikan kalimat Smith dan Friedman di atas. Beberapa
ekonom pasar radikal kanan bahkan mengharamkan sama sekali peran Negara dalam perekonomian.
Padalah, Friedman telah menyatakan bahwa eksistensi pasar bebas bukan berarti peran pemerintah
sama sekali ditiadakan. Pemerintah tetap dibutuhkan, namun dalam wilayah yang sangat dibatasi.
Menurut Friedman, pemerintah diperlukan untuk menetapkan rules of the game dan untuk menjamin
pelaksanaan aturan-aturan tersebut. Pasar yang efisien dengan sendirinya akan mengurangi peran-
peran pemerintah yang tidak perlu. Paralelnya menurut Dahl, sistem perencanaan terpusat adalah
“syarat perlu” rejim otoriter, tapi bukan “syarat cukup”-nya. Berger mengatakan dalam sistem kapitalis,
jika kontrol dari negara terhadap perekonomian besar, demokrasi tidak akan berhasil. Sebaliknya, dalam
sistem sosialis, jika pasar dibiarkan bebas, demokrasi akan tumbuh.
7. Kapitalisme Indonesia
Kapitalisme di Indonesia adalah cangkokan dari Eropa yang dalam beberapa hal tak sama dengan
kapitalisme yang tumbuh dan dibesarkan dalam negerinya sendiri, yakni Eropa dan Amerika Utara. Oleh
sebab itu, kapitalisme tersebut masih muda. Karena kapitalisme di Indonesia masih muda, produksi dan
pemusatannya belumlah mencapai tingkat yang semestinya. Kira-kira seperempat abad belakangan baru
dimulai industrialisasi di Indonesia. Baru pada waktu itulah dipergunakan mesin yang modern dalam
perusahaan-perusahaan gula, karet, teh, minyak, arang dan timah.
Industri Indonesia, terutama industri pertanian, masih tetap terbatas di Jawa dan di beberapa tempat di
Sumatera. Tanah yang luas, yang biasanya sangat subur dan mengandung barang-barang logam yang tak
ternilai harganya, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau yang lain masih menunggu-

6. nunggu tangan manusia. Meskipun Pulau Jawa dalam hal perkebunan dan alat-alat angkutan sudah
mencapai tingkatan yang tinggi, tetapi umumnya pulau luar Jawa, kecuali Sumatera, masih rimba raya.
Industri modern yang sebenarnya tidak akan diadakan di Pulau Jawa. Ia akan tetap tinggal menjadi
tempat industri pertanian. Sebab logam-logam seperti besi, arang, minyak tanah, emas dan lainnya,
tidak atau hanya sedikit sekali didapat di sana. Sumateralah yang menjadi tempat industri modern yang
sebenarnya. Hal ini sekarang sebagian kecil telah terbukti. Arang, minyak tanah, emas dan timah hasil
Sumatera (kelak juga besi) besar artinya, baik di kalangan nasional maupun internasional.
Kapitalisme di Indonesia tidak dilahirkan oleh cara-cara produksi pribumi yang menurut kemauan alam.
Ia adalah produk asing yang dipergunakan untuk kepentingan asing yang dengan kekerasan mendesak
sistem produksi pribumi.
Di Indonesia sebagai akibat kemajuan ekonomi yang tidak teratur sebagaimana mestinya, tidak seperti
di atas keadaannya. Kota-kota kita tak dapat dianggap sebagai konsentrasi dari teknik, industri, dan
penduduk. Ia tak menghasilkan barang-barang baik untuk desa maupun untuk perdagangan luar negeri,
dari kapitalis-kapitalis pribumi. Mesin-mesin pertanian, keperluan rumah tangga, bahan-bahan untuk
pakaian dan lain-lain tidak dibuat di Indonesia, tetapi didatangkan dari luar negeri oleh badan-badan
perdagangan imperialistis. Desa-desa kita tak menghasilkan barang kebutuhan untuk kota-kota, karena
untuk mereka sendiri pun tak mencukupi. Beras misalnya, makanan rakyat yang terutama mesti
didatangkan dari luar.
Desa-desa kita mengeluarkan gula, karet, teh, dan lain-lain barang perdagangan yang mengayakan
saudagar asing, tetapi memiskinkan dan memelaratkan kaum tarsi; kota-kota kita bukanlah menjadi
pusat ekonomi bangsa Indonesia, tetapi terus-terusan menjadi sumber ekonomi yang mengalirkan
keuntungan untuk luar negeri.
Sementara dalam sektor Industri berskala besar, yang terjadi ialah pabrik luar negeri dengan pekerja
pribumi dan upah yang rendah. Sementara kualitas produksi baik, dengan biaya operasional yang sangat
murah, membuat tenaga kerja di Indonesia
Kapitalisme Indonesia timbul dengan teratur pula antara lapisan-lapisan sosial Indonesia dan
mempunyai perhubungan yang teratur. Saudagar Indonesia yang dulu kecil sekarang sudah menjadi
bankir atau mengepalai perusahaan yang besar-besar. Penempa besi, tukang gula, saudagar batik yang
dulu kecil menjadi pemimpin industri logam, gula atau tenun. Umumnya, kapitalisme sebagai ideologi di
Indonesia tidak diterima secara resmi. Namun dalam praktek perekonomiannya, secara tidak langsung
menuju ke arah kapitalisme. Dengan terjadinya isu swastanisasi di sektor kerja dan kegiatan ekonomi
swasta bahkan BUMN.
****

7. [1] Borjuis (kata sifat:borju) dalam sosiologi dan ilmu politik menggambarkan berbagai kelompok di
seluruh sejarah. Dalam dunia Barat, di antara akhir abad pertengahan dan saat sekarang, kaum borjuis
adalah sebuah kelas sosial dari orang-orang yang dicirikan oleh kepemilikan modal dan kelakuan yang
terkait dengan kepemilikan tersebut. Mereka adalah bagian dari kelas menengah atau kelas pedagang,
dan mendapatkan kekuatan ekonomi dan sosial dari pekerjaan, pendidikan, dan kekayaan. Hal ini
dibedakan dari kelas sosial yang kekuasaannya didapat dari lahir di dalam sebuah keluarga aristokrat
pemilik tanah yang bergelar, yang diberikan hak feodal istimewa oleh raja / monarki. Kaum Borjuis
muncul di kota-kota yang ada di akhir zaman feodal dan awal zaman modern, melalui kontrol
perdagangan jarak jauh dan manufaktur kecil. Kata borjuis dan borju berasal dari bahasa Perancis, yang
berarti "penghuni-kota" (dari Bourg, bdk. Bahasa Jerman Burg). Di bawah kapitalisme, istilah borjuis
telah banyak digunakan sebagai ungkapan perkiraan setara untuk orang kelas atas.
[2] Semua ahli ekonomi Eropa antara tahun 1500 sampai tahun 1750 dianggap sebagai merkantilis
meskipun ketika itu istilah 'merkantilis' belum dikenal. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Victor
de Riqueti, marquis de Mirabeau pada tahun [1763], dan kemudian dipopulerkan oleh Adam Smith pada
tahun 1776. Pada kenyataannya, Adam Smith menjadi orang pertama kali menyebutkan kontribusi
merkantilis terhadap ilmu ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations. Istilah
merkantilis sendiri berasal dari bahasa Latin mercari, yang berarti "untuk mengadakan pertukaran," yang
berakar dari kata merx, berarti "komoditas." Kata merkantilis pada awalnya digunakan oleh para kritikus
seperti Mirabeau dan Smith saja, namun kemudian kata ini juga digunakan dan diadopsi oleh para
sejarawan.