1. INDONESIA PADA
ERA REFORMASI
AA.. KKrriissiiss MMuullttiiddiimmeennssii ddaann
MMuunnccuullnnyyaa RReeffoorrmmaassii
BB.. KKrroonnoollooggiiss JJaattuuhhnnyyaa
PPeemmeerriinnttaahh OOrrddee BBaarruu
CC.. PPeerrkkeemmbbaannggaann PPoolliittiikk SSeetteellaahh
2211 MMeeii 11999988
DD..KKoonnddiissii SSoossiiaall ddaann EEkkoonnoommii
MMaassyyaarraakkaatt PPaassccaa RReeffoorrmmaassii

2. Krisis Multidimensi dan
Munculnya Reformasi
Krisis Ekonomi
Krisis Sosial
Krisis Politik

3. Krisis Ekonomi
═ Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun
1997 merupakan sebuah efek domino dari krisis
ekonomi yang melanda beberapa negara Asia.
═ Munculnya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun
1997 disebabkan oleh adanya krisis moneter yang
ditandai rendahnya mutu SDM, tingginya tingkat
korupsi dan kondisi instabilitas politik.
═ Kemerosotan ekonomi Indonesia ditanggapi oleh
Presiden Soeharto dengan meminta bantuan dana
dari IMF yang justru menambah beban hutang
negara.
═ Kegagalan dalam menangani krisis ekonomi
Indonesia berujung pada munculnya krisis
multidimensi.

4. Kondisi Krisis Ekonomi 1997
 Kurs rupiah RRpp..1177..000000//ddoollaarr AASS
 UUttaanngg lluuaarr nneeggeerrii UUSS$$ 113388 mmiilliiaarr
 PPrroo kkoonnttrraa IIMMFF
 PPeennaannddaattaannggaannaann ppeerrjjaannjjiiaann IIMMFF
 MMeennaaiikkaann hhaarrggaa BBBBMM && lliissttrriikk
 HHaarrggaa bbaahhaann ppookkookk mmeenniinnggkkaatt

5.  Menurunnya pamor pemerintahan Orde
Baru diperparah dengan penandatanganan
perjanjian pemberian dana bantuan IMF
pada medio 1997 dan 1998.
 Pemberian IMF sebenarnya mengandung 2
kelemahan utama bagi Indonesia, yaitu:
1. Dana bantuan IMF adalah hutang luar negeri
yang harus dibayar beserta bunganya.
2. Penerapan Structural Adjusment Program
dari IMF tidak banyak mambantu perbaikan
ekonomi nasional. (lihat halaman 26)

6. Krisis Sosial
└Kondisi kehidupan masyarakat yang
sangat sulit mendorong munculnya krisis
sosial horizontal yang mencapai
puncaknya pada terjadinya kerusuhan
sistematis di berbagai daerah pada 13 – 14
Mei 1998.
└Munculnya berbagai kerusuhan sosial
horizontal merupakan implikasi dari
kebijakan ekonomi sentralistik yang
menimbulkan jurang pemisah
kesejahteraan antara pusat dan daerah.

7. Krisis Politik
• Budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(KKN) telah mengakar kuat di dalam tubuh
birokrasi pemerintahan.
• Kuatnya budaya KKN tersebut mengakibatkan
tidak terlaksanya sistem demokrasi Pancasila
secara baik dalam kehidupan ketatanegaraan
Indonesia.
• Suksesi politik pemerintahan yang tidak
terlaksana dengan baik telah memicu
munculnya kondisi status quo yang berakibat
terjadinya krisis politik.

8. Latar Belakang Krisis Asia dan
Tingginya KKN di Tubuh
Pemerintahan Negara
 Penyebab kejatuhan pemerintahan Orde Baru
dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu
sebagai implikasi dari krisis moneter Asia di
tahun 1997 dan tingginya tingkat KKN di
dalam tubuh pemerintahan.
 Kejatuhan ekonomi Indonesia langsung
berdampak pada kehidupan masyarakat. Hal ini
telah mendorong mahasiswa untuk menuntut
munculnya reformasi

9. AGENDA REFORMASI
MAHASISWA
1. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya.
2. Melakukan amandemen UUD 1945
3. Menghapus Dwi Fungsi ABRI
4. Penegakan supremasi hukum
5. Mewujudkan pemerintahan yang
bersih dari unsur-unsur KKN

10. Kronologi Pengunduran Diri
Soeharto dari Kursi Kepresidenan
8 Mei 1998, mahasiswa dari Yogyakarta bernama Moses
Gatotkaca tewas dalam sebuah bentrokkan dengan
petugas.
12 Mei 1998, aksi demonstrasi mahasiswa berujung
bentrokan dengan petugas yang mengakibatkan 4
mahasiswa tewas di halaman Universitas Trisakti.
13-14 Mei 1998, kerusuhan massal pecah di Jakarta.
19 Mei 1998, Di tengah-tengah demonstrasi mahasiswa
yang kian marak, Presiden Soeharto mengundang 9 tokoh
nasional untuk penanganan krisis negara. (halaman 27)
21 Mei 1998, Soeharto menyatakan pengunduran dirinya
secara resmi sebagai Presiden RI.

11. EMPAT PAHLAWAN REFORMASI
4 Mahasiswa Trisakti yang Gugur
dalam Bentrokkan 12 Mei 1999
Elang Mulya
Lesmana
Hafidhin Royan
Hendriawan Sie
Heri Hartanto

12.  21 Mei 1998, Presiden Soeharto meletakkan
jabatan sebagai presiden , kemudian
digantikan B.J Habibie (Pasal 30, UUD 1945)
 Cacat Hukum, mengapa? Lihat halaman 30

13. Perkembangan Politik
Setelah 21 Mei 1998
Agenda – Agenda Utama B.J. Habibie
Pemberian Amnesti dan Munculnya
Kebebasan Berpendapat
Permasalahan Dwi Fungsi ABRI
Reformasi Hukum dan Perundang-
Undangan
Pemilihan Umum 1999

14. Agenda – Agenda Utama B.J. Habibie
Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie
membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan
yang memfokuskan pembenahan ekonomi dalam
5 bidang kerja utama, yaitu:
1. Melakukan proses rekapitulasi perbankan
Indonesia
2. Melaksanakan likuidasi bank-bank yang
bermasalah
3. Memperbaiki angka nilai tukar rupiah terhadap
dolar AS hingga di bawah Rp 10.000,-
4. Membangun konstruksi baru perekonomian
Indonesia
5. Melaksanakan syarat-syarat reformasi ekonomi
yang diberikan oleh IMF

15. Pemberian Amnesti dan
Munculnya Kebebasan
Berpendapat
Pemerintahan Presiden Habibie juga
memfokuskan pada normalisasi kondisi
sosial politik melalui cara-cara:
1. Pemberian kebebasan pers
2. Pemberian amnesti dan pembebasan terhadap
tahanan politik Orde Baru, seperti: Sri Bintang
Pamungkas, Mochtar Pakpahan, dan Xanan Gusmao.
3. Membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)
dalam peristiwa kerusuhan 13 -14 mei 1998 yang
diketuai oleh Marzuki Darusman.

16. Permasalahan Dwi Fungsi ABRI
Peristiwa penembakan empat mahasiswa Trisakti
pada tanggal 12 mei 1998 menyulut sikap antipati
masyarakat akan eksistensi militer kala itu.
Tuntutan untuk menghapus Dwi Fungsi ABRI
menjai isu utama di dalam agenda reformasi.
Presiden Habibie kemudian memisahkan Polri
dari tubuh ABRI mulai 5 Mei 1999, sedangkan
ABRI kemudian berubah nama menjadi TNI.
Pembenahan Dwi Fungsi ABRI dilakukan dengan
cara mereduksi keberadaan ABRI di dalam DPR

17. Reformasi Hukum dan Perundang-Undangan
 Salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Habibie
adalah melakukan reformasi dalam bidang hukum adan
perundang-undangan.
 Dalam Sidang Istimewa MPR pada tanggal 10-13
November 1998, terdapat perombakan besar-besaran
terhadap sistem hukum dan perundang-undangan
dengan menghasilkan 6 ketetapan MPR baru,
mengubah 2 ketetapan lama, dan mencabut 4 ketetapan
lama. (baca halaman 33)
 Reformasi hukum dan perundang-undangan pada masa
pemerintahan Habibie menciptakan kehidupan sosial
politik menjadi lebih terbuka dan memberi jaminan
terhadap penegakan HAM di Indonesia.

18. Pemilihan Umum 1999
 Pemerintahan Habibie berhasil menyelenggarakan
Pemilu 1999 yang menyertakan hampir seluruh
golongan ideologi bangsa yang terefresentasi ke
dalam 48 parpol.
 Perangkat hukum dalam penyelenggaraan pemilu
1999 ini menggunakan 3 undang-undang politik
baru yang ditandatangani pada tanggal 1 Februari
1999. Isinya menyangkut undang-undang
mengenai partai politik, proses pemilu, serta
susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
 Pemilu tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Juni
1999 yang menghasilkan 5 partai besar, yaitu:
PDI-P, Golkar, PKB, PPP, dan PAN.

19. 8 Partai Besar Pemilu 1999
Nama Partai Perolehan
Suara
Perolehan
Kursi
PDI – P 35.706.618 153
Partai Golkar 23.742.112 120
PPP 23.742.112 58
PKB 13.336.963 51
PAN 7.528.936 34
PBB 2.020.039 13
Partai Keadilan (PK) 1.436.670 7
Partai PKP 1.065.810 4

20. Kondisi Sosial dan Ekonomi
Masyarakat Pasca Reformasi
Dalam penanganan krisis multidimensi
Indonesia menunjukkan hasil yang sangat
lamban dibandingkan dengan negara-negara
Asia lain.
Memburuknya kondisi sosial dan ekonomi
Indonesia salah satunya dapat dicermati dari
poin kebijakan penghapusan subsidi bagi
masyarakat yang disodorkan oleh IMF.
Krisis Ekonomi yang berkepanjangan
mengakibat timbulny berbagai masalah-masalah
sosial, antara lain seperti:
meningkatnya angka pengangguran dan
kemiskinan, melambatnya laju pertumbuhan
ekonomi, serta meningginya angka kriminalitas.

21. Proyek Pembenahan Kondisi Sosial dan Ekonomi
Pemerintahan di Era Reformasi
 Meningkatnya lapangan pekerjaan
seoptimal mungkin.
 Menyediakan barang-barang kebutuhan
pokok masyarakat.
 Mengoptimalkan fasilitas umum bagi
masyarakat.
 Mengoptimalisasi sektor pendidikan.
 Memberikan kemudahan bagi masyarakat
untuk akses kesehatan

22. Tindakan nyata untuk mengatasi krisis ekonomi
 MMeerreekkaappiittuullaassii ppeerrbbaannkkaann
 MMeerreekkoonnssttrruukkssii ppeerreekkoonnoommiiaann
 MMeelliikkuuiiddaassii bbaannkk bbeerrmmaassaallaahh
 MMeennaaiikkkkaann nniillaaii ttuukkaarr rruuppiiaahh
 MMeemmppeerrlluuaass llaappaannggaann kkeerrjjaa
 MMeennyyeeddiiaakkaann kkeebbuuttuuhhaann ppookkookk yyaanngg tteerrjjaannggkkaauu
 MMeennyyeeddiiaakkaann ffaassiilliittaass uummuumm
 MMeennyyeeddiiaakkaann ssaarraannaa&&pprraassaarraannaa ppeennddiiddiikkaann yyaanngg
tteerrjjaannggkkaauu
 MMeennyyeeddiiaakkaann ssaarraannaa&&pprraassaarraannaa kkeesseehhaattaann yyaanngg
tteerrjjaannggkkaauu

23. Gambar Pahlawan Reformasi