SlideShare a Scribd company logo
Amendemen PSAK 71
InStrumen KeuAngAn:
FItur PercePAtAn PelunASAn dengAn
KomPenSASI negAtIF
Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 24 Desember 2017.
draf
Eksposur
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
iii
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
Draf Eksposur (DE) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan
untukditanggapidandikomentari.Sarandanmasukanuntukmenyempurnakan
Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan.
Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal 24
Desember 2017. Tanggapan dikirimkan ke:
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016, 3152076
E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id
Hak Cipta (c) 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar
yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan
DrafEksposurolehindividu/organisasi/lembagadianjurkandandiizinkanuntuk
penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
v
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
PENGANTAR	
Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui Draf Eksposur
Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan
Pelunasan dengan Kompensasi Negatif pada tanggal 24 November 2017 untuk
disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi,
pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.
DE Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan
Pelunasan dengan Kompensasi Negatif merupakan adopsi dari Amendemen
IFRS 9 Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation
yang diterbitkan IASB pada bulan Oktober 2017.
Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas
dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE Amendemen PSAK 71
ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id.
Jakarta, 24 November 2017
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Djohan Pinnarwan	 Ketua	
Danil S. Handaya	 Wakil Ketua	
Patricia	Anggota
Lianny Leo	 Anggota
Kristianto Andi Handoko	 Anggota
Indra Wijaya	 Anggota
Singgih Wijayana	 Anggota
Friso Palilingan	 Anggota
Ersa Tri Wahyuni	 Anggota
Anung Herlianto	 Anggota
Nur Sigit Warsidi	 Anggota
Yunirwansyah	Anggota
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
vii
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
PERMINTAAN TANGGAPAN
Penerbitan Draf Eksposur Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif bertujuan untuk
meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE ini.
Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal
yang diharapkan masukannya:
1.	 Persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas
kontraktual (Paragraf PP4.1.11(b), PP4.1.12(b) dan PP4.1.12A)
	 DE Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan
PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur
bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat
menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas
kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari
jumlah pokok terutang.
Apakah Anda setuju dengan prinsip pengaturan bahwa aset
keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat
menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai
arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran
pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang dalam DE
Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?
2.	 Tanggal Efektif (Paragraf 7.1.7)
	 Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode-periode tahunan
yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini
diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk
periode yang lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.
Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dalam DE
Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesiaviii
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
3.	 Ketentuan Transisi (Paragraf 7.2.29–7.2.34)
	 DE Amendemen PSAK 71 menambahkan Paragraf 7.2.29–7.2.34 mengenai
ketentuan transisi. Paragraf 7.2.29 menyatakan bahwa entitas menerapkan
Amendemen PSAK 71 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25:
KebijakanAkuntansi,PerubahanEstimasiAkuntansi,danKesalahan,kecuali
ditentukan dalam paragraf 7.2.30–7.2.34.
Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dalam DE
Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?
4.	 Tanggapan Lain
Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait
dengan DE Amendemen PSAK 71?
ix
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
IKHTISAR RINGKAS
SecaraumumperbedaanantaraDEAmendemenPSAK71:Instrumen Keuangan
tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif dengan PSAK
71: Instrumen Keuangan adalah sebagai berikut:
Perihal PSAK 71 DE Amendemen PSAK 71
Persyaratan
kontraktual
yangmengubah
waktu atau
jumlaharuskas
kontraktual
( P a r a g r a f
PP4.1.11(b),
PP4.1.12(b)
danPP4.1.12A)
PSAK 71 paragraf
PP4.1.11(b)danPP4.1.12(b)
mempertimbangkan
ada ny a t a m b a h a n
kompensasi yang wajar
untuk penghentian
dini kontrak dalam aset
keuangan dengan fitur
percepatan pelunasan
yang mengakibatkan
arus kas kontraktual
yang berasal semata dari
pembayaran pokok dan
bungadarijumlahpokok
terutang.
DE Amendemen PSAK 71
mengamendemen paragraf
PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan
menambahkanparagrafPP4.1.12A
sehingga mencerminkan prinsip
bahwa aset keuangan dengan
fitur percepatan pelunasan yang
dapat menghasilkan kompensasi
negatif memenuhi kualifikasi
sebagai arus kas kontraktual yang
berasal semata dari pembayaran
pokok dan bunga dari jumlah
pokok terutang yang diukur pada
biaya perolehan diamortisasi atau
nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain.
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia xi
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
PERBEDAAN DENGAN IFRSs
DE Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan
PelunasandenganKompensasiNegatifmengadopsiAmendemenIFRS9Financial
Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation yang diterbitkan
IASB per Oktober 2017, kecuali paragraf 7.1.7 tentang tanggal efektif.
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia 71.1
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PSAK 71
INSTRUMEN KEUANGAN
DrafEksposurAmendemenPSAK71tentangFiturPercepatanPelunasandenganKompensasi
Negatif disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam
IFRS Standards. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan
kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.
Untukparagraf-paragrafyangtidakdiamendemendapatmengacupadaPSAK71:Instrumen
Keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2020.
BAB 7 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI
7.1. 	 Tanggal Efektif
…
7.1.7	 	 Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif (Amendemen PSAK 71)
menambahkan paragraf 7.2.29 – 7.2.34 dan PP4.1.12A dan mengamendemen paragraf PP4.1.11
(b) dan PP4.1.12(b). Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode-periode tahunan yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas
menerapkan amendemen ini untuk periode yang lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta
tersebut.
7.2. 	 Ketentuan Transisi
….
Ketentuan Transisi untuk Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
7.2.29	 Entitas menerapkan Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
(Amendemen PSAK 71) secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi,
Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, kecuali ditentukan dalam paragraf 7.2.30–7.2.34.
7.2.30	 Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini pada saat yang sama
juga pertama kali menerapkan Pernyataan ini harus menerapkan paragraf 7.2.1–7.2.28 daripada
paragraf 7.2.31–7.2.34.
7.2.31	 Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini setelah pertama kali
menerapkan Pernyataan ini harus menerapkan paragraf 7.2.32–7.2.34. Entitas juga menerapkan
persyaratan ketentuan transisi lainnya dalam Pernyataan ini untuk menerapkan amendemen
ini. Untuk tujuan tersebut, tanggal penerapan awal merupakan awal periode pelaporan di mana
entitas pertama kali menerapkan amendemen ini (tanggal penerapan awal amendemen ini).
7.2.32	 Sehubungan dengan penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, entitas:
(a) 	 membatalkan penetapan sebelumnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi jika penetapan tersebut dilakukan sebelumnya sesuai dengan kondisi
yang tercakup dalam paragraf 4.1.5 tetapi kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi sebagai
akibat dari penerapan amendemen ini;
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia71.2
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
(b) 	 dapat menetapkan aset keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika
penetapan tersebut sebelumnya tidak memenuhi kondisi yang tercakup dalam paragraf 4.1.5
tetapi kondisi tersebut menjadi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini;
(c) 	 membatalkan penetapan sebelumnya atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi jika penetapan tersebut dilakukan sebelumnya sesuai dengan kondisi
yang tercakup dalam paragraf 4.2.2(a) tetapi kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi sebagai
akibat dari penerapan amendemen ini; dan
(d) 	 dapat menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
jika penetapan tersebut sebelumnya tidak memenuhi kondisi yang tercakup dalam
paragraf 4.2.2(a) tetapi kondisi tersebut menjadi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan
amendemen ini.
Penetapan dan pembatalan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada
tanggal penerapan awal amendemen ini. Klasifikasi tersebut diterapkan secara retrospektif.
7.2.33	 Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode-periode
sebelumnya untuk mencerminkan penerapan amendemen ini. Entitas dapat menyajikan
kembali periode-periode sebelumnya, jika dan hanya jika, hal tersebut dimungkinkan tanpa
menggunakan peninjauan ke belakang dan laporan keuangan yang disajikan kembali harus
mencerminkan seluruh persyaratan dalam Pernyataan ini. Jika entitas tidak menyajikan kembali
periode-periode sebelumnya, entitas mengakui selisih antara nilai tercatat periode sebelumnya
dengan nilai tercatat pada awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan
awal amendemen ini dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya yang sesuai) dari
periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini.
7.2.34	 Dalam periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen
ini, entitas mengungkapkan informasi berikut pada tanggal penerapan awal tersebut untuk setiap
klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terkena pengaruh oleh amendemen ini;
(a) 	 kategori pengukuran sebelumnya dan nilai tercatat yang ditentukan segera sebelum
menerapkan amendemen ini;
(b)	 kategori pengukuran baru dan nilai tercatat ditentukan setelah menerapkan amendemen
ini;
(c) 	 nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan yang
sebelumnya ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi namun tidak lagi
ditetapkan demikian; dan
(d) 	 alasan untuk setiap penetapan atau pembatalan penetapan aset keuangan atau liabilitas
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.
DalamLampiranB,paragrafPP4.1.11(b)danPP4.1.12(b)diamendemen.ParagrafPP4.1.12A
ditambahkan. Paragraf PP4.1.10 tidak diamendemen namun disertakan untuk kemudahan
referensi. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat
yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia 71.3
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
KLASIFIKASI (BAB 4)
Klasifikasi Aset Keuangan (Bagian 4.1)
…
Arus Kas Kontraktual yang Semata dari Pembayaran Pokok dan Bunga (Solely Payments of
Principal and Interest) dari Jumlah Pokok Terutang
…
Persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual
PP4.1.10 	 Jika aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah
waktu atau jumlah arus kas kontraktual (sebagai contoh, jika aset tersebut dapat dibayar di muka
sebelumjatuhtempoataujangkawaktunyadapatdiperpanjang),entitasharusmenentukanapakah
arus kas kontraktual yang dihasilkan sepanjang umur instrumen sesuai kontrak, merupakan
persyaratan kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok
terutang. Untuk membuat penentuan ini, entitas harus menilai arus kas kontraktual yang dapat
timbul, baik sebelum, dan setelah, perubahan arus kas kotraktual. Entitas mungkin juga perlu
untuk menilai karakteristik dari setiap peristiwa kontinjensi (yaitu, pemicu) yang akan mengubah
waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Sementara karakteristik dari peristiwa kontinjensi itu
sendiri bukan merupakan faktor yang menentukan dalam menilai apakah arus kas kontraktual
semata pembayaran pokok dan bunga, mungkin menjadi indikator. Sebagai contoh, bandingkan
instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan ulang ke suku yang lebih tinggi jika
debitur menunggak dengan kasus instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan ulang
ke suku yang lebih tinggi jika indeks ekuitas yang diatur mencapai level tertentu. Kemungkinan
besar dalam kasus pertama bahwa arus kas kontraktual selama umur instrumen akan semata
pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang karena hubungan antara pembayaran
yang belum dilakukan dan peningkatan risiko kredit. (Lihat juga paragraf PP4.1.18.)
PP4.1.11 	 Berikut ini adalah contoh dari persyaratan kontraktual yang mengakibatkan arus
kas kontraktual berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang:
(a) 		suku bunga variabel yang terdiri dari imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit
yang terkait dengan jumlah pokok terutang selama periode waktu tertentu (imbalan untuk
risiko kredit dapat ditentukan hanya pada pengakuan awal, dan mungkin tetap) dan risiko
dan biaya peminjaman standar lainnya, demikian juga marjin laba;
(b) 	 persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit (yaitu debitur) untuk membayar di
muka instrumen utang atau mengizinkan pemilik (yaitu kreditur) untuk menjual kembali
instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo dan jumlah yang dibayar di muka secara
substansial mewakili jumlah pokok yang belum dibayar dan bunga dari jumlah pokok
terutang, yang mungkin termasuk tambahan kompensasi yang wajar untuk penghentian
dini kontrak; dan
(c) 	 persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit atau pemilik untuk memperpanjang
persyaratan kontraktual dari instrumen utang (yaitu opsi perpanjangan) dan persyaratan
opsi perpanjangan mengakibatkan arus kas kontraktual selama periode perpanjangan
yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang
mungkin termasuk tambahan kompensasi yang wajar untuk perpanjangan kontrak.
PP4.1.12 	 Terlepas dari paragraf PP4.1.10, aset keuangan yang seharusnya memenuhi
kondisidalamparagraf4.1.2(b)dan4.1.2A(b)tetapimenjaditidakmemenuhihanyasebagaiakibat
dari persyaratan kontraktual yang mengizinkan (atau mensyaratkan) penerbit untuk membayar
di muka instrumen utang atau mengizinkan (atau mensyaratkan) pemilik untuk menjual kembali
instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo, memenuhi syarat untuk diukur pada biaya
Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia71.4
DE Amendemen
PSAK 71
Instrumen Keuangan:
Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (bergantung pada
pemenuhan ketentuan di paragraf 4.1.2(a) atau ketentuan di paragraf 4.1.2A(a)) jika:
(a) 	 entitas memperoleh atau menerbitkan aset keuangan pada premium atau diskonto untuk
jumlah par kontraktual;
(b) 	 jumlah percepatan pelunasan secara substansial mewakili jumlah par kontraktual dan
bunga kontraktual terutang (tetapi belum dibayar), yang mungkin termasuk tambahan
kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak; dan
(c) 	 ketika entitas pertama kali mengakui aset keuangan, nilai wajar dari fitur percepatan
pelunasan tidak signifikan.
PP4.1.12A Untuk tujuan penerapan paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), terlepas dari
kejadian atau keadaan yang menyebabkan penghentian dini kontrak, salah satu pihak dapat
membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak. Sebagai
contoh,salahsatupihakdapatmembayarataumenerimakompensasiyangwajarsaatmemutuskan
untuk menghentikan dini kontrak (atau yang menyebabkan penghentian secara lebih awal
kontrak terjadi).

More Related Content

What's hot

Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111
Tobagus Makmun
 
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ssContoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Fergieta Prahasdhika
 
Tugas ujian teori akuntansi
Tugas ujian teori akuntansi Tugas ujian teori akuntansi
Tugas ujian teori akuntansi
Said Muhamad Rifad
 
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Rose Meea
 
Sistem Database menggunakan Model REA
Sistem Database menggunakan Model REASistem Database menggunakan Model REA
Sistem Database menggunakan Model REA
Ayunita Sari
 
Analisis sumber dan penggunaan dana (1)
Analisis sumber dan penggunaan dana (1)Analisis sumber dan penggunaan dana (1)
Analisis sumber dan penggunaan dana (1)
radhi abdul halim
 
Standar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahanStandar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahanAnggun Jayanti
 
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP AkrualAkuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP AkrualNoor Shiddiq
 
146020300111009 sri apriyanti husain uts_teori akuntansi
146020300111009 sri apriyanti husain uts_teori akuntansi146020300111009 sri apriyanti husain uts_teori akuntansi
146020300111009 sri apriyanti husain uts_teori akuntansi
Sri Apriyanti Husain
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHANAUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
dyna septiani
 
Teori akuntansi kewajiban
Teori akuntansi kewajibanTeori akuntansi kewajiban
Teori akuntansi kewajibanRia Jayanti
 
Quiz 4 the building blocks of auditing
Quiz 4   the building blocks of auditingQuiz 4   the building blocks of auditing
Quiz 4 the building blocks of auditing
Hutria Angelina Mamentu
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Tatang Suwandi
 
Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
Mirsa Niati
 
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Ines Marianne
 
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBANTEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
Widya Mandira University
 

What's hot (20)

Akuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDAAkuntansi Pendapatan PEMDA
Akuntansi Pendapatan PEMDA
 
Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111Contoh ngisi spt ppn 1111
Contoh ngisi spt ppn 1111
 
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ssContoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
 
Akl bab 02
Akl bab 02Akl bab 02
Akl bab 02
 
Tugas ujian teori akuntansi
Tugas ujian teori akuntansi Tugas ujian teori akuntansi
Tugas ujian teori akuntansi
 
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
Kuliah 2 3 siklus pendapatan 1
 
Sistem Database menggunakan Model REA
Sistem Database menggunakan Model REASistem Database menggunakan Model REA
Sistem Database menggunakan Model REA
 
Laporan audit bentu baku
Laporan audit bentu bakuLaporan audit bentu baku
Laporan audit bentu baku
 
Analisis sumber dan penggunaan dana (1)
Analisis sumber dan penggunaan dana (1)Analisis sumber dan penggunaan dana (1)
Analisis sumber dan penggunaan dana (1)
 
Standar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahanStandar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahan
 
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP AkrualAkuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
 
146020300111009 sri apriyanti husain uts_teori akuntansi
146020300111009 sri apriyanti husain uts_teori akuntansi146020300111009 sri apriyanti husain uts_teori akuntansi
146020300111009 sri apriyanti husain uts_teori akuntansi
 
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 9 teori akuntansi suwardjono
 
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHANAUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
AUDIT SIKLUS PENJUALAN DAN PENAGIHAN
 
Teori akuntansi kewajiban
Teori akuntansi kewajibanTeori akuntansi kewajiban
Teori akuntansi kewajiban
 
Quiz 4 the building blocks of auditing
Quiz 4   the building blocks of auditingQuiz 4   the building blocks of auditing
Quiz 4 the building blocks of auditing
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Pengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publikPengukuran kinerja sektor publik
Pengukuran kinerja sektor publik
 
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
Perencanaan dan penganggaran perusahaan 1
 
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBANTEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
TEORI AKUNTANSI KEWAJIBAN
 

Similar to De amendemen psak 71

Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Dr. Zar Rdj
 
Psak 24-imbalan-kerja-ias-19-employee-benefit-240911
Psak 24-imbalan-kerja-ias-19-employee-benefit-240911Psak 24-imbalan-kerja-ias-19-employee-benefit-240911
Psak 24-imbalan-kerja-ias-19-employee-benefit-240911
Celine Meyliana
 
ED PSAK 69 (07 Sept 2015)_3.pdf
ED PSAK 69 (07 Sept 2015)_3.pdfED PSAK 69 (07 Sept 2015)_3.pdf
ED PSAK 69 (07 Sept 2015)_3.pdf
ssuserf36f93
 
Psak 2 (rev. 2009) laporan arus kas
Psak 2 (rev. 2009) laporan arus kasPsak 2 (rev. 2009) laporan arus kas
Psak 2 (rev. 2009) laporan arus kas
Mas Abz
 
Softskill 1 Perbandingan PSAK dengan IFRS(IAS)
Softskill  1 Perbandingan PSAK dengan IFRS(IAS)Softskill  1 Perbandingan PSAK dengan IFRS(IAS)
Softskill 1 Perbandingan PSAK dengan IFRS(IAS)
Awallin Oktavia
 
Laporan posisi keuangan & standar akuntansi
Laporan posisi keuangan & standar akuntansiLaporan posisi keuangan & standar akuntansi
Laporan posisi keuangan & standar akuntansi
Eds last
 
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerjaPerhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
EnyPurwaningsih3
 
PSAK 22 (revisi 2010) - bab 1 pengantar
PSAK 22 (revisi 2010) - bab 1 pengantarPSAK 22 (revisi 2010) - bab 1 pengantar
PSAK 22 (revisi 2010) - bab 1 pengantar
Futurum2
 
Teknik penganggaran modal
Teknik penganggaran modalTeknik penganggaran modal
Teknik penganggaran modal
Kartika Lukitasari
 
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdfImplementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
padlah1984
 
Akuntansi perpajakan 1
Akuntansi perpajakan 1Akuntansi perpajakan 1
Akuntansi perpajakan 1aris armunanto
 
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah Assagaf
 
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah Assagaf
 
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah Assagaf
 
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiPengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Nony Saraswati Gendis
 
Psak16(ed 0809)
Psak16(ed 0809)Psak16(ed 0809)
Psak16(ed 0809)Nita Putri
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
Tatang Suwandi
 

Similar to De amendemen psak 71 (20)

Psak08
Psak08Psak08
Psak08
 
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
Iai seminar seminar perkembangan standar pelaporan akuntansi keuangan di indo...
 
Psak 24-imbalan-kerja-ias-19-employee-benefit-240911
Psak 24-imbalan-kerja-ias-19-employee-benefit-240911Psak 24-imbalan-kerja-ias-19-employee-benefit-240911
Psak 24-imbalan-kerja-ias-19-employee-benefit-240911
 
Psak 28
Psak 28Psak 28
Psak 28
 
Psak 28
Psak 28Psak 28
Psak 28
 
ED PSAK 69 (07 Sept 2015)_3.pdf
ED PSAK 69 (07 Sept 2015)_3.pdfED PSAK 69 (07 Sept 2015)_3.pdf
ED PSAK 69 (07 Sept 2015)_3.pdf
 
Psak 2 (rev. 2009) laporan arus kas
Psak 2 (rev. 2009) laporan arus kasPsak 2 (rev. 2009) laporan arus kas
Psak 2 (rev. 2009) laporan arus kas
 
Softskill 1 Perbandingan PSAK dengan IFRS(IAS)
Softskill  1 Perbandingan PSAK dengan IFRS(IAS)Softskill  1 Perbandingan PSAK dengan IFRS(IAS)
Softskill 1 Perbandingan PSAK dengan IFRS(IAS)
 
Laporan posisi keuangan & standar akuntansi
Laporan posisi keuangan & standar akuntansiLaporan posisi keuangan & standar akuntansi
Laporan posisi keuangan & standar akuntansi
 
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerjaPerhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
Perhitungan aktuaria imbalan pasca kerja
 
PSAK 22 (revisi 2010) - bab 1 pengantar
PSAK 22 (revisi 2010) - bab 1 pengantarPSAK 22 (revisi 2010) - bab 1 pengantar
PSAK 22 (revisi 2010) - bab 1 pengantar
 
Teknik penganggaran modal
Teknik penganggaran modalTeknik penganggaran modal
Teknik penganggaran modal
 
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdfImplementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22  Oktober 2016(1).pdf
Implementasi PSAK 70 - Materi PPL IKPI PENGDA DKI 22 Oktober 2016(1).pdf
 
Akuntansi perpajakan 1
Akuntansi perpajakan 1Akuntansi perpajakan 1
Akuntansi perpajakan 1
 
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
 
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
 
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporerAminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
Aminullah assagaf akk9 akuntansi keuangan kontemporer
 
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa KonstruksiPengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan Perusahaan Jasa Konstruksi
 
Psak16(ed 0809)
Psak16(ed 0809)Psak16(ed 0809)
Psak16(ed 0809)
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
 

Recently uploaded

Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
JefryColter
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 

Recently uploaded (18)

Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
460012937-Rpp-kelas-rangkap-model-221-docx.docx
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 

De amendemen psak 71

  • 1. Amendemen PSAK 71 InStrumen KeuAngAn: FItur PercePAtAn PelunASAn dengAn KomPenSASI negAtIF Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Tanggapan atas Draf Eksposur ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal 24 Desember 2017. draf Eksposur
  • 2. Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
  • 3. iii DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia Draf Eksposur (DE) ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untukditanggapidandikomentari.Sarandanmasukanuntukmenyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur paling lambat diterima pada tanggal 24 Desember 2017. Tanggapan dikirimkan ke: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310 Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016, 3152076 E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id Hak Cipta (c) 2017 Ikatan Akuntan Indonesia Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan DrafEksposurolehindividu/organisasi/lembagadianjurkandandiizinkanuntuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.
  • 4. Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
  • 5. v DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia PENGANTAR Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui Draf Eksposur Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif pada tanggal 24 November 2017 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya. DE Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif merupakan adopsi dari Amendemen IFRS 9 Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation yang diterbitkan IASB pada bulan Oktober 2017. Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE Amendemen PSAK 71 ini disebarluaskan dalam situs IAI: www.iaiglobal.or.id. Jakarta, 24 November 2017 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Djohan Pinnarwan Ketua Danil S. Handaya Wakil Ketua Patricia Anggota Lianny Leo Anggota Kristianto Andi Handoko Anggota Indra Wijaya Anggota Singgih Wijayana Anggota Friso Palilingan Anggota Ersa Tri Wahyuni Anggota Anung Herlianto Anggota Nur Sigit Warsidi Anggota Yunirwansyah Anggota
  • 6. Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
  • 7. vii DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia PERMINTAAN TANGGAPAN Penerbitan Draf Eksposur Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE ini. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya: 1. Persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual (Paragraf PP4.1.11(b), PP4.1.12(b) dan PP4.1.12A) DE Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkan paragraf PP4.1.12A sehingga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Apakah Anda setuju dengan prinsip pengaturan bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang dalam DE Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda? 2. Tanggal Efektif (Paragraf 7.1.7) Entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode-periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan. Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dalam DE Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda?
  • 8. Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesiaviii DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif 3. Ketentuan Transisi (Paragraf 7.2.29–7.2.34) DE Amendemen PSAK 71 menambahkan Paragraf 7.2.29–7.2.34 mengenai ketentuan transisi. Paragraf 7.2.29 menyatakan bahwa entitas menerapkan Amendemen PSAK 71 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: KebijakanAkuntansi,PerubahanEstimasiAkuntansi,danKesalahan,kecuali ditentukan dalam paragraf 7.2.30–7.2.34. Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dalam DE Amendemen PSAK 71 ini? Jika tidak, apa alasan Anda? 4. Tanggapan Lain Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 71?
  • 9. ix DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif IKHTISAR RINGKAS SecaraumumperbedaanantaraDEAmendemenPSAK71:Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif dengan PSAK 71: Instrumen Keuangan adalah sebagai berikut: Perihal PSAK 71 DE Amendemen PSAK 71 Persyaratan kontraktual yangmengubah waktu atau jumlaharuskas kontraktual ( P a r a g r a f PP4.1.11(b), PP4.1.12(b) danPP4.1.12A) PSAK 71 paragraf PP4.1.11(b)danPP4.1.12(b) mempertimbangkan ada ny a t a m b a h a n kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak dalam aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang mengakibatkan arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bungadarijumlahpokok terutang. DE Amendemen PSAK 71 mengamendemen paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), dan menambahkanparagrafPP4.1.12A sehingga mencerminkan prinsip bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.
  • 10. DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
  • 11. Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia xi DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif PERBEDAAN DENGAN IFRSs DE Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan PelunasandenganKompensasiNegatifmengadopsiAmendemenIFRS9Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation yang diterbitkan IASB per Oktober 2017, kecuali paragraf 7.1.7 tentang tanggal efektif.
  • 12. DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia
  • 13. Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia 71.1 DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PSAK 71 INSTRUMEN KEUANGAN DrafEksposurAmendemenPSAK71tentangFiturPercepatanPelunasandenganKompensasi Negatif disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS Standards. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan. Untukparagraf-paragrafyangtidakdiamendemendapatmengacupadaPSAK71:Instrumen Keuangan yang berlaku efektif per 1 Januari 2020. BAB 7 TANGGAL EFEKTIF DAN KETENTUAN TRANSISI 7.1. Tanggal Efektif … 7.1.7 Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif (Amendemen PSAK 71) menambahkan paragraf 7.2.29 – 7.2.34 dan PP4.1.12A dan mengamendemen paragraf PP4.1.11 (b) dan PP4.1.12(b). Entitas menerapkan amendemen ini untuk periode-periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan lebih dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen ini untuk periode yang lebih awal, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. 7.2. Ketentuan Transisi …. Ketentuan Transisi untuk Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif 7.2.29 Entitas menerapkan Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif (Amendemen PSAK 71) secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, kecuali ditentukan dalam paragraf 7.2.30–7.2.34. 7.2.30 Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini pada saat yang sama juga pertama kali menerapkan Pernyataan ini harus menerapkan paragraf 7.2.1–7.2.28 daripada paragraf 7.2.31–7.2.34. 7.2.31 Entitas yang pertama kali menerapkan amendemen ini setelah pertama kali menerapkan Pernyataan ini harus menerapkan paragraf 7.2.32–7.2.34. Entitas juga menerapkan persyaratan ketentuan transisi lainnya dalam Pernyataan ini untuk menerapkan amendemen ini. Untuk tujuan tersebut, tanggal penerapan awal merupakan awal periode pelaporan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen ini (tanggal penerapan awal amendemen ini). 7.2.32 Sehubungan dengan penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, entitas: (a) membatalkan penetapan sebelumnya atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut dilakukan sebelumnya sesuai dengan kondisi yang tercakup dalam paragraf 4.1.5 tetapi kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini;
  • 14. Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia71.2 DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif (b) dapat menetapkan aset keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut sebelumnya tidak memenuhi kondisi yang tercakup dalam paragraf 4.1.5 tetapi kondisi tersebut menjadi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini; (c) membatalkan penetapan sebelumnya atas liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut dilakukan sebelumnya sesuai dengan kondisi yang tercakup dalam paragraf 4.2.2(a) tetapi kondisi tersebut tidak lagi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini; dan (d) dapat menetapkan liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika penetapan tersebut sebelumnya tidak memenuhi kondisi yang tercakup dalam paragraf 4.2.2(a) tetapi kondisi tersebut menjadi terpenuhi sebagai akibat dari penerapan amendemen ini. Penetapan dan pembatalan tersebut dibuat berdasarkan fakta dan keadaan yang ada pada tanggal penerapan awal amendemen ini. Klasifikasi tersebut diterapkan secara retrospektif. 7.2.33 Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan kembali periode-periode sebelumnya untuk mencerminkan penerapan amendemen ini. Entitas dapat menyajikan kembali periode-periode sebelumnya, jika dan hanya jika, hal tersebut dimungkinkan tanpa menggunakan peninjauan ke belakang dan laporan keuangan yang disajikan kembali harus mencerminkan seluruh persyaratan dalam Pernyataan ini. Jika entitas tidak menyajikan kembali periode-periode sebelumnya, entitas mengakui selisih antara nilai tercatat periode sebelumnya dengan nilai tercatat pada awal periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini dalam saldo laba awal (atau komponen ekuitas lainnya yang sesuai) dari periode pelaporan tahunan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini. 7.2.34 Dalam periode pelaporan yang mencakup tanggal penerapan awal amendemen ini, entitas mengungkapkan informasi berikut pada tanggal penerapan awal tersebut untuk setiap klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan yang terkena pengaruh oleh amendemen ini; (a) kategori pengukuran sebelumnya dan nilai tercatat yang ditentukan segera sebelum menerapkan amendemen ini; (b) kategori pengukuran baru dan nilai tercatat ditentukan setelah menerapkan amendemen ini; (c) nilai tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan yang sebelumnya ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi namun tidak lagi ditetapkan demikian; dan (d) alasan untuk setiap penetapan atau pembatalan penetapan aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi. DalamLampiranB,paragrafPP4.1.11(b)danPP4.1.12(b)diamendemen.ParagrafPP4.1.12A ditambahkan. Paragraf PP4.1.10 tidak diamendemen namun disertakan untuk kemudahan referensi. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.
  • 15. Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia 71.3 DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif KLASIFIKASI (BAB 4) Klasifikasi Aset Keuangan (Bagian 4.1) … Arus Kas Kontraktual yang Semata dari Pembayaran Pokok dan Bunga (Solely Payments of Principal and Interest) dari Jumlah Pokok Terutang … Persyaratan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual PP4.1.10 Jika aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual (sebagai contoh, jika aset tersebut dapat dibayar di muka sebelumjatuhtempoataujangkawaktunyadapatdiperpanjang),entitasharusmenentukanapakah arus kas kontraktual yang dihasilkan sepanjang umur instrumen sesuai kontrak, merupakan persyaratan kontraktual yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Untuk membuat penentuan ini, entitas harus menilai arus kas kontraktual yang dapat timbul, baik sebelum, dan setelah, perubahan arus kas kotraktual. Entitas mungkin juga perlu untuk menilai karakteristik dari setiap peristiwa kontinjensi (yaitu, pemicu) yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Sementara karakteristik dari peristiwa kontinjensi itu sendiri bukan merupakan faktor yang menentukan dalam menilai apakah arus kas kontraktual semata pembayaran pokok dan bunga, mungkin menjadi indikator. Sebagai contoh, bandingkan instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan ulang ke suku yang lebih tinggi jika debitur menunggak dengan kasus instrumen keuangan dengan suku bunga yang ditetapkan ulang ke suku yang lebih tinggi jika indeks ekuitas yang diatur mencapai level tertentu. Kemungkinan besar dalam kasus pertama bahwa arus kas kontraktual selama umur instrumen akan semata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang karena hubungan antara pembayaran yang belum dilakukan dan peningkatan risiko kredit. (Lihat juga paragraf PP4.1.18.) PP4.1.11 Berikut ini adalah contoh dari persyaratan kontraktual yang mengakibatkan arus kas kontraktual berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang: (a) suku bunga variabel yang terdiri dari imbalan untuk nilai waktu atas uang, risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok terutang selama periode waktu tertentu (imbalan untuk risiko kredit dapat ditentukan hanya pada pengakuan awal, dan mungkin tetap) dan risiko dan biaya peminjaman standar lainnya, demikian juga marjin laba; (b) persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit (yaitu debitur) untuk membayar di muka instrumen utang atau mengizinkan pemilik (yaitu kreditur) untuk menjual kembali instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo dan jumlah yang dibayar di muka secara substansial mewakili jumlah pokok yang belum dibayar dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang mungkin termasuk tambahan kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak; dan (c) persyaratan kontraktual yang mengizinkan penerbit atau pemilik untuk memperpanjang persyaratan kontraktual dari instrumen utang (yaitu opsi perpanjangan) dan persyaratan opsi perpanjangan mengakibatkan arus kas kontraktual selama periode perpanjangan yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang, yang mungkin termasuk tambahan kompensasi yang wajar untuk perpanjangan kontrak. PP4.1.12 Terlepas dari paragraf PP4.1.10, aset keuangan yang seharusnya memenuhi kondisidalamparagraf4.1.2(b)dan4.1.2A(b)tetapimenjaditidakmemenuhihanyasebagaiakibat dari persyaratan kontraktual yang mengizinkan (atau mensyaratkan) penerbit untuk membayar di muka instrumen utang atau mengizinkan (atau mensyaratkan) pemilik untuk menjual kembali instrumen utang ke penerbit sebelum jatuh tempo, memenuhi syarat untuk diukur pada biaya
  • 16. Hak Cipta © 2017 Ikatan Akuntan Indonesia71.4 DE Amendemen PSAK 71 Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (bergantung pada pemenuhan ketentuan di paragraf 4.1.2(a) atau ketentuan di paragraf 4.1.2A(a)) jika: (a) entitas memperoleh atau menerbitkan aset keuangan pada premium atau diskonto untuk jumlah par kontraktual; (b) jumlah percepatan pelunasan secara substansial mewakili jumlah par kontraktual dan bunga kontraktual terutang (tetapi belum dibayar), yang mungkin termasuk tambahan kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak; dan (c) ketika entitas pertama kali mengakui aset keuangan, nilai wajar dari fitur percepatan pelunasan tidak signifikan. PP4.1.12A Untuk tujuan penerapan paragraf PP4.1.11(b) dan PP4.1.12(b), terlepas dari kejadian atau keadaan yang menyebabkan penghentian dini kontrak, salah satu pihak dapat membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk penghentian dini kontrak. Sebagai contoh,salahsatupihakdapatmembayarataumenerimakompensasiyangwajarsaatmemutuskan untuk menghentikan dini kontrak (atau yang menyebabkan penghentian secara lebih awal kontrak terjadi).