Ini

1. EPP
PERCEPATAN PENINGKATAN DAYA SAING DESA MELALUI
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
EPPY LUGIARTI
KASUBDIT ADVOKASI PERATURAN DESA
DITJEN PPMD
2019

3. KEWENANGAN DESA
•.
d. kewenangan lain yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
a. kewenangan berdasarkan hak
asal usul
b. kewenangan lokal berskala Desa
c. kewenangan yang ditugaskan
oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, atau Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; dan
Self Governing
Community
Local Self Government
Desa berwewenang mengatur dan
mengurus
Desa tidak berwewenang
mengatur tetapi hanya
berwewenang mengurus

4. •.
Kedaulatan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Hal ini tampak tegas disebutkan dalam definisi
Desa menurut UU Desa yaitu bahwa Desa dalam batas wilayahnya berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan urusan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ASAS REKOGNISI
KEWENANGAN BERDASARKAN
HAK ASAL-USUL
ASAS SUBSIDIARITAS
KEWENANGAN BERSKALA
LOKAL DESA
KEWENANGAN DESA:
MENGATUR DAN MENGURUS
PEMERINTAHAN DESA
PEMBANGUNAN DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA
PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DESA
VISI KEDAULATAN DESA

5. HAKEKAT DAN TUJUAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBANGUNAN DESA
Peningkatan Pelayanan
Dasar
Pembangunan dan
Pengembangan Sarana dan
Prasarana Desa
Pengembangan Potensi
Ekonomi Lokal di Desa
Pemanfaatan SDA dan
Lingkungan Hidup berkelanjutan
01
02
03
04
Meningkatkan KUALITAS
HIDUP Manusia
Meningkatkan PELAYANAN
PUBLIK di Desa
Penanggulangan
KEMISKINAN
Menjadikan Masyarakat Desa
Sebagai SUBJEK PEMBANGUNAN
MELALUI

6. 60
6

8. PEMBANGUNAN
DESA
PENDEKATAN TEKNOKRATIS
Kewenangan
Penugasan
- Pelayanan Sosial Dasar
- Pengembangan Usaha Ekonomi
Desa
- Pendayagunaan Sumber Daya
Alam dan Teknologi Tepat Guna
- Pembangunan Sarana dan
Prasarana Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dekonsentrasi
Tugas Pembantuan
Dukungan Dana Desa
Dukungan Alokasi Dana Desa
Pendampingan
-Helping Proses/Pemberian Bantuan
Teknis
-Community Learning/Pembelajaran
Masyarakat/Penguatan/Kapasitas
Masyarakat
Kewenangan
1. Asal Usul
2. Skala Lokal Desa
DESA
MEMBANGUN
KEGIATAN BERBASIS
INISIATIF MASYARAKAT/
PARTISIPATIF
DESA MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA
PARADIGMA PEMBANGUNAN DESA
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

9. 9
UU DESA MENGHADIRKAN :
SATU DESA SATU PERENCANAAN
SATU DESA SATU SISTEM ANGGARAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DESA DAN
PELAYANAN SOSIAL DASAR
YANG BERTUMPU PADA SUMBERDAYA DESA
(SDA, TTG, SDM & BUDAYA NUSANTARA)

10. Pendapatan asli Desa
Lain-lain
Pendapatan
yang sah
hibah dan
sumbangan
pihak ketiga
1
5
6
7
bantuan
keuangan dari
APBD
Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :
• Dari realokasi
anggaran pusat
berbasis desa
• 10% dari dan diluar
dana transfer ke
daerah secara
bertahap
Bagian dari PDRD
kabupaten/kota
• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari
dana perimbangan yang
diterima kab/kota dikurangi
DAK
• Pemerintah dapat menunda
dan/atau mengurangi dana
perimbangan jika kab/kota
tidak mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

11. BERDASARKAN ASAS REKOGNISI DAN SUBSIDIARITAS, NEGARA HADIR DI DESA-DESA
DENGAN CARA MENYALURKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SEBAGAI SALAH SATU PENDAPATAN
DESA UNTUK DIGUNAKAN DESA MEMBIAYAI KEWENANGANNYA SECARA MANDIRI.
DANA DESA MERUPAKAN DANA REKOGNISI NEGARA KEPADA DESA SEHINGGA DESA
BERDAYA MENGATUR DAN MENGURUS KEWENANGANNYA SECARA MANDIRI.
DANA DESA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN DESA

12. 4
Meningkatkan kesejahteraan
Masyarakat dan pemerataan
pembangunan desa melalui:
1. peningkatan pelayanan publik
di desa,
2. memajukan perekonomian
desa,
3. mengatasi kesenjangan
pembangunan antar desa
4. memperkuat masyarakat desa
sebagai subjek dari
pembangunan.

13. FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA
• 90% : Alokasi Dasar
(Pemerataan)
• 10% berdasarkan variabel:
a. Jumlah penduduk desa (25%)
b. Angka kemiskinan desa (35%)
c. Luas wilayah desa (10%)
d. Tingkat kesulitan geografis
desa (30%).
TAHUN 2015-2017
Berdasarkan PMK
93/PMK.07/2015, PMK No.
49/PMK.07/2016, dan PMK
199/PMK.07/2017
• 77% : Alokasi Dasar
(Pemerataan)
• 3% : Alokasi afirmatif (desa
tertinggal dan sangat tertinggal
yang memiliki penduduk miskin
tinggi)
• 20% berdasarkan variabel:
a. Jumlah penduduk desa (10%)
b. Angka kemiskinan desa (50%)
c. Luas wilayah desa (15%)
d. Tingkat kesulitan geografis
desa (25%)
TAHUN 2018
Berdasarkan PMK
226/PMK.07/2017
• 72% : Alokasi Dasar
(Pemerataan)
• 3% : Alokasi afirmatif (desa
tertinggal dan sangat tertinggal
yang memiliki penduduk miskin
tinggi)
• 25% berdasarkan variabel:
a. Jumlah penduduk desa (10%)
b. Angka kemiskinan desa (50%)
c. Luas wilayah desa (15%)
d. Tingkat kesulitan geografis
desa (25%)
TAHUN 2019
Berdasarkan PMK
193/PMK.07/2018

14. KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN 2020
Dana Desa Tahun 2020 naik dari Tahun 2019 yaitu 70 Trilyun menjadi 72 Trilyun
69.00 %
ALOKASI DASAR
1.5 %
ALOKASI AFIRMASI
(DESA SANGAT TERTINGGAL &
DESA TERTINGGAL)
1.5 %
ALOKASI KINERJA
28.00 %
ALOKASI FORMULA
10%
X
JUMLAH PENDUDUK DESA
50%
X
JUMLAH PENDUDUK DESA MISKIN
15%
X
LUAS WILAYAH DESA
25%
X
INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI
Formula Dana Desa Tahun 2020 ditambahkan
Alokasi Kinerja yang diberikan kepada Desa
Yang memiliki Kinerja Baik.
Indikator Alokasi Kinerja
1. Pengelolaan Keuangan Desa (30%) SiPeDe
2. Penggunaan Keuangan Desa (10%) OM-SPAN
3. Kinerja Keuangan Desa (20%) OM-SPAN
4. Pengadaan Barang dan Jasa Dana Desa (10%) OM-SPAN
5. Dampak Sosial – Ekonomi (30%) IDM 2018-2019

16. 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
82.72
97.65 98.54 99.56
65.86
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
93.78
99.83 99.69 99.77
76.12
PENYALURAN DANA DESA
TAHUN 2015 – 2019 *
*) Data Per 11 November 2019
**) Tahun 2019 Tahap I, II, & III
Keterangan**:
a. Alokasi Tahap I Rp. 14 Triliun (20%);
b. Tahap II: Rp 28 Triliun (40%);
c. Tahap III: Rp 28 Triliun (40%)
Tahap I : cair 13,95T (99,71%) dari 14T
Tahap II: cair 27,29T (97,48%) dari 28T
Tahap III: cair 4,84T (17,30%) dari 28T
± Rp 280,3 jt/desa ± Rp 643,6 jt/desa ± Rp 800,9 jt/desa ± Rp 800,4 jt/desa ± Rp 933,9 jt/desa
2015 2016 2017 2018 2019
Rp 20,67T Rp 46,98T Rp 60T Rp 60T Rp 70T
PENYERAPAN SEBESAR PENYERAPAN SEBESAR PENYERAPAN SEBESAR PENYERAPAN SEBESAR PENYERAPAN SEBESAR
82,72% 97,65% 98,54% 99,56% 65,27% **
74.093 DESA 74.754 DESA 74.910 DESA 74.957 DESA 74.953 DESA
TRANSFER DARI REKENING
KAS UMUM NEGARA KE DAERAH
TRANSFER DARI REKENING
KAS UMUM DAERAH KE DESA
%
% % %
%
%
%
%
Sumber : Sipede Cut off 11 November 2019
%* %*
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

17. CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
THN 2015 – 2019 SEMESTER I Per Tanggal 25 Juli 2019
JALAN DESA
201.899 KM
TAMBATAN
PERAHU
5.605 UNIT
IRIGASI
60.274 UNIT
PASAR DESA
9.329 UNIT
EMBUNG
4.265 UNIT
JEMBATAN
1.181.659 MTR
BUMDES
38.140
KEGIATAN
SARANA
OLAH RAGA
21.118 UNIT
PENAHAN
TANAH
198.244 UNIT
AIR BERSIH
966.350 UNIT
MCK
260.039 UNIT
POLINDES
10.101 UNIT
SUMUR
48.953
UNIT
POSYANDU
26.271
UNIT
PAUD
53.002
KEGIATAN
DRAINASE
31.376.550
MTR
Sumber http://sipede.ppmd.kemendesa.go.id Per Tanggal 25 Juli 2019 17

18. KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 2020
PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 11 TAHUN 2019

19. Pemerintah, Pemerintah Prov, dan Pemerintah Kab/Kota
dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat
Desa, pembinaan, dan fasilitasi PPDD
Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi
penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Us
ul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Pemerintah Desa dalam menetapkan PPDD
dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa
Tujuan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Memberi Acuan Bagi:

20. Prinsip-Prinsip Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
kewenangan
Desa
Partisipatif
berbasis sumber
daya Desa
keadilan
fokus swakelola
kebutuhan
prioritas

21. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan
untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang
PEMBANGUNAN DESA dan
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
PPDD harus memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi masyarakat
Desa berupa peningkatan kulitas
hidup, peningkatan kesejahteraan dan
penanggulangan kemiskinan serta
peningkatan pelayanan publik
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

24. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA
• usaha budidaya
pertanian (on farm/off
farm) dan/atau
perikanan untuk
ketahanan pangan;
• usaha industri kecil
dan/atau industri
rumahan, dan
pengolahan pasca
panen;
• usaha ekonomi
budidaya pertanian
(on farm/off farm)
dan/atau perikanan
berskala produktif
• lingkungan
pemukiman;
• transportasi;
• energi;
• informasi dan
komunikasi;
• Sosial;
• kesehatan dan
gizi masyarakat;
dan
• pendidikan dan
kebudayaan
PPDD bertujuan
untuk meningkatan
kualitas hidup
masyarakat Desa,
diutamakan untuk
membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan
di bidang pelayanan
sosial dasar yang
berdampak langsung
pada meningkatnya
kualitas hidup
Masyarakat Desa
• kesiapsiagaan
menghadapi
bencana alam;
• penanganan
bencana alam;
• pelestarian
lingkungan hidup
• konflik sosial;
dan
• bencana sosial

25. Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat Desa
PPDD dengan tujuan meningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa diutamakan untuk:
• membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas
kegiatan;
• menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
• meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga
miskin; dan
• meningkatkan pendapatan asli Desa.
Program yang bersifat lintas kegiatan, meliputi :
• pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk
unggulan kawasan perdesaan;
• pembangunan dan pengembangan embung dan/atau
penampungan air kecil lainnya;
• pembangunan dan pengembangan sarana prasarana
olahraga Desa;
• pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik
Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama
• Program–program tersebut dapat menjadi layanan
usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau
Badan Usaha Milik Desa Bersama

26. PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
PPDD dengan tujuan penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk :
• membiayai program penanggulangan kemiskinan;
• melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
• melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai
untuk menyediakan lapangan kerja;
• menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang
menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
• melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai dilakukan
secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam,
teknologi tepat guna, inovasi, dan SDM di Desa.
Pendayagunaan SDM dilakukan dengan cara:
• memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
• meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah
yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
• menciptakan lapangan kerja.
Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim
panen

27. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
diutamakan untuk membiayai
pelaksanaan program bidang
kesehatan, pendidikan, dan sosial
Bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa
sebagaimana, paling sedikit meliputi:
• penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
• penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus
sekolah karena ketidakmampuan ekonomi;
• pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan
lokal
Bidang kesehatan Desa, yaitu:
perbaikan gizi untuk pencegahan
kekurangann gizi kronis (stunting);
peningkatan pola hidup bersih dan sehat;
pencegahan kematian ibu dan anak
Bidang sosial di Desa yaitu perlindungan
terhadap kelompok masyarakat rentan
meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan
warga masyarakat berkebutuhan khusus

28. SISTEMATIKA CONTOH-CONTOH
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020
Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan
Pola Padat Karya Tunai
01
Pencegahan Kekurangan Gizi
Kronis (Stunting))
02
Pengembangan Anak Usia Dini Holistik
Integratif (Paud HI)
03
Pelaksanaan Keamanan Pangan Di Desa
04
Pelayanan Pendidikan Bagi Anak
05
Pengembangan Ketahanan Dan
Kesejahteraan Keluarga
06
Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkoba
07
Pembelajaran Dan Pelatihan Kerja
08
Pengembangan Desa Inklusi
09
Pengembangan Produk Unggulan Desa/ Kawasan
Perdesaan
10

29. Pembentukan dan Pengembangan Bumdesa/
Bumdesa Bersama
11
Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa
12
Pembangunan Embung Desa Terpadu
13
14
Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi
Dan Adaptasi
Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam
17
Pengembangan Desa Wisata
Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan
Teknologi Tepat Guna
15
16
Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam
18
19
20
Sistem Informasi Desa
Pengembangan Keterbukaan Informasi
Pembangunan Desa
Pemberdayaan Hukum di Desa
21
SISTEMATIKA CONTOH-CONTOH
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

30. “Desa yang Mendapatkan Alokasi Afirmasi Wajib Mempergunakan
Alokasi Afirmasi untuk Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan”
1. Membangun Prasarana Pelatihan Usaha Dan Keahlian Kerja Untuk Warga
Miskin;
2. Membangun Prasarana Produksi Bersama Untuk Produk Dan Komoditas
Unggulan Desa;
3. Mengembangkan Sentra Produksi Dan Pemasaran Hasil Warga Miskin;
4. Mengembangkan Bursa Tenaga Kerja Terampil Desa Yang Berasal Dari
Warga Miskin;
5. Memfasilitasi Akses Keuangan, Permodalan Dan Pasar Bagi Bursa
Komoditas, Produksi Dan Tenaga Kerja Terampil Desa Yang Berasal Dari
Warga Miskin;
6. Mendorong Pemerintah Desa Menyediakan Infrastruktur Ekonomi
Pendukung Seperti: Balai Latihan Kerja Untuk Peningkatan Kapasitas
Masyarakat Miskin, Sentra Produksi Dan Pemasaran Produk Serta
Komoditas Sebagai Hasil Pengembangan Oleh Waga Miskin;
7. Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif;
8. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin
“Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status
Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi”
Contoh Kegiatan untuk Penanggulangan Kemiskinan
9. Dukungan Pendidikan Untuk Siswa Miskin/Berprestasi Seperti Beasiswa,
Peralatan Pendidikan;
10. Pengelolaan Hutan Milik Desa Untuk Masyarakat Miskin
11. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/Dst) Untuk Masyarakat Miskin
12. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna Untuk Masyarakat
Miskin
13. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Umkm Untuk Masyarakat Miskin
14. Pengembangan Industri Kecil Level Desa Untuk Masyakat Miskin
15. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha
Ekonomi Produktif (Pengrajin, Pedagang, Industri Rumah Tangga, Dll)
Untuk Masyarakat Miskin
16. Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Lainnya Yang Sesuai Dengan
Kewenangan Desa Dan Diputuskan Dalam Musyawarah Desa

31. MEKANISME PENETAPAN PEMANFAATAN DANA DESA
Aspirasi masyarakat
yang diusulkan
berdasarkan potensi dan
kearifan lokal Desa
Pembahasan dalam
Musyawarah Desa
menjadi salah satu
program prioritas Desa
Masuk kedalam dokumen
perencanaan
pembangunan Desa
(RPJMDesa dan RKPDesa)
Dianggarkan melalui APB
Desa yang ditetapkan
dengan Peraturan Desa

32. Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah
Desa tentang perencanaanpembangunan Desa yang menghasilkan dokumen
RKP Desa
01
02
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan
Juni tahun anggaran berjalan
Pasal 14 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

33. Penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa
disusun dengan
mempedomani perencanaan
pembangunan nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota
RKP Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) disusun
oleh Pemerintah Desa sesuai
dengan:
a. arahan dan penjelasan tentang
pagu indikatif alokasi Desa
dari Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; dan
b. program dan/atau kegiatan
pembangunan Desa yang
dibiayai APBD kabupaten/kota,
APBD Provinsi,dan/atau APBN
yang akan dialokasikan ke
Desa.
1
2
Pasal 15

34. Desa dalam merencanakan
prioritas penggunaan Dana
Desa bidang Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa,
mempertimbangkan
Tipologi Desa dan tingkat
perkembangan Desa
1) Tipologi Desa dan tingkat
perkembangan Desa
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 didasarkan
pada data IDM.
2) Data IDM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai acuan
Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas
penggunaan Dana Desa
Pasal 16
Indeks Desa Membangun
Pasal 17

35. IDM & KLASIFIKASI DESA
35
• IDM = Indeks Desa Membangun
• Adalah alat pengukuran yang dikembangkan dan digunakan oleh Kementerian Desa
untuk memberikan informasi dasar, membuat profil desa, menilai pembangunan desa,
mengidentifikasi & mengklasifikasikan desa (desa terbelakang / sangat terbelakang)
• Sebagai dasar untuk merancang Perencanaan untuk pengembangan desa dan program
pengembangan kapasitas
• Komponen IDM
Indeks Desa
Membangun
Sosial
Ekonomi
Ekologi
Kesehatan
Pendidikan Modal Sosial
Pemukiman
Keragaman
Produksi
Perdagangan Akses
Fasilitas kredit
Lembaga
Ekonomi
Keterbukaan
Wilayah
Kualitas
Lingkungan
Rawan dan Tanggap
Bencana
Dimensi Variable
IDM Indikator

36. Ketahanan sosial :
Ketahanan Ekologi :
Ketahanan Ekonomi
Indeks Desa Membangun (IDM) : Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan
Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
Tujuan penyusunan IDM : Menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan Menyediakan data dan informasi
dasar bagi pembangunan Desa.
Modal Sosial; Kesehatan;
Pendidikan; dan Permukiman.
• Kualitas lingkungan,
• Potensi rawan bencana dan
• Tanggap bencana
• Keragaman produksi masyarakat desa,
• Tersedia pusat pelayanan
perdagangan,
• Akses distribusi/logistik,
• Akses ke lembaga keuangan dan
perkreditan ,
• Lembaga Ekonomi,
• Keterbukaan wilayah,

37. Anatomi IDM
• Terdiri atas 3 Indikator Utama, dan 54 Sub Indikator
1. IKS: kesehatan, pendidikan, modal sosial dan
permukiman 38 indikator, masing-masing dengan skor
0,87%
2. IKE: 12 indikator, masing-masing dengan skor 2,75%
3. IKL: 4 indikator, masing-masing dengan skor 8,25%
• Indikator Utama kedudukannya sama 33,33%,
karena indeks total dibagi 3
• Araa Intervensi Level wewenang per Indikator
o Desa 33 indikator
o Kab/Kota 42 indikator
o Provinsi 19 indikator
o Pusat 14 indikator
• Sosial-Ekonomi Masyarakat dan Alamiah 30 indikator
PEMBAGIAN WEWENANG DESA
• Pembangunan Desa dilaksanakan
sesuai dengan Rencana Kerja
Pemerintah Desa dari hasil
musyawarah desa dalam pelaksanaan
dengan melibatkan seluruh masyarakat
Desa dengan semangat gotong royong
memanfaatkan kearifan local dan sumber
daya alam Desa.
• Pembangunan lokal berskala Desa
dilaksanakan sendiri oleh Desa.
• Pelaksanaan program sektoral yang
masuk ke Desa diinformasikan kepada
Pemerintah Desa untuk diintegrasikan
dengan Pembangunan Desa

38. Kebutuhan Data Updating IDM 2019
1. Data Identitas Desa ada di desa
2. Data APBDes,belanja dan Asset Desa ada di desa
3. Data Jumlah Penduduk dapat dibantu Dinas Dukcapil Kabupaten
4. Data Pencemaran Didesa dapat di bantu oleh Dinas Lingkungan Hidup
5. Data Bencana di desa dapat di bantu oleh Badan Penanggulangan Bencan
a Daerah
6. Data kepersertaan BPJS di desa dapat di bantu oleh BPJS
7. Data Konvergensi Stunting di bantu oleh Dinas Kesehatan, Bidan, Puskes
mas dan Posyandu
8. Data Paud dapat di bantu oleh Paud di desa
9. Data Kemiskinan Desa dapat dibantu dari Dinas Sosial kabupaten untuk i
nformasi masing masing desa

39. Proses Penetapan IDM 2019
Verifikasi di
Tingkat
Kecamatan
oleh
Camat dan
Pendamping
Desa
Kompilasi data
lapangan oleh kepala
desa dibantu
pendamping desa
Validasi di tingkat
kabupaten, dan
Provinsi hasil akhir
ditandatangani
Kepalda Bappeda
dan Kepala Dinas
PMD Kabupaten
dengan didampingi
oleh TA Kabupaten
Validasi oleh
Ditjen PPMD
Validasi oleh
PUSDATIN
Kemendesa
Data IDM
ditetapkan
Data Di Publish dan
disampaikan ke K/L

40. PERKEMBANGAN STATUS DESA 2015 – 2019
BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN
Tahun 2019 2015 2018 2019
Sangat Tertinggal 13.453 9.094 6.837
Tertinggal 33.592 27.859 20.601
Berkembang 22.882 30.672 38.155
Maju 3.608 4.835 8.537
Mandiri 174 310 823
TOTAL 73.709 72.770 74.953
Keterangan :
1. Tahun 2018 Jumlah Desa yang tidak terlaporkan di Pusat sebanyak 2.187 Desa.
2. Tahun 2019 Data update terakhir pada tanggal 02 Agustus 2019 melalui situs idm.kemendesa.go.id (online) dan pengumpulan
Data manual (email)
3. Desa yang tidak melakukan update Data maka statusnya menggunakan Data Tahun sebelumnya.
13453
33592
22882
3608
174
9094
27859
30672
4835
310
6837
20601
38155
8537
823
Sangat Tertinggal Tertinggal Berkembang Maju Mandiri
Tahun 2015 Tahun 2018
Tahun 2019

41. 0.46271
0.48193
0.55961
0.56758
0.57258
0.58065
0.58145
0.58643
0.58750
0.59058
0.60011
0.60201
0.61600
0.61756
0.61987
0.62059
0.62460
0.62530
0.62643
0.62727
0.63066
0.63096
0.63455
0.63782
0.64346
0.64530
0.66487
0.66816
0.67637
0.67895
0.67947
0.68587
0.75025
0.76406
PAPUA
PAPUA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
MALUKU
SULAWESI BARAT
KALIMANTAN UTARA
MALUKU UTARA
SUMATERA UTARA
KALIMANTAN TENGAH
SULAWESI TENGGARA
ACEH
KALIMANTAN BARAT
RATA - RATA NASIONAL
SULAWESI TENGAH
SUMATERA SELATAN
KALIMANTAN TIMUR
BENGKULU
SULAWESI SELATAN
RIAU
BANTEN
KALIMANTAN SELATAN
KEPULAUAN RIAU
GORONTALO
LAMPUNG
SULAWESI UTARA
JAMBI
NUSA TENGGARA BARAT
JAWA TENGAH
JAWA BARAT
JAWA TIMUR
SUMATERA BARAT
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DI YOGYAKARTA
BALI
RATA RATA IDM PER PROVINSI TAHUN 2019
Pada Tahun 2019 Terdapa
12 Provinsi dibawah Nilai
Rata – Rata Nasional
STATUS DESA SKOR NILAI IDM
MANDIRI > 0,8155
MAJU 0,7072 < IDM ≤ 0,8155
BERKEMBANG 0, 5989 < IDM ≤ 0,7072
TERTINGGAL 0,4907<IDM ≤ 0,5989
SANGAT TERTINGGAL IDM < 0,4907
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

42. Jumlah Desa yang Membutuhkan
Kegiatan Pembangunan
Jenis Pembangunan Jumlah Desa
Elektrifikasi 16,844
Tempat pembuangan sampah 68,684
Jamban 13,303
Sumber Air Mandi/Cuci 66,256
Permukiman Kumuh (KK) 2,343
Jarak Ke PAUD 17,409
Jarak Ke SD 5,915
Jarak Ke SMP 35,203
Jarak Ke SMA 57,238
Taman bacaan masyarakat 62,774
Poskesdes/Polindes 32,534
Keaktifan Posyandu 16,347
Jumlah Lembaga Ekonomi Lokal 71,018
Pasar 57,600
Keberadaan Angkutan Umum 47,692
Waktu ke Kantor Camat 202
Ruang Publik 58,691
Gotong Royong 1,526
Fasilitas dan Kelompok Olahraga 17,557
Kegiatan Warga Desa 51,982
Penetapan Peta Desa 33,262
Internet Kantor Desa 42,349
Jumlah Aset Desa 69,624
Pencemaran Lingkungan 18,891
Mitigasi Bencana 75,355
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
E
l
e
k
t
r
i
f
i
k
a
s
i
T
P
S
J
a
m
b
a
n
S
u
m
b
e
r
A
i
r
M
a
n
d
i
/
C
u
c
i
P
e
r
m
u
k
i
m
a
n
K
u
m
u
h
(
K
K
)
J
A
R
A
K
K
E
P
A
U
D
J
A
R
A
K
K
E
S
D
J
A
R
A
K
K
E
S
M
P
J
A
R
A
K
K
E
S
M
A
T
B
M
P
O
S
K
E
S
D
E
S
/
P
O
L
I
N
D
E
S
K
E
A
K
T
I
F
A
N
P
O
S
Y
A
N
D
U
J
U
M
L
A
H
L
E
M
B
A
G
A
E
K
O
N
O
M
I
L
O
K
A
L
P
A
S
A
R
K
E
B
E
R
A
D
A
A
N
A
N
G
K
U
T
A
N
U
M
U
M
W
T
K
e
K
a
n
t
o
r
C
a
m
a
t
R
U
A
N
G
P
U
B
L
I
K
G
O
T
O
N
G
R
O
Y
O
N
G
F
A
S
I
L
I
T
A
S
D
A
N
K
E
L
O
M
P
O
K
O
L
A
H
R
A
G
A
K
E
G
I
A
T
A
N
W
A
R
G
A
D
E
S
A
P
E
N
E
T
A
P
A
N
P
E
T
A
D
E
S
A
I
N
T
E
R
N
E
T
K
A
N
T
O
R
D
E
S
A
J
U
M
L
A
H
A
S
E
T
P
E
N
C
E
M
A
R
A
N
L
I
N
G
K
U
N
G
A
N
M
I
T
I
G
A
S
I
B
E
N
C
A
N
A
42

43. EVALUASIIDM 2019
Perlu Sosialisasi Pentingnya IDM oleh OPD dan
Pendamping ke Desa
Kerjasama lintas sektor dan stakeholder untukMendukung
percepatan kemandiriandesa
Melihat Permasalahan pada Indikator IDM (IKE, IKS, IKL) untuk
Perencanaan Kebijakan/Program Provinsi/Kabupaten yang Tepat
Sasaran
Data Update IDM dapat Menjadi Raport Pembangunan dan Bahan
Evaluasi untuk Pembangunan Desa
Dokumen Analisis IDM adalah salah satu upaya percepatan peningkatan status
desa akan tetapi perlu komitmen bersama untuk fokus dalam mengintervensi
Desa secara merata
Merumuskan programpengembangan system monitoring Perkembangan
IDMyang terintegrasi sehingga dapatdimanfaatkan oleh pemerintah dalam
memberi arahkebijakan yangmemanfaatkan DDatau sumber dana lainnya
untuk percepatan kemandirian desa
Kerjasama Litbang, Bappeda, Dinas PMD serta Pendampingan Desa untuk
mengkompilasi, mengolah data serta menyusun rekomendasi untuk
mendorong Kemandirian Desa
Menfokuskan arah pembangunan desa sesuai dengan
hasil Identifikasi IDM
Memberikan Penghargaan Kepada Desa yang berhasil meningkatkan
Status Desa Dengan alokasi Kinerja
Melibatkan swasta dalam mendukung peningkatan status Desa

44. KESIMPULAN
 TUJUAN PEMBANGUNAN DESA ADALAH MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP
MANUSIA, MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DESA, DAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.
 TUJUAN PEMBANGUNAN DESA TERSEBUT DILAKSANAKAN MELALUI:
1. PENINGKATAN PELAYANAN DASAR,
2. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DESA
3. PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI LOKAL DI DESA DAN
4. PEMANFAATAN SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN.
 PEMBANGUNAN DESA DILAKSANAKAN OLEH DESA (APBDESA) MAUPUN SUPRA
DESA(APBN DAN APBD) DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA DAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA.
 PENGGUNAAN DANA DESA DIPRIORITASKAN UNTUK membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang PEMBANGUNAN DESA dan PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
 BERDASARKAN HAL DIATAS, APABILA PEMBANGUNAN DESA DILAKSANAKAN
SESUAI DENGAN TUJUAN DAN ARAH YANG BENAR, MAKA DAPAT

45. TERIMAKASIH