Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 Tentang lzin Lingkungan Hidup dan berdasarkan dokumen mengenai Analisis mengenai dampak lingkungan serta kami mempelajari standar internasional tentang pengelolaan dampak social dan lingkungan di terminal kijing (Environmental and Social Impact Assessment) yang diterbitkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 Tentang lzin Lingkungan Hidup dan berdasarkan dokumen mengenai Analisis mengenai dampak lingkungan serta kami mempelajari standar internasional tentang pengelolaan dampak social dan lingkungan di terminal kijing (Environmental and Social Impact Assessment) yang diterbitkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik.
Pelayanan publik sebagai bentuk dampak perubahan reformis paling riil tetap memerlukan 1) standardisasi pelayananyang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif kementerian/ lembaga itu sendiri sehingga 2) rasionalisasi penataan organisasidiperlukan untuk pengembangannya ke arah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien.
Terlalu banyak unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang fragmenteddan mengedepankan ego-sektoral sehingga muncul kebutuhan untuk 3) mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinanbagi dunia bisnis/pelaku swasta. Namun, dalam pelaksanaannya, 4) pengembangan penatalaksanaandiperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural. Sebagai langkah modernisasi yang mendorong hal tersebut, 5) aplikasi e-Officetak terelakkan untuk merespon tuntutan era informasi dewasa ini.
Aspek manajemen sumberdaya aparatur tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian bermula dari tahap perekrutan pegawai, buku ini tidak hanya memuat gagasan praktis 6) rekrutmen dan promosi aparatur secara terbuka tetapi juga diiringi 7) perbaikan remunerasiuntuk menunjang kinerjanya yang optimal.
Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme 8) assessment center. Setelah pengembangan dilakukan, penjaminan mutu kinerja birokrasi sudah seharusnya keluar dari tradisi loyalitas PNS secara subyektif dalam rezim DP3 melalui pengembangan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan kerangka strategis pencapaian dampak kebijakan melalui penggunaan 9) balanced score card. Diperlukan inkubasi penumbuhan etos kerja positif dan integritas di samping pemeliharaan sistem antikorupsi secara komprehensif melalui penerapan 10) zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK). Penerapan ZIWBK tidak mudah tidak hanya dasar peraturan belum tepat dalam menyediakan pedoman pelaksanaan teknisnya tetapi juga memerlukan kerja-keras semua pihak dan mengantisipasi resistensi dari dalam institusi.
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANsalamaummi
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TUGAS MATA KULIAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DOSEN PENGAMPU Dr. Bambang Kusbandrijo, MS
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
Paparan Reformasi Birokrasi disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Prof Eko Prasojo dalam Acara Lecture Series di Gedung Dikti, 22 November 2012.
Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, dan praktik etiket pelayanan publik.
Pelayanan publik sebagai bentuk dampak perubahan reformis paling riil tetap memerlukan 1) standardisasi pelayananyang bertumpu pada pelibatan masyarakat di dalam proses dan penilaian kinerjanya. Masalahnya, akar persoalan menyatu dengan kapasitas administratif kementerian/ lembaga itu sendiri sehingga 2) rasionalisasi penataan organisasidiperlukan untuk pengembangannya ke arah birokrasi yang dinamis, responsif, dan efisien.
Terlalu banyak unsur dalam birokrasi yang tersusun dan bekerja dalam hubungannya yang fragmenteddan mengedepankan ego-sektoral sehingga muncul kebutuhan untuk 3) mengintegrasikan administrasi pelayanan perizinanbagi dunia bisnis/pelaku swasta. Namun, dalam pelaksanaannya, 4) pengembangan penatalaksanaandiperlukan untuk mencapai target-target kerja administrasi dengan menghilangkan berbagai duplikasi dan inefisiensi prosedural. Sebagai langkah modernisasi yang mendorong hal tersebut, 5) aplikasi e-Officetak terelakkan untuk merespon tuntutan era informasi dewasa ini.
Aspek manajemen sumberdaya aparatur tak tertinggal dari agenda perubahan yang mesti dielaborasi secara praktis dan aplikatif. Berangkat dari kesadaran bahwa masalah kepegawaian bermula dari tahap perekrutan pegawai, buku ini tidak hanya memuat gagasan praktis 6) rekrutmen dan promosi aparatur secara terbuka tetapi juga diiringi 7) perbaikan remunerasiuntuk menunjang kinerjanya yang optimal.
Pengembangan dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumberdaya manajemen dalam lingkungan birokrasi mesti difasilitasi secara komprehensif, simultan, dan berkesinambungan melalui mekanisme 8) assessment center. Setelah pengembangan dilakukan, penjaminan mutu kinerja birokrasi sudah seharusnya keluar dari tradisi loyalitas PNS secara subyektif dalam rezim DP3 melalui pengembangan pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan kerangka strategis pencapaian dampak kebijakan melalui penggunaan 9) balanced score card. Diperlukan inkubasi penumbuhan etos kerja positif dan integritas di samping pemeliharaan sistem antikorupsi secara komprehensif melalui penerapan 10) zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK). Penerapan ZIWBK tidak mudah tidak hanya dasar peraturan belum tepat dalam menyediakan pedoman pelaksanaan teknisnya tetapi juga memerlukan kerja-keras semua pihak dan mengantisipasi resistensi dari dalam institusi.
BAB VII PENDEKATAN DAN ASPEK-ASPEK PENGARUH ADMINISTRASI PEMBANGUNANsalamaummi
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TUGAS MATA KULIAH ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DOSEN PENGAMPU Dr. Bambang Kusbandrijo, MS
disajikan dalam rangka sosialisasi dan drum up inovasi pelayanan publik di kota tarakan. persipan menjadi laboratorium inovasi administrasi negara 2016
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Corporate Social ...Antoni Butarbutar
Nama : Antoni Butarbutar (51116120011)
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
BE & GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Corporate Social Responsibility (CSR),
Universitas Mercu Buana,
2017
Materi ini disampaikan pada MK Pengantar Ilmu Komunikasi | Program Studi Komunikasi | Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Referensi: Mulyana, D. (2017). Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Materi ini disampaikan pada MK Pengantar Ilmu Komunikasi | Program Studi Komunikasi | Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Referensi: Mulyana, D. (2017). Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. 2
Pada tahun 2011 telah lahir sebuah konsep dan tren baru yang
mencoba menantang paham tradisional Corporate Social
Responsibility (CSR), konsep baru tersebut bernama Creating
Shared Value (CSV).
Creating shared value (CSV) merupakan suatu konsep program
dan proses teknis operasional yang bertujuan untuk
meningkatkan nilai-nilai kompetitif perusahaan dan secara
bersamaan memajukan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
yang menjadi mitra atau rekanan dari perusahaan tersebut
3. CSR vs CSV
Jika CSR (Corporate Social Responsibility) bertujuan
untuk menciptakan atau membangun citra perusahaan,
maka CSV (Creating Shared Value) lebih kepada
bagaimana mengintegrasikan isu dan tantangan
masyarakat ke dalam penciptaan nilai ekonomi dan
sosial perusahaan.
3
4. CSV pada dasarnya merupakan konsep yang dikembangkan dari
konsep CSR. Konsep CSV pertama kali diperkenalkan pada tahun
2006 namun baru dikaji lebih lanjut pada tahun 2011 oleh Michael
Porter dan Mark Krammer. Baik CSV dan CSR memiliki tujuan
pengabdian untuk masyarakat namun dengan menggunakan
pendekatan yang berbeda.
Pola pikir yang dibawa oleh konsep CSV jauh berbeda dengan
pola pikir konvensional CSR. CSV melihat bisnis tidak sebagai
pembawa kerusakan namun sebagai solusi dari masalah.
4
CSR vs CSV
6. Salah satu contoh yang dapat kita lihat
adalah praktik CSV yang dijalankan oleh
perusahaan Nestle melalui produk Ultramilk di
Boyolali. Mereka memberdayakan peternak
susu sapi yang hasilnya kemudian akan
dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk
produk mereka.
6
Contoh di atas menunjukkan bahwa
apa yang dilakukan Nestle tidak
hanya sekedar memberika program
community development kepada
masyarakat. Namun ada value yang
mereka bagi kepada komunitas
masyarakat yang didampingi.
7. CSV melihat isu sosial sebagai sebuah peluang bisnis yang potensial.
CSV melihat peluang ekonomi dari menyelesaikan isu sosial. Inti dari
CSV adalah bagaimana sebuah bisnis dapat menjadikan
penyelesaian isu sosial sebagai inti bisnisnya. Jika CSR melihat
pengabdian dan penyelesaian isu sosial sebagai hal sekunder
setelah mendapatkan laba, CSV sebaliknya malah melihat potensi
menghasilkan laba dengan menyelesaikan isu sosial.
7
8. Prinsip CSV
Prinsip shared value dalam prakteknya akan
menjadikan masalah yang dihadapi masyarakat dan
kebutuhan masyarakat ke dalam rantai bisnis
perusahaan. Sehingga posisi perusahaan tidak
hanya sekedar transaksi ekonomi bisnis, melainkan
perusahaan dapat berperan besar dalam
membangun masyarakat.
8
9. Konsep CSV menempatkan masyarakat menjadi pemangku
kepentingan (dan pemasok) sebagai mitra, sesama subyek.
Sementara konsep CSR cenderung menempatkan pemangku
kepentingan sebagai obyek.
Artikel berjudul The Big Idea: Creating Shared Value yang ditulis
oleh Porter dari Harvard University menungkpakan bahwa
implementasi CSV jauh di atas CSR yang umumnya berfokus pada
reputasi. “Penciptaan nilai bersama adalah bagian integral dari
keuntungan dan daya saing perusahaan. Namun, mengubah nilai
sosial menjadi nilai ekonomi memang tidak mudah,” kata Poter.
9