Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...FaFai S.
Pendidikan Inklusif ( Bab 4 : Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
1. Pentadbir sekolah.
2. Guru arus perdana
3. Guru resos / guru pendamping
4. Guru Pendidikan Khas
5. Murid dan Ibu bapa
Maaf jika ada kesalahan ejaan dan kekurangan isi serta huraian.
Nota tersebut merupakan hasil daripada buku / nota ringkas / bahan internet.
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)FaFai S.
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
Bab 1 : Pengenalan Program Pendidikan Khas
1. Matlamat
2. Objektif
3. Dasar Antarabangsa
4. Dasar Kebangsaan
5. Program Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia
- Sekolah Khas
- Program Integrasi
- Program Pendidikan Inkusif
Pendidikan Inklusif (Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pend...FaFai S.
Pendidikan Inklusif ( Bab 4 : Peranan dan tanggungjawab dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
1. Pentadbir sekolah.
2. Guru arus perdana
3. Guru resos / guru pendamping
4. Guru Pendidikan Khas
5. Murid dan Ibu bapa
Maaf jika ada kesalahan ejaan dan kekurangan isi serta huraian.
Nota tersebut merupakan hasil daripada buku / nota ringkas / bahan internet.
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)FaFai S.
Pendidikan Inklusif (Pengenalan Program Pendidikan Khas)
Bab 1 : Pengenalan Program Pendidikan Khas
1. Matlamat
2. Objektif
3. Dasar Antarabangsa
4. Dasar Kebangsaan
5. Program Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia
- Sekolah Khas
- Program Integrasi
- Program Pendidikan Inkusif
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranAhmad Fahmi
Nota padat dan ringkas bagi subjek ini. Sesuai untuk digunakan sebagai bahan ulangkaji. Bukan disediakan oleh saya. Segala kredit ditujukan kepada pemilik asal.
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)FaFai S.
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
Bab 2 : Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif
1. Pendekatan Pendidikan Inklusif
- Pendidikan Inklusif Penuh
- Pendidikan Inklisif Separa
2. Proses Pemilihan Murid Pendidikan Inklusif
- Kirteria Pemilihan
- Penempatan
Maaf jika ada kesalahan ejaan dan kekurangan isi serta huraian.
Nota tersebut merupakan hasil daripada buku / nota ringkas / bahan internet.
SUBTAJUK BAGI TAJUK 3 DALAM KURSUS PENDIDIKAN INKLUSIF YANG DITAWARKAN BAGI GURU PELATIH SEMESTER 6 DI IPG KAMPUS BAHASA MELAYU.
SALAH SATU KURSUS WAJIB DIAMBIL DAN DIKETAHUI OLEH SEORANG GURU PELATIH
HASIL KERJASAMA DARIPADA :
Noor Rahfizah Abd Rahman
Nurul Hijanah Gosseli
Nurul Suhada Sjafei
Wee Kee Quan
(PISMP 6B2 IPG KBM)
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranAhmad Fahmi
Nota padat dan ringkas bagi subjek ini. Sesuai untuk digunakan sebagai bahan ulangkaji. Bukan disediakan oleh saya. Segala kredit ditujukan kepada pemilik asal.
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)FaFai S.
Pendidikan Inklusif (Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif)
Bab 2 : Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif
1. Pendekatan Pendidikan Inklusif
- Pendidikan Inklusif Penuh
- Pendidikan Inklisif Separa
2. Proses Pemilihan Murid Pendidikan Inklusif
- Kirteria Pemilihan
- Penempatan
Maaf jika ada kesalahan ejaan dan kekurangan isi serta huraian.
Nota tersebut merupakan hasil daripada buku / nota ringkas / bahan internet.
SUBTAJUK BAGI TAJUK 3 DALAM KURSUS PENDIDIKAN INKLUSIF YANG DITAWARKAN BAGI GURU PELATIH SEMESTER 6 DI IPG KAMPUS BAHASA MELAYU.
SALAH SATU KURSUS WAJIB DIAMBIL DAN DIKETAHUI OLEH SEORANG GURU PELATIH
HASIL KERJASAMA DARIPADA :
Noor Rahfizah Abd Rahman
Nurul Hijanah Gosseli
Nurul Suhada Sjafei
Wee Kee Quan
(PISMP 6B2 IPG KBM)
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
3. ASPEK PERIBADI
• Mempamerkan gaya guru dari segi berpakaian, tutur kata dan
interaksi dengan orang lain.
• Memberikan layanan adil kepada individu murid mengikut keperluan
masing – masing.
• Tekun, jujur dan ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
• Berfikiran terbuka dan rasional dalam tindakan dan penyelesaian
masalah
• Menghargai budaya sendiri dan menghormati budaya masyarakat
setempat
4. ASPEK PROFESIONAL
• Mengetahui kebolehan akademik murid agar dapat memberikan
didikan yang diperlukan dengan sewajarnya.
• Membuat adaptasi diri kepada persekitaran baharu yang terasing
budayanya dengan budaya sendiri.
• Memahami budaya murid dan budaya etnik murid agar murid berasa
selesa berada dalam jagaan guru.
• Mengiktiraf dan menerima kepelbagaian di dalam bilik darjah
• Banyak membaca dan mengkaji budaya masyarakat/etnik setempat
yang merupakan ibu bapa murid sebagai persediaan diri melayani
individu murid
5. ASPEK AMALAN TINGKAH LAKU
• Menggunakan Bahasa yang baik, santun dan manis didengar.
• Menjaga tutur kata agar tidak menyinggung perasaan murid
• Menghormati budaya setempat tanpa mengira kaum etnik dan
kepercayaan
• Mengamalkan ajaran agama masing – masing
• Tidak menilai budaya orang lain dengan kayu ukur sendiri