AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pemerintah daerah yang mencakup tujuan penyusunan CaLK, format penulisan CaLK, sistematika isi CaLK, penjelasan akun-akun laporan keuangan, serta informasi non-keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan keuangan dan laporan keuangan, mencakup pengertian, tujuan, bentuk, dan proses penyusunannya. Laporan keuangan dibutuhkan oleh pengguna internal dan eksternal untuk menilai kinerja perusahaan.
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI INDONESIA MENUJU KONVERGENSI IFRSNur Kholisah
Makalah ini membahas tentang perkembangan standar akuntansi keuangan Indonesia menuju International Financial Reporting Standards (IFRS). Indonesia saat ini sedang dalam proses konvergensi standar akuntansinya (PSAK) dengan IFRS, dengan tujuan penerapan penuh IFRS pada tahun 2012. Beberapa IFRS sudah diadopsi ke dalam PSAK, sedangkan sisanya akan diadopsi pada tahun 2009-2010. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan Indonesia dapat dip
Dokumen tersebut membahas tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian penting dari laporan keuangan untuk memberikan penjelasan dan pengungkapan lebih lanjut mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK harus mengungkapkan kebijakan akuntansi, rekonsiliasi antara basis kas dan akrual, serta informasi penting lainnya seperti p
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLetifa Wahyuni
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pemerintah daerah yang mencakup tujuan penyusunan CaLK, format penulisan CaLK, sistematika isi CaLK, penjelasan akun-akun laporan keuangan, serta informasi non-keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pelaporan keuangan dan laporan keuangan, mencakup pengertian, tujuan, bentuk, dan proses penyusunannya. Laporan keuangan dibutuhkan oleh pengguna internal dan eksternal untuk menilai kinerja perusahaan.
PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI INDONESIA MENUJU KONVERGENSI IFRSNur Kholisah
Makalah ini membahas tentang perkembangan standar akuntansi keuangan Indonesia menuju International Financial Reporting Standards (IFRS). Indonesia saat ini sedang dalam proses konvergensi standar akuntansinya (PSAK) dengan IFRS, dengan tujuan penerapan penuh IFRS pada tahun 2012. Beberapa IFRS sudah diadopsi ke dalam PSAK, sedangkan sisanya akan diadopsi pada tahun 2009-2010. Hal ini bertujuan agar laporan keuangan Indonesia dapat dip
Dokumen tersebut membahas tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan bagian penting dari laporan keuangan untuk memberikan penjelasan dan pengungkapan lebih lanjut mengenai pos-pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. CaLK harus mengungkapkan kebijakan akuntansi, rekonsiliasi antara basis kas dan akrual, serta informasi penting lainnya seperti p
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahEnvaPya
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah.
Keputusan ini menetapkan perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan agar sesuai dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum dan khusus."
Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.
Ekonomi Koperasi - Laporan Keuangan KoperasiRisky Saputra
Laporan posisi keuangan Koperasi Karyawan PT. Fors Fortis Indonesia per 31 Desember 2013 menunjukkan total aset sebesar Rp6,55 miliar terdiri dari aset lancar Rp6,44 miliar dan aset tidak lancar Rp100 juta. Total liabilitas Rp2,02 miliar dan ekuitas Rp4,52 miliar sehingga total liabilitas dan ekuitas Rp6,55 miliar.
Dokumen membahas perbandingan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual. Terdapat perbedaan pendekatan antara kedua kerangka konseptual terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pemerintah."
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAmbara Sugama
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi SKPD, PPKD, dan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan untuk SKPD dan PPKD serta proses konsolidasi laporan keuangan seluruh SKPD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Standar ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual dan kas untuk laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Makalah ini membahas tentang penjabaran laporan keuangan entitas asing ke dalam mata uang fungsional perusahaan induk di Indonesia. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah perbedaan prinsip akuntansi antar negara, penentuan mata uang fungsional, dan langkah-langkah penjabaran laporan keuangan termasuk penggunaan kurs.
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Mhd. Abdullah Hamid
Dokumen tersebut merangkum laporan keuangan pemerintah pusat Indonesia untuk tahun anggaran 2013, yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas beserta analisisnya. Laporan tersebut menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp1,4 triliun, defisit anggaran Rp211 triliun, total aset Rp3,6 triliun, dan saldo kas akhir Rp83 triliun.
Keputusan ini menetapkan perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan agar sesuai dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum dan khusus."
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahEnvaPya
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mengatur penyajian laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah.
Keputusan ini menetapkan perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan agar sesuai dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum dan khusus."
Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.
Ekonomi Koperasi - Laporan Keuangan KoperasiRisky Saputra
Laporan posisi keuangan Koperasi Karyawan PT. Fors Fortis Indonesia per 31 Desember 2013 menunjukkan total aset sebesar Rp6,55 miliar terdiri dari aset lancar Rp6,44 miliar dan aset tidak lancar Rp100 juta. Total liabilitas Rp2,02 miliar dan ekuitas Rp4,52 miliar sehingga total liabilitas dan ekuitas Rp6,55 miliar.
Dokumen membahas perbandingan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan antara basis kas menuju akrual dan basis akrual. Terdapat perbedaan pendekatan antara kedua kerangka konseptual terkait pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan pemerintah."
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAmbara Sugama
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi SKPD, PPKD, dan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan untuk SKPD dan PPKD serta proses konsolidasi laporan keuangan seluruh SKPD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.
Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah. Standar ini mencakup prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual dan kas untuk laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
Makalah ini membahas tentang penjabaran laporan keuangan entitas asing ke dalam mata uang fungsional perusahaan induk di Indonesia. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah perbedaan prinsip akuntansi antar negara, penentuan mata uang fungsional, dan langkah-langkah penjabaran laporan keuangan termasuk penggunaan kurs.
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Mhd. Abdullah Hamid
Dokumen tersebut merangkum laporan keuangan pemerintah pusat Indonesia untuk tahun anggaran 2013, yang mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas beserta analisisnya. Laporan tersebut menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp1,4 triliun, defisit anggaran Rp211 triliun, total aset Rp3,6 triliun, dan saldo kas akhir Rp83 triliun.
Keputusan ini menetapkan perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan agar sesuai dengan perkembangan Standar Akuntansi Keuangan. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dan pedoman penyajian laporan keuangan secara umum dan khusus."
[Ringkasan]
Laporan keuangan semester II tahun anggaran 2015 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan menyajikan informasi tentang realisasi anggaran, posisi keuangan, dan perubahan ekuitas. Realisasi pendapatan mencapai 418,88% dari target, sedangkan realisasi belanja mencapai 95,74% dari alokasi. Nilai aset per 31 Desember 2015 adalah Rp234,5 triliun yang terdiri dari aset lancar, aset tetap
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian akuntansi, proses akuntansi, prinsip-prinsip akuntansi, jenis-jenis laporan keuangan, perbedaan antara basis kas dan basis akrual serta faktor-faktor yang membedakannya.
Makalah ini membahas tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk akuntabilitas, manajemen, transparansi, evaluasi kinerja, dan keseimbangan antargenerasi. BPK RI memberikan empat jenis opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pendapat wajar tanpa
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Standar akuntansi sektor publik dan proses perumusannya
2. Jenis laporan keuangan dan anggaran sektor publik beserta elemen-elemennya
3. Siklus akuntansi keuangan sektor publik
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang perlunya standarisasi pelaporan keuangan antar negara (konvergensi IFRS) agar laporan keuangan dapat dipahami secara universal. Dokumen ini juga membandingkan beberapa perubahan pada PSAK 1, PSAK 3, dan PSAK 16 setelah disesuaikan dengan IFRS (IAS 1, IAS 34, IAS 16).
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NormaSelestia
Abstrak
Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad sebagai entitas pelayanan kesehatan yang dibawah naungan TNI Angkatan Darat, memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akurat. Untuk memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, Rumah Sakit Pusdikkes Puskesad mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).
Dokumen tersebut membahas tentang laporan keuangan bank yang mencakup empat hal utama, yaitu jenis laporan keuangan bank, perlakuan akuntansi atas laporan keuangan bank, format laporan keuangan bank, dan penjelasan pos-pos pada laporan keuangan bank."
Laporan keuangan syariah membahas pengertian, tujuan, komponen, asumsi dasar, karakteristik, unsur, dan pengakuan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Topik utama mencakup definisi laporan keuangan syariah, tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan syariah dan memberikan informasi bermanfaat, serta komponen laporan seperti neraca, laba rugi, dan rekonsiliasi pendapatan bagi hasil.
Dokumen tersebut membahas perkembangan standar akuntansi pemerintahan (SAP) di Indonesia, mulai dari basis kas menuju basis akrual. Terdapat penjelasan mengenai kerangka hukum, proses penyusunan, komponen-komponen laporan keuangan, serta perbedaan antara SAP basis kas menuju akrual dengan SAP basis akrual."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Laporan keuangan berisi informasi keuangan perusahaan selama periode akuntansi tertentu yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan.
2. Laporan keuangan harus mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan.
3. Penyusunan laporan keuangan melibatkan penyusunan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan arus kas.
Dokumen tersebut membahas pengantar akuntansi dan sistem informasi. Ia menjelaskan bahwa akuntansi adalah sistem informasi keuangan untuk pihak-pihak berkepentingan, siklus akuntansi dari dokumen dasar hingga laporan keuangan, dan tujuan umum laporan keuangan seperti memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber daya perusahaan.
Dokumen tersebut merangkum standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan pemerintahan, komponen laporan keuangan, dan beberapa standar akuntansi pemerintahan terkait laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan."
Laporan Tahunan Pengadilan Agama Balige tahun 2010 memberikan ringkasan mengenai kegiatan Pengadilan Agama Balige selama setahun, termasuk struktur organisasi, kinerja, perkara, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta rencana strategis untuk mencapai visi dan misi pengadilan.
[Ringkasan]
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dokumen ini menjelaskan bahwa APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui DPR, sedangkan APBD adalah rencana keuangan daerah yang disetujui DPRD. Undang-undang ini juga mengatur tentang penyusunan dan penetapan APBN serta kekuasaan dan tugas menteri ke
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diantaranya menambah syarat bagi calon hakim agung, mengatur proses pemilihan dan penetapan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta alasan pemberhentian hakim agung secara tidak hormat.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mengatur tentang keterbukaan informasi di pengadilan, termasuk jenis informasi yang harus diumumkan pengadilan seperti putusan, penetapan, agenda sidang, biaya perkara, dan mekanisme pengaduan. Keputusan ini juga mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi tertentu di pengadilan seperti putusan tertentu dan data statistik perkara, dengan tetap memperhatikan privasi
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Jenis penerimaannya berasal dari biaya perkara seperti biaya pendaftaran banding, gugatan, dan lainnya. Tarifnya bervariasi mulai dari Rp30.000 untuk gugatan di pengadilan negeri hingga Rp6.000.000 untuk utang lebih dari Rp
Peraturan Pemerintah ini mengatur penyesuaian tarif bea meterai dan batas nominal harga yang dikenakan bea meterai. Tarif bea meterai untuk berbagai jenis dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, dan surat lainnya diubah menjadi Rp6.000. Sedangkan untuk surat berharga dan dokumen dengan nominal harga tertentu dikenakan tarif Rp3.000. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya dan mulai berlaku pada
1. BAGIAN ANGGARAN 005
401865
LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
PENGADILAN AGAMA BALIGE
PERIODE SEMESTER II
TAHUN ANGGARAN 2010
Jalan Adhyaksa No. 4, Balige – Toba Samosir
2. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja
dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian
laporan keuangan sebagai berikut:
Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja
1. Sampul Luar
Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi
mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.
2. Sampul Dalam
Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi
mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.
3. Kata Pengantar
Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai
laporan keuangan yang disampaikan.
4. Daftar Isi
Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.
5. Daftar Tabel
Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.
6. Daftar Grafik
Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.
7. Daftar Lampiran
Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.
8. Daftar Singkatan
Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam
laporan keuangan.
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – i
3. 9. Pernyataan Tanggung Jawab
Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap
penggunaan anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya.
Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja
setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung
jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut :
• pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan
keuangan yang disampaikan;
• pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan
SAP dan;
• pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai.
10. Ringkasan
Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang
dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran,
realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
11. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan
belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode.
Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk
laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah
laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan
adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi
tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.
12. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan
entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal
tertentu.
Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan
keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan
Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah
laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun
anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.
13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja
berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan
dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan.
14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran dan Neraca.
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – ii
4. Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu
Laporan Keuangan Satuan Kerja.
15. Lampiran Laporan Keuangan
a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
iii) Neraca Percobaan
(daftar laporan lihat lampiran III)
b. Laporan barang pengguna
i) Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan
ii) Laporan Kondisi Barang (khusus LKKL Tahunan)
iii) Rincian Saldo Awal
(daftar laporan lihat lampiran III)
c. Laporan Keuangan BLU
d. Laporan Rekening Pemerintah
e. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK
f. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK
16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan
a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan dll.
Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – iii
5. KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 42 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
Satuan Kerja yang dipimpinnya.
Pengadilan Agama Balige adalah entitas akuntansi dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan
keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Agama Balige mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-51/PB/2008
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang
disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2010 ini, perlu kami kemukakan hal-
hal sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja.
Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2010 adalah
sebesar Rp. 8.414.048,- atau 0 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010
Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp. 1.648.280.800,- atau
95,32% persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2010;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pengadilan
Agama Balige tahun 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset
adalah sebesar Rp. 3.571.406.405,- dan Kewajiban sebesar Rp. 780.000,- sehingga
Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Pengadilan Agama Balige per 31 Desember
2010 adalah sebesar Rp. 3.570.626.405,-.
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat
memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam
laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan
fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau
uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Kata Pengantar - Halaman - iv
6. Kami menyadari bahwa laporan keuangan tahun 2010 ini masih belum sempurna, oleh
sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna
laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan
keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan
akuntabilitas publik.
Balige, 31 Desember 2010
Kuasa Pengguna Anggaran
Dra. Zuhaira, SH
NIP. 19700529 199403 2 004
Kata Pengantar - Halaman -.v
7. DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar iv
Daftar Isi vi
Daftar Singkatan vii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan viii
Pernyataan Tanggung Jawab x
I. Ringkasan 1
II. Laporan Realisasi Anggaran 3
III. Neraca Dan Informasi Akrual 4
IV. Catatan atas Laporan Keuangan 5
A. Penjelasan Umum 5
A.1. Dasar Hukum 5
A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja 5
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 7
A.4. Kebijakan Akuntansi 7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 12
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 12
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 12
B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 18
C.1. Posisi Keuangan Secara Umum 18
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 19
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 22
D. Penjelasan /Pengungkapan penting lainnya 23
D.1 Biaya Perkara
D.2 Biaya Proses
Laporan-laporan Pendukung sesuai Perarturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER- 51 /PB/2008
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan 24
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja 25
• Neraca Percobaan 26
• Neraca Dan Informal Akrual 27
Laporan Barang Pengguna
• Laporan Barang Pengguna Semester II 29
Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK
• Persetujuan Pembukaan Rekening
• Rekening Koran Bank Per 30 Desember 2010
• Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan
• SSBP (Setoran Sisa UP)
• SSPB (Uang Makan)
• Berita Acara Rekonsiliasi (Juli s.d Desember 2010)
• SK. Pembentukan Tim Pembuat Laporan Keuangan
Daftar Isi - Halaman - vi
8. DAFTAR SINGKATAN
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BUN : Bendahara Umum Negara
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
MA : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI : Sistem Akuntansi Instansi
SAK : Sistem Akuntansi Keuangan
SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA : Tahun Anggaran
TAB : Tahun Anggaran Berjalan
UP : Uang Persediaan
Daftar Singkatan – vii
10. INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI APBN Halaman
PNBP
Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 12
Catatan B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 13
Catatan B.2.1.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 13
Belanja Negara
Catatan B.2.2 Belanja Negara 14
Catatan B.2.2.1 Belanja 15
Catatan B.3 Catatan Penting Lainnya 17
NERACA
ASET
Catatan C.2.1 Aset Lancar
Catatan C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 19
Catatan C.2.1.2 Persediaan 19
Catatan C.2.2 Aset Tetap 19
Catatan C.2.2.1 Tanah 20
Catatan C.2.2.2 Peralatan dan Mesin 20
Catatan C.2.2.3 Gedung dan Bangunan 20
Catatan C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 21
Catatan C.2.2.5 Aset Tetap lainnya 21
Catatan C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 21
KEWAJIBAN
Catatan C.2.3 Kewajiban Jangka Pendek
Catatan C.2.3.1 Uang Muka dari KPPN 22
Catatan C.2.4 Ekuitas Dana Investasi
Catatan C.2.4.1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 22
Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan –viii
11. Catatan Penting Lainnya
Catatan C.3 Catatan Penting Lainnya 22
D Pengungkapan Penting Lainnya 22
Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan – ix
12. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir,
adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Balige, 31 Desember 2010
An, Ketua Pengadilan Agama Balige
Wakil Ketua
Drs. Al-Azhary, SH MH
Pernyataan Tanggung Jawab – x
13. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
I. RINGKASAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007,
menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP).
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Semester II Tahun 2010 ini telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur
pendapatan, belanja, selama periode 1Juli s.d. 30 Desember 2010.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 terdiri dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebesar Rp 8.414.048,- (tidak ada estimasi pendapatan).
Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2010 adalah sebesar Rp 1.648.280.800,-
atau mencapai 95,23 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari
realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 726.712.894,- atau 90.36 persen dari anggarannya,
Belanja Barang sebesar Rp. 185.808.906,- atau 98,26 persen dari anggarannya, dan Belanja
Modal sebesar Rp. 735.759.000 atau 99,98 persen dari anggarannya.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester TA 2010 dan 2009 dapat disajikan
sebagai berikut:
(dalam rupiah)
TA 2010 TA 2009
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan Negara dan
0 8.414.048 0 5 400.408
Hibah
Belanja Rupiah Murni 1.729.271.000 1.1648.280.800,- 1.156.078.000 890.527.295
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.
Jumlah Aset adalah sebesar Rp 3.571.406.405,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp. 15.619.680,- Aset Tetap sebesar Rp. 3.531.945.425,- dan Aset Lainnya
Rp. 23.841.300,-.
Ringkasan – 1
14. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 780.000,- yang merupakan Kewajiban Jangka
Pendek.
Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 3.570.626.405,- yang terdiri dari
Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 14.839.680,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp
3.555.786.725,-.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai
berikut:
(dalam rupiah)
31 Desember ) 31 Desember) Nilai
2010 2009 (kenaikan)
Aset
Aset Lancar 15.619.680,-,- 6.794.400,- 8.825.280,-
Aset Tetap 3.531.945.425,- 2.744.291.725,- 787.653.700,-
Aset Lainnya 23.841.300,- 0,- 23.841.300,-
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek 780.000,- 435.780,- 344.220,-
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar 14.839.680,- 6.358.620,- 8.481.060,-
Ekuitas Dana Investasi 3.555.786.725,- 2.744.291.725,- 811.495.000,-
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan
Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK
dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadai.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan
basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara
(KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan
dari KUN.
Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan
serta informasi tambahan yang diperlukan.
Ringkasan – 2
15. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/ Tahun
2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga.
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
Rencana RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
Strategis
Rencana strategis Pengadilan Agama Balige disusun melalui rencana tindakan
atau “action plan” yang konkrit untuk lima tahun kedepan dalam bentuk program-
program dengan mengacu pada RPJM nasional. Adapun program-program yang
direncanakan untuk dilaksanakan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
1. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
3. Program Perencanaan Hukum
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM
5. Program Pembentukan Hukum
6. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
7. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum
8. Program Penegakan Hukum dan HAM
9. Program Pembinaan Peradilan
10. Program Pembinaan Profesi Hukum
11. Program Pembinaan Sarana dan Prarasana Hukum
12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan - 5
16. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
Selanjutnya program-program tersebut dituangkan ke dalam berbagai kegiatan,
disertai sasaran yang hendak dicapai dan indikator keberhasilannya, sehingga
menjadi panduan pelaksanaan per tahun rencana strategis Pengadilan Agama
Balige 2005 - 2010.
Pendapatan PENDAPATAN PENGADILAN AGAMA BALIGE
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
dan 2009 adalah sebagai berikut :
Tabel A.01
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
2010 2009 KENAIKAN/PENURUNAN
Pendapatan Negara dan Hibah
Penerimaan Negara Bukan Pajak 8.414.048 5.400.408 3.013.640
JUMLAH 8.414.048 5.400.408 3.013.640
Realisasi Negara dan Hibah yaitu penerimaan negara bukan pajak selama Tahun
2010 adalah sebesar Rp 8.414.048,- Dibandingkan dengan pendapatan pada Tahun
2009 sebesar Rp. 5.400.408 terdapat peningkatan sebesar Rp 3.013.640,- Kenaikan
pendapatan tersebut berasal dari pendapatan, biaya peradilan, pendapatan sewa
rumah dinas, pendapatan bunga lainnya, penerimaan kembali belanja pegawai
pusat TAYL.
Belanja BELANJA PENGADILAN AGAMA BALIGE
Realisasi Belanja Negara Tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut :
Tabel A.02
Realisasi Belanja Negara
REALISASI BELANJA KENAIKAN/
KD URAIAN BELANJA
2010 2009 PENURUNAN
51 Belanja Pegawai 726.712.894 575.816.506 (150.896.388)
52 Belanja Barang 185.808.906 190.510.786 (4.701.883)
53 Belanja Modal 735.759.000 124.200.000 (611.559.000)
JUMLAH 1.648.280.800 890.527.295 (757.753.5005)
Realisasi Belanja Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 mengalami kenaikan dari
tahun 2009. Penurunan ini disebabkan penurunan belanja pegawai dan belanja
modal.
Catatan Atas Laporan Keuangan - 6
17. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 merupakan
laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas
akuntansi Pengadilan Agama Balige.
Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 ini memperoleh anggaran yang
berasal dari APBN sebesar Rp 1.729.271.000,-.
Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang
terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen
dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri
dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan
Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui
SIMAK-BMN. Tetapi untuk Persediaan telah menggunakan Apliksasi Persediaan,
pelaporan persediaan masih diinput/dicatat secara aplikasil oleh Bagian
Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Umum.
Kebijakan
Akuntansi A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari
KUN.
Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan
timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dikeluarkan dari KUN.
Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kepaniteraan
adalah:
Pendapatan (1) Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan
diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan
Catatan Atas Laporan Keuangan - 7
18. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.
Belanja (2) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat
terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut
klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan
Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.
Aset (3) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan
berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
Aset Lancar a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas,
piutang, dan persediaan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah
BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan
hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan
sebagai bagian lancar TPA/TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
cara lainnya seperti donasi/rampasan.
Catatan Atas Laporan Keuangan - 8
19. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
Aset Tetap b. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah
maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih
dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31
Desember 2009 berdasarkan harga perolehan.
Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002
didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:
(a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus
ribu rupiah), dan
(b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
(c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
Aset Lainnya c. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan
Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh
tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang
Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai
sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh
pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/
pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat
langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar
hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian
dalam pelaksanaan tugasnya.
TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.
Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak
atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
yang dimiliki.
Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang
alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu
seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan
Catatan Atas Laporan Keuangan - 9
20. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer;
lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak
lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke
dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana
yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap
pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada
Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam
kelompok Aset Lain-lain.
Kewajiban (4) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain
karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga
keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan
setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali
transaksi berlangsung.
Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan
penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya
selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai
tercatat kewajiban tersebut.
Catatan Atas Laporan Keuangan - 10
21. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
(5) Ekuitas Dana
Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset
dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan
Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar
dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara
aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.
Catatan Atas Laporan Keuangan - 11
22. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi anggaran pada TA 2010 adalah sebagai berikut :
Tabel B.01
Realisasi Anggaran TA. 2010
No Uraian Anggaran Realisasi Real.
Angg.
1 Realisasi Pendapatan Negara dan
Hibah Rp - Rp 2,591,114 0.00%
- Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp - Rp 2,591,114 0.00%
2 Realisasi Belanja Negara Rp 1,729,271,000 Rp 514,084,477 29.73%
- Belanja Rupiah Murni Rp 1,729,271,000 Rp 514,084,477 29.73%
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan
Negara dan Tidak ada Estimasi pendapatan Negara dan Hibah yang dialokasikan pada SATKER
Hibah Rp Pengadilan Agama BaligeTahun Anggaran 2010.
2.591.114,-
Grafik B.01
Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA. 2010
4,245,804
4,500,000
4,000,000
3,500,000
2,591,114
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000 0 0 0 0
0
Pendapatan Pendapatan Pendapatan
Pajak PNBP Hi bah
2010 0 2,591,114 0
2009 0 4,245,804 0
Catatan atas Laporan Keuangan - 12
23. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi
Tidak terdapat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan pada
PNBP Rp.
DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2010. Realisasi Penerimaan
8.414.048,-.
Negara Bukan Pajak Tahun 2010 sebesar Rp 8.414.048,-. Dibandingkan dengan
pendapatan TA 2009 sebesar Rp. 5.400.408 terdapat kenaikan sebesar Rp
3.013.640,-. kenaikan tersebut terjadi karena tidak ada pendapatan TAYL dan
pendapatan peradilan.
Realisasi PNBP berasal dari PNBP Lainnya senilai Rp 8.414.048,-.
Realisasi B.2.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
PNBP Lainnya
Rp. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2010 berasal dari Pendapatan
8.414.048,-. PNBP Lainnya sebesar Rp 8.414.048,-.. Dibandingkan dengan pendapatan TA 2009
sebesar Rp. 5.400.408 terdapat kenaikan sebesar Rp 3.013.640,- kenaikan tersebut
terjadi karena tidak ada pendapatan TAYL dan pendapatan peradilan.
Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel seperti di bawah ini:
Tabel B. 02
Komposisi Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya
Uraian 31-Des-10 31-Des-09 % Naik/Turun
Pend. Penjualan Aset Lainnya yg
0,00%
Berlebih/Rusak/Dihapuskan Rp - Rp -
Pend. Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Rp 476.628 Rp 476.628 0,00%
Pend. Bunga Rp - Rp - 0,00%
-100,00%
Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Rp - Rp 1.545.600
Pend. Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang
0,00%
diderita oleh Negara (TGR) Rp - Rp -
Pend. Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Rp - Rp - 0,00%
Pend. Anggaran Lain-Lain Rp 367.100 Rp 436.800 -15,96%
Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Rp 7.570.320 Rp 2.941.380 150,37%
Jumlah Rp 8.414.048 Rp 5.400.408 55,80%
Catatan atas Laporan Keuangan - 13
24. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
Grafik B.02
Komposisi Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya
Realisasi
Penerimaan
1.545.600
1.600.000
1.400.000
2010
1.200.000
2009
476.628
1.000.000
476.628
800.000
0
600.000
0
400.000
0
0
0
200.000
0
0
0 2009
0
0
2010
Berlebih/Rusak/Dihapuska
Dinas/Rumah Negeri
Pend. Sewa Rumah
Pend. Bunga
Pend. Penjualan Aset
Belanja Pegawai Pusat
Rugi atas Kerugian yang
Penerimaan kembali
Pend. Pelunasan Ganti
Keuangan (Jasa Giro)
Pend. Jasa Lembaga
diderita oleh Negara
Lainnya yg
TAYL
n
(TGR)
Realisasi B.2.2. Belanja Negara
Belanja Rp
1.648.280.800, Realisasi belanja pada TA 2010 adalah sebesar Rp 514.084.477 atau mencapai
- 29,73% dari anggaran sebesar Rp 1.729.271.000 Dibandingkan dengan realisasi
tahun 2009 sebesar Rp. 400.359.247 mengalami penurunan sebesar
Rp 757.753.505 atau 85,09 % dikarenakan terdapat penurunan belanja modal.
Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Rupiah Murni.
Catatan atas Laporan Keuangan - 14
25. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:
Grafik. B.03
Komposisi Realisasi Belanja TA 2010
1.800.000.000
1.600.000.000 1.648.280.800
1.400.000.000
1.200.000.000
890.527.295
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
Tahun 2009
Belanja Rupiah Murni Tahun 2010
Tahun 2010
Tahun 2009
B.2.2.1. Belanja
Realisasi Realisasi belanja pada TA 2010 adalah sebesar Rp 1.648.280.800,- atau mencapai
Belanja Rp 95,32% dari anggaran sebesar Rp 1.729.271.000,- Dibandingkan dengan realisasi
1.648.280.800 tahun 2009 sebesar Rp. 890.527.295,- mengalami peningkatan sebesar
Rp. 757.753.505,- atau 85,09% dikarenakan terdapat peningkatan belanja pegawai
karena bertambahnya pegawai Pengadilan Agama Balige dan meningkatnya belanja
modal.
Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan
seperti Grafik di bawah ini:
Grafik B.04
Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 15
26. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
Realisasi
Belanja Belanja Modal
menurut Jenis 13,71%
Belanja
Belanja Barang
11,27%
Belanja Pegawai
44,09%
Belanja Belanja Pegawai
Pegawai Rp.
726.712.894 Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 sebesar Rp. 726.712.894 atau 90,36% dari
anggarannya Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2009 senilai
Rp. 575.816.506. Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 mengalami peningkatan
dari TA 2009 sebesar Rp 150.896.388 atau 26,21%.
Tabel B.03
Rincian Realisasi Belanja Pegawai
Uraian 31-Des-10 31-Des-09 % Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Rp 726.712.894 Rp 575.816.506 26,21%
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat
Rp - Rp - 0,00%
Negara
Belanja Honorarium Rp - Rp - 0,00%
Belanja Tunjangan Khusus Rp - Rp - 0,00%
Total Rp 726.712.894 Rp 575.816.506 26,21%
Realisasi Belanja Barang
Barang Rp .
185.808.906 Realisasi Belanja Barang TA 2010 sebesar Rp. 185.808.906 atau 98,26% dari
anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Barang TA 2009 sebesar
Rp. 190.510.789. Realisasi Belanja Barang TA 2010 mengalami penurunan dari
TA 2009 sebesar Rp. 4.701.883 atau 2,47%. Penurunan ini disebabkan oleh
penurunan anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Balige.
Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:
Tabel B.04
Rincian Realisasi Belanja Barang
Catatan atas Laporan Keuangan - 16
27. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
Uraian 31-Des-10 31-Des-09 % Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional Rp 126.795.000 Rp 115.715.000 9,58%
Belanja Barang Non
Rp 200.000 Rp 10.000.000 0,00%
Operasional
Belanja Jasa Rp 9.906.906 Rp 12.678.789 -21,86%
Belanja Pemeliharaan Rp 38.907.000 Rp 42.117.000 -7,62%
Belanja Perjalanan Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 0,00%
Jumlah Rp 185.808.906 Rp 190.510.789 -2,47%
Realisasi Belanja Modal
Belanja Modal
Rp Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2010 sebesar Rp. 735.759.000,- atau
735.759.000 99.98% dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Modal di Semester II TA
2009 senilai Rp. 124.200.000. Realisasi Belanja TA 2010 mengalami peningkatan
dari TA 2009 sebesar Rp. 611.559.000 atau peningkatan 492,40%.
Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:
Tabel B.05
Rincian Realiasi Belanja Modal
Uraian 31-Des-10 31-Des-09 % Naik/(Turun)
Belanja Modal Tanah Rp - Rp - 0,00%
Belanja Modal Peralatan dan
Rp 735.759.000 Rp 124.200.000 492,40%
Mesin
Belanja Modal Gedung dan
Rp - Rp - 0,00%
Bangunan
Belanja Modal Jalan, Irigasi
Rp - Rp - 0,00%
dan Jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya Rp - Rp - 0,00%
Jumlah Rp 735.759.000 Rp 124.200.000 492,40%
Catatan B.3. CATATAN PENTING LAINNYA
Penting
Lainnya
Pengadilan Agama Balige berdomisili di Jalan Adhyaksa No. 4 Balige.
1. Bendaharawan Pengadilan Agama Balige ada melakukan revisi DIPA
sebanyak 2 (dua) kali pada Semester II TA 2010.
2. DIPA Awal Pengadilan Agama Balige dengan Nomor: 0313/005-
01.2/II/2010 adalah sebesar Rp. 1.729.271.000.
Catatan atas Laporan Keuangan - 17
28. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA
Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :
Tabel C.01.
Komposisi Neraca
% Naik/
Uraian 31-Des-10 31-Des-09
(Turun)
Aset Rp 3.571.406.405 Rp 2.751.086.125 29,82%
Kewajiban Rp 780.000 Rp 435.780 78,99%
Ekuitas Dana Rp 3.570.626.405 Rp 2.750.650.345 29,81%
Jumlah Aset per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3.571.406.405
terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 15.619.680 dan Aset Tetap sebesar
Rp 3.531.945.425, dan Aset Lainnya sebesar Rp. 23.841.300
Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp 3.570.626.405
terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 14.839.680 dan Ekuitas
Dana Investasi sebesar Rp 3.555.786.725.
Grafik komposisi neraca disajikan sebagai berikut :
Grafik. C.01.
Komposisi Neraca
4.000.000.000 3.571.406.405 3.570.626.405
3.500.000.000
3.000.000.000 2.751.086.125 2.750.650.345
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000 435.780
500.000.000
- 780.000 2010
2010
Aset
Kewajiba 2009
Ekuitas
n
Dana
(dalam ribuan)
Catatan Atas Laporan Keuangan - 18
29. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA
C.2.1. Aset Lancar
Kas di Bendahara C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Pengeluaran Rp0 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010
sebesar Rp. 0 (telah disetor seluruhnya ke kas umum negara)
sebanding dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31
Desember 2009 Rp.0.
Persediaan Rp 0 C.2.1.2. Persediaan
Nilai Persediaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.
12.905.868, sementara untuk periode 31 Desember 2009 Sebesar
Rp.10.068.000. Nilai Persediaan per 31 Desember 2010 ini
merupakan hasil opname fisik persediaan pada akhir periode
akuntansi sebesar Rp.0
Piutang Bukan pajak C.2.1.3. Piutang Bukan Pajak
Rp 15.619.680. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp. 15.619.680, sementara untuk periode 31 Desember 2009
Sebesar Rp.6.794.400. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember
2010 ini merupakan Uang Persekot gaji untuk 4 orang pegawai.
Rincian Komposisi Persediaan pada Badan Urusan Administrasi.
Tabel C.04
Komposisi Persediaan
No. Keterangan Jumlah
1 Persediaan Awal Per 1 Januari 2010 Rp -
2 Penambahan Persediaan Per 31-12-2010 Rp -
3 Persediaan pada PA. Balige Rp 15.619.680
Jumlah Rp 15.619.680
Aset Tetap C.2.2. Aset Tetap
Rp 3.531.945.425
Nilai Aset Tetap per 31 Desemberi 2010 adalah sebesar Rp. 3.531.945.425,-,
sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.744.291.725.
Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel C.05
Posisi Aset Tetap
Catatan Atas Laporan Keuangan - 19
30. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
% Naik /
No. Uraian 31-Des-10 31-Des-09
(Turun)
1 Tanah Rp 1.828.710.000 Rp 1.828.710.000 0,00%
2 Peralatan dan Mesin Rp 492.503.025 Rp 449.425.325 9,59%
3 Gedung dan Bangunan Rp 1.061.317.000 Rp 316.208.000 235,64%
4 Jalan,Irigasi &Jaringan Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 0,00%
5 Aset Tetap Lainnya Rp 148.415.400 Rp 148.948.400 -0,36%
6 Konstruksi dalam Pengerjaan Rp - Rp - 0,00%
Jumlah Rp 3.531.945.425 Rp 2.744.291.725 28,70%
Grafik C.02
Posisi Aset Tetap
Rp2.000.000.000
Rp1.800.000.000
Rp1.600.000.000
Rp1.400.000.000
Rp1.200.000.000
Rp1.000.000.000
Rp800.000.000
Rp600.000.000
Rp400.000.000
Rp200.000.000
Rp-
Tanah Peralatan Gedung Jalan,Irigasi Aset Tetap Konstruksi
dan Mesin dan &Jaringan Lainnya dalam
(dalam ribuan) Bangunan Pengerjaan
C.2.2.1 Tanah
Nilai Tanah per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.828.710.000,
sedangkan nilai Tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp.
1.828.710.000, Tidak ada penambahan tanah selama tahun 2010.
C.2.2.2 Peralatan dan Mesin
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp 492.503.025, sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar
Rp 449.425.325.
Catatan Atas Laporan Keuangan - 20
31. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
Tabel C.06
Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin
31-Des-10 31-Des-09 Kenaikan / (penurunan)
Rp492.503.025 Rp449.425.325 Rp43.077.700
C.2.2.3 Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp 1.061.317..000, sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar
Rp 316.208.000.
Tabel C.07
Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan
31-Des-10 31-Des-09 Kenaikan / (penurunan)
Rp1.061.317.000 Rp316.208.000 Rp745.109.000
C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Nilai Jaringan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.000.000,
sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.000.000.
Tabel C.08
Posisi Perbandingan Jaringan
30-Jun-10 30-Jun-09 Kenaikan / (penurunan)
Rp1,000,000 Rp1,000,000 Rp0
C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya
Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 adalah sebesar
Rp 148.415.400 sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar
Rp 148.948.400.
Tabel C.09
Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya
31-Des-10 31-Des-09 Kenaikan / (penurunan)
Rp148.415.400 Rp148.948.400 (Rp533.000)
Catatan Atas Laporan Keuangan - 21
32. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan
Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 adalah
sebesar Rp 0, sedangkan nilai per 31 Desember 2009 tidak
terdapat realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
Tabel C.10
Posisi Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan
31-Des-10 31-Des-09 Kenaikan / (penurunan)
Rp0 Rp0 Rp0
Kewajiban Rp 0 C.2.3 Kewajiban Jangka Pendek
C.2.3.1 Uang Muka dari KPPN
Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 sebesar Rp 0,-
merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran.
Dibandingkan dengan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2009
Rp 0.
Ekuitas Dana C.2.4 Ekuitas Dana Diinvestasikan
Diinvestasikan Rp .
3.555.786.725,-
C.2.4.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Nilai dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010
adalah sebesar Rp 3.555.786.725,-, sedangkan per 31 Desember
2009 sebesar Rp 2.744.291.725,-. Akun Diinvestasikan dalam Aset
Tetap ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap.
Catatan Penting C.3 CATATAN PENTING LAINNYA
Lainnya
Pengadilan Agama Balige memiliki 2 (satu) rekening atas nama
Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Balige pada Bank BRI
cabang Balige dengan nomor rekening 0314-01-000140-30-4 dan atas
nama Penampungan Biaya Perkara Pengadilan Agama Balige dengan
nomor rekening 0314-01-011919-50-0.
Dengan Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN terlampir.
Pengungkapan D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
Penting Lainnya Persediaan sudah menggunakan Apliksasi Persediaan, pelaporan
persediaan diinput/dicatat secara aplikasi oleh Bagian Penyimpanan dan
Pendistribusian pada Bagian Umum.
Catatan Atas Laporan Keuangan - 22