SlideShare a Scribd company logo
BAGIAN ANGGARAN 005
                401865




LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)
 PENGADILAN AGAMA BALIGE
           PERIODE SEMESTER II
          TAHUN ANGGARAN 2010




 Jalan Adhyaksa No. 4, Balige – Toba Samosir
SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja
dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian
laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja
 1.   Sampul Luar
      Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi
      mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

 2.   Sampul Dalam
      Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi
      mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.

 3.   Kata Pengantar
      Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh
      pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai
      laporan keuangan yang disampaikan.

 4.   Daftar Isi
      Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

 5.   Daftar Tabel
      Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
      tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.

 6.   Daftar Grafik
      Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
      tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.

 7.   Daftar Lampiran
      Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar
      tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.

 8.   Daftar Singkatan
      Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam
      laporan keuangan.




                                       Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – i
9.   Pernyataan Tanggung Jawab
      Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap
      penggunaan anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya.
      Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja
      setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung
      jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut :
          • pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan
            keuangan yang disampaikan;
          • pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan
            SAP dan;
          • pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem
            pengendalian intern yang memadai.


10.   Ringkasan
      Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang
      dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran,
      realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

11.   Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja
      Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan
      belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam
      satu periode.
      Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk
      laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah
      laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan
      adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi
      tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12.   Neraca
      Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan
      entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal
      tertentu.
      Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan
      keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan
      Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah
      laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun
      anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

13.   Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
      Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja
      berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan
      dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan.

14.   Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
      Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan
      analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
      Anggaran dan Neraca.




                                        Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – ii
Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu
      Laporan Keuangan Satuan Kerja.

15.   Lampiran Laporan Keuangan
      a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
         i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
         ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
         iii) Neraca Percobaan
         (daftar laporan lihat lampiran III)

      b. Laporan barang pengguna
         i) Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan
         ii) Laporan Kondisi Barang (khusus LKKL Tahunan)
         iii) Rincian Saldo Awal
         (daftar laporan lihat lampiran III)
      c. Laporan Keuangan BLU
      d. Laporan Rekening Pemerintah
      e. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK
      f. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

16.   Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan
      a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan dll.




                                               Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – iii
KATA PENGANTAR


       Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 42 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja    Negara      Tahun   Anggaran.   Menteri/Pimpinan    Lembaga    sebagai     Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
Satuan Kerja yang dipimpinnya.
       Pengadilan Agama Balige adalah entitas akuntansi dari Mahkamah Agung Republik
Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan
keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
       Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Agama Balige mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-51/PB/2008
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang
disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
       Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2010 ini, perlu kami kemukakan hal-
hal sebagai berikut:
1.   Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja.
     Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2010 adalah
     sebesar Rp. 8.414.048,- atau 0 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010
     Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp. 1.648.280.800,- atau
     95,32% persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2010;
2.   Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pengadilan
     Agama Balige tahun 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset
     adalah sebesar Rp. 3.571.406.405,- dan Kewajiban sebesar Rp. 780.000,- sehingga
     Ekuitas Dana (kekayaan bersih)        Pengadilan Agama Balige        per   31 Desember
     2010 adalah sebesar Rp. 3.570.626.405,-.
3.   Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat
     memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam
     laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan
     fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau
     uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.




                                                                    Kata Pengantar - Halaman - iv
Kami menyadari bahwa laporan keuangan tahun 2010 ini masih belum sempurna, oleh
sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna
laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan
keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan
akuntabilitas publik.


                                                Balige, 31 Desember 2010
                                                Kuasa Pengguna Anggaran




                                                Dra. Zuhaira, SH
                                                NIP. 19700529 199403 2 004




                                                                   Kata Pengantar - Halaman -.v
DAFTAR ISI

                                                                           Halaman
Kata Pengantar                                                                      iv
Daftar Isi                                                                          vi
Daftar Singkatan                                                                   vii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan                                               viii
Pernyataan Tanggung Jawab                                                            x
I. Ringkasan                                                                         1
II. Laporan Realisasi Anggaran                                                       3
III. Neraca Dan Informasi Akrual                                                     4
IV. Catatan atas Laporan Keuangan                                                   5
    A. Penjelasan Umum                                                              5
          A.1. Dasar Hukum                                                          5
          A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja                                        5
          A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan                               7
          A.4. Kebijakan Akuntansi                                                  7
    B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran                          12
          B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran                          12
          B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran                       12
          B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya                                17
    C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca                                              18
          C.1. Posisi Keuangan Secara Umum                                         18
          C.2. Penjelasan Per Pos Neraca                                           19
          C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya                                22
    D. Penjelasan /Pengungkapan penting lainnya                                    23
           D.1 Biaya Perkara
           D.2 Biaya Proses
  Laporan-laporan Pendukung sesuai Perarturan Dirjen Perbendaharaan
  Nomor PER- 51 /PB/2008
       • LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan                            24
       • LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja                                  25
       • Neraca Percobaan                                                          26
       • Neraca Dan Informal Akrual                                                27
  Laporan Barang Pengguna
       • Laporan Barang Pengguna Semester II                                       29
  Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK
       • Persetujuan Pembukaan Rekening
       • Rekening Koran Bank Per 30 Desember 2010
       • Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan
       • SSBP (Setoran Sisa UP)
       • SSPB (Uang Makan)
       • Berita Acara Rekonsiliasi (Juli s.d Desember 2010)
       • SK. Pembentukan Tim Pembuat Laporan Keuangan




                                                               Daftar Isi - Halaman - vi
DAFTAR SINGKATAN

APBN        :   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPK         :   Badan Pemeriksa Keuangan
BUN         :   Bendahara Umum Negara
DIPA        :   Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA         :   Laporan Realisasi Anggaran
MA          :   Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP        :   Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN   :   Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI         :   Sistem Akuntansi Instansi
SAK         :   Sistem Akuntansi Keuangan
SAP         :   Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA        :   Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA          :   Tahun Anggaran
TAB         :   Tahun Anggaran Berjalan
UP          :   Uang Persediaan




                                                           Daftar Singkatan – vii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
                             LAPORAN REALISASI APBN                                     Halaman



  PNBP
  Catatan          B.2.1     Pendapatan Negara dan Hibah                                    12
  Catatan          B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak                                    13
  Catatan          B.2.1.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya                          13
  Belanja Negara
  Catatan          B.2.2     Belanja Negara                                                 14
  Catatan          B.2.2.1   Belanja                                                        15
  Catatan          B.3       Catatan Penting Lainnya                                        17

NERACA

  ASET

  Catatan          C.2.1     Aset Lancar
  Catatan          C.2.1.1   Kas di Bendahara Pengeluaran                                   19
  Catatan          C.2.1.2   Persediaan                                                     19
  Catatan          C.2.2     Aset Tetap                                                     19
  Catatan          C.2.2.1   Tanah                                                          20
  Catatan          C.2.2.2   Peralatan dan Mesin                                            20
  Catatan          C.2.2.3   Gedung dan Bangunan                                            20
  Catatan          C.2.2.4   Jalan, Irigasi dan Jaringan                                    21
  Catatan          C.2.2.5   Aset Tetap lainnya                                             21
  Catatan          C.2.2.6   Konstruksi Dalam Pengerjaan                                    21

KEWAJIBAN
  Catatan          C.2.3     Kewajiban Jangka Pendek
  Catatan          C.2.3.1   Uang Muka dari KPPN                                            22

  Catatan          C.2.4     Ekuitas Dana Investasi
  Catatan          C.2.4.1   Diinvestasikan dalam Aset Tetap                                22




                                                       Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan –viii
Catatan Penting Lainnya
Catatan   C.3   Catatan Penting Lainnya                                         22

          D     Pengungkapan Penting Lainnya                                    22




                                          Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan – ix
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir,
adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.




                                                Balige, 31 Desember 2010
                                                An, Ketua Pengadilan Agama Balige
                                                Wakil Ketua



                                                Drs. Al-Azhary, SH MH




                                                          Pernyataan Tanggung Jawab – x
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




                                                                     I. RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007,
menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Semester II Tahun 2010 ini telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).


1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur
pendapatan, belanja, selama periode 1Juli s.d. 30 Desember 2010.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 terdiri dari Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebesar Rp 8.414.048,- (tidak ada estimasi pendapatan).
Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2010 adalah sebesar Rp 1.648.280.800,-
atau mencapai 95,23 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari
realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 726.712.894,- atau 90.36 persen dari anggarannya,
Belanja Barang sebesar Rp. 185.808.906,- atau 98,26 persen dari anggarannya, dan Belanja
Modal sebesar Rp. 735.759.000 atau 99,98 persen dari anggarannya.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester TA 2010 dan 2009 dapat disajikan
sebagai berikut:


                                                                             (dalam rupiah)
                                       TA 2010                          TA 2009
                            Anggaran             Realisasi       Anggaran       Realisasi
 Pendapatan Negara dan
                                0                8.414.048           0                5 400.408
        Hibah


  Belanja Rupiah Murni     1.729.271.000    1.1648.280.800,-    1.156.078.000       890.527.295




2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.
Jumlah Aset adalah sebesar Rp 3.571.406.405,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp. 15.619.680,- Aset Tetap sebesar Rp. 3.531.945.425,- dan Aset            Lainnya
Rp. 23.841.300,-.




                                                                                Ringkasan – 1
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 780.000,- yang merupakan Kewajiban Jangka
Pendek.
Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 3.570.626.405,- yang terdiri dari
Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 14.839.680,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp
3.555.786.725,-.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai
berikut:
                                                                           (dalam rupiah)

                                   31 Desember )        31 Desember)           Nilai
                                       2010                 2009            (kenaikan)
             Aset
     Aset Lancar                      15.619.680,-,-         6.794.400,-     8.825.280,-
     Aset Tetap                     3.531.945.425,-      2.744.291.725,-   787.653.700,-
     Aset Lainnya                      23.841.300,-                  0,-    23.841.300,-
           Kewajiban
     Kewajiban Jangka Pendek              780.000,-            435.780,-        344.220,-
        Ekuitas Dana
     Ekuitas Dana Lancar               14.839.680,-          6.358.620,-     8.481.060,-
     Ekuitas Dana Investasi         3.555.786.725,-      2.744.291.725,-   811.495.000,-

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan
Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK
dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang
memadai.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan
basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara
(KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan
dari KUN.
Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan
serta informasi tambahan yang diperlukan.




                                                                           Ringkasan – 2
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




                                                      CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

                 A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum      A.1. DASAR HUKUM
                      1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
                      2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
                      3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
                         Pemerintahan.
                      4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
                         dan Kinerja Instansi Pemerintah.
                      5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
                         Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
                      6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007
                         tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
                      7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/ Tahun
                         2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
                         Negara/Lembaga.

                      A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
Rencana          RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BALIGE
Strategis
                 Rencana strategis Pengadilan Agama Balige disusun melalui rencana tindakan
                 atau “action plan” yang konkrit untuk lima tahun kedepan dalam bentuk program-
                 program dengan mengacu pada RPJM nasional. Adapun program-program yang
                 direncanakan untuk dilaksanakan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
                 1.    Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
                 2.    Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
                 3.    Program Perencanaan Hukum
                 4.    Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM
                 5.    Program Pembentukan Hukum
                 6.    Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
                 7.    Program Pelayanan dan Bantuan Hukum
                 8.    Program Penegakan Hukum dan HAM
                 9.    Program Pembinaan Peradilan
                 10. Program Pembinaan Profesi Hukum
                 11. Program Pembinaan Sarana dan Prarasana Hukum
                 12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak




                                                              Catatan Atas Laporan Keuangan -   5
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




                 Selanjutnya program-program tersebut dituangkan ke dalam berbagai kegiatan,
                 disertai sasaran yang hendak dicapai dan indikator keberhasilannya, sehingga
                 menjadi panduan pelaksanaan per tahun rencana strategis Pengadilan Agama
                 Balige 2005 - 2010.

Pendapatan       PENDAPATAN PENGADILAN AGAMA BALIGE

                 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Agama Balige Tahun 2010
                 dan 2009 adalah sebagai berikut :

                                                       Tabel A.01
                                        Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

                                                      2010          2009      KENAIKAN/PENURUNAN
                  Pendapatan Negara dan Hibah
                  Penerimaan Negara Bukan Pajak     8.414.048     5.400.408         3.013.640


                            JUMLAH                  8.414.048     5.400.408         3.013.640


                 Realisasi Negara dan Hibah yaitu penerimaan negara bukan pajak selama Tahun
                 2010 adalah sebesar Rp 8.414.048,- Dibandingkan dengan pendapatan pada Tahun
                 2009 sebesar Rp. 5.400.408 terdapat peningkatan sebesar Rp 3.013.640,- Kenaikan
                 pendapatan tersebut berasal dari pendapatan, biaya peradilan, pendapatan sewa
                 rumah dinas, pendapatan bunga lainnya, penerimaan kembali belanja pegawai
                 pusat TAYL.


Belanja          BELANJA PENGADILAN AGAMA BALIGE

                 Realisasi Belanja Negara Tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut :

                                                       Tabel A.02
                                                Realisasi Belanja Negara

                                                    REALISASI BELANJA               KENAIKAN/
                   KD   URAIAN BELANJA
                                                   2010              2009          PENURUNAN
                  51    Belanja Pegawai             726.712.894     575.816.506      (150.896.388)
                  52    Belanja Barang              185.808.906     190.510.786        (4.701.883)
                  53    Belanja Modal               735.759.000     124.200.000      (611.559.000)
                        JUMLAH                    1.648.280.800     890.527.295     (757.753.5005)


                 Realisasi Belanja Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 mengalami kenaikan dari
                 tahun 2009. Penurunan ini disebabkan penurunan belanja pegawai dan belanja
                 modal.




                                                                   Catatan Atas Laporan Keuangan -   6
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




                 A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
                       Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 merupakan
                 laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas
                 akuntansi Pengadilan Agama Balige.
                      Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 ini memperoleh anggaran yang
                 berasal dari APBN sebesar Rp 1.729.271.000,-.


                         Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang
                 terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen
                 dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
                 SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri
                 dari:
                 1. Laporan Realisasi Anggaran
                 2. Neraca
                 3. Catatan atas Laporan Keuangan

                       Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui
                 SIMAK-BMN. Tetapi untuk Persediaan telah menggunakan Apliksasi Persediaan,
                 pelaporan persediaan masih diinput/dicatat secara aplikasil oleh Bagian
                 Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Umum.

Kebijakan
Akuntansi        A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

                       Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis
                 akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas
                 atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari
                 KUN.
                       Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui
                 berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan
                 timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
                 dikeluarkan dari KUN.
                       Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar
                 Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
                 Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
                 Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
                 yang sehat di lingkungan pemerintahan.
                 Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kepaniteraan
                 adalah:

Pendapatan       (1) Pendapatan
                     Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana
                     lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
                     pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan
                     diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan
                     berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan


                                                                Catatan Atas Laporan Keuangan -   7
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




                     tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
                     pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja          (2) Belanja
                     Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana
                     lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
                     pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat
                     terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara
                     pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
                     pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
                     Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut
                     klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan
                     Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.
Aset             (3) Aset
                     Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
                     pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
                     ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
                     pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,
                     termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
                     bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena
                     alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber
                     daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan
                     pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan
                     berpindah.
                     Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.
Aset Lancar          a. Aset Lancar
                        Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk
                        direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua
                        belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas,
                        piutang, dan persediaan.
                        Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam
                        bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah
                        BI pada tanggal neraca.
                        Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan
                        hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.
                        Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang
                        akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan
                        sebagai bagian lancar TPA/TGR.
                        Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
                        yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
                        dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
                        dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
                        Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:
                        - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
                        - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
                        - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan
                           cara lainnya seperti donasi/rampasan.



                                                                 Catatan Atas Laporan Keuangan -   8
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




Aset Tetap           b. Aset Tetap
                        Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah
                        maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih
                        dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31
                        Desember 2009 berdasarkan harga perolehan.
                        Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002
                        didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:
                        (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah
                             raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus
                             ribu rupiah), dan
                        (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
                             atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
                        (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
                             kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
                             pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya
                             berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.


Aset Lainnya         c. Aset Lainnya
                        Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka
                        panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan
                        Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh
                        tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang
                        Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
                        TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset
                        pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai
                        sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang
                        bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh
                        pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
                        TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/
                        pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut
                        penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat
                        langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar
                        hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian
                        dalam pelaksanaan tugasnya.
                        TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan
                        setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.
                        Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak
                        atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
                        dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
                        yang dimiliki.
                        Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang
                        alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu
                        seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan




                                                                 Catatan Atas Laporan Keuangan -   9
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




                        dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
                        Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak
                        mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan
                        barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
                        kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer;
                        lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak
                        lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
                        Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke
                        dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana
                        yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap
                        pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
                        Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada
                        Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam
                        kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban        (4) Kewajiban
                     Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
                     penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
                     pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain
                     karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga
                     keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban
                     pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
                     pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
                     konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
                     Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan
                     kewajiban jangka panjang.
                     a. Kewajiban Jangka Pendek
                        Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika
                        diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan
                        setelah tanggal pelaporan.
                        Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang
                        Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,
                        Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
                     b. Kewajiban Jangka Panjang
                        Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
                        diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
                        belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai
                        nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali
                        transaksi berlangsung.
                        Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan
                        penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya
                        selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai
                        tercatat kewajiban tersebut.




                                                               Catatan Atas Laporan Keuangan -   10
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




                 (5) Ekuitas Dana
Ekuitas Dana
                 Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset
                 dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan
                 Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar
                 dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara
                 aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.




                                                               Catatan Atas Laporan Keuangan -   11
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




              B.     PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

               B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

               Realisasi anggaran pada TA 2010 adalah sebagai berikut :
                                                                   Tabel B.01
                                                         Realisasi Anggaran TA. 2010
                No                 Uraian                          Anggaran                   Realisasi            Real.
                                                                                                                   Angg.
                1 Realisasi Pendapatan Negara dan
                  Hibah                                       Rp                  - Rp                 2,591,114     0.00%
                     - Penerimaan Negara Bukan Pajak          Rp                  - Rp                 2,591,114     0.00%
                2 Realisasi Belanja Negara                    Rp       1,729,271,000 Rp              514,084,477   29.73%
                  - Belanja Rupiah Murni                      Rp       1,729,271,000 Rp              514,084,477   29.73%




               B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi      B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan
Negara dan     Tidak ada Estimasi pendapatan Negara dan Hibah yang dialokasikan pada SATKER
Hibah Rp       Pengadilan Agama BaligeTahun Anggaran 2010.
2.591.114,-

                                                         Grafik B.01
                                  Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA. 2010

                                                                              4,245,804
                           4,500,000
                           4,000,000
                           3,500,000
                                                                    2,591,114
                           3,000,000
                           2,500,000
                           2,000,000
                           1,500,000
                           1,000,000
                             500,000             0        0                               0      0
                                     0
                                            Pendapatan             Pendapatan        Pendapatan
                                              Pajak                   PNBP             Hi bah
                                  2010          0                   2,591,114             0
                                  2009               0              4,245,804             0




                                                                                   Catatan atas Laporan Keuangan - 12
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010



               B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi
               Tidak terdapat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan pada
PNBP Rp.
               DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2010. Realisasi Penerimaan
8.414.048,-.
               Negara Bukan Pajak Tahun 2010 sebesar Rp 8.414.048,-. Dibandingkan dengan
               pendapatan TA 2009 sebesar Rp. 5.400.408 terdapat kenaikan sebesar Rp
               3.013.640,-. kenaikan tersebut terjadi karena tidak ada pendapatan TAYL dan
               pendapatan peradilan.
               Realisasi PNBP berasal dari PNBP Lainnya senilai Rp 8.414.048,-.
Realisasi      B.2.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya
PNBP Lainnya
Rp.            Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2010 berasal dari Pendapatan
8.414.048,-.   PNBP Lainnya sebesar Rp 8.414.048,-.. Dibandingkan dengan pendapatan TA 2009
               sebesar Rp. 5.400.408 terdapat kenaikan sebesar Rp 3.013.640,- kenaikan tersebut
               terjadi karena tidak ada pendapatan TAYL dan pendapatan peradilan.

               Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel seperti di bawah ini:

                                                     Tabel B. 02
                                    Komposisi Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya


                                    Uraian                            31-Des-10           31-Des-09        % Naik/Turun
                 Pend. Penjualan Aset Lainnya              yg
                                                                                                                   0,00%
                 Berlebih/Rusak/Dihapuskan                       Rp               - Rp                 -
                 Pend. Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri             Rp         476.628 Rp          476.628            0,00%
                 Pend. Bunga                                     Rp               - Rp                 -           0,00%

                                                                                                                 -100,00%
                 Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL   Rp               - Rp         1.545.600
                 Pend. Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang
                                                                                                                   0,00%
                 diderita oleh Negara (TGR)                      Rp               - Rp                 -
                 Pend. Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)         Rp               - Rp                 -           0,00%
                 Pend. Anggaran Lain-Lain                        Rp         367.100 Rp          436.800          -15,96%
                 Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji      Rp        7.570.320 Rp        2.941.380         150,37%
                                    Jumlah                       Rp        8.414.048 Rp        5.400.408          55,80%




                                                                                  Catatan atas Laporan Keuangan - 13
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




                                                   Grafik B.02
                                  Komposisi Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya

Realisasi
Penerimaan




                                                                                                                           1.545.600
                        1.600.000
                        1.400.000
                                                                                                                                            2010
                        1.200.000
                                                                                                                                            2009




                                                                                    476.628
                        1.000.000




                                                          476.628
                          800.000




                                                                                                   0
                          600.000

                                                            0
                           400.000




                                                                                                                                       0
                                                       0




                                                                                                                                            0
                           200.000




                                                                                                                  0
                                                                                      0
                                 0                                                                                                           2009




                                                                                                                            0


                                                                                                                                       0
                                                                                                                                           2010
                                      Berlebih/Rusak/Dihapuska


                                           Dinas/Rumah Negeri
                                           Pend. Sewa Rumah



                                                                    Pend. Bunga
                                        Pend. Penjualan Aset




                                                                                   Belanja Pegawai Pusat


                                                                                                           Rugi atas Kerugian yang
                                                                                    Penerimaan kembali


                                                                                  Pend. Pelunasan Ganti




                                                                                                            Keuangan (Jasa Giro)
                                                                                                            Pend. Jasa Lembaga
                                                                                                            diderita oleh Negara
                                              Lainnya yg




                                                                                            TAYL
                                                  n




                                                                                                                    (TGR)




Realisasi        B.2.2. Belanja Negara
Belanja Rp
1.648.280.800,   Realisasi belanja pada TA 2010 adalah sebesar Rp 514.084.477 atau mencapai
-                29,73% dari anggaran sebesar Rp 1.729.271.000 Dibandingkan dengan realisasi
                 tahun 2009 sebesar Rp. 400.359.247 mengalami penurunan sebesar
                 Rp 757.753.505 atau 85,09 % dikarenakan terdapat penurunan belanja modal.
                 Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Rupiah Murni.




                                                                                                              Catatan atas Laporan Keuangan - 14
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




                Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini:
                                                           Grafik. B.03
                                         Komposisi Realisasi Belanja TA 2010



                 1.800.000.000

                 1.600.000.000                                    1.648.280.800


                 1.400.000.000

                 1.200.000.000
                                                                                             890.527.295
                 1.000.000.000

                  800.000.000

                  600.000.000

                  400.000.000

                  200.000.000

                            0
                                                                                                Tahun 2009
                                    Belanja Rupiah Murni                  Tahun 2010
                       Tahun 2010

                       Tahun 2009




                B.2.2.1. Belanja
Realisasi       Realisasi belanja pada TA 2010 adalah sebesar Rp 1.648.280.800,- atau mencapai
Belanja Rp      95,32% dari anggaran sebesar Rp 1.729.271.000,- Dibandingkan dengan realisasi
1.648.280.800   tahun 2009 sebesar Rp. 890.527.295,- mengalami peningkatan sebesar
                Rp. 757.753.505,- atau 85,09% dikarenakan terdapat peningkatan belanja pegawai
                karena bertambahnya pegawai Pengadilan Agama Balige dan meningkatnya belanja
                modal.

                Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan
                seperti Grafik di bawah ini:
                                                           Grafik B.04
                Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2010




                                                                          Catatan atas Laporan Keuangan - 15
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




Realisasi
Belanja                                               Belanja Modal
menurut Jenis                                            13,71%
Belanja
                                     Belanja Barang
                                         11,27%




                                                                                                     Belanja Pegawai
                                                                                                         44,09%




Belanja         Belanja Pegawai
Pegawai Rp.
726.712.894       Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 sebesar Rp. 726.712.894 atau 90,36% dari
                  anggarannya Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2009 senilai
                  Rp. 575.816.506. Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 mengalami peningkatan
                  dari TA 2009 sebesar Rp 150.896.388 atau 26,21%.

                                                            Tabel B.03
                                                 Rincian Realisasi Belanja Pegawai


                               Uraian                            31-Des-10               31-Des-09          % Naik/(Turun)
                Belanja Gaji dan Tunjangan PNS            Rp          726.712.894   Rp     575.816.506             26,21%
                Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat
                                                          Rp                    -   Rp                  -              0,00%
                Negara
                Belanja Honorarium                        Rp                    -   Rp               -              0,00%
                Belanja Tunjangan Khusus                  Rp                    -   Rp               -              0,00%
                Total                                     Rp          726.712.894   Rp     575.816.506             26,21%



Realisasi         Belanja Barang
Barang Rp .
185.808.906       Realisasi Belanja Barang TA 2010 sebesar Rp. 185.808.906 atau 98,26% dari
                  anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Barang TA 2009 sebesar
                  Rp. 190.510.789. Realisasi Belanja Barang TA 2010 mengalami penurunan dari
                  TA 2009 sebesar Rp. 4.701.883 atau 2,47%. Penurunan ini disebabkan oleh
                  penurunan anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Balige.

                  Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

                                                           Tabel B.04
                                                 Rincian Realisasi Belanja Barang




                                                                               Catatan atas Laporan Keuangan - 16
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010



                            Uraian                     31-Des-10                   31-Des-09        % Naik/(Turun)
                  Belanja Barang Operasional     Rp        126.795.000       Rp       115.715.000              9,58%
                  Belanja Barang Non
                                                 Rp            200.000       Rp        10.000.000              0,00%
                  Operasional
                  Belanja Jasa                   Rp          9.906.906       Rp        12.678.789            -21,86%
                  Belanja Pemeliharaan           Rp         38.907.000   Rp            42.117.000             -7,62%
                  Belanja Perjalanan             Rp         10.000.000   Rp            10.000.000              0,00%
                  Jumlah                         Rp        185.808.906   Rp           190.510.789             -2,47%




Realisasi         Belanja Modal
Belanja Modal
Rp                Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2010 sebesar Rp. 735.759.000,- atau
735.759.000       99.98% dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Modal di Semester II TA
                  2009 senilai Rp. 124.200.000. Realisasi Belanja TA 2010 mengalami peningkatan
                  dari TA 2009 sebesar Rp. 611.559.000 atau peningkatan 492,40%.

                  Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

                                                        Tabel B.05
                                               Rincian Realiasi Belanja Modal

                               Uraian                      31-Des-10                 31-Des-09          % Naik/(Turun)
                  Belanja Modal Tanah                 Rp                 -    Rp                    -           0,00%
                  Belanja Modal Peralatan dan
                                                      Rp      735.759.000     Rp        124.200.000           492,40%
                  Mesin
                  Belanja Modal Gedung dan
                                                      Rp                 -    Rp                    -           0,00%
                  Bangunan
                  Belanja Modal Jalan, Irigasi
                                                      Rp                 -    Rp                    -           0,00%
                  dan Jaringan
                  Belanja Modal Fisik Lainnya         Rp                -     Rp                  -             0,00%
                  Jumlah                              Rp      735.759.000     Rp        124.200.000           492,40%




Catatan         B.3. CATATAN PENTING LAINNYA
Penting
Lainnya
                Pengadilan Agama Balige berdomisili di Jalan Adhyaksa No. 4 Balige.

                1. Bendaharawan Pengadilan Agama Balige ada melakukan revisi DIPA
                   sebanyak 2 (dua) kali pada Semester II TA 2010.

                2. DIPA Awal Pengadilan Agama Balige dengan Nomor: 0313/005-
                   01.2/II/2010 adalah sebesar Rp. 1.729.271.000.


                                                                         Catatan atas Laporan Keuangan - 17
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010

                   C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

                   C.1. PENJELASAN UMUM NERACA


                   Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

                                                         Tabel C.01.
                                                       Komposisi Neraca

                                                                                                          % Naik/
                        Uraian              31-Des-10                          31-Des-09
                                                                                                          (Turun)
                    Aset           Rp          3.571.406.405          Rp        2.751.086.125                29,82%
                    Kewajiban      Rp                780.000          Rp              435.780                78,99%
                    Ekuitas Dana   Rp          3.570.626.405          Rp        2.750.650.345                29,81%




                        Jumlah Aset per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3.571.406.405
                        terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 15.619.680 dan Aset Tetap sebesar
                        Rp 3.531.945.425, dan Aset Lainnya sebesar Rp. 23.841.300
                        Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp 3.570.626.405
                        terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 14.839.680 dan Ekuitas
                        Dana Investasi sebesar Rp 3.555.786.725.

                        Grafik komposisi neraca disajikan sebagai berikut :


                                                        Grafik. C.01.
                                                      Komposisi Neraca




                                                    4.000.000.000            3.571.406.405           3.570.626.405
                                                    3.500.000.000
                                                    3.000.000.000                    2.751.086.125         2.750.650.345
                                                    2.500.000.000
                                                    2.000.000.000
                                                    1.500.000.000
                                                    1.000.000.000                         435.780
                                                       500.000.000
                                                                  -                 780.000                          2010
                                                                                                          2010
                                                                      Aset
                                                                               Kewajiba                              2009
                                                                                           Ekuitas
                                                                                  n
                                                                                            Dana




                                   (dalam ribuan)




                                                                      Catatan Atas Laporan Keuangan - 18
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010




                      C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

                      C.2.1. Aset Lancar
Kas di Bendahara      C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Pengeluaran Rp0                 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010
                                sebesar   Rp. 0 (telah disetor seluruhnya ke kas umum negara)
                                sebanding dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31
                                Desember 2009 Rp.0.


Persediaan Rp 0       C.2.1.2. Persediaan
                               Nilai Persediaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.
                               12.905.868, sementara untuk periode 31 Desember 2009 Sebesar
                               Rp.10.068.000. Nilai Persediaan per 31 Desember 2010 ini
                               merupakan hasil opname fisik persediaan pada akhir periode
                               akuntansi sebesar Rp.0


Piutang Bukan pajak   C.2.1.3. Piutang Bukan Pajak
Rp 15.619.680.                 Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 adalah sebesar
                               Rp. 15.619.680, sementara untuk periode 31 Desember 2009
                               Sebesar Rp.6.794.400. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember
                               2010 ini merupakan Uang Persekot gaji untuk 4 orang pegawai.

                               Rincian Komposisi Persediaan pada Badan Urusan Administrasi.
                                                          Tabel C.04
                                                    Komposisi Persediaan

                                No.               Keterangan                           Jumlah
                                 1 Persediaan Awal Per 1 Januari 2010             Rp              -
                                 2 Penambahan Persediaan Per 31-12-2010           Rp              -
                                 3 Persediaan pada PA. Balige                     Rp     15.619.680
                                                    Jumlah                        Rp     15.619.680


Aset Tetap            C.2.2. Aset Tetap
Rp 3.531.945.425
                      Nilai Aset Tetap per 31 Desemberi 2010 adalah sebesar Rp. 3.531.945.425,-,
                      sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.744.291.725.

                      Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

                                                           Tabel C.05
                                                         Posisi Aset Tetap




                                                                 Catatan Atas Laporan Keuangan - 19
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010

                                                                                                             % Naik /
                          No.              Uraian                     31-Des-10             31-Des-09
                                                                                                             (Turun)
                           1    Tanah                           Rp     1.828.710.000   Rp    1.828.710.000      0,00%
                           2    Peralatan dan Mesin             Rp       492.503.025   Rp     449.425.325       9,59%
                           3    Gedung dan Bangunan             Rp     1.061.317.000   Rp     316.208.000    235,64%
                           4    Jalan,Irigasi &Jaringan         Rp         1.000.000   Rp        1.000.000      0,00%
                           5    Aset Tetap Lainnya              Rp       148.415.400   Rp     148.948.400      -0,36%
                           6    Konstruksi dalam Pengerjaan Rp                     -   Rp                -      0,00%


                                Jumlah                          Rp     3.531.945.425   Rp    2.744.291.725     28,70%




                                                                  Grafik C.02
                                                                Posisi Aset Tetap
                       Rp2.000.000.000

                       Rp1.800.000.000

                       Rp1.600.000.000

                       Rp1.400.000.000

                       Rp1.200.000.000

                       Rp1.000.000.000

                        Rp800.000.000

                        Rp600.000.000

                        Rp400.000.000

                        Rp200.000.000

                                    Rp-
                                            Tanah         Peralatan    Gedung Jalan,Irigasi Aset Tetap Konstruksi
                                                          dan Mesin     dan    &Jaringan     Lainnya     dalam
                         (dalam ribuan)                               Bangunan                         Pengerjaan




                   C.2.2.1      Tanah
                                Nilai Tanah per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.828.710.000,
                                sedangkan nilai Tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp.
                                1.828.710.000, Tidak ada penambahan tanah selama tahun 2010.

                    C.2.2.2 Peralatan dan Mesin
                            Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 adalah sebesar
                            Rp 492.503.025, sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar
                            Rp 449.425.325.




                                                                          Catatan Atas Laporan Keuangan - 20
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010

                                                   Tabel C.06
                                    Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

                                        31-Des-10           31-Des-09         Kenaikan / (penurunan)
                                         Rp492.503.025       Rp449.425.325          Rp43.077.700




                   C.2.2.3   Gedung dan Bangunan
                             Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 adalah sebesar
                             Rp 1.061.317..000, sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar
                             Rp 316.208.000.



                                                  Tabel C.07
                                  Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan

                                        31-Des-10           31-Des-09         Kenaikan / (penurunan)
                                       Rp1.061.317.000       Rp316.208.000         Rp745.109.000




                    C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
                             Nilai Jaringan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.000.000,
                             sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.000.000.

                                                    Tabel C.08
                                          Posisi Perbandingan Jaringan

                                        30-Jun-10           30-Jun-09         Kenaikan / (penurunan)
                                           Rp1,000,000         Rp1,000,000                      Rp0




                   C.2.2.5   Aset Tetap Lainnya
                             Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 adalah sebesar
                             Rp 148.415.400 sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar
                             Rp 148.948.400.

                                                  Tabel C.09
                                    Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya

                                        31-Des-10          31-Des-09         Kenaikan / (penurunan)
                                        Rp148.415.400       Rp148.948.400             (Rp533.000)




                                                          Catatan Atas Laporan Keuangan - 21
Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010

                      C.2.2.6   Konstruksi Dalam Pengerjaan
                                Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 adalah
                                sebesar     Rp 0, sedangkan nilai per 31 Desember 2009 tidak
                                terdapat realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.


                                                    Tabel C.10
                                 Posisi Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan

                                          31-Des-10            31-Des-09         Kenaikan / (penurunan)
                                                      Rp0                  Rp0                     Rp0




Kewajiban Rp 0        C.2.3     Kewajiban Jangka Pendek
                      C.2.3.1   Uang Muka dari KPPN
                                Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 sebesar Rp 0,-
                                merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran.
                                Dibandingkan dengan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2009
                                Rp 0.


Ekuitas Dana          C.2.4     Ekuitas Dana Diinvestasikan
Diinvestasikan Rp .
3.555.786.725,-
                      C.2.4.1   Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
                                Nilai dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010
                                adalah sebesar Rp 3.555.786.725,-, sedangkan per 31 Desember
                                2009 sebesar Rp 2.744.291.725,-. Akun Diinvestasikan dalam Aset
                                Tetap ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap.

Catatan     Penting   C.3 CATATAN PENTING LAINNYA
Lainnya
                          Pengadilan Agama Balige     memiliki 2 (satu) rekening atas nama
                          Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Balige pada Bank BRI
                          cabang Balige dengan nomor rekening 0314-01-000140-30-4 dan atas
                          nama Penampungan Biaya Perkara Pengadilan Agama Balige dengan
                          nomor rekening 0314-01-011919-50-0.
                          Dengan Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN terlampir.

Pengungkapan          D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
Penting Lainnya          Persediaan sudah menggunakan Apliksasi Persediaan, pelaporan
                         persediaan diinput/dicatat secara aplikasi oleh Bagian Penyimpanan dan
                         Pendistribusian pada Bagian Umum.




                                                              Catatan Atas Laporan Keuangan - 22

More Related Content

What's hot

Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahRingkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
EnvaPya
 
Viii.g.7
Viii.g.7Viii.g.7
Viii.g.7
akujubekgoreng
 
Ppt bab 4 fix
Ppt bab 4 fixPpt bab 4 fix
Ppt bab 4 fix
Elvia Rozak
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganAdi Jauhari
 
Ekonomi Koperasi - Laporan Keuangan Koperasi
Ekonomi Koperasi - Laporan Keuangan KoperasiEkonomi Koperasi - Laporan Keuangan Koperasi
Ekonomi Koperasi - Laporan Keuangan Koperasi
Risky Saputra
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah
Ratna Raissa
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAmbara Sugama
 
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07WEST NUSA TENGGARA
 
Laporan keuangan lengkap
Laporan keuangan lengkapLaporan keuangan lengkap
Laporan keuangan lengkap
Mandiri Sekuritas
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAkuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Ambara Sugama
 
Standar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahanStandar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahan
Anggun Jayanti
 
Rpp kd 5-akt lembaga aploud
Rpp   kd 5-akt lembaga aploudRpp   kd 5-akt lembaga aploud
Rpp kd 5-akt lembaga aploud
JokoPramono21
 
Tugas ujian teori akuntansi
Tugas ujian teori akuntansi Tugas ujian teori akuntansi
Tugas ujian teori akuntansi
Said Muhamad Rifad
 
Makalah ifrs
Makalah ifrsMakalah ifrs
Makalah ifrs
dhanmora
 
Makalah akl 2
Makalah akl 2Makalah akl 2
Makalah akl 2
RadikaNurulAini
 
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Mhd. Abdullah Hamid
 
Pelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikPelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan Publik
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahPengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Endi Nugroho
 

What's hot (20)

Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi PemerintahRingkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
 
Viii.g.7
Viii.g.7Viii.g.7
Viii.g.7
 
Ppt bab 4 fix
Ppt bab 4 fixPpt bab 4 fix
Ppt bab 4 fix
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan
 
Ekonomi Koperasi - Laporan Keuangan Koperasi
Ekonomi Koperasi - Laporan Keuangan KoperasiEkonomi Koperasi - Laporan Keuangan Koperasi
Ekonomi Koperasi - Laporan Keuangan Koperasi
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part ia
 
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
 
Laporan keuangan lengkap
Laporan keuangan lengkapLaporan keuangan lengkap
Laporan keuangan lengkap
 
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part IIAkuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
Akuntansi Keuangan Daerah - Diklat RTM- Part II
 
Standar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahanStandar akuntansi pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahan
 
Rpp kd 5-akt lembaga aploud
Rpp   kd 5-akt lembaga aploudRpp   kd 5-akt lembaga aploud
Rpp kd 5-akt lembaga aploud
 
Contoh laporan keuangan 2015
Contoh laporan keuangan 2015Contoh laporan keuangan 2015
Contoh laporan keuangan 2015
 
Tugas ujian teori akuntansi
Tugas ujian teori akuntansi Tugas ujian teori akuntansi
Tugas ujian teori akuntansi
 
Makalah ifrs
Makalah ifrsMakalah ifrs
Makalah ifrs
 
Makalah akl 2
Makalah akl 2Makalah akl 2
Makalah akl 2
 
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
 
Pelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikPelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan Publik
 
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintahPengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
Pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah
 

Similar to Ca lk pa.blg smt2 2010

Viii.g.7 2
Viii.g.7 2Viii.g.7 2
Viii.g.7 2
frankielazzo
 
Akuntansi dan-laporan-keuangan
Akuntansi dan-laporan-keuanganAkuntansi dan-laporan-keuangan
Akuntansi dan-laporan-keuangan
Ima Rosmiati
 
TRANSAKSI, JURNAL, DAN LAPORAN KEUANGAN SKPDpptx
TRANSAKSI, JURNAL, DAN LAPORAN KEUANGAN SKPDpptxTRANSAKSI, JURNAL, DAN LAPORAN KEUANGAN SKPDpptx
TRANSAKSI, JURNAL, DAN LAPORAN KEUANGAN SKPDpptx
faqih180784
 
Menyusun laporan keuangan
Menyusun laporan keuanganMenyusun laporan keuangan
Menyusun laporan keuangan
YABES HULU
 
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuanganKuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Rose Meea
 
Ca lksaiba567495 new
Ca lksaiba567495 newCa lksaiba567495 new
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
ilham988553
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Cyrenia Dini
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Wien Sotya
 
Asp 12-04-12
Asp 12-04-12Asp 12-04-12
Asp 12-04-12
Guno Widagdo
 
Konvergensi PSAK ke IFRS
Konvergensi PSAK ke IFRSKonvergensi PSAK ke IFRS
Konvergensi PSAK ke IFRS
Larasati Sunarto
 
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NormaSelestia
 
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuanganAkuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
Andy Ryuki
 
2. Laporan Keuangan Tgl. 14-9-22.pptx
2. Laporan Keuangan Tgl. 14-9-22.pptx2. Laporan Keuangan Tgl. 14-9-22.pptx
2. Laporan Keuangan Tgl. 14-9-22.pptx
Mutee28
 
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Stephanie Isvirastri
 
Menyusun laporan keuangan dan contohnya
Menyusun laporan keuangan dan contohnyaMenyusun laporan keuangan dan contohnya
Menyusun laporan keuangan dan contohnya
Budy man
 
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Risdiana Hidayat
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
ulvia nanda
 

Similar to Ca lk pa.blg smt2 2010 (20)

Viii.g.7 2
Viii.g.7 2Viii.g.7 2
Viii.g.7 2
 
Akuntansi dan-laporan-keuangan
Akuntansi dan-laporan-keuanganAkuntansi dan-laporan-keuangan
Akuntansi dan-laporan-keuangan
 
TRANSAKSI, JURNAL, DAN LAPORAN KEUANGAN SKPDpptx
TRANSAKSI, JURNAL, DAN LAPORAN KEUANGAN SKPDpptxTRANSAKSI, JURNAL, DAN LAPORAN KEUANGAN SKPDpptx
TRANSAKSI, JURNAL, DAN LAPORAN KEUANGAN SKPDpptx
 
Menyusun laporan keuangan
Menyusun laporan keuanganMenyusun laporan keuangan
Menyusun laporan keuangan
 
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuanganKuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
Kuliah teori akuntansi 3 -5 tujuan laporan keuangan
 
Ca lksaiba567495 new
Ca lksaiba567495 newCa lksaiba567495 new
Ca lksaiba567495 new
 
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
11-PENGANTAR AKUNTANSI1.pptx
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4
 
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptxAudit Keuangan Pemerintah.pptx
Audit Keuangan Pemerintah.pptx
 
Asp 12-04-12
Asp 12-04-12Asp 12-04-12
Asp 12-04-12
 
Laporan keuangan 2014
Laporan keuangan 2014Laporan keuangan 2014
Laporan keuangan 2014
 
Konvergensi PSAK ke IFRS
Konvergensi PSAK ke IFRSKonvergensi PSAK ke IFRS
Konvergensi PSAK ke IFRS
 
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
NDAMPAK PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS SAK-ETAP DALAM PELAPORAN...
 
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuanganAkuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
Akuntansi Perbankan - Pertemuan 2, laporan keuangan
 
2. Laporan Keuangan Tgl. 14-9-22.pptx
2. Laporan Keuangan Tgl. 14-9-22.pptx2. Laporan Keuangan Tgl. 14-9-22.pptx
2. Laporan Keuangan Tgl. 14-9-22.pptx
 
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
 
Menyusun laporan keuangan dan contohnya
Menyusun laporan keuangan dan contohnyaMenyusun laporan keuangan dan contohnya
Menyusun laporan keuangan dan contohnya
 
Laporan keuangan 2017
Laporan keuangan 2017Laporan keuangan 2017
Laporan keuangan 2017
 
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
Pengantar Akuntansi Pertemuan 1
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 

More from khairu_zikri

Laporan tahunan
Laporan tahunanLaporan tahunan
Laporan tahunan
khairu_zikri
 
Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997khairu_zikri
 
Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003
khairu_zikri
 
Uu no 13 tahun 1985
Uu no 13 tahun 1985Uu no 13 tahun 1985
Uu no 13 tahun 1985khairu_zikri
 
Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989khairu_zikri
 
Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009
khairu_zikri
 
Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006khairu_zikri
 
Uu no 1 tahun 1974
Uu no 1 tahun 1974Uu no 1 tahun 1974
Uu no 1 tahun 1974khairu_zikri
 
Skkma 144
Skkma 144Skkma 144
Skkma 144
khairu_zikri
 
Pp no 53 tahun 2008
Pp no 53 tahun 2008Pp no 53 tahun 2008
Pp no 53 tahun 2008
khairu_zikri
 
Pp no 24 tahun 2000
Pp no 24 tahun 2000Pp no 24 tahun 2000
Pp no 24 tahun 2000
khairu_zikri
 
Pp no 9 tahun 1975
Pp no 9 tahun 1975Pp no 9 tahun 1975
Pp no 9 tahun 1975khairu_zikri
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009khairu_zikri
 
Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009khairu_zikri
 
Uu no 30 tahun 1999
Uu no 30 tahun 1999Uu no 30 tahun 1999
Uu no 30 tahun 1999khairu_zikri
 

More from khairu_zikri (15)

Laporan tahunan
Laporan tahunanLaporan tahunan
Laporan tahunan
 
Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997
 
Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003Uu no 17 tahun 2003
Uu no 17 tahun 2003
 
Uu no 13 tahun 1985
Uu no 13 tahun 1985Uu no 13 tahun 1985
Uu no 13 tahun 1985
 
Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989Uu no 7 tahun 1989
Uu no 7 tahun 1989
 
Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009Uu no 3 tahun 2009
Uu no 3 tahun 2009
 
Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006Uu no 3 tahun 2006
Uu no 3 tahun 2006
 
Uu no 1 tahun 1974
Uu no 1 tahun 1974Uu no 1 tahun 1974
Uu no 1 tahun 1974
 
Skkma 144
Skkma 144Skkma 144
Skkma 144
 
Pp no 53 tahun 2008
Pp no 53 tahun 2008Pp no 53 tahun 2008
Pp no 53 tahun 2008
 
Pp no 24 tahun 2000
Pp no 24 tahun 2000Pp no 24 tahun 2000
Pp no 24 tahun 2000
 
Pp no 9 tahun 1975
Pp no 9 tahun 1975Pp no 9 tahun 1975
Pp no 9 tahun 1975
 
Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009Uu no 50 tahun 2009
Uu no 50 tahun 2009
 
Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009Uu no 48 tahun 2009
Uu no 48 tahun 2009
 
Uu no 30 tahun 1999
Uu no 30 tahun 1999Uu no 30 tahun 1999
Uu no 30 tahun 1999
 

Ca lk pa.blg smt2 2010

  • 1. BAGIAN ANGGARAN 005 401865 LAPORAN KEUANGAN (AUDITED) PENGADILAN AGAMA BALIGE PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2010 Jalan Adhyaksa No. 4, Balige – Toba Samosir
  • 2. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut: Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja 1. Sampul Luar Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan. 2. Sampul Dalam Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan. 3. Kata Pengantar Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan. 4. Daftar Isi Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya. 5. Daftar Tabel Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya. 6. Daftar Grafik Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya. 7. Daftar Lampiran Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya. 8. Daftar Singkatan Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan. Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – i
  • 3. 9. Pernyataan Tanggung Jawab Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut : • pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan; • pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan; • pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. 10. Ringkasan Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. 11. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan. 12. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu. Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester I. Untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan. 13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan. 14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – ii
  • 4. Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Laporan Keuangan Satuan Kerja. 15. Lampiran Laporan Keuangan a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja iii) Neraca Percobaan (daftar laporan lihat lampiran III) b. Laporan barang pengguna i) Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan ii) Laporan Kondisi Barang (khusus LKKL Tahunan) iii) Rincian Saldo Awal (daftar laporan lihat lampiran III) c. Laporan Keuangan BLU d. Laporan Rekening Pemerintah e. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK f. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK 16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan dll. Sistematika Penyajian Laporan Keuangan – iii
  • 5. KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 42 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Pengadilan Agama Balige adalah entitas akuntansi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Pengadilan Agama Balige mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2010 ini, perlu kami kemukakan hal- hal sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2010 adalah sebesar Rp. 8.414.048,- atau 0 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010 Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp. 1.648.280.800,- atau 95,32% persen dari yang dianggarkan dalam DIPA 2010; 2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pengadilan Agama Balige tahun 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 3.571.406.405,- dan Kewajiban sebesar Rp. 780.000,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Pengadilan Agama Balige per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 3.570.626.405,-. 3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Kata Pengantar - Halaman - iv
  • 6. Kami menyadari bahwa laporan keuangan tahun 2010 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Balige, 31 Desember 2010 Kuasa Pengguna Anggaran Dra. Zuhaira, SH NIP. 19700529 199403 2 004 Kata Pengantar - Halaman -.v
  • 7. DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar iv Daftar Isi vi Daftar Singkatan vii Indeks Catatan atas Laporan Keuangan viii Pernyataan Tanggung Jawab x I. Ringkasan 1 II. Laporan Realisasi Anggaran 3 III. Neraca Dan Informasi Akrual 4 IV. Catatan atas Laporan Keuangan 5 A. Penjelasan Umum 5 A.1. Dasar Hukum 5 A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja 5 A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 7 A.4. Kebijakan Akuntansi 7 B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 12 B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 12 B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 12 B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 17 C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 18 C.1. Posisi Keuangan Secara Umum 18 C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 19 C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya 22 D. Penjelasan /Pengungkapan penting lainnya 23 D.1 Biaya Perkara D.2 Biaya Proses Laporan-laporan Pendukung sesuai Perarturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 51 /PB/2008 • LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan 24 • LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja 25 • Neraca Percobaan 26 • Neraca Dan Informal Akrual 27 Laporan Barang Pengguna • Laporan Barang Pengguna Semester II 29 Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK • Persetujuan Pembukaan Rekening • Rekening Koran Bank Per 30 Desember 2010 • Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan • SSBP (Setoran Sisa UP) • SSPB (Uang Makan) • Berita Acara Rekonsiliasi (Juli s.d Desember 2010) • SK. Pembentukan Tim Pembuat Laporan Keuangan Daftar Isi - Halaman - vi
  • 8. DAFTAR SINGKATAN APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BPK : Badan Pemeriksa Keuangan BUN : Bendahara Umum Negara DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LRA : Laporan Realisasi Anggaran MA : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara SAI : Sistem Akuntansi Instansi SAK : Sistem Akuntansi Keuangan SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran TA : Tahun Anggaran TAB : Tahun Anggaran Berjalan UP : Uang Persediaan Daftar Singkatan – vii
  • 10. INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI APBN Halaman PNBP Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 12 Catatan B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 13 Catatan B.2.1.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 13 Belanja Negara Catatan B.2.2 Belanja Negara 14 Catatan B.2.2.1 Belanja 15 Catatan B.3 Catatan Penting Lainnya 17 NERACA ASET Catatan C.2.1 Aset Lancar Catatan C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 19 Catatan C.2.1.2 Persediaan 19 Catatan C.2.2 Aset Tetap 19 Catatan C.2.2.1 Tanah 20 Catatan C.2.2.2 Peralatan dan Mesin 20 Catatan C.2.2.3 Gedung dan Bangunan 20 Catatan C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 21 Catatan C.2.2.5 Aset Tetap lainnya 21 Catatan C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 21 KEWAJIBAN Catatan C.2.3 Kewajiban Jangka Pendek Catatan C.2.3.1 Uang Muka dari KPPN 22 Catatan C.2.4 Ekuitas Dana Investasi Catatan C.2.4.1 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 22 Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan –viii
  • 11. Catatan Penting Lainnya Catatan C.3 Catatan Penting Lainnya 22 D Pengungkapan Penting Lainnya 22 Indeks Catatan Atas Laporan Keuangan – ix
  • 12. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Balige, 31 Desember 2010 An, Ketua Pengadilan Agama Balige Wakil Ketua Drs. Al-Azhary, SH MH Pernyataan Tanggung Jawab – x
  • 13. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Semester II Tahun 2010 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1Juli s.d. 30 Desember 2010. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 8.414.048,- (tidak ada estimasi pendapatan). Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2010 adalah sebesar Rp 1.648.280.800,- atau mencapai 95,23 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 726.712.894,- atau 90.36 persen dari anggarannya, Belanja Barang sebesar Rp. 185.808.906,- atau 98,26 persen dari anggarannya, dan Belanja Modal sebesar Rp. 735.759.000 atau 99,98 persen dari anggarannya. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah) TA 2010 TA 2009 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan Negara dan 0 8.414.048 0 5 400.408 Hibah Belanja Rupiah Murni 1.729.271.000 1.1648.280.800,- 1.156.078.000 890.527.295 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp 3.571.406.405,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 15.619.680,- Aset Tetap sebesar Rp. 3.531.945.425,- dan Aset Lainnya Rp. 23.841.300,-. Ringkasan – 1
  • 14. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 780.000,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 3.570.626.405,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 14.839.680,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 3.555.786.725,-. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah) 31 Desember ) 31 Desember) Nilai 2010 2009 (kenaikan) Aset Aset Lancar 15.619.680,-,- 6.794.400,- 8.825.280,- Aset Tetap 3.531.945.425,- 2.744.291.725,- 787.653.700,- Aset Lainnya 23.841.300,- 0,- 23.841.300,- Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek 780.000,- 435.780,- 344.220,- Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar 14.839.680,- 6.358.620,- 8.481.060,- Ekuitas Dana Investasi 3.555.786.725,- 2.744.291.725,- 811.495.000,- 3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan. Ringkasan – 2
  • 15. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/ Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. A.2. KEBIJAKAN TEKNIS PENGADILAN AGAMA BALIGE Rencana RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA BALIGE Strategis Rencana strategis Pengadilan Agama Balige disusun melalui rencana tindakan atau “action plan” yang konkrit untuk lima tahun kedepan dalam bentuk program- program dengan mengacu pada RPJM nasional. Adapun program-program yang direncanakan untuk dilaksanakan lima tahun ke depan adalah sebagai berikut : 1. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 3. Program Perencanaan Hukum 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan HAM 5. Program Pembentukan Hukum 6. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 7. Program Pelayanan dan Bantuan Hukum 8. Program Penegakan Hukum dan HAM 9. Program Pembinaan Peradilan 10. Program Pembinaan Profesi Hukum 11. Program Pembinaan Sarana dan Prarasana Hukum 12. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Catatan Atas Laporan Keuangan - 5
  • 16. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 Selanjutnya program-program tersebut dituangkan ke dalam berbagai kegiatan, disertai sasaran yang hendak dicapai dan indikator keberhasilannya, sehingga menjadi panduan pelaksanaan per tahun rencana strategis Pengadilan Agama Balige 2005 - 2010. Pendapatan PENDAPATAN PENGADILAN AGAMA BALIGE Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut : Tabel A.01 Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak 2010 2009 KENAIKAN/PENURUNAN Pendapatan Negara dan Hibah Penerimaan Negara Bukan Pajak 8.414.048 5.400.408 3.013.640 JUMLAH 8.414.048 5.400.408 3.013.640 Realisasi Negara dan Hibah yaitu penerimaan negara bukan pajak selama Tahun 2010 adalah sebesar Rp 8.414.048,- Dibandingkan dengan pendapatan pada Tahun 2009 sebesar Rp. 5.400.408 terdapat peningkatan sebesar Rp 3.013.640,- Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari pendapatan, biaya peradilan, pendapatan sewa rumah dinas, pendapatan bunga lainnya, penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL. Belanja BELANJA PENGADILAN AGAMA BALIGE Realisasi Belanja Negara Tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut : Tabel A.02 Realisasi Belanja Negara REALISASI BELANJA KENAIKAN/ KD URAIAN BELANJA 2010 2009 PENURUNAN 51 Belanja Pegawai 726.712.894 575.816.506 (150.896.388) 52 Belanja Barang 185.808.906 190.510.786 (4.701.883) 53 Belanja Modal 735.759.000 124.200.000 (611.559.000) JUMLAH 1.648.280.800 890.527.295 (757.753.5005) Realisasi Belanja Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 mengalami kenaikan dari tahun 2009. Penurunan ini disebabkan penurunan belanja pegawai dan belanja modal. Catatan Atas Laporan Keuangan - 6
  • 17. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Pengadilan Agama Balige. Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 1.729.271.000,-. Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan atas Laporan Keuangan Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN. Tetapi untuk Persediaan telah menggunakan Apliksasi Persediaan, pelaporan persediaan masih diinput/dicatat secara aplikasil oleh Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Umum. Kebijakan Akuntansi A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Kepaniteraan adalah: Pendapatan (1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan Catatan Atas Laporan Keuangan - 7
  • 18. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja (2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. Aset (3) Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Catatan Atas Laporan Keuangan - 8
  • 19. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 Aset Tetap b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2009 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset Lainnya c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan Catatan Atas Laporan Keuangan - 9
  • 20. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. Kewajiban (4) Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Catatan Atas Laporan Keuangan - 10
  • 21. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 (5) Ekuitas Dana Ekuitas Dana Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Catatan Atas Laporan Keuangan - 11
  • 22. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi anggaran pada TA 2010 adalah sebagai berikut : Tabel B.01 Realisasi Anggaran TA. 2010 No Uraian Anggaran Realisasi Real. Angg. 1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp - Rp 2,591,114 0.00% - Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp - Rp 2,591,114 0.00% 2 Realisasi Belanja Negara Rp 1,729,271,000 Rp 514,084,477 29.73% - Belanja Rupiah Murni Rp 1,729,271,000 Rp 514,084,477 29.73% B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Negara dan Tidak ada Estimasi pendapatan Negara dan Hibah yang dialokasikan pada SATKER Hibah Rp Pengadilan Agama BaligeTahun Anggaran 2010. 2.591.114,- Grafik B.01 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA. 2010 4,245,804 4,500,000 4,000,000 3,500,000 2,591,114 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 0 0 0 0 Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pajak PNBP Hi bah 2010 0 2,591,114 0 2009 0 4,245,804 0 Catatan atas Laporan Keuangan - 12
  • 23. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Realisasi Tidak terdapat Estimasi Pendapatan Negara Bukan Pajak yang dialokasikan pada PNBP Rp. DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2010. Realisasi Penerimaan 8.414.048,-. Negara Bukan Pajak Tahun 2010 sebesar Rp 8.414.048,-. Dibandingkan dengan pendapatan TA 2009 sebesar Rp. 5.400.408 terdapat kenaikan sebesar Rp 3.013.640,-. kenaikan tersebut terjadi karena tidak ada pendapatan TAYL dan pendapatan peradilan. Realisasi PNBP berasal dari PNBP Lainnya senilai Rp 8.414.048,-. Realisasi B.2.1.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya PNBP Lainnya Rp. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2010 berasal dari Pendapatan 8.414.048,-. PNBP Lainnya sebesar Rp 8.414.048,-.. Dibandingkan dengan pendapatan TA 2009 sebesar Rp. 5.400.408 terdapat kenaikan sebesar Rp 3.013.640,- kenaikan tersebut terjadi karena tidak ada pendapatan TAYL dan pendapatan peradilan. Realisasi PNBP lainnya dirinci dalam tabel seperti di bawah ini: Tabel B. 02 Komposisi Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Uraian 31-Des-10 31-Des-09 % Naik/Turun Pend. Penjualan Aset Lainnya yg 0,00% Berlebih/Rusak/Dihapuskan Rp - Rp - Pend. Sewa Rumah Dinas/Rumah Negeri Rp 476.628 Rp 476.628 0,00% Pend. Bunga Rp - Rp - 0,00% -100,00% Penerimaan kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL Rp - Rp 1.545.600 Pend. Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang 0,00% diderita oleh Negara (TGR) Rp - Rp - Pend. Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Rp - Rp - 0,00% Pend. Anggaran Lain-Lain Rp 367.100 Rp 436.800 -15,96% Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Rp 7.570.320 Rp 2.941.380 150,37% Jumlah Rp 8.414.048 Rp 5.400.408 55,80% Catatan atas Laporan Keuangan - 13
  • 24. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 Grafik B.02 Komposisi Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Realisasi Penerimaan 1.545.600 1.600.000 1.400.000 2010 1.200.000 2009 476.628 1.000.000 476.628 800.000 0 600.000 0 400.000 0 0 0 200.000 0 0 0 2009 0 0 2010 Berlebih/Rusak/Dihapuska Dinas/Rumah Negeri Pend. Sewa Rumah Pend. Bunga Pend. Penjualan Aset Belanja Pegawai Pusat Rugi atas Kerugian yang Penerimaan kembali Pend. Pelunasan Ganti Keuangan (Jasa Giro) Pend. Jasa Lembaga diderita oleh Negara Lainnya yg TAYL n (TGR) Realisasi B.2.2. Belanja Negara Belanja Rp 1.648.280.800, Realisasi belanja pada TA 2010 adalah sebesar Rp 514.084.477 atau mencapai - 29,73% dari anggaran sebesar Rp 1.729.271.000 Dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp. 400.359.247 mengalami penurunan sebesar Rp 757.753.505 atau 85,09 % dikarenakan terdapat penurunan belanja modal. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Rupiah Murni. Catatan atas Laporan Keuangan - 14
  • 25. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti grafik di bawah ini: Grafik. B.03 Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 1.800.000.000 1.600.000.000 1.648.280.800 1.400.000.000 1.200.000.000 890.527.295 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 0 Tahun 2009 Belanja Rupiah Murni Tahun 2010 Tahun 2010 Tahun 2009 B.2.2.1. Belanja Realisasi Realisasi belanja pada TA 2010 adalah sebesar Rp 1.648.280.800,- atau mencapai Belanja Rp 95,32% dari anggaran sebesar Rp 1.729.271.000,- Dibandingkan dengan realisasi 1.648.280.800 tahun 2009 sebesar Rp. 890.527.295,- mengalami peningkatan sebesar Rp. 757.753.505,- atau 85,09% dikarenakan terdapat peningkatan belanja pegawai karena bertambahnya pegawai Pengadilan Agama Balige dan meningkatnya belanja modal. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini: Grafik B.04 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2010 Catatan atas Laporan Keuangan - 15
  • 26. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 Realisasi Belanja Belanja Modal menurut Jenis 13,71% Belanja Belanja Barang 11,27% Belanja Pegawai 44,09% Belanja Belanja Pegawai Pegawai Rp. 726.712.894 Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 sebesar Rp. 726.712.894 atau 90,36% dari anggarannya Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2009 senilai Rp. 575.816.506. Realisasi Belanja Pegawai TA 2010 mengalami peningkatan dari TA 2009 sebesar Rp 150.896.388 atau 26,21%. Tabel B.03 Rincian Realisasi Belanja Pegawai Uraian 31-Des-10 31-Des-09 % Naik/(Turun) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Rp 726.712.894 Rp 575.816.506 26,21% Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Rp - Rp - 0,00% Negara Belanja Honorarium Rp - Rp - 0,00% Belanja Tunjangan Khusus Rp - Rp - 0,00% Total Rp 726.712.894 Rp 575.816.506 26,21% Realisasi Belanja Barang Barang Rp . 185.808.906 Realisasi Belanja Barang TA 2010 sebesar Rp. 185.808.906 atau 98,26% dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Barang TA 2009 sebesar Rp. 190.510.789. Realisasi Belanja Barang TA 2010 mengalami penurunan dari TA 2009 sebesar Rp. 4.701.883 atau 2,47%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan anggaran Belanja Barang Pengadilan Agama Balige. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Tabel B.04 Rincian Realisasi Belanja Barang Catatan atas Laporan Keuangan - 16
  • 27. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 Uraian 31-Des-10 31-Des-09 % Naik/(Turun) Belanja Barang Operasional Rp 126.795.000 Rp 115.715.000 9,58% Belanja Barang Non Rp 200.000 Rp 10.000.000 0,00% Operasional Belanja Jasa Rp 9.906.906 Rp 12.678.789 -21,86% Belanja Pemeliharaan Rp 38.907.000 Rp 42.117.000 -7,62% Belanja Perjalanan Rp 10.000.000 Rp 10.000.000 0,00% Jumlah Rp 185.808.906 Rp 190.510.789 -2,47% Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Rp Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2010 sebesar Rp. 735.759.000,- atau 735.759.000 99.98% dari anggarannya. Sedangkan Realisasi Belanja Modal di Semester II TA 2009 senilai Rp. 124.200.000. Realisasi Belanja TA 2010 mengalami peningkatan dari TA 2009 sebesar Rp. 611.559.000 atau peningkatan 492,40%. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: Tabel B.05 Rincian Realiasi Belanja Modal Uraian 31-Des-10 31-Des-09 % Naik/(Turun) Belanja Modal Tanah Rp - Rp - 0,00% Belanja Modal Peralatan dan Rp 735.759.000 Rp 124.200.000 492,40% Mesin Belanja Modal Gedung dan Rp - Rp - 0,00% Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi Rp - Rp - 0,00% dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya Rp - Rp - 0,00% Jumlah Rp 735.759.000 Rp 124.200.000 492,40% Catatan B.3. CATATAN PENTING LAINNYA Penting Lainnya Pengadilan Agama Balige berdomisili di Jalan Adhyaksa No. 4 Balige. 1. Bendaharawan Pengadilan Agama Balige ada melakukan revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali pada Semester II TA 2010. 2. DIPA Awal Pengadilan Agama Balige dengan Nomor: 0313/005- 01.2/II/2010 adalah sebesar Rp. 1.729.271.000. Catatan atas Laporan Keuangan - 17
  • 28. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA C.1. PENJELASAN UMUM NERACA Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut : Tabel C.01. Komposisi Neraca % Naik/ Uraian 31-Des-10 31-Des-09 (Turun) Aset Rp 3.571.406.405 Rp 2.751.086.125 29,82% Kewajiban Rp 780.000 Rp 435.780 78,99% Ekuitas Dana Rp 3.570.626.405 Rp 2.750.650.345 29,81% Jumlah Aset per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3.571.406.405 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 15.619.680 dan Aset Tetap sebesar Rp 3.531.945.425, dan Aset Lainnya sebesar Rp. 23.841.300 Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp 3.570.626.405 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 14.839.680 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 3.555.786.725. Grafik komposisi neraca disajikan sebagai berikut : Grafik. C.01. Komposisi Neraca 4.000.000.000 3.571.406.405 3.570.626.405 3.500.000.000 3.000.000.000 2.751.086.125 2.750.650.345 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 435.780 500.000.000 - 780.000 2010 2010 Aset Kewajiba 2009 Ekuitas n Dana (dalam ribuan) Catatan Atas Laporan Keuangan - 18
  • 29. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendahara C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Pengeluaran Rp0 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 0 (telah disetor seluruhnya ke kas umum negara) sebanding dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2009 Rp.0. Persediaan Rp 0 C.2.1.2. Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 12.905.868, sementara untuk periode 31 Desember 2009 Sebesar Rp.10.068.000. Nilai Persediaan per 31 Desember 2010 ini merupakan hasil opname fisik persediaan pada akhir periode akuntansi sebesar Rp.0 Piutang Bukan pajak C.2.1.3. Piutang Bukan Pajak Rp 15.619.680. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp. 15.619.680, sementara untuk periode 31 Desember 2009 Sebesar Rp.6.794.400. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 ini merupakan Uang Persekot gaji untuk 4 orang pegawai. Rincian Komposisi Persediaan pada Badan Urusan Administrasi. Tabel C.04 Komposisi Persediaan No. Keterangan Jumlah 1 Persediaan Awal Per 1 Januari 2010 Rp - 2 Penambahan Persediaan Per 31-12-2010 Rp - 3 Persediaan pada PA. Balige Rp 15.619.680 Jumlah Rp 15.619.680 Aset Tetap C.2.2. Aset Tetap Rp 3.531.945.425 Nilai Aset Tetap per 31 Desemberi 2010 adalah sebesar Rp. 3.531.945.425,-, sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.744.291.725. Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel C.05 Posisi Aset Tetap Catatan Atas Laporan Keuangan - 19
  • 30. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 % Naik / No. Uraian 31-Des-10 31-Des-09 (Turun) 1 Tanah Rp 1.828.710.000 Rp 1.828.710.000 0,00% 2 Peralatan dan Mesin Rp 492.503.025 Rp 449.425.325 9,59% 3 Gedung dan Bangunan Rp 1.061.317.000 Rp 316.208.000 235,64% 4 Jalan,Irigasi &Jaringan Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 0,00% 5 Aset Tetap Lainnya Rp 148.415.400 Rp 148.948.400 -0,36% 6 Konstruksi dalam Pengerjaan Rp - Rp - 0,00% Jumlah Rp 3.531.945.425 Rp 2.744.291.725 28,70% Grafik C.02 Posisi Aset Tetap Rp2.000.000.000 Rp1.800.000.000 Rp1.600.000.000 Rp1.400.000.000 Rp1.200.000.000 Rp1.000.000.000 Rp800.000.000 Rp600.000.000 Rp400.000.000 Rp200.000.000 Rp- Tanah Peralatan Gedung Jalan,Irigasi Aset Tetap Konstruksi dan Mesin dan &Jaringan Lainnya dalam (dalam ribuan) Bangunan Pengerjaan C.2.2.1 Tanah Nilai Tanah per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 1.828.710.000, sedangkan nilai Tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 1.828.710.000, Tidak ada penambahan tanah selama tahun 2010. C.2.2.2 Peralatan dan Mesin Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 492.503.025, sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp 449.425.325. Catatan Atas Laporan Keuangan - 20
  • 31. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 Tabel C.06 Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin 31-Des-10 31-Des-09 Kenaikan / (penurunan) Rp492.503.025 Rp449.425.325 Rp43.077.700 C.2.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.061.317..000, sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp 316.208.000. Tabel C.07 Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan 31-Des-10 31-Des-09 Kenaikan / (penurunan) Rp1.061.317.000 Rp316.208.000 Rp745.109.000 C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Nilai Jaringan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.000.000, sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp 1.000.000. Tabel C.08 Posisi Perbandingan Jaringan 30-Jun-10 30-Jun-09 Kenaikan / (penurunan) Rp1,000,000 Rp1,000,000 Rp0 C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 148.415.400 sedangkan nilai per 31 Desember 2009 sebesar Rp 148.948.400. Tabel C.09 Posisi Perbandingan Aset Tetap Lainnya 31-Des-10 31-Des-09 Kenaikan / (penurunan) Rp148.415.400 Rp148.948.400 (Rp533.000) Catatan Atas Laporan Keuangan - 21
  • 32. Laporan Keuangan Pengadilan Agama Balige Tahun 2010 C.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 0, sedangkan nilai per 31 Desember 2009 tidak terdapat realisasi Konstruksi Dalam Pengerjaan. Tabel C.10 Posisi Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan 31-Des-10 31-Des-09 Kenaikan / (penurunan) Rp0 Rp0 Rp0 Kewajiban Rp 0 C.2.3 Kewajiban Jangka Pendek C.2.3.1 Uang Muka dari KPPN Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 sebesar Rp 0,- merupakan penyeimbang akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Dibandingkan dengan Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2009 Rp 0. Ekuitas Dana C.2.4 Ekuitas Dana Diinvestasikan Diinvestasikan Rp . 3.555.786.725,- C.2.4.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Nilai dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 3.555.786.725,-, sedangkan per 31 Desember 2009 sebesar Rp 2.744.291.725,-. Akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap ini merupakan penyeimbang Akun Aset Tetap. Catatan Penting C.3 CATATAN PENTING LAINNYA Lainnya Pengadilan Agama Balige memiliki 2 (satu) rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Balige pada Bank BRI cabang Balige dengan nomor rekening 0314-01-000140-30-4 dan atas nama Penampungan Biaya Perkara Pengadilan Agama Balige dengan nomor rekening 0314-01-011919-50-0. Dengan Persetujuan Pembukaan Rekening dari KPPN terlampir. Pengungkapan D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA Penting Lainnya Persediaan sudah menggunakan Apliksasi Persediaan, pelaporan persediaan diinput/dicatat secara aplikasi oleh Bagian Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Umum. Catatan Atas Laporan Keuangan - 22