SlideShare a Scribd company logo

Buletin itjenHub vol 3 2017

•
•
Dr. Zar Rdj
Dr. Zar Rdj

Dokumen tersebut membahas tentang: 1. Itjen Kemenhub akan melakukan kajian lebih mendalam terhadap subsidi yang diberikan melalui PSO dan keperintisan 2. Kajian ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran dan tidak merugikan negara 3. Itjen juga akan mengawasi penggunaan anggaran perintis agar efisien dan sesuai rencana

1 of 64
Download to read offline
Subsidi Kemenhub Melalui Dana PSO dan Keperintisan Butuh Kajian Baru 4 18 Buletin Inspektorat jenderal Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan ITJEN-KEMENHUB lVol. 12 No. 3Tahun 2017 Menhub: Itjen Harus Out of The Box Itjen Kemenhub Akan Audit Pelaksanaan PSO Angkutan Penumpang di PT PELNI
Mesin kasir selalu menampilkan harga sesuai apa yang kita beli, tidak ada pembulatan, apalagi penyelewengan, Negeri ini akan sangat indah jika kita sejujur mesin kasir
4kolom irjen 6Opini 24Radar 20auditor 52REVIU 60resensi 55lensa SUSUNAN REDAKSI Daftar Isi Menhub: Itjen Harus Out of The Box Pelindung: Inspektur Jenderal Penasihat: Sekretaris Inspektorat Jenderal Pemimpin Umum: Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha Pemimpin Redaksi: Kabag. Perencanaan Wakil Pemimpin Redaksi: Kasubbag. Hukum dan Tata Usaha Redaktur Pelaksana: Rangga Prasetya Dewanto Sekretaris Redaksi: Aulissa Sabrina Editor: Maksimilian Vincentius Nangai Helma Agnes Dinantia Koresponden & Kontributor: Maizar Radjin Febby Aurora Nurnitasari Wahyu Sunyoto Hari Adi Nuniek Setyorini Rizky Andy Kresna Mira Rahayu Sinuhaji Yulianto Setiawan M. Sofiuddin Wijayanto Aris Produksi dan Distribusi: Tito Gabrapin Helmaris Hono Hermantoro Ahmad Saifulloh Subsidi Kemenhub Melalui Dana PSO dan Keperintisan Butuh Kajian Baru Reviu RKAKL Prioritas Kami Bulan September 2017 PSO PT PELNI Demi Angkutan Laut Penumpang Ekonomi yang Efektif dan Efisien Pak Tommy, dari Hemat Uang Negara Rp1,9 Trilun hingga Insentif untuk Auditor 56profil Kondisi Riil dan Tantangan Angkutan Laut Kelas Ekonomi & Perintis di Indonesia Kemenhub Serahkan Penghargaan Unit Kerja Terbaik Begini Serunya Pengalaman Pertama Irjen Tommy Sambangi Mamuju Irjen Kemenhub Hadiri Peringatan 150 Tahun KA Belanda 3 Dimensi Perkuat Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kemenhub Tindak Lanjuti 343 Pengaduan Masyarakat  1Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Editorial Anggaran tersebut merupakan uang rakyat. Karenanya, anggaran harus tepat sasaran dan pemanfaatan, serta untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pada aspek orientasi anggaran itu maka dibutuhkan audit dan kajian, evaluasi sekaligus dibangun solusi sehingga rakyat sebagai tujuan dari penikmat manfaat dari subsidi pemerintah betul-betul merasakannya. Inspektur Jenderal Wahju Satrio Utomo Anggaran Subsidi Harus Tepat & Disiplin Kementerian Perhubungan menganggarkan PSO dan Keperintisan pada tahun 2017 total seluruh moda adalah senilai Rp 6.863.819.523.734. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya (2016) sebesar Rp 3.932.647.675.868. menegaskan hal penting yang segera dirampungkan adalah terkait kajian PSO. Kajian itu dengan tujuan pemanfaatan PSO memang untuk mensubsidi penumpang, bukan untuk pembiayaan lain. Dalam hal operasional angkutan yang dibiayai PSO, Pak Irjen menegaskan seharusnya seluruh pendapatan dihitung, tidak boleh tidak. Untuk kemudian dicari selisihnya, karena bila tidak maka ada potensi kerugian negara 2 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
karena mensubsidi tidak tepat sasaran. Sedangkan pada penerapan anggaran perintis, Itjen Kemenhub dipaparkan Tommy, harus banyak yang diluruskan, untuk menyela­ matkan uang negara dari hambur-hamburan dan pengeluaran yang tidak sesuai. Selain itu dalam menerapkan angkutan perintis juga akan dilihat pangsa pasarnya, kemungkinan load factornya, dan pendukung lainnya. Jangan sampai kata Tommy, dana mengalir pada yang tidak pasti dan akhirnya merugikan negara.“Kita harus displin penggunaan anggaran. Jangan merugikan keuangan negara,”tegasnya. DISPLIN Aspek disiplin penggunaan anggaran subsidi dan PSO, yang ditekankan Pak Irjen, tampaknya sejalan dengan fakta realisasi anggaran subsidi APBN 2016 jebol hingga Rp28,29 triliun. Penggunaan anggaran subsidi ini mencapai Rp163,88 triliun atau lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar Rp135,58 triliun. Lebih tingginya realisasi anggaran subsidi ini menjadi salah satu sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, BPK telah merekomendasikan adanya perubahan basis laporan keuangan dari cash menjadi accrual. Karenanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perhitungan subsidi yang harus dilaporkan tidak boleh hanya sebesar yang kita bayar namun sebesar tagihannya jadi akan jauh lebih besar. Melalui rekomendasi ini, pemerintah nantinya harus lebih disiplin dalam menggunakan anggaran. Utamanya pada pemanfaatan subsidi. “Implikasinya nanti akan dari sisi positif sih pemerintah harus disiplin. Kalau UU APBN kesepakatan DPR dengan pemerintah menyampaikan bahwa subsidi harusnya sekian, ya harus sama-sama dilaksanakan. Itu implikasinya. Karena kalau tidak dilaksanakan maka akan berimplikasi kepada penganggaran subsidi lebih besar,”jelasnya. Melalui skema ini, pemerintah harus benar-benar memerhatikan target defisit setiap tahunnya. Diharapkan, defisit anggaran nantinya tak mencapai batas maksimal sebesar 3%. “Kalau penganggaran subsidi lebih besar, meskipun belum kita bayar, maka BPK akan menghitung jumlah defisit termasuk yang belum kita bayar. Ini berarti konsep maksimum 3% defisit akan menjadi sangat harus diperhatikan dan ini salah satu yang kita bahas tadi,”ujarnya. Pemerintah pun siap untuk menindaklanjuti masukan dari BPK. Dengan begitu, anggaran subsidi diharapkan tak lagi jebol pada belanja anggaran yang akan datang. “Tadi disampaikan kepada Menko dan BPK implikasi terhadap stand dari fiskal defisit yang cenderung akan lebih kecil karena kita harus berikan buffer yang lebih besar kalau terjadi hal-hal yang sifatnya di luar kesepakatan di UU APBN. Itu pesan yang paling penting di dalam penyampaian BPK,”tutupnya. g Anggaran tersebut merupakan uang rakyat. Karenanya, anggaran harus tepat sasaran dan pemanfaatan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Kolom Irjen Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan lebih jeli lagi mengkaji subsidi yang diberikan melalui Public Service Obligation (PSO) dan keperintisan. I rjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy dalam uraiannya saat berbincang dengan Tim Transparansi menegaskan hal penting yang segera dirampungkan adalah terkait kajian PSO. “Kita sedang melakukan kajian PSO yang diberikan kepada Kereta Api (KA), karena belum ada dasar hukumnya, sedangkan untuk PSO PELNI sudah ada,” ujar Tommy di Jakarta belum lama ini. Pihaknya kepingin menghitung apa yang harus benar-benar diperhitungkan untuk PSO. Halitukarenaanggaranpemerintahharusbenar- benar untuk subsidi penumpang, tidak untuk pembiayaan-pembiayaan lainnya. Terhadap PSO KA, menurut dia, harus ada pemisahan antara anggaran operator dan PSO. Bagaimana Load factor, berapa riil jumlah penumpang. PSO itu dari pendapatan riil dan selisih dari pendapatan operasi menjadi PSO. “Jadi, seluruh pendapatan dari operasional suatu KA dihitung gabungan, mulai, mereka jualan di atas KA, adanya iklan, dan sebagainya, baru dikurangi dan kekurangannya dibayarkan pemerintah melalui PSO,”tutur Tommy. Subsidi Kemenhub Melalui Dana PSO dan Keperintisan Butuh Kajian Baru 4 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Begitu juga terhadap operasional kapal PELNI, maka seharusnya seluruh pendapatan dihitung, tidak boleh tidak. Untuk kemudian dicari selisihnya, karena bila tidak maka ada potensikerugiannegarakarenamensubsiditidak tepat sasaran. Sekecil apapun kelebihan yang tidak dipakai dari anggaran yang disiapkan, maka kata dia, tetap harus dikembalikan ke negara. Anggaran PSO dan Keperintisan pada tahun ini, dari total seluruh moda adalah senilai Rp 6.863.819.523.734. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya (2016) sebesar Rp 3.932.647.675.868. Sedangkan pada penerapan anggaran perintis, Itjen Kemenhub dipaparkan Tommy, harus banyak yang diluruskan, untuk menyela­ matkanuangnegaradarihambur-hamburandan pengeluaran yang tidak sesuai. “Misalnya pada jarak tempuh kapal perintis, kalau bisa 3,5 hari mengapa harus empat hari. Kitaakanmenghitungjarakdanlain-lainnyaagar pas,”ungkap dia. Begitu juga dengan pelaksanaan angkutan keperintisan, bila sudah tidak pas lagi, jangan dilanjutkan. Karena perintis harus benar-benar dilaksanakan, jangan sampai ada laporan fiktif. Dana yang tidak terpakai akan dikembalikan. “Ini akan diawasi langsung penunjukan dan pengelolaan perintisnya. Kalau sudah komersil untukapamasihdipertahankankeperintisannya, kan bisa dilanjutkan oleh operator komersil,” imbuh Tommy. Nantinya petugas terkait, akan dipanggil untuk dipaparkan urutannya, untuk dilakukan perintisnya, sehingga tidak ada yang sia-sia. Misalnya saja Tommy menyatakan bahwa di Mamuju ada pesawat perintis tetapi tidak jalan. Hal itu terjadi lantaran minimnya minat masyarakat untuk naik pesawat. Sebagian lainnya berkilah karena takut pesawatnya kecil, sehingga lebih nyaman untuk melalui transportasi darat untuk mobilitasnya. “Akan dipertajam penentuan perintisnya, kalau sekarang yang menjadi penentu adalah karenauntukkonektivitas,transportasidiwilayah pedalaman,terluar,danlain-lain.Pengembangan daerah bersangkutan, harus bisa lebih tajam lagi,”ucapnya. Selain itu dalam menerapkan angkutan perintis juga akan dilihat pangsa pasarnya, kemungkinan load factornya, dan pendukung lainnya. Jangan sampai kata Tommy, dana mengalir pada yang tidak pasti dan akhirnya merugikan negara. * 5Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
M enteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sangat berharap agar Inspektorat Jenderal bekerja tidak saja sesuai tupoksinya, tetapi juga harus lebih tegas dan out of the box. “Tegas dalam arti jangan sungkan atau ewuh pekewuh karena objek yang dikawal atau diperiksanya itu Menhub: Itjen Harus Out of The Box berkaitan dengan kawan sejawat. Apalagi telah berkawanselamapuluhantahundiKementerian Perhubungan,”kata Menhub Budi Karya. Sedangkan out of the box adalah agar Inspektorat Jenderal tidak melakukan tugas- tugas as usual atau seperti biasanya. Inspektorat Jenderal harus melakukan banyak terobosan, Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sungguh penting dan strategis dalam mengawal agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar sesuai prinsip-prinsip good governance. Pengawalan Inspektorat Jenderal sangat diperlukan pada berbagai kegiatan kementerian baik berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pembangunan berbagai insfrastruktur transportasi. Opini 6 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Daerah-daerah seperti itu kan biasanya secara ekonomi masih membutuhkan bantuan pemerintah, maka dibuatlah program subsidi dan PSO agar masyarakat yang tinggal di sana dapat juga terlayani oleh moda transportasi dengan biaya yang tidak memberatkan mereka, tetapi juga tidak merugikan operator transportasinya 7Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
inovasi,dankreatifitasdalammengawalberbagai program kerja sub sektor di Kementerian Perhubungan. Salah satu contoh program kerja sub sektor Kementerian Perhubungan yang wajib dikawal oleh Inspektorat Jenderal adalah pemberian susbsidi dan Public Service Obligation (PSO) yang terdapat di sub sektor, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Sebab tujuan dari kebijakansubsididanPSOadalahsebagaiwujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil, terisolir, dan terluar atau perbatasan. Hal ini sesuai dengan semangat Nawa Cita yang diusung oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni membangun bangsa dari daerah-daerah pinggiran. “Daerah-daerah seperti itu kan biasanya secara ekonomi masih membutuhkan bantuan pemerintah,makadibuatlahprogramsubsididan PSO agar masyarakat yang tinggal di sana dapat juga terlayani oleh moda transportasi dengan biaya yang tidak memberatkan mereka, tetapi juga tidak merugikan operator transportasinya,” kata Menhub Budi Karya. Menhub Budi Karya mencontohkan pelayanan kereta api untuk kelas ekonomi dan keretaapiperintis,sepertiruteBogor–Sukabumi dan rute Sukabumi ke Cianjur. Bila hanya mengandalkan perhitungan untung rugi, maka layanan kereta api kedua rute tersebut sangat tidak fleksibel, pasti akan rugi. Tetapi moda transportasi kereta api sangat penting melayani rute tersebut karena moda angkutan jalan raya sudah tidak efektif dan efisien karena waktu tempuh Bogor ke Sukabumi sangat lama, yakni sekitar 4-5 jam. Sementara pelayanan moda kereta api juga saat ini tidak bisa maksimal karena biaya operasinya sangat mahal karena pelayanannya juga baru bisa 3 kali per hari dari Bogor dan sebaliknya. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan, maka salah satu jalan keluarnya adalah menambah infrastruktur rel dari single track menjadi double track. Jadi menurut Menhub Budi Karya, awal pangkal masalah pelayanan kereta api Bogor – Sukabumi dan Sukabumi – Cianjur itu adalah keterbatasan prasarana rel. Selain itu kondisi geografis dan topografis yang dilalui banyak tikungan, tanjakan, dan berbukit-bukit, serta tebing curam. “Kalau banyak tikungan, rangkaian kereta 8 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
nggak bisa panjang. Kalau (rangkaian kereta) nggak panjang berarti nggak ekonomis. Kalau nggak ekonomis pelayananya jadi jelek. Dan kalaupelayanannyajelek,orangataupenumpang nggakmaudatang.Makapenumpangnyasedikit sehingga pendapatannya tidak sebanding denganbiayaoperasinya.Jadiurutannyabegitu,” kata Menhub Budi Karya. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan membutuhkan dana yang pastinya bila tidak dibantuolehpemerintahmakaakandibebankan kepadamasyarakat.Akibatnyahargatiketdirute tersebut sangat mahal, sementara kemampuan daya beli masyarakatnya tidak memungkinkan. “Saya melihat income (pendapatan) PT KAI untuk rute Bogor – Sukabumi hanya sekitar Rp2 juta sehari, apalagi rute Sukabumi – Cianjur, lebih kecil lagi. Rute-rute seperti ini pemerintah mengevaluasi realitas kemampuan masyarakat berapa, selisih biaya yang dikeluarkan oleh PT KAI kita berikan subsidi,”ujarnya. Menhub Budi Karya berjanji akan segera memperbaiki rute kereta api Bogor – Sukabumi dan Sukabumi – Cianjur. Anggaran tahun 2018 akan disediakan sekitar Rp400 miliar untuk memulai membuat double track di rute Bogor – Sukabumisecarabertahap.“Totalkebutuhannya sekitar Rp1 triliun, tetapi akan dilakukan secara bertahap, tahun 2018 Rp400 miliar dan tahun berikutnya Rp400 miliar, dan kekurangannya diberikan pada tahun selanjutnya. “Jadi memang secara filosofis kenapa program subsidi dan PSO dilakukan karena banyaklapisanmasyarakatyangmembutuhkan, sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan atau subsidi,” tuturnya. (Tim) 9Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Anggaran Public Service Obligation (PSO) dan Keperintisan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Angkutan Jalan Penyeberangan Rp436.110.000.000 Realisasi Anggaran Angkutan Penyebarangan 2016 Rp494.080.000.000 Realisasi Anggaran Angkutan Penyebarangan 2017 Rp490.000.000.000 Usulan Anggaran Angkutan Penyebarangan 2018 Rp113.480.000.000 Usulan Anggaran Angkutan Jalan 2018 Rp148.910.000.000 Realisasi Anggaran Angkutan Jalan 2017 Rp210.000.000.000 Realisasi Anggaran Angkutan Jalan 2016 Opini Penyerapan anggaran perintis Ditjen Perhubungan Darat untuk angkutan jalan dan angkutan sungai, danau, danpenyeberangan(ASDP)berdasarkanrekapitulasibagian keuangan telah mencapai 40 persen. Penyerapan Perintis Ditjen Hubdat 40 Persen “Itu menurut bagian terkait, merupakan hasil rekapan dari aplikasi sebesar itu, namun realisasi di lapangan sudah lebih dan masih diproses oleh KPPN,” ujar Kepala Humas Ditjen Hubdat Pitra Setiawan. Adapun penerima dana perintis ada dua operator yakni untuk jalan Perum DAMRI dan ASDP adalah PT ASDP Indonesia Ferry. Pagu anggaran sebesar Rp 669.643.864.000 untuk perintis angkutan jalan dan ASDP. Sedangkan realisasinya sebesar Rp 267.883.081.078 (40,00%). (*) 10 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Anggaran Public Service Obligation (PSO) dan Keperintisan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Realisasi subsidi angkutan laut 2016 Realisasi subsidi angkutan laut 2017 Usulan subsidi angkutan laut 2018 Subsidi Angkutan Laut PSO Angkutan Laut Rp930.000.000.000 Rp1.334.767.960.000 1.560.124.300.000 Realisasi PSO angkutan laut 2016 Realisasi PSO angkutan laut 2017 Usulan PSO angkutan laut 2018 Rp1.780.000.000 Rp2.060.567.229.000 Rp2.087.300.000.000 l KM Kelud l KM Tidar l KM Umsini l KM Bukit Siguntang l KM Dorolonda l KM Labobar l KM Lambelu l KM Sinabung l KM Ngapulu l KM Kelimutu l KM Lawit l KM Tatamailau l KM Sirimau l KM Awu l KM Leuser l KM Binaiya l KM Bukit Raya l KM Tilongkabila l KM Pangrango l KM Sangiang l KM Wilis l KM Gunung Dempo l KM Dobonsolo l KM Ciremai l KM Egon l Jet Liner Kapal PT PELNI yang mendapat PSO 11Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Realisasi Anggaran 2016 Rp1.827.380.508.000 Realisasi Anggaran 2017 2.094.100.000.000 Usulan Anggaran 2018 2.390.714.429.840 Opini Anggaran Public Service Obligation (PSO) dan Keperintisan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Realisasi Anggaran Kereta Api Perintis 2016 Reaslisasi Anggaran Kereta Api Perintis 2017 Usulan Anggaran Kereta Api Perintis 2018 Rp80.1000.000.000 Rp128.987.031.000 Rp229.000.000.000 Kereta Api Perintis Anggaran PSO Ditjen Perkeretaapian 12 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Rp543.797.167.686 Rp602.407.303.734 Rp608.859.307.827 Realisasi subsidi angkutan udara 2016 Realisasi subsidi angkutan udara 2017 Usulan subsidi angkutan udara 2018 Anggaran Public Service Obligation (PSO) dan Keperintisan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Subsidi Angkutan Udara Total Anggaran PSO dan Perintis 2016 Rp3.932.647.675.868 Rp6.863.819.523.734 2017 Rp7.575.998.100.667 2018 13Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Auditor Itjen Kemenhub Akan Audit Pelaksanaan PSO Angkutan Penumpang di PT PELNI Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melaksanakan audit terhadap pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) oleh PT PELNI tahun 2017. Ruang lingkup pemeriksaan Itjen Kemenhub meliputi kelayakan sarana, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta ketaatan terhadap rute/jadwal dan pengawakan kapal. 14 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
S elama ini, audit pelaksanaan Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Belanja Subsidi (PSO PT PELNI). Ke depan, pelaksanaan audit pada Kementerian Perhubungan akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mulai pada bulan September 2017. Adapun ruang lingkup pengawasan akan ditambahkan yang meliputi: Pertama, Pelaksanaan penyaluran subsidi PSO angkutan laut pada saat dilakukannya survey pendahuluan hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan peta risiko audit. Kedua, Audit terhadap tagihan dan realisasi pembayaran kepada operator dimaksudkan untukmenentukanketepatanjumlahdanalokasi pembayaran. Irjen Kemenhub telah berkirim surat kepada InspekturJenderal(Irjen)KementerianKeuangan (Kemenkeu), yang intinya menyampaikan rencanapengawasanpelaksanaananggaranBA BUN Kemenhub tahun anggaran 2017 sesuai surat nomor UM.007/14/15/ITJEN-2017 tanggal 31 Maret 2017. I t j e n K e m e n k e u j u g a te l a h mengundang Inspektur IV pada Itjen Kemenhub untuk bersama-sama membahas tindaklanjut yang disepakati. Irjen Kemenkeu juga mengundang pihak Itjen Kemenhub untuk membahas secara bersama isi dari surat tersebut. Seperti diketahui, pengawasan oleh auditor untuk subsidi PSO penumpang PT. PELNI selama ini dilakukan Itjen Kemenkeu. Sedangkan pengawasan dari pihak eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan PSO kapal penumpang kelas ekonomi yang dilakukan operator (PELNI), Pengguna Anggaran (PA) Kemenkeu, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Hubla Kemenkeu. Selama ini, pihak Itjen Kemenhub tidak pernah melakukan audit terhadap pelaksanaan PSO angkutan laut di Indonesia. Pasalnya, anggaran PSO selama ini berada pada BA BUN. Mulai tahun 2017 pelaksanaan PSO Penumpang yang dilakasanakan oleh PT PELNI akan mendapat pengawasan dari Itjen Kemenhub. Kebijakan ini sesuai amanah dari PMK 240/PMK.09/2015 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Sedangkan untuk perintis ada 2 jenis, yang pertamamerupakanpenugasankepadaPTPELNI untuk mengoperasikan subsidi kapal perintis milik Negara atau Kapal Negara (KN) sesuai Perpres 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara. Di pihak lain, ada pelaksanaan subsidi perintisolehpihakswastadenganmenggunakan kapal swasta (non kapal negara). Untuk pengawasannya setiap tahun dilakukan oleh Itjen Kemenhub maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang menjadi tantangan dalam penerapan penyaluran PSO adalah masalah penyerapan anggaran. Implikasinya, antara perencanaan anggaranseringkalitidaksesuaidenganrealisasi dilapangan,sehinggaseringterjadikurangbayar (PSO Penumpang kelas ekonomi PT PELNI). Sedangkan untuk kegiatan perintis permasalahannya yaitu belum adanya sosialisasi terkait PM 2 Tahun 2017, terkait komponen biaya yang harus dibayarkan oleh negara. Hal ini disebabkan pembayaran yang dilakukan menggunakasistemhargasatuandanlumpsum, sehingga PPK kesulitan dalam pencairan per termin untuk komponen biaya yang berupa harga satuan. (Yulianto Setiawan, ST, QIA) 15Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Auditor S aatiniterdapatkuranglebih88pelabuhan singgahdiseluruhIndonesiayangsangat memerlukan transportasi angkutan laut penumpangkelasekonomi,yangselama ini telah dan masih dilayani oleh kapal-kapal PT PELNI. Pelayanan angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri yang jangkauan pelayarannya antar pulau (ribuan mil) saat ini hanya dilakukan oleh BUMN PT PELNI. Dalam rangka untuk mempertahankan kesinambungan pelayanan angkutan laut penumpang ke seluruh pelosok tanah air yang selama ini telah dilaksanakan oleh PT PELNI, maka Pemerintah tetap menugaskan PT PELNI untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Untuk itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Umum Negara mengamanatkan bahwa dalam memberikan penugasan kepada BUMN, Pemerintahharusmemperhatikankelangsungan kinerja BUMN yang diberikan penugasan. Sehingga terwujud pelayanan angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri yang efektif,efisien,meratadanberkelanjutandengan tidak mengabaikan kinerja BUMN PT PELNI Dalam Pasal 66 ayat 1 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan bahwa meskipun BUMN didirikan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. PSO PT PELNI Demi Angkutan Laut Penumpang Ekonomi yang Efektif dan Efisien 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3.0 - 2.0 - 1.0 - 0.9 - 0.8 - 0.7 - 0.6 - 0.5 - - Triliun Rp650miliar Rp790,2miliar Rp600miliar Rp600miliar Rp860,45miliar Rp890miliar Rp726miliar Rp872miliar Rp1.607triliun Rp1.786triliun Rp2.060triliun PSO yang diberikan pemerintah kepada PT PELNI 16 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Sebagai kompensasi dari penugasan yang diberikan pemerintah tersebut, PT PELNI diberi PublicServiceObligation(PSO)sebagaipengganti biaya yang telah dikeluarkan termasuk marjin keuntungan. Pemberian kompensasi dalam bentuk PSO tersebut didasarkan kepada Undang-Undang RI No17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 24 ayat (1) Angkutan di Perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah; ayat (2) Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan; ayat (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik. Diatur juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN Pasal 65 bahwa apabila pemerintah memberikan penugasan layanan kepada BUMN dan ternyata tidak menguntungkan secara finansial, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi biaya pelaksanaan ditambah dengan marjin yang wajar. Kemudian diatur pula oleh Peraturan Menteri Keuangan No 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan LautUntukPenumpangKelasEkonomi.Selainitu MenteriKeuanganmengeluarkanjugaPeraturan MenteriKeuanganNo177/PMK.02/2014tentang Tata Cara Penelaahan, dan Penetapan, Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawabterhadapsektortransportasi, Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 149 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerhubunganNomorPM.38Tahun2016 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Dalam Negeri. Kemudian diatur pula dalam: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang stándar PelayananPenumpangAngkutanLaut;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2015 tentang komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraanangkutankewajibanpelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi. Berbagai regulasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.107/4/20/ DJPL.13tanggal 15 Juli 2013 tentang Standar Pelayanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi. Adapun kapal PT PELNI yang mendapat PSO adalah: KM Kelud, KM Tidar, KM Umsini, KM Bukit Siguntang, KM Dorolonda, KM Labobar, KM Lambelu, KM Sinabung, KM Ngapulu, KM Kelimutu, KM Lawit, KM Tatamailau, KM Sirimau, KM Awu, KM Leuser, KM Binaiya, KM Bukit Raya, KM Tilongkabila, KM Pangrango, KM Sangiang, KM Wilis, KM Gunung Dempo, KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Egon, dan Jet Liner. Jumlah PSO yang diberikan pemerintah kepadaPTPELNIsebagaikompensasipenugasan pelayanan pengangkutan penumpang kelas ekonomi cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah PSO yang diterima oleh PT PELNI sebesar Rp650 miliar. Kemudian meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp790,2 miliar, Rp600 miliar (2009), Rp600 miliar (2010), Rp860,45 miliar (2011), Rp890 miliar (2012), Rp726 miliar (2013), Rp872 miliar (2014), Rp1.607 triliun (2015), Rp1.786 TRILIUN (2016). Sementara tahun anggaran 2017 PT PELNI mendapat alokasi dana PSO sebesar Rp2.060 triliun yang baru terealisasi hingga bulan Juni 2017 sebesar Rp843,152 miliar. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemberian PSO terhadap PT PELNI diantaranya adalah; Dalam proses pencairan subsidi kepada PT. PELNI masih mengalami keterlambatan; dan tagihan yang diajukan oleh PT PELNI kurang lengkap, sehingga menghambat dalam verifikasi. (*) 17Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
K ebijakan pembatasan (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi di Indonesia, akhir berdampak ke pelaksanaan angkutan laut perintis dan penumpang kelas ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus yang paling banyak terjadi, kapal-kapal PELNI sebagai pelaksana angkutan kapal laut kelas ekonomi bersubsidi sering terkendala untuk mendapatkan BBM sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk mencukupi kebutuhan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telahmenyampaikansuratkepadaKepalaBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Dirut PT Pertamina (Persero) mengenai Penggunaan BBM Bersubsidi Untuk Pelayaran PerintisdanDaftarNamaKapalPelayaranPerintis Tahun Anggaran 2016. Namun dalam pelaksanaannya, pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tersebut masih terjadi pembatasan. Akibatnya operasionalkapal-kapalperintisdidaerahsering terganggu. Selan itu, angkutan kapal perintis juga menghadapi masalah lain, yaitu adanya kebijakan yang berbeda antara PT Pertamina PusatdenganPT PertaminaDaerah/Depodalam hal pendistribusian BBM bersubsidi. Kendala tersebut antara lain; kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Stake Holder dalam menjamin ketersediaan dan ketercukupan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM)bersubsidisertakeseragamanpersyaratan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Di sisi lain, operator angkutan perintis dan kapal penumpang kelas ekonomi (PELNI) masih menghadapi berbagai hambatan. Hasil audit Itjen Kemenhub menyebutkan, terdapat komponen pekerjaan perawatan kapal perintisyangseharusnyadilaksanakanpadasaat (running repair) tetapi tidak dilakukan dan baru dilakukan pada saat perawatan besar (docking repair). Kondisi Riil dan Tantangan Angkutan Laut Kelas Ekonomi & Perintis di Indonesia PT PELNI juga tidak sanggup untuk menyediakan kapal pengganti, yang sesuai dengan kualitas dan spesifikasi kapal yang dibutuhkan. Untuk operator kapal swasta, kondisi teknis kapal penggantinya belum setara dengan kapal utama. Akibatnya, kinerja operator pelayaran perintis pada umumnya kurang baik. Operator pelayaranperintisjugamasihmelanggarkontrak dan peraturan di bidang perhubungan laut seperti bidang pengawakan, bidang perawatan kapal, bidang operasional kapal. Kondisi tersebut makin parah, karena belum tersedianya fasilitas terminal penumpang dan dermaga di beberapa pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah. Kondisitersebutberakibat belumoptimalnya pelayanan penumpang dan barang perintis dibeberapa pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah di Indonesia. Kondisi embarkasi dan Debarkasi penumpang angkutan laut perintis belum tertib. Belum ada prioritas untuk sandar bagi kapal perintis di beberapa pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah. Selanjutnya, Itjen Kemenhub mereko­ mendasikan agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan evaluasi profil operator pelayaran perintis. Apabila terdapat operator yang memiliki kinerja yang tidak baik selama kurun waktu tersebut agar tidak segan-segan memberikan peringatan. Bila perlu, KPA bisa mengumumkan dalam Daftar Rekanan Kementerian Perhubungan yang memiliki kinerja tidak Baik (daftar hitam) sebagaimanaketentuanPerpresNomor70tahun 2012 dan kontrak yang telah disepakati. Selanjutnya, setiap pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah angkutan laut perintis yang belum terdapat fasilitas terminal penumpang dan dermaga segera memprioritaskan usulan pembangunannya. Perlu ada standar pelayanan angkutan laut perintis dibeberapa pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah. (***) Auditor 18 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
T im Inspekstorat Jenderal (Itjen) K e m e n h t e r i a n P e r h u b u n g a n (Kemenhub) saat ini Kementerian Perhubungan sedang membahas perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 65 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya Kompensasi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi. Di dalam peraturan tersebut, akan dilakukan evaluasi terhadap komponen-komponen biaya yang dapat dibayarkan terakit pelaksanaan kegiatan Public Service Obligation (PSO) kepada PT PELNI. CatatanyangterpentingdariItjenKemenhub adalah revisi terhadap peraturan kompenen biaya dalam hal ini PM. 65 tahun 2015 tentang Komponen Biaya PSO Penumpang PELNI. Sejauh ini, pelaksanaan subsidi PSO belum pernah dilakukan audit oleh Itjen Kemehub. Sementara, ada kendala untuk audit angkutan perintis yaitu tidak adanya kapal perintis dilokasi pada saat dilakukan audit. Khusus untuk PSO Penumpang hasil audit menunjukkan adanya kurang bayar, sehingga berdasarkan PMK 173 harus dibayarkan kepada PT. PELNI. Masalah ini harus diantisipasi sejak dini, jangan sampai kasus itu kembali terulang. Tantangan dan Masalah Yang menjadi tantangan dalam penerapan penyaluran PSO - termasuk PSO kepada PELNI dan kapal perintis- adalah masalah penyerapan anggaran. Dalam kasus ini, sering terjadi kasus antara perencanaan anggaran tidak sesuai denganrealisasidilapangan.Implikasinya,sering terjadi kurang bayar (PSO Penumpang kelas ekonomi PT PELNI) Sedangkan untuk kegiatan perintis per­ masalahannya yaitu belum adanya sosialisasi terkait PM 2 Tahun 2017, terkait komponen biayayangharusdibayarkan.Halinidisebabkan pembayaran yang dilakukan menggunakan sistem harga satuan dan lumpsum, sehingga PPK kesulitan dalam pencairan per termin untuk komponen biaya yang berupa harga satuan. Data Itjen Kemenhub menyebutkan, penyerapan Anggaran untuk PSO dan Perintis pada seluruh moda transportasi Kemenhub Khususuntukmodatransportasilaut,penyerapan terhadap subsidi kapal penumpang PT PELNI melalui anggaran BABUN rata-rata terserap 100% bahkan hampir tiap tahun mengalami kurang bayar. Sebaliknya, untuk perintis rata-rata tidak terserap 100%. Hasil audit BPK terhadap Pelak­ sanaanKewajibanPelayananUmum(KPU)Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri pada PT PELNI tahun 2014 dan tahun 2015, terdapat selisih kurang dana KPU TA 2014 senilai Rp47.633.303.197,00 dan TA 2015 senilai Rp150.162.891.966,00 yang harus dibayarkan pemerintah kepada PT PELNI. (Yulianto Setiawan, ST, QIA) Tim Itjen Bahas Revisi PM No.65 Tahun 2015 19Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Radar Inspektur Jenderal Kementerian Perhubun- gan Wahju Satrio Utomo (Tommy) bersama Inspektur V Heri Sudarmaji meninjau pengem- bangan Bandara Morotai, Maluku Utara, Jumat (6/10/2017). Dalam tinjauannya, didampingi juga oleh Kepala UPBU Kelas III Morotai Syamsuddin Soleman, Irjen menyambangi Kantor UPBU Mo- rotai, melihat soft drawing terminal dan gambar pekerjaanlapisan/peningkatanPavementClassi- ficationNumber(PCN)sertamasterplanBandara. Selain itu Irjen melihat juga MoU antara Irjen Tommy Tinjau Pengembangan Bandara Morotai TNI AU dan Ditjen Perhubungan Udara tentang penggunaan lahan TNI AU untuk Bandara Ko- mersil. “Kami berharap pelebaran runway dari se- mula 30×2.400 meter menjadi 45×2.400 meter, pesawat jenis Airbus 320 dapat mendarat di Bandara Pitu Morotai kedepannya,”tutur Irjen. Morotai merupakan salah satu destinasi wisata yang perlu peningkatan infrastruktur transportasi. Untuk itu, demi meningkatkan dan memudahkan konektivitas, Kemhub melakukan pengembangan, tak hanya bandara tetapi juga pelabuhan. 20 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Dalam kesempatan itu, Irjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy menyampaikan paparan terkait reformasi percepat penyediaan infrastruktur. “Dalam reformasi terkait infrastruktur, ada tiga hal yang dilaksanakan yakni reformasi fiskal, institusi, dan regulasi,”jelasnya. Dalampenerapannya,reformasifiskaldianta- ranya terkait pada viability gap founding (VGP), availability payment (AP), land revolving fund, dan panduan pembagian risiko. Sedangkan reformasi institusi diterapkan pada KPPIP, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Indonesia Infrastruktur Financr (IIF), PPP Unit, BLU LMAN, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII). “Untuk mempercepat penyediaan infra- struktur juga dibutuhkan reformasi regulasi,” tutur Tommy. Hal itu diantaranya untuk direct lending, pengadaan tanah, dan paket kebijakan ekonomo dengan melakukan deregulasi kebi- jakan dan peraturan yang dinilai menghambat. Irjen Kemhub Sampaikan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Itjen Kemenhub melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System, dan Benturan Kepentingan di Ternate, Maluku Utara, Jumat (6/1/02017). 21Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
KunkerkeTernate,IrjenKemhubTinjau BandaraSultanBabullah I rjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo kunjungan kerja (kunker) ke Ternate, Maluku Utara. Dalam kegiatannya, pria yang akrab disapaTommy itu, salah satunya meninjau Bandara Sultan Babullah. Kata Tommy, saat ini bandara tengah dilaksanakan proyek renovasi terminal penumpang dengan nilai anggaran Rp8 miliar. “Bandara Sultan Babullah masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional,”tuturnya di Ternate, Jumat (6/10/2017). TommydidampingiInspekturVHeriSudarmaji dalamrangkaiankunkeryangdimulaisejakkemarin (5/1/0/2017) diawali ke Manado, Sulawesi Utara. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) SultanBabullahTernateSaefulBahrimenyampaikan kesiapan renovasi tersebut. Tommy juga meninjau setiap sudut lokasi bandara dan melihat langsung proses perkembangan pekerjaan yang ada. Radar 22 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
IrjenKementerianPerhubunganWahjuSatrio UtomoyangakrabdisapaTommymembukaaca- ra sekaligus menyampaikan paparan di hadapan unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Dalam kesempatan itu, Tommy didampingi Inspektur V Heri Sudarmaji dan Kepala Bagian TataUsahaKantorSyahbandardanOtoritasPela- buhan (KSOP) Kelas I Bitung sebagai Koordinator Wilayah UPG di Provinsi Sulawesi Utara. “Pada visi Indonesia Tahun 2045 ada empat pilar yang menjadi target realisasi,”tuturTommy di Manado, Kamis (5/10/2017). Pertamaadalahpembangunansumberdaya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu penge- tahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. “Selanjutnya pemerataan pembangunan dan terakhir ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,”ujarnya. Pada pengembangan dan pembangunan SDMsertaIptek,disebutkanTommymakaterkait di dalamya adalah pendidikan, kesehatan, Iptek, dan kebuda yaan. Selain di Manado, dijadwalkan Tommy akan menjadipembicarajugadihadapanUPGTernate, Maluku Utara, Jumat (5/10/2017). Irjen Paparkan Visi Indonesia Tahun 2045 23Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
K ementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan penghargaan Unit Kerja Terbaik. Penghargaan diberikan bersamaan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas). Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakanTimTerpadudariInspektoratJenderal (Itjen), Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Kepegawaian dan Organisasi sertaBiroHukum,menurutIrjenKemenhubWahju SatrioUtomo,secaraumumseluruhunitkerjatelah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. “Namun terdapat beberapa hal penting yang belum optimal dan perlu mendapatkan perhatian kita bersama dalam peningkatan tata kelola Kemenhub Serahkan Penghargaan Unit Kerja Terbaik dan pelayanan sebagaimana agenda Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025,” jelas Wahju yang akrabdisapaTommydiJakarta,Senin(18/9/2017). Diantaranya adalah dalam hal menyusun rencana aksi Road Map Zona Integritas setiap tahunnya, menyusun kebijakan terkait benturan kepentingan dan melaporkannya secara periodik, menyusunprosesbisnisterhadapseluruhSOPyang telahditetapkan,danmeningkatkanpenggunaan tata kelola dari sisi elektronik yang sudah ada seperti Email/Surat Elektronik kedinasan dan Pelaksanaan surat secara elektronik. Selain itu juga yang perlu ditingkatkan adalah implementasi SPIP minimal dengan telah disusunnya daftar risiko, peta risiko dan Radar 24 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
rencana tindak pengendalian,penyusunan mekanisme pemberian reward dan punish, mendokumentasikan terkait pelaksanaan pencegahan KKN,melakukan inovasi-inovasi pelayanan,melakukansurveykepuasanpelayanan dari Internal maupun eksternal/stakeholder, dan melakukan sertifikasi SOP menjadi manajemen mutu yang telah diakui badan akreditasi. “Unit kerja terbaik tahun 2017 diberikan penghargaanberupapialadanpiagamdariBapak Menteri Perhubungan yang akan ditetapkan juga dengan Keputusan Menhub tentang Unit Kerja dengan KinerjaTerbaikTA. 2017,”ungkap dia. Untuk itu diucapkan selamat dan semoga predikat sebagai unit kerja terbaik dapat menjadi pendorong untuk menunjukan kinerja dan pelayanan yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Pemberian penghargaan ini bukanlah akhir dari kerja keras saudara tapi merupakan awal dari kerja nyata untuk terus meningkatkan kinerja dalampencapaiansasarandantujuanKemenhub,” tuturTommy. (Tim) Itjen Kemenhub Serahkan Penghargaan Terbaik UPT BPSDM Dua Unit Pelaksana teknis (UPT) BPSDM Perhubungan meneroima penghargaan sebagai lembaga eselon III terbaik, masing- masing Politeknik Penerbangan (Poltekpen) Surabaya atau dulu bernama ATKP Surabaya dan PIP Semarang. Mereka (Poltekpen Surabaya dan PIP Semarang) menerima penghargaan peringkat pertama dan kedua. Sedang peringkat ketiga untuk lembaga eselon III diraih Balai Teknik Penerbangan. Penghargaan diterima Direktur PIP Semarang Capt. Marihot Simanjuntak, MM yang diserahkan oleh Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio Utomo. Dalam sambutannya Irjen Kemhub menyebutkan, pemberian Penghargaan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik di lingkungan Kemenhub Tahun 2017 dimaksudkan sebagai proses awal dari pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2018. (Tim) 25Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
I nspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mengadakan Serah Terima Jabatan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dari Bambang Sudaryono kepada Aca Mulyana yang sebelumya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Inspektur Jenderal Kemenhub Wahju S. Utomo hadir sebagai saksi pada Sertijab tersebut menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada Bambang yang sudah banyak membantu kerja Irjen selama ini dan semoga dapat lebih sukses lagi menjalani tugas baru serta ucapan selamat datang kepadaAcasemogadapatmengembantugas baru sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal KemenhubdenganProfessional,Integritasdan Amanah, tutupnya. (tim) Sekretaris Itjen Diserahterimakan Radar 26 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
S esuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.312 Tahun 2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Sosialisasi UPG, Whistleblowing System dan Benturan Kepentingan pada UPG Kementerian PerhubungandiWilayahProvinsiKalimantanBarat. Sesuai dengan KP.312 tahun 2016, telah terbentuk sebanyak 29 UPG Kementerian Perhubungan. Salah satunya pada wilayah Kalimantan Barat yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak. Adapun peserta yang hadir di bawah koordinator KSOP Pontianak adalah : KSOP Kelas V Teluk Air, Itjen Sosialisasi UPG, Whistleblowing System & Benturan Kepentingan di Kalimantan Barat Sintete, Ketapang, Kantor UPP Kelas III Teluk Melano, Kendawangan, Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, Bandar Udara Jenis A Kelas III Rahadi Oesman Ketapang, Susilo Sintang, Pangsuma Putusibau dan Nangapinoh. Acara yang dibuka olehKepalaKSOPKelasIIPontianakJunaidisebagai Koordinator Wilayah UPG Kalimantan Barat serta dilanjutkan dengan sambutan dari Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Moh. Anto Julianto @ma_julianto serta paparan dariTimInspektoratJenderalKemenhub.Sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan UPG, Whistleblowing serta Benturan Kepentingan demi mewujudkan Clean and Good Governance, pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Tim) 27Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Begini Serunya Pengalaman Pertama Irjen Tommy Sambangi Mamuju Radar 28 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
H al itu diketahui saat Kadishub Sulbar dan Ka. BPTD Wil.XIX SulSelBar menyambut kedatangan Irjen yang akrab disapa Tommy itu. “Kami mengundang khusus Irjen Tommy untuk bisa hadir dan melihat langsung kondisi Sulawesi Barat yang sudah mulai membangun dan sekaligus memberikan arahan kepada semua insan perhubungan, ujar kadishub Sulbar Haerudin Anas, Kamis (27/7/2017). KehadiranTommybesertarombangandisambut meriah dan diberikan tanda selamat datang oleh Kadishub Sulbar Haetuddin Anas didammpingi Ka. BPTDBennyNurdinYusufdanbeberapapejabatdan stafUPTKemenhubdiSulbar. “Ini merupakan tugas pertama saya usai dilantikpekanlalu,berkoordinasidenganjajaran Pemprov Sulbar sekaligus menyambut Irjen,” ungkap Benny. Dengan gaya khasnya yang santai, Tommy menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang kompak semua jajaran Kemenhub dan Pemda dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang baik. “Saya baru kali ini ke Mamuju kalau gitu harus minum air kali Mamuju ya,” canda Tommy. Dia juga memuji nikmatnya makan siang dengan olahanikanyangdisajikansebelummeninggalkan BandaraTampaPadang,Mamujuuntukmenghadiri Rakornis. (Tim) Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan di Mamuju, Sulawesi Barat (26-27 Juli 2017), Irjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengaku baru pertama kali menginjakkan kaki di kota tersebut. 29Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Pentingnya Kesetaraan Pelayanan Transportasi P entingnya kesetaraan dalam pelayanan transportasi menjadi salah satu fokus perhatian Irjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (26/7/2017). “Kami berharap semua pelayanan transportasi harus sama dan setara, Bandara ini harus kita kembangkan terus, sekarang sudah bisa didarati pesawat Boeing, artinya kedepan akan bisa lebih maju lagi,”ujar lelaki yang akrab disapa Tommy itu. Menurutnya,semuaharusterusmembangun danmenghadirkanpelayanantransportasisesuai Nawa Cita Bapak Prediden JokoWidodo, dimana negara harus hadir. “Tantangan kedepan makin besar di sisi per­ hu­bungandarat,olehnyaBPTDyangbarubentuk dan dilantik pekan lalu ini harus membangun sinergitas dan koordinasi yang kuat, harus turun ke lapangan,” imbuh dia. Kota Mamuju saat ini jalannya masih kurang lebar. Untuk itu Andalalin harus benar- benar dijalankan sebagai amanah UU. Terminal dan Jembatan Timbang juga harus dibuat baik dan jadikan percontohan di wilayah kerja masing-masing. “Tahun ini kita mendapat apresiasi penye­ leng­garaan angkutan Lebaran terbaik. Apa kunci kesuksean itu? tak lain adalah koordinasi yang kuat antara sesama stakeholder dan mau turun la­pangan serta menanggalkan ego sektoral. Mari ba­ngun koordinasi, saya ingin anda lakukan itu dan buk­tikan kehadiran BPTD mampumemberikanygter­baikbagimasayarakat di SulselBar,”pungkas Tommy. (*) Radar 30 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
I rjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy menghadiri Rapat Koordinasi Teknik (Rakornis) Sulawesi Barat di Mamuju yang berlangsung 26-27 Juli 2017. Tema Rakornis yakni“Efektifitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.”yang pada kesempatan tersebut Tommy hadir sebagai narasumber mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang berhalangan hadir. Dalam kesempatan itu, Irjen mengingatkan untuk prioritaskan pelayanan dan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi. Tommy juga menyoroti kondisi transportasi di wilayah barat Sulawesi tersebut. “Kita berharap pelayanan transportasi merata untuk semua wilayah, termasuk pada Sulbar ini,”ungkap Tommy. Dalam kesempatan itu, Kadishub Sulbar Haeruddin Anas dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Benny Nurdin Yusuf ikut menyambut kedatangan Tommy. (*) Irjen Tommy Hadiri Rakornis Bidang Perhubungan di Mamuju Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju S. Utomo melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanMamujudanTerminalTypeAAngkutanDaratSimbuangKabupatenMamujuSulawesi Barat. 31Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Wahju Satrio Utomo dan Staf Khusus Menhub RI Wihana Kirana didampingi Dubes RI untuk Belanda, I Gusti A Wesaka Puja menghadiri peringatan 150 tahun Perkeretapian Belanda di Indonesia. Irjen Kemenhub Hadiri Peringatan 150 Tahun KA Belanda P eringatan 15O tahun KA Belanda di Indonesia itu berlangsung di Spoorwegmuseum Utrecht, Belanda, Kamis (1O/8/2017). Atase Perhubungan KBRI Den Haag, I Made Suartika, Sabtu (12/8), menyebutkan pada 10 Agustus 1867 untuk pertama kalinya kereta api penumpang beroperasi menghubungkan Kota Semarang dan Stasiun Tanggung di Jawa Tengah. Peringatan150tahunPerkeretapianBelanda di Indonesia diisi berbagai program termasuk Radar 32 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Forum Bisnis Infrastruktur Kereta Api Indonesia. Pada Forum ini, delegasi Indonesia menyampaikan berbagai program pemerintah di bidang pembangunan perkeretapian dan peluang investasi serta kerja sama dengan negara mitra, termasuk Belanda. SementaraituDubesWesakaPujamengatakan peringatan 150Tahun Perkeretaapian Indonesia ini merupakan momen memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Belanda termasuk peningkatanberbagipengetahuandaninvestasi, khususnya di bidang infrastruktur transportasi. (tim) 33Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Radar I nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar BimbinganTeknis(Bimtek)kepadanominator pembangunan zona integritas predikat nasional menuju predikat wilayah bebas korupsi (WBK) 2017. Bimtek dibuka Sekretaris Itjen Bambang Sudaryono dan menghadirkan nara sumber Deputi PAN RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Heru Airlangga di Jakarta, Kamis (24/8/2017). “Pelaksanaan ini menindaklanjuti Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor HK. 403/1/5 PHB 2017 pada 27 April 2017 perihal Nominasi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2017 di lingkungan Kemenhub,” jelas Bambang. Selain itu kata dia, Bimtek dilakukan dalam rangka mewujudkan Program Mikro yang menjadi prioritas nasional di seluruh Instansi Pemerintah. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019, disebutkan bahwa Kemenhub telah menetapkan beberapa nominasi. Pertama adalah Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi. Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mutiara Sis Al Jufri Palu. Selanjutnya Balai Pendidikan Pelatihan dan Penyegaran Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta dan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya. “Pemilihan nominasi menuju predikat WBK Bimtek Nominator Predikat Wilayah Bebas Korupsi diawali dengan Pemilihan Unit Kerja dengan KinerjaTerbaik pada tahun sebelumnya,”tutur dia. Bambangmengungkapkanbahwakampanye terhadap komitmen menuju predikat WBK tersebut juga sudah diterapkan melalui jendela pop up dalam website Portal Kementerian Perhubungan (www.dephub.go.id). “Hal itu dilakukan, agar segenap jajaran Kemenhub mendukung para nominasi menuju predikat WBK 2017,”imbuh Bambang. (Tim) Radar 34 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Komit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bebas korupsi terus digalakkan. Salah satunya menjadikan wilayah kerjanya bebas korupsi (WBK). Sebelum masuk sebagai nominator,merekatelahberhasilpadaPemilihan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik pada tahun sebelumnya. Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik telah dilakukan sejak tahun 2012 sejak ditandatangani piagam Zona Integritas antara Menteri Perhubungan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tahapan Penilaian Itjen Kemenhub Sebelum Nominasi WBK Ditetapkan tahun 2010 sd 2025. Perpres ini juga merupakan mandat dari Undang-undang 17 tahun 2007 tentang RPJMN tahun 2005 sd 2025. Perpres 81 tahun 2010 ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan RB di seluruh Instansi pemerintah dan memberikan mandat kepada Kementerian PAN dan RB untuk menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025 yang dibagi menjadi 4 tahap (per-5 tahunan) sampai dengan tahun 2025. Adapun penilaiannya menurut Sekretaris Itjen Bambang Sudaryono, ada 6 tahapan yang harus dilalui. l Rendahnya temuan strategis dan kecepatan auditi menindaklanjuti rekomondasi hasil audit/pemeriksaan sehingga didapatkan daftar panjang nominasi l Daftar panjang nominasi dirapatkan dalam Rapat Majajemen Itjen dengan mendegarkan pendapat para Manajamen dan Auditor Senior, kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan SDM yang ada di Itjen hingga diperoleh daftar pendek nominasi. l Dilakukan peninjauan lapangan dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai PERMENPAN 52/2014 yang disesuaikan, kategori penilaian dan penetapan pemenang dilakukan dengan mekanisme kesetaraan (apple to apple). l Para pemenang unit kerja dengan kinerja terbaik akan diberikan penghargaan pada acara Hari Perhubungan Nasional setiap 17 September setiap tahunnya. l Para pemenang Unit Kerja terbaik dilakukan peninjauan kembali dengan menggunakan LKE 52/2014 seutuhnya dan dilakukan Rangking berdasarkan nilai tertinggi dari pemenuhan elemen yang ada. l Kemenhub mengirim nominasinya kepada Menteri PAN dan RB untuk di evaluasi menuju predikat WBK. (Tim) 35Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
A da tiga dimensi disusun untuk memperkuat reformasi birokrasi Pemerintahan melalui perubahan yang terencana. “Tiga dimensi itu adalah Dimensi Pembangunan Manusia, yang m e l i p u t i : p e n d i d i k a n , kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, y a n g m e l i p u t i kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, k e m a r i t i m a n d a n kelautan,sertapariwisata dan industri dan ketiga Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi antarkelompok pendapatan, antarwilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur,” urai Sekretaris Itjen Kemenhub Bambang Sudaryono di Jakarta, Kamis (24/8/2017). Tahun2017disebutkandia.merupakantahap ketigapelaksanaanRoadMapReformasiBirokrasi (RB) yang berakhir nanti pada tahun 2019. 3 Dimensi Perkuat Reformasi Birokrasi Pemerintahan Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan kedaulatan pangan energi dan ketenaga listrikan kemaritiman dan kelautan pariwisata dan industri Dimensi Pembangunan Manusia pendidikan kesehatan perumahan mental/ karakter Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan antar kelompok pendapatan antar wilayah desa pinggiran luar Jawa Kawasan Timur Radar 36 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Agenda pemerintah dalam tahapan ini untuk memperkuat reformasi birokrasi pemerintahan melalui perubahan yang terencana. “Pada tahun 2019 diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudahberanjakpadatatananpemerintahanyang dinamis,”ungkapnya. Tolak ukur keberhasilan Reformasi Birokrasi ditinjau dari tiga sasaran yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efesien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. “Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan area- area perubahan birokrasinya,”imbuh Bambang. Hal itu antara lain adalah mental aparatur, penguatan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM Aparatur, eraturan perudang-undangan, dan pelayanan Publik. Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik berada dalam sub kegiatan area ke-2 perubahan RB. Area perubahan tersebut atau arean yang disebut penguatan pengawasan memiliki enam kegiatan yang menjadi prioritas nasional, salah satu kegiatan tersebut adalah pembangunan berpredikat WBK dan WBBM di seluruh Instansi Pemerintah. (Tim) Keberhasilan Reformasi Birokrasi ditinjau dari tiga sasaran yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efesien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas 37Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
M e n te r i Pe r h u b u n g a n B u d i Karya Sumadi menyampaikan Penghargaan dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikanpengaduanmelaluiSatgasSaber Pungli Nasional di Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI atau langsung melalui Tim OPP Kementerian Perhubungan. “Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan perhatian masyarakat terhadap pelayanan Jasa Perhubungan kedepan yang lebih baik,” jelas Menhub di Jakarta, Selasa (22/8/2017). Menurutnya,jumlahpengaduanyangmasuk hingga 14 Agustus 2017 tercatat sebanyak 343. Dari jumlah itu, 60,35% terkait Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah 22,74%, terkait dengan Unsur Penegak Hukum dan premanisme, 6,99%, terkait dengan BUMN, dan 9,91% terkait langsung dengan Kementerian Perhubungan. Lebih lanjut Menhub menyebutkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat akan diproses olehTimOPPKemenhub.“Bagiyangmenyangkut Instansilain,langsungdisalurkankepadaInstansi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti,” ungkap Menhub. Bila terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, kata dia, maka kepada aparatur yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Tim) Kemenhub Tindak Lanjuti 343 Pengaduan Masyarakat  Radar 38 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
MantanKepalaBPSDMP Tommy Terima Medali Dari ENAC D R. Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si menerima Penghargaan “medaille de l’aeronautique” oleh Pemerintah Republik Perancis karena jasanya dalam Bidang Tranportasi, khususnya Transportasi Udara di Tanah Air. Seperti dilansir situs resmi STPI yang, Selasa (29/8/2017), penghargaan tersebut didasari atas jalinan Kerja Sama antara Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) Perancis dengan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), yang dirintis oleh DR. Wahyu Satrio Utomo atau biasadisapaTommy,saatmenjabatKepalaBadan Pengembangan SDM Perhubungan. Pria yang kini menjabat sebagai Irjen Kementerian Perhubungan itu dinilai ENAC sangat berjasa dalam membangun kerja sama dan meningkatkan pendidikan yang baik khususnya di STPI Curug. STPIresmimenjalinkerjasamadiklatdengan ENAC bahkan membuka program pascasarjana bidang kajian keselamatan. Penyematan Medali kepada Tommy, sebagai mantan Kepala BPSDM Perhubungan itu langsung dilakukan pimpinan ENAC Paris, Perancis. Dalam pemberian penghargaan dari ENAC tersebut, Tommy, didampingi oleh Ketua STPI Capt. Novyanto Widadi, S.Ap, MM, Kepala BPPP Banyuwangi yang juga mantan Kabag AdministrasiUmumSTPIAfenSena,SE,M.Siserta KasubagPerencanaandanPelaporanSTPIR.Aryo Bandoro,S.SiT, MBA. ENAC Perancis membuka program pascasarjana bidang keselamatan di kampus STIP Curug. Ini adalah program studi tingkat master yang pertama kali dibuka ENAC di luar negara Perancis. Saatini,puluhandosenSTPIdanputraterbaik Indonesia tengah mengikuti program studi masterdibidangkeselamarandiENAC.Nantinya, program kuliah akan dilakukan di dua tempat, baik di kampus STPI Curug serta ENAC Perancis. (tim) 39Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, ada banyak proyek strategis nasional, diantaranya di Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal KawalProyek Strategis Nasional Perhubungan Radar 40 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
D i Kemenhub terdapat 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor transportasi yang meliputi 23 proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 10 proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan 8 proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.“PSN di sektor transportasi tersebut berupa pembangunan infrastruktur mulai dari sarana dan prasarana kereta api, pembangunanpelabuhandanbandara,ataupun pengembangannya,” jelas Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkawasan di Jakarta, Selasa (5/9/2017). Dalam hal ini, menurutnya, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhub bertugas terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh program kerja di lingkungan Kemenhub termasuk PSN. “Sekecil apapun uang rakyat, harus dipastikan digunakan untuk rakyat dan tepat sasaran. Semua program harus berjalan sesuai target, transparan dan akuntabel,”ujar Hengki. Ditambahkan dia, bila sebelumnya, pengawasanterhadapPSNdilakukanbersamaan dengan pelaksanaan audit kinerja, maka saat ini dilakukan monitoring secara khusus terhadap PSN. Sebagai langkah awal, telah dijalankan monitoring terhadap 14 PSN yang meliputi tiga proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tiga proyek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan delapan proyek Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. “Kedepannya, seluruh PSN akan dilakukan monitoring dan akan ditunjuk auditor yang menjadi penanggungjawab pengawasannya. Dengan demikian hasil pengawasanya akan lebih andal dalam memberikan masukan dan rekomendasikepadapihakterkait,”lanjutHengki. Untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap PSN, tambah dia, SDM auditor diwajibkan memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan meliputi knowledge, skill dan attitude. Selain itu, auditor diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan profesional secara berkelanjutan. “Selain itu, dalam rangka peningkatan produktifitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan, Itjen Kemenhub juga secara internal melakukan kegiatan mutasi dan rotasi. Hal ini dilakukan untuk penyegaran dalam pelaksanaan tugas, dan dalam rangka pembinaaan kepegawaian,”tegas Hengki. MenurutHengki,mutasidanrotasisemacam ini perlu dilakukan terus-menerus agar para staf dan auditor menguasai seluruh moda transportasi dan tidak terpaku pada satu moda transportasi saja. (*) 41Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
I rjen Kementerian Perhubungan Wa h j u S at r i o U to m o ya n g akrab disapa Tommy mendapat kejutan di hari ulang tahunnya pagi ini (6/9/2017) di sela menanti pembukaan acara Temu Karya Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan di Jakarta. Ucapan ultah disampaikan Kepala Badan Litbang Umiyatun Hayati Tri Astuti, Mantan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Sinaga, Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut I Nyoman Sukayadnya, para eselon dua di lingkungan Kemenhub, para tamu, dan rekanmediadiiringialunanlaguselamat ulang tahun. Saat meresmikan acara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyampaikan ucapan selamat pada mantan Kepala BPSDM itu. “Hari ini ada yang ulang tahun. Ayo yang ulang tahun berdiri,” ujar Menhub sumringah disambut riuh tepuk tangan hadirin. Dalam kesempatan itu juga hadir Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso, Staf Ahli Menhub Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Cris Kuntadi, dan para pengamat transportasi. (tim) IrjenTommy DapatKejutan Ultah Radar 42 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
foto sumber instagram: itjenkemenhub_151 43Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Itjen Kemenhub KoordinatorLomba Catur Harhubnas Radar 44 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
D alam Rangka Memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2017, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi Koordinator pelaksana Kegiatan Lomba Catur dengan Tema “Kita Tingkatkan Soliditas, Sinergitas, dan Kerja Bersama Dalam Mewujudkan Transportasi Yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.” Lomba yang diikuti oleh 16 Tim yang terdiri atas Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan serta BUMN ini terselenggara atas kerja sama Itjen Kemenhub dengan PT. Angkasa Pura I (Persero). LombayangdibukasecararesmiolehInspektur V Heri Sudarmaji dan disambung oleh Catur Buta antara Inspektur II Kasman dengan Master International Sean Winshand Cuhendi. Lomba ini dilangsungkan selama dua hari, 6-7 September 2017 di Ruang Nanggala. Lomba ini mencari Juara Beregu I, II dan II serta Pemain Terbaik I, II dan III. (*) 45Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
I nspektur Jenderal Wahju S. Utomo memberikan pengarahan kepada Tim Reviu Inspektorat Jenderal Kemenhub baik Reviu RKA Tahun Anggaran 2018 maupun Reviu Rancangan HPS Kemenhub. Dalam arahan menyangkut program infrastruktur prioritas Nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini harus dapat diselesaikan sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai terutama Proyek Strategis Nasional (PSN). Anggaran untuk pembangunan Infrastruktur menurut Irjen jangan dihabiskan hanya asal habis, namun harus jelas fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat sambungnya. “Gunakan anggaran secara efisien, bermanfaat, tepat sasaran dan tidak dapat ditawar lagi seluruh APBN harus bebas dari korupsi,”jelas Irjen. (*) Pengarahan Irjen Pada Tim Reviu RKA dan HPS Radar 46 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
I nspekturJenderalKementerianPerhubungan Wahju S. Utomo menghadiri Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP Kementerian/Lembaga/ Daerah Tahun 2017. Dalam rangka pengawasan terhadap upaya optimalisasi atas PNBP dan penyetoran pajak dari Bendahara Pengeluaran oleh Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal secara terus menerus agar pengawasan dapat sinergi antara seluruh APIP K/L/D dalam rangka menyamakan pemahaman APIP tentang pengawasan terhadap Penerimaan Negara. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Letter of Commitment (LoC) oleh seluruh APIP K/L/D yang bertujuan untuk mendukung penuh dan bertanggungjawab dalam upaya Optimalisasi Pengawasan dan Penerimaan Negara pada tiap Instansi serta meningkatkan pengawasan APIP K/L/D terhadap pengelolaan Penerimaan Negara yang bersumber dari PNBP. (*) Irjen Hadiri Rakernas Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara 47Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
I rjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy memaparkan rangkaian rincian anggaran untuk fungsi dan program unit Organisasi Eselon I Kemhub dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR. Dalam kesempatan itu, Irjen Tommy hadir bersama Sekretaris Jenderal Kemhub Sugiharjo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Djoko Sasono, Kepala Badan Pengelola Transportasi Irjen Paparkan Anggaran Kemenhub pada RDP dengan Komisi V DPR Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Umiyatun Hayati Tri Astuti. Irjen Tommy menyampaikan beberapa hal, mulai dari Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit mulai tahun 2003 – 2017, penghematan anggaran melalui Reviu HPS, penyelamatan keuangan negara dan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kemhub yang sampai posisi saat ini mencapai 343 pengaduan. Radar Kementerian Perhubungan Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi V DPR. 48 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
“Dari total Rp46,09 triliun Anggaran Belanja Kemenhub pada Tahun 2017, Itjen mendapatkan 0,20% sedangkan pada tahun 2018 dari total Rp48,48 triliun, Itjen memeroleh 0,22%,” jelas Tommy di Jakarta, Senin (11/9/2017). Menurutnya, peningkatan Anggaran yang diperoleh Itjen pada TA2018adalahuntukmelaksanakan tugas tambahan seperti konsultasi pengadaan barang dan jasa, melakukan dan mengkoordinir Unit Pengendalian Gratifikasi di UPT, Reviu RKA dan HPS. “Selain iti juga untuk telaah sejawat secara periodik, penyusunan Ihtiar Hasil Audit, koordinator whistleblowing system, membangun Sistem Informasi Managemen Pengaduan, Audit Investigatif dan monitoring Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru. “Kami juga mendapat alokasi tambahan anggaran untuk tugas tambahan lain yaitu melakukan forum koordinasi dengan BPKP, TP4, BPK- RI, Bareskrim serta Kemenpan RB,” pungkasnya. (*) 49Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
I nspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diwakili Inspektur I Moh. Anto Julianto melakukan Kunjungan Kerja ke BP2TD Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu, 13 September 2017. Dalamkunjungannya,InspekturIMohammad Anto Julianto yang didampingi Kepala Balai Lingga memantauan terkait dengan kondisi BP2TD Mempawah, mulai dari aset yang ada, sampaikepadakondisikeamanandankebersihan lingkungan serta kesiapannya dalam menerima calon taruna/taruni untuk pertama kalinya. BP2TD Mempawah mempunyai luas 20 hektar ini baru memiliki 3 pegawai PNS Kementerian Perhubungan, yaitu Kepala Balai, Kasie Prasarana dan Kasi Penyelenggara yang dibantu oleh 15 Honorer. Selain mendengarkan paparan dari BP2TD Mempawah, Inspektorat I juga mengunjungi kamar asrama, barak, ruang pengajar, audio visual dan keseluruhan bangunan lembaga pendidikan tersebut. Diharapkan BP2TD Mempawah dapat membawa manfaat untuk masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan terbaik. (*) Inspektur I Itjen Kemenhub Kunker ke BPTD Mempawah Radar 50 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Kunjungi Galangan Kapal InspekturIInspektoratJenderalKementerian Perhubungan Moh. Anto Julianto dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya di Pontianak, Kalimantan Barat juga mengunjungi galangan kapal yang membangun Kapal Negara Kementerian Perhubungan yaitu STIP Jakarta, BP2IP Malahayati, PIP Makassar, Poltekpel Surabaya, BP2IP Sorong. Direncanakan pada bulan September 4 unit Kapal, Oktober 4 unit Kapal. Untuk perintis 2.000 GT baru akan dilaunching pada bulan Mei Tahun 2018 dengan adanya adendum. Anto melakukan pengecekan kondisi kapal baik yang sudah siap launching maupun yang masih on progress. Menurutnya semua sudah sesuai track danprogressnya,Antoberharapagarpeluncuran Kapal dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. (*) Inspektur I Itjen Kemenhub, Moh. Anto Julianto memimpin rombongan saat kunker di BPTD Mempawah. Inspektur I Itjen Kemenhub, Moh. Anto Julianto memimpin rombongan saat kunker di BPTD Mempawah. 51Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
P ada tahun 2018 rencana alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan sebesar 48.1 trilliun, ini menurun dari alokasi pagu indikatif sebesar 298,5 milyar yang bersumber dari Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri pada proyek: Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line (PLN/AFD & PLN/Natixis) serta Engineering Services for Jakarta MRT East-West Line Project Phase I (PLN/JICA). Hakikatnya alokasi anggaran Kementerian Perhubungan untuk tahun 2018 terdapat gap yang cukup besar dari yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 127, 2 trilun. Penurunan ini tidak mengurangi semangat Kementerian Perhubungan terhadap seluruh target yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kementerian Perhubungan Reviu RKAKL Prioritas Kami Bulan September 2017 Penulis: Maizar Radjin, S.E., M.Ak., QIA. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran melalui Menteri kami dalam memajukan sektor tranportasi di negeri tercinta ini. Para pimpinan kami berkerja keras dengan memilah-milah rangkaianaktivitasinvestasikamidisectordarat, laut, udara, perkeretaapian dan seluruh sektor penunjangnya.Kementerianperhubunganharus berpikir keras dalam memprioritaskan inventasi dan pelayanan trasportasi dimana yang menjadi Priorotas Strategis Nasional, Prioritas Nasional, Prioritas Bidang dan seterusnya. Proses pengganggaran tahun 2018 terus berjalan, rangkaian aktivitas akuntabilitas anggaran telah kami lakukan, pada semester II ini fase penilitian Biro Perencanaan, reviu oleh Inspektorat Jenderal dan Penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Kementerian Keuangan sedang berjalan. Pada awal tahun 2017 Kementerian Perhubungan sudah melakukan lapis pertama melalui Pembahasan Pagu Kebutuhan tahun 2018, kegiatan tersebut melibatkan Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal, Unit Kerja Terkait dan mengundangPemerintahDaerahjikadiperlukan dalam koordinasi pelaksanaan Investasi Kementerian Perhubungan di daerah setempat. Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 106,1 milliar,anggarantersebutnaikjikadibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 90.3miliar, sedangkan jika dibandingkan dengan RPJMN masih di bawah dengan yang dituliskan sebesar 116.2 miliar. Awalnya pada posisi indikatif 2018 kami hanya mendapat alokasi sebesar 91.1 milyar. Penambahan alokasi anggaran kami karena ada terobosan dan inovasi dari Bapak Dr. Wahju S Utomo selaku Inspektur jenderal yang melakukan terobosan dalam aktivitas- aktivitas dari sisi tambahan tugas pengawasan Reviu 52 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
dan koordinasi pengawasan. Terdapat 14 tugas tambahan dan 6 koordinasi pengawasan dengan intraKementeriansampaidenganAparatPenegak Hukum pada tahun 2018 harus diintensifkan. Melalui hal tersebutlah Bapak Inspektur Jenderal menhajukan permohonan kepada Bapak Menteri Perhubungan dan disetujui. Anggaran pengawasan ini terlakasi sebesar 0.22% dari seluruh anggaran yang akan kami awasi, hal itu masih dibawah keharusan alokasi anggaran pengawasan lazimnya 1% minimal dari anggaran yang diawasi, akan tetapi kami menyadari bahwa dengan keterbatasan indeks sdm maupun audit resources, kami hanya mengajukan anggaran sesuai dengan kemampuan dan program yang kami susun. Salah satu peran itjen dalam mengawal akuntabilitas penganggaran adalah melakukan ReviuRKApadaposisipagudanalokasianggaran. SingkatnyaberbicaramengenaireviuRKAbahwa sejak tahun 2013, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP)KementerianNegara/Lembaga diberikan tugas baru dalam pengawasan, yaitu Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L yang selanjutnya diperbaharui dengan PMK Nomor 94 tahun 2017. Kemudian terbitnya Surat Edaran MenPAN RB Nomor 7 tahun 2012 antara antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi memberi tugas APIP untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan Surat Menpan RB kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 hal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-K/L oleh APIP. Maksud Reviu RKA-K/L adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA- K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L), dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/PimpinanLembagauntukmenghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Sedangkan tujuan Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L, dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L. Ruang Lingkup Reviu RKA-K/L adalah konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP, kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA- K/L dengan Pagu Anggaran K/L, Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, BLU, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian APIP dalam reviu RKA-K/L yaitu: 1. Efesiensi Anggaran berupa pembatasan dan pengendalianperjalanandinas(harusselektif dan efisien), pembatasan dan pengendalian paketmeetingluarkota(minimalmelibatkan eselon I lainnya) dan penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatifpenyediaankendaraanoeprasional. 2. Mendeteksi duplikasi anggaran untuk gedung yang dipakai bersama atau kegiatan yang sama. 3. Memperhatikan beberapa jenis kegiatan yang pokok perlu didanai, kegiatan yang perlu dibatasi, bahkan kegiatan yang dilarang. 4. Mengendalikan beberapa Pengadaan yang akan diadakan (belanja modal atau belanja jasa konsultan atau belanja jasa lainnya) yang harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi eselon I dan bermanfaat minimal untuk tahun anggaran selanjutnya, dapat dikendalikan, dan kelak akan menjadi aset tetap atau aset tak berwujud. 5. Dan, banyak pertimbangan lainnya sesuai kondisi dan karakteristik lainnya. 53Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Sumber: http://www.anggaran.depkeu.go.id Peran APIP yang strategis dalam proses perencanaanpenganggarandenganmelakukan reviu RKA-K/L dan dokumen pendukungnya merupakan wujud dari quality assurance, sehingga dapat meminimalisasi adanya kekeliruan dalam pelaksanaan anggaran dan meminimalisasi terjadinya pemborosan atau penggunaan anggaran-anggaran yang tidak mendukungtupoksi.Olehkarenaitu,kompetensi dan pengetahuan APIP dalam perencanaan anggaran menjadi penting untuk ditingkatkan karena dengan APIP yang kompeten, maka hasil reviu RKA K/L akan menjadi lebih optimal yang pada akhirnya akan mendorong satuan kerja untuk menghasilkan RKA/KL yang berkualitas. Dengandemikiantugasreviurkaklbukanlah tugas yang ringan, ini merupakan loncatan pertama yang harus kami antisipasi dalam penganggaran sebelum DIPA ditetapkan atau sebelum RUP dilakukan oleh para rekan-rekan di Kementerian Perhubungan. Jika kita berhitung secara matematis sederahana alokasi anggaran Kemenhub sebesar 48.8 milyar (diluar itjen) yang harus kami awasi secara intern melalui jumlah auditor kami sebanyakkuranglebih135,artinyasetiapauditor harusmampumengawalakuntabilitasanggaran sebesar 300.5 milyar per auditor. Hal tersebut rasanya kurang masuk akal, akan tetapi Bapak Inspektur Jenderal berkomitmen penuh akan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan reviu rka kami pada tahun ini. Melalui kesempatan dalam Ruang Rapat Kutai lantai 7 Gedung Karsa tanggal18Juli2018perihalpembahasanAPBN-P 2017 dan RAPBN 2018, beliau menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan RAPBN 2018 Inspektorat Jenderal telah berkomitmen menyediakan waktu penuh pada bulan September 2017 melakukan reviu RKA 2018 dan pelaksanaanya untuk dapat mengakomodir seluruh auditi kami dari sabang hingga merauke kami mengadakan di lima kota yaitu Medan, Bogor, Surabaya, Makassar dan Denpasar. Inspektur Jenderal memngharapkan waktu tersebut dapat dimanfaatkan maksimal bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga aktivitas investasi transportasidansisipenunjangyadapatberjalan sesuai dengan ketentuan secara efektif dan efisien. (ZAR) Reviu Gambar Siklus Penganggaran 54 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Koneksitas Whistleblower System dalam rangka Implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016. Reviu HPS dan RKA di Medan tanggal 11-17 September 2017 oleh IR V Lensa 55Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Profil W ahju Satrio Utomo menjabat sebagaiKepalaBadanSumberDaya Manusia (BPSDM) Perhubungan. Pejabat yang akrab dipanggil dengansebutan“PakTommy”inilahirdiMagelang pada 6 September tahun 1959. Merupakan alumni dari SMA Katolik, Ujung Pandang pada tahun 1977. Kemudian menempuh pendidikan S1 di Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1984,lalumelanjutkanstudiS2nyadiUniversitas Indonesia, Jakarta pad tahun 2000. Pada 22 Agustus 2016, Pak Tommy berhasil meraih doktor setelah mempertahankan disertasi berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Self Efficacy, Pemberdayaan Dan Motivasi Kinerja Pegawai Sekretariat Badan PengembanganSDMPerhubunganKementerian Perhubungan RI.” Disertasi itu disampaikan di Pak Tommy, dari Hemat Uang Negara Rp1,9 Trilun hingga Insentif untuk Auditor Kamis, 20 April 2017, Wahju Satrio Utomo menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan menggantikan Cris Kuntadi. Sebelumnya 56 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
depan sidang terbuka yang dipimpin oleh Guru BesarsekaligusRektorUniversitasNegeriJakarta (UNJ) Prof. Dr. H. Djaali. Prestasi cemerlangnya di bidang pendidikan linear dengan mengkilatnya karier di pemerintahan. Ia pernah menjabat di beberapa bidangseperti,PJSKasubagtahun1986,Kasubag tahun 1988, Kabag Rancangan Perundang- Undangan tahun 1993, Kabag Hubungan Antar Lembaga tahun 1998, Kabag TU Pimpinan tahun 1999, Kabag TU Departemen tahun 2002, Kepala Biro Umum dan Humas tahun 2002, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi tahun 2004, Sekretaris Badan Diklat tahun 2007, Sekretaris Badan PSDM Perhubungan pada tahun 2010, Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Perhubungan pada tahun 2014, dan menjabat sebagai Kepala Badan PSDM Perhubungan sejak tahun 2014. Sederetpenghargaanpernahdiraih. Pak Tommy menerima Satya Lancana Pembangunan pada tahun 2007, Satya Lancana Wirakarya pada tahun 2004, Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun pada2004,danSatyaLancanaKaryaSatya 10 Tahun pada tahun 1998. Tidak hanya di dalam negeri, Pemerintah Perancissampaimenganu­gerahkanpenghargaan kepada Pak Tommy. Pada 29 Agutus 2017, anugerah“medailledel’aeronautique”kepadaDR. Wahju Satrio Utomo diberikan oleh Government of Republique de France di Paris. Tommy dinilai berjasa dalam membangun kerja sama antara pemerintah Indonesia, khususnya BPSDM Perhubungan, dengan lembaga-lembaga negara dan swasta di Perancis. Beliau memang dikenal selain sebagai sosok amat cerdas, juga inovatif sekaligus komunikator jempolan. Di tangan Pak Tommy, BPSDM Perhubungan begitu atraktif dan dinamis.Prestasinyaantaralainseluruhlembaga diklat menjadi badan layanan umum (BLU). Dengan mengubah status sebagai BLU maka penerimaan negara bukan pajak dapat digenjot. Pada tahun2017,BLUditargetkanmenghasilkan Rp1,3 triliun. Jumlah itu naik dari realisasi penerimaan BLU tahun 2016 sebesar Rp1 triliun. Lalu apa prestasi yang dibangun di Inspek­ torat Jenderal Kementerian Perhubungan? Pidato Kepala Inspektorat Jenderal Kemenhub, DR Wahju Satrio Utomo di depan pejabat Pemerintah Perancis. 57Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Profil “Kami menyebutnya bukan prestasi. Tetapi kerja kerja kerja, seperti yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya. Kerja ikhlas, cerdas dan keras seoptimal mungkin. Urusan penilaian apakah itu prestasi, menjadi domain pimpinan dan masyarakat,” tutur Pak Tommy dalam satu wawancara. Salah satu kerja yang dihasilkan Inspektorat Jenderal adalah menghemat sekitar Rp1,9 triliun uang negara dari hasil peninjauan dan penghitungan ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap seluruh pengadaaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan. “Setelah di-review selama Januari-Agustus 2017 ternyata dapat dipangkas Rp1,9 triliun. Ini uang negara yang jumlahnya amat besar,” jelasnya. Selain itu, saat ini sedang dibangun sistem berbasis IT tentang pelaporan dan pengawasan. Sistem ini terintegrasi dengan seluruhunitpelaksanateknis(UPT)Kementerian Perhubungan. “Proses pemeriksaan tidak harus datang ke obyek pemeriksaan. Melalui sistem ini sudah dapat diperiksa. Kalau dinilai harus ada pemeriksaan lanjutan, baru dapat diputuskan mengirim tim audit,”ungkapnya. Bila ternyata ada temuan, maka pihak bersangkutan juga dapat dipanggil. Diingatkan agar lebih tertib dan sesuai aturan. “Dengan dipanggil oleh Itjen saja sudah akan membuat efek jera. Ini untuk memperkecil temuan masalah,”tegasnya. Dengan pengawasan berbasis IT maka dapat dihemat pengeluaran negara dalam hal biaya perjalanan dinas, di samping tidak sampai memengaruhi proses kerja UPT. “Pada sisi kami (Inspektorat Jenderal), kerja auditor yang jumlahnya96orangjugalebihoptimaldanfokus, karena hanya pada aspek tertentu saja dapat terjun ke lapangan,”tuturnya. Pada sisi lain, auditor juga diminta pertanggungjawaban bila ternyata unit kerja yang diperiksa masih saja bermasalah. “Walaupun misalnya auditor itu sudah pindah posisi sehingga tidak di Itjen lagi, tetap diminta pertanggungjawaban. Harus membuat laporan terperinci. Juga diperiksa,”ungkap Pak Tommy. Inspektur Jenderal juga mengutarakan saat ini sedang digelar audit terhadap aspek manfaat dari proyek-proyek yang disubsidi oleh negara. “Contohnya, untuk angkutan kapal laut perintis. Bila memang marketnya kecil dan ada perusahaanpelayaranswsatadisana,tidakperlu juga ada kapal perintis dengan biaya dari APBN,’ jelasnya. Pak Tommy mengungkapkan di luar tugas pengawasaninternalKementerianPerhubungan, termasuk di antaranya menyelesaikan banyak perkara yang belum tuntas, Inspektorat Jenderal jugabekerjasamadenganTimPusatSaberPungli. “Kamimenerima23.000pengaduanmasyarakat. Namun ternyata hanya sebagian kecil saja yang langsung berkaitan dengan aparat dan pejabat di Kementerian Perhubungan, sisanya berkaitan dengan instansi di luar Kementerian Perhubungan, seperti Dinas Perhubungan,” jelasnya. Bagaimana bila pengaduan atau temuan masalah itu berkaitan dengan pejabat eselon I? “Sebenarnya tidak masalah sama sekali. Komunikasi di antara kami baik dan lancar. Kamidapatmembahassekaligusmengingatkan. SebaliknyapegawaiataupejabatdiKementerian Perhubunganjugadapatmengkoreksikami.Fair Penyematan anugerah“medaille de l’aeronautique” kepada DR. Wahju Satrio Utomo. 58 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
dan obyektif saja,”tegas Pak Tommy. “PakTonny (AntoniusTonny Budiono) waktu masih jadi Dirjen Perhubungan Laut juga sering meminta kami memeriksa bila ada temuan. Beliauyangminta,bukaninisiatifkami,”tuturnya. Lalu mengapa masih juga terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian perhubungan?“Pak Menteri sering kali mengingatkan jangan korupsi, jangan pungli. layani rakyat dengan sebaik mungkin. Diingatkan sudah, pengawasan juga sudah, tetapi masih berani juga dengan memanfaatkan celah di luar rentang kendali kami, ya risiko silakan ditanggung sendiri,”katanya. Pada bagian lain, PakTommy mengutarakan bahwa anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp46 triliun. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran sebesar itu hanya ditangani oleh 96 auditor. Auditor itu bekerja hingga ke pelosok terpencil. “Di antaranya harus naik pesawat, naik beberapa kalikapalditengahlautanluasdanombakbesar, lalu tiba di lokasi obyek pemeriksaan. Selama sekitar satu minggu mereka harus bekerja di gudang kecil,” Auditor itu juga harus berhadapan dengan kontraktor atau pemenang tender, yang merupakan ‘pemain’ lama dan tentu memiliki kapital besar.“Godaannya relatif besar. Karenanya, auditor harus kuat iman dan betul- betulberintegritas.Namunpadasisilain,mereka juga harus bekerja dengan penuh perjuangan,” jelas Pak Tommy. “Kondisi seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan terus tanpa ada solusi efektif agar auditorkebalbetulterhadapgodaan.Karenanya, kamimengusulkankepadaBapakMenteri,untuk mengalokasikan anggaran insentif bagi auditor,” tuturnya. Skema insentif seperti itu sudah diberikan kepada petugas inspektur keselamatan di Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara. “Alhamdulillah, Bapak Menteri Perhubungan bersemangat untuk memperjuangkannya ke Menteri Keuangan. Kami berharap dan berdoa skema insentif ini dapat terealisasi. jadi nanti, auditor selain mendapatkan gaji, tunjangan kinerja dan SPJ, juga mendapatkan insentif pemeriksaan,” tutur Pak Tommy. (tim) DR. Wahju Satrio Utomo bersama rombongan diterima pejabat Pemerintah Perancis. 59Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
Lensa B uku ini merupakan salah satu buku seri reformasi sektor publik dalam rangka menciptakan good public and corporate governance di Indonesia. Fokus pembahasannya adalah bagaimana organisasi sektor publik dapat mendongkrak kinerjanya melalui kinerja sektor publik yang terintegrasi dan bersistem dengan baik. Dalam buku ini dibahas berbagai konsep dan pendekatan kontemporer manajemen kinerja sektor publik. Buku ini terdiri atas sepuluh bab, yaitu: 1) Manajemen berbasis kinerja (performance-based-management), 2) New Public Management (NPM), 3) Pengukuran kinerja dan desain sistem pengendalian manajemen kinerja sektor publik, 4), Pengukuran Ekonomi, efisiensi, dan efektifitas (value for money), 5) Pengukuran outcome, benefit, dan impact, 6) Balanced Scorecard untuk sektor publik, 7) Pengembangan indikator kinerja, 8) Manajemen kompensasi sektor publik, 9) Audit kinerja (performance audit), dan 10) standar pelayanan publik. Manajemen Kinerja Sektor Publik merupakan buku yang penting dibaca oleh mahasiswa S1 dan pasca sarjana dalam memperdalam akuntansi dan manajemen sektor publik. Buku ini juga tepat dibaca oleh profesional yang bergerak di bidang sektor publik, baik praktisi maupun konsultan. (tim) Manajemen Kinerja Sektor Publik Resensi 60 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
Tri Matra Profesional - Integritas - Amanah Inspektorat Jenderal harus bertindak secara PROFESIONAL, menjaga INTEGRITAS dan mengemban AMANAH dalam menjamin kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014

Recommended

Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Dr. Zar Rdj
 
Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017
Dr. Zar Rdj
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
Dwimeytha18
 
Ulasan bajet 2014
Ulasan bajet 2014Ulasan bajet 2014
Ulasan bajet 2014
Natasha Nabila
 
Rosdiawati (12160042) 6 h ak (1)
Rosdiawati (12160042) 6 h ak (1)Rosdiawati (12160042) 6 h ak (1)
Rosdiawati (12160042) 6 h ak (1)
RosDiawati
 
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaKonsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Sugianto Eko Prambudi
 

Recommended

Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017Buletin itjen vol 2 2017
Buletin itjen vol 2 2017
Dr. Zar Rdj
 
Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017Buletin itjen vol 1 2017
Buletin itjen vol 1 2017
Dr. Zar Rdj
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Proposal
ProposalProposal
Proposal
Dwimeytha18
 
Ulasan bajet 2014
Ulasan bajet 2014Ulasan bajet 2014
Ulasan bajet 2014
Natasha Nabila
 
Rosdiawati (12160042) 6 h ak (1)
Rosdiawati (12160042) 6 h ak (1)Rosdiawati (12160042) 6 h ak (1)
Rosdiawati (12160042) 6 h ak (1)
RosDiawati
 
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di IndonesiaKonsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Konsep Value for Money dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia
Sugianto Eko Prambudi
 
Kebijakan mengenai bbm bersubsidi
Kebijakan mengenai bbm bersubsidiKebijakan mengenai bbm bersubsidi
Kebijakan mengenai bbm bersubsidiIAIN Sunan Ampel Surabaya
 
Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015 Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMNOptimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Anas Ferdian
 
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMNOptimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Anas Ferdian
 
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan SukarelaPanduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
omni sukses
 
Manajemen keuangan
Manajemen keuanganManajemen keuangan
Manajemen keuangan
avoyvia
 
Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan Anggaran
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...Indra Andhika Putra
 
Paper tantangan AEC 2015
Paper tantangan AEC 2015Paper tantangan AEC 2015
Paper tantangan AEC 2015Kurniawan SE.,CMA.,Ak.,CA.,CIBA
 
TF KIB 0526 .pdf
TF KIB 0526 .pdfTF KIB 0526 .pdf
TF KIB 0526 .pdf
kib-consulting
 
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
kemenkop
 
Ringkasan jamsostek
Ringkasan jamsostekRingkasan jamsostek
Ringkasan jamsostekxiaothiinks
 
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
Majalah Keuangan Negara
 
Pajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detail
pajakapp
 
Power_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptxPower_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptx
Putrajab
 
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
SukmaDewi13
 
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti KorupsiSolusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Isnu Rahadi Wiratama
 
Paper apem (kelompok)
Paper apem (kelompok)Paper apem (kelompok)
Paper apem (kelompok)
MuhammadInsanAkbar
 
Suherman saleh
Suherman salehSuherman saleh
Suherman saleh
Andri Vista Medina
 
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKMMenggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKMEmanuel Bimo
 
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Dr. Zar Rdj
 

More Related Content

Similar to Buletin itjenHub vol 3 2017

Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015 Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMNOptimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Anas Ferdian
 
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMNOptimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Anas Ferdian
 
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan SukarelaPanduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
omni sukses
 
Manajemen keuangan
Manajemen keuanganManajemen keuangan
Manajemen keuangan
avoyvia
 
Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan Anggaran
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...Indra Andhika Putra
 
TF KIB 0526 .pdf
TF KIB 0526 .pdfTF KIB 0526 .pdf
TF KIB 0526 .pdf
kib-consulting
 
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
kemenkop
 
Ringkasan jamsostek
Ringkasan jamsostekRingkasan jamsostek
Ringkasan jamsostekxiaothiinks
 
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
Majalah Keuangan Negara
 
Pajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detail
pajakapp
 
Power_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptxPower_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptx
Putrajab
 
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
SukmaDewi13
 
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti KorupsiSolusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Isnu Rahadi Wiratama
 
Paper apem (kelompok)
Paper apem (kelompok)Paper apem (kelompok)
Paper apem (kelompok)
MuhammadInsanAkbar
 
Suherman saleh
Suherman salehSuherman saleh
Suherman saleh
Andri Vista Medina
 
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKMMenggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKMEmanuel Bimo
 

Similar to Buletin itjenHub vol 3 2017 (20)

Kebijakan mengenai bbm bersubsidi
Kebijakan mengenai bbm bersubsidiKebijakan mengenai bbm bersubsidi
Kebijakan mengenai bbm bersubsidi
 
Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015 Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
Siaran Pers PWYP Indonesia 17 Mei 2015
 
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMNOptimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
 
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMNOptimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
Optimalisasi dan Repositioning PKBL BUMN
 
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan SukarelaPanduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
 
Manajemen keuangan
Manajemen keuanganManajemen keuangan
Manajemen keuangan
 
Percepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan AnggaranPercepatan Serapan Anggaran
Percepatan Serapan Anggaran
 
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
Slide Presentasi Bab 5 Kelompok 5 Pengantar Sektor Publik "Penganggaran Sekto...
 
Paper tantangan AEC 2015
Paper tantangan AEC 2015Paper tantangan AEC 2015
Paper tantangan AEC 2015
 
TF KIB 0526 .pdf
TF KIB 0526 .pdfTF KIB 0526 .pdf
TF KIB 0526 .pdf
 
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
Magazine Cooperative Agustus 2020_v2
 
Ringkasan jamsostek
Ringkasan jamsostekRingkasan jamsostek
Ringkasan jamsostek
 
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
Majalah Keuangan Negara Edisi Juli-September 2015
 
Pajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detail
 
Power_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptxPower_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptx
 
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPNSukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
Sukma dewi oktavianti Artikel Mata Kuliah Aplikasi Perpajakan tentang PPN
 
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti KorupsiSolusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
Solusi Pencegahan korupsi : Formula Vaksin Anti Korupsi
 
Paper apem (kelompok)
Paper apem (kelompok)Paper apem (kelompok)
Paper apem (kelompok)
 
Suherman saleh
Suherman salehSuherman saleh
Suherman saleh
 
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKMMenggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
Menggali Potensi Penerimaan Pajak UMKM
 

More from Dr. Zar Rdj

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Dr. Zar Rdj
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Dr. Zar Rdj
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Dr. Zar Rdj
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Dr. Zar Rdj
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
Dr. Zar Rdj
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Dr. Zar Rdj
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Dr. Zar Rdj
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Dr. Zar Rdj
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Dr. Zar Rdj
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dr. Zar Rdj
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Dr. Zar Rdj
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Dr. Zar Rdj
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Dr. Zar Rdj
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Dr. Zar Rdj
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Dr. Zar Rdj
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Dr. Zar Rdj
 

More from Dr. Zar Rdj (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Recently uploaded

Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 

Recently uploaded (17)

Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 

Buletin itjenHub vol 3 2017

  • 1. Subsidi Kemenhub Melalui Dana PSO dan Keperintisan Butuh Kajian Baru 4 18 Buletin Inspektorat jenderal Turut Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan ITJEN-KEMENHUB lVol. 12 No. 3Tahun 2017 Menhub: Itjen Harus Out of The Box Itjen Kemenhub Akan Audit Pelaksanaan PSO Angkutan Penumpang di PT PELNI
  • 2. Mesin kasir selalu menampilkan harga sesuai apa yang kita beli, tidak ada pembulatan, apalagi penyelewengan, Negeri ini akan sangat indah jika kita sejujur mesin kasir
  • 3. 4kolom irjen 6Opini 24Radar 20auditor 52REVIU 60resensi 55lensa SUSUNAN REDAKSI Daftar Isi Menhub: Itjen Harus Out of The Box Pelindung: Inspektur Jenderal Penasihat: Sekretaris Inspektorat Jenderal Pemimpin Umum: Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha Pemimpin Redaksi: Kabag. Perencanaan Wakil Pemimpin Redaksi: Kasubbag. Hukum dan Tata Usaha Redaktur Pelaksana: Rangga Prasetya Dewanto Sekretaris Redaksi: Aulissa Sabrina Editor: Maksimilian Vincentius Nangai Helma Agnes Dinantia Koresponden & Kontributor: Maizar Radjin Febby Aurora Nurnitasari Wahyu Sunyoto Hari Adi Nuniek Setyorini Rizky Andy Kresna Mira Rahayu Sinuhaji Yulianto Setiawan M. Sofiuddin Wijayanto Aris Produksi dan Distribusi: Tito Gabrapin Helmaris Hono Hermantoro Ahmad Saifulloh Subsidi Kemenhub Melalui Dana PSO dan Keperintisan Butuh Kajian Baru Reviu RKAKL Prioritas Kami Bulan September 2017 PSO PT PELNI Demi Angkutan Laut Penumpang Ekonomi yang Efektif dan Efisien Pak Tommy, dari Hemat Uang Negara Rp1,9 Trilun hingga Insentif untuk Auditor 56profil Kondisi Riil dan Tantangan Angkutan Laut Kelas Ekonomi & Perintis di Indonesia Kemenhub Serahkan Penghargaan Unit Kerja Terbaik Begini Serunya Pengalaman Pertama Irjen Tommy Sambangi Mamuju Irjen Kemenhub Hadiri Peringatan 150 Tahun KA Belanda 3 Dimensi Perkuat Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kemenhub Tindak Lanjuti 343 Pengaduan Masyarakat  1Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 4. Editorial Anggaran tersebut merupakan uang rakyat. Karenanya, anggaran harus tepat sasaran dan pemanfaatan, serta untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pada aspek orientasi anggaran itu maka dibutuhkan audit dan kajian, evaluasi sekaligus dibangun solusi sehingga rakyat sebagai tujuan dari penikmat manfaat dari subsidi pemerintah betul-betul merasakannya. Inspektur Jenderal Wahju Satrio Utomo Anggaran Subsidi Harus Tepat & Disiplin Kementerian Perhubungan menganggarkan PSO dan Keperintisan pada tahun 2017 total seluruh moda adalah senilai Rp 6.863.819.523.734. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya (2016) sebesar Rp 3.932.647.675.868. menegaskan hal penting yang segera dirampungkan adalah terkait kajian PSO. Kajian itu dengan tujuan pemanfaatan PSO memang untuk mensubsidi penumpang, bukan untuk pembiayaan lain. Dalam hal operasional angkutan yang dibiayai PSO, Pak Irjen menegaskan seharusnya seluruh pendapatan dihitung, tidak boleh tidak. Untuk kemudian dicari selisihnya, karena bila tidak maka ada potensi kerugian negara 2 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 5. karena mensubsidi tidak tepat sasaran. Sedangkan pada penerapan anggaran perintis, Itjen Kemenhub dipaparkan Tommy, harus banyak yang diluruskan, untuk menyela­ matkan uang negara dari hambur-hamburan dan pengeluaran yang tidak sesuai. Selain itu dalam menerapkan angkutan perintis juga akan dilihat pangsa pasarnya, kemungkinan load factornya, dan pendukung lainnya. Jangan sampai kata Tommy, dana mengalir pada yang tidak pasti dan akhirnya merugikan negara.“Kita harus displin penggunaan anggaran. Jangan merugikan keuangan negara,”tegasnya. DISPLIN Aspek disiplin penggunaan anggaran subsidi dan PSO, yang ditekankan Pak Irjen, tampaknya sejalan dengan fakta realisasi anggaran subsidi APBN 2016 jebol hingga Rp28,29 triliun. Penggunaan anggaran subsidi ini mencapai Rp163,88 triliun atau lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar Rp135,58 triliun. Lebih tingginya realisasi anggaran subsidi ini menjadi salah satu sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, BPK telah merekomendasikan adanya perubahan basis laporan keuangan dari cash menjadi accrual. Karenanya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan perhitungan subsidi yang harus dilaporkan tidak boleh hanya sebesar yang kita bayar namun sebesar tagihannya jadi akan jauh lebih besar. Melalui rekomendasi ini, pemerintah nantinya harus lebih disiplin dalam menggunakan anggaran. Utamanya pada pemanfaatan subsidi. “Implikasinya nanti akan dari sisi positif sih pemerintah harus disiplin. Kalau UU APBN kesepakatan DPR dengan pemerintah menyampaikan bahwa subsidi harusnya sekian, ya harus sama-sama dilaksanakan. Itu implikasinya. Karena kalau tidak dilaksanakan maka akan berimplikasi kepada penganggaran subsidi lebih besar,”jelasnya. Melalui skema ini, pemerintah harus benar-benar memerhatikan target defisit setiap tahunnya. Diharapkan, defisit anggaran nantinya tak mencapai batas maksimal sebesar 3%. “Kalau penganggaran subsidi lebih besar, meskipun belum kita bayar, maka BPK akan menghitung jumlah defisit termasuk yang belum kita bayar. Ini berarti konsep maksimum 3% defisit akan menjadi sangat harus diperhatikan dan ini salah satu yang kita bahas tadi,”ujarnya. Pemerintah pun siap untuk menindaklanjuti masukan dari BPK. Dengan begitu, anggaran subsidi diharapkan tak lagi jebol pada belanja anggaran yang akan datang. “Tadi disampaikan kepada Menko dan BPK implikasi terhadap stand dari fiskal defisit yang cenderung akan lebih kecil karena kita harus berikan buffer yang lebih besar kalau terjadi hal-hal yang sifatnya di luar kesepakatan di UU APBN. Itu pesan yang paling penting di dalam penyampaian BPK,”tutupnya. g Anggaran tersebut merupakan uang rakyat. Karenanya, anggaran harus tepat sasaran dan pemanfaatan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 6. Kolom Irjen Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan lebih jeli lagi mengkaji subsidi yang diberikan melalui Public Service Obligation (PSO) dan keperintisan. I rjen Kemenhub Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy dalam uraiannya saat berbincang dengan Tim Transparansi menegaskan hal penting yang segera dirampungkan adalah terkait kajian PSO. “Kita sedang melakukan kajian PSO yang diberikan kepada Kereta Api (KA), karena belum ada dasar hukumnya, sedangkan untuk PSO PELNI sudah ada,” ujar Tommy di Jakarta belum lama ini. Pihaknya kepingin menghitung apa yang harus benar-benar diperhitungkan untuk PSO. Halitukarenaanggaranpemerintahharusbenar- benar untuk subsidi penumpang, tidak untuk pembiayaan-pembiayaan lainnya. Terhadap PSO KA, menurut dia, harus ada pemisahan antara anggaran operator dan PSO. Bagaimana Load factor, berapa riil jumlah penumpang. PSO itu dari pendapatan riil dan selisih dari pendapatan operasi menjadi PSO. “Jadi, seluruh pendapatan dari operasional suatu KA dihitung gabungan, mulai, mereka jualan di atas KA, adanya iklan, dan sebagainya, baru dikurangi dan kekurangannya dibayarkan pemerintah melalui PSO,”tutur Tommy. Subsidi Kemenhub Melalui Dana PSO dan Keperintisan Butuh Kajian Baru 4 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 7. Begitu juga terhadap operasional kapal PELNI, maka seharusnya seluruh pendapatan dihitung, tidak boleh tidak. Untuk kemudian dicari selisihnya, karena bila tidak maka ada potensikerugiannegarakarenamensubsiditidak tepat sasaran. Sekecil apapun kelebihan yang tidak dipakai dari anggaran yang disiapkan, maka kata dia, tetap harus dikembalikan ke negara. Anggaran PSO dan Keperintisan pada tahun ini, dari total seluruh moda adalah senilai Rp 6.863.819.523.734. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya (2016) sebesar Rp 3.932.647.675.868. Sedangkan pada penerapan anggaran perintis, Itjen Kemenhub dipaparkan Tommy, harus banyak yang diluruskan, untuk menyela­ matkanuangnegaradarihambur-hamburandan pengeluaran yang tidak sesuai. “Misalnya pada jarak tempuh kapal perintis, kalau bisa 3,5 hari mengapa harus empat hari. Kitaakanmenghitungjarakdanlain-lainnyaagar pas,”ungkap dia. Begitu juga dengan pelaksanaan angkutan keperintisan, bila sudah tidak pas lagi, jangan dilanjutkan. Karena perintis harus benar-benar dilaksanakan, jangan sampai ada laporan fiktif. Dana yang tidak terpakai akan dikembalikan. “Ini akan diawasi langsung penunjukan dan pengelolaan perintisnya. Kalau sudah komersil untukapamasihdipertahankankeperintisannya, kan bisa dilanjutkan oleh operator komersil,” imbuh Tommy. Nantinya petugas terkait, akan dipanggil untuk dipaparkan urutannya, untuk dilakukan perintisnya, sehingga tidak ada yang sia-sia. Misalnya saja Tommy menyatakan bahwa di Mamuju ada pesawat perintis tetapi tidak jalan. Hal itu terjadi lantaran minimnya minat masyarakat untuk naik pesawat. Sebagian lainnya berkilah karena takut pesawatnya kecil, sehingga lebih nyaman untuk melalui transportasi darat untuk mobilitasnya. “Akan dipertajam penentuan perintisnya, kalau sekarang yang menjadi penentu adalah karenauntukkonektivitas,transportasidiwilayah pedalaman,terluar,danlain-lain.Pengembangan daerah bersangkutan, harus bisa lebih tajam lagi,”ucapnya. Selain itu dalam menerapkan angkutan perintis juga akan dilihat pangsa pasarnya, kemungkinan load factornya, dan pendukung lainnya. Jangan sampai kata Tommy, dana mengalir pada yang tidak pasti dan akhirnya merugikan negara. * 5Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 8. M enteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sangat berharap agar Inspektorat Jenderal bekerja tidak saja sesuai tupoksinya, tetapi juga harus lebih tegas dan out of the box. “Tegas dalam arti jangan sungkan atau ewuh pekewuh karena objek yang dikawal atau diperiksanya itu Menhub: Itjen Harus Out of The Box berkaitan dengan kawan sejawat. Apalagi telah berkawanselamapuluhantahundiKementerian Perhubungan,”kata Menhub Budi Karya. Sedangkan out of the box adalah agar Inspektorat Jenderal tidak melakukan tugas- tugas as usual atau seperti biasanya. Inspektorat Jenderal harus melakukan banyak terobosan, Peran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sungguh penting dan strategis dalam mengawal agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar sesuai prinsip-prinsip good governance. Pengawalan Inspektorat Jenderal sangat diperlukan pada berbagai kegiatan kementerian baik berupa kegiatan pelayanan kepada masyarakat maupun penyelenggaraan pembangunan berbagai insfrastruktur transportasi. Opini 6 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 9. Daerah-daerah seperti itu kan biasanya secara ekonomi masih membutuhkan bantuan pemerintah, maka dibuatlah program subsidi dan PSO agar masyarakat yang tinggal di sana dapat juga terlayani oleh moda transportasi dengan biaya yang tidak memberatkan mereka, tetapi juga tidak merugikan operator transportasinya 7Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 10. inovasi,dankreatifitasdalammengawalberbagai program kerja sub sektor di Kementerian Perhubungan. Salah satu contoh program kerja sub sektor Kementerian Perhubungan yang wajib dikawal oleh Inspektorat Jenderal adalah pemberian susbsidi dan Public Service Obligation (PSO) yang terdapat di sub sektor, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Sebab tujuan dari kebijakansubsididanPSOadalahsebagaiwujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil, terisolir, dan terluar atau perbatasan. Hal ini sesuai dengan semangat Nawa Cita yang diusung oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni membangun bangsa dari daerah-daerah pinggiran. “Daerah-daerah seperti itu kan biasanya secara ekonomi masih membutuhkan bantuan pemerintah,makadibuatlahprogramsubsididan PSO agar masyarakat yang tinggal di sana dapat juga terlayani oleh moda transportasi dengan biaya yang tidak memberatkan mereka, tetapi juga tidak merugikan operator transportasinya,” kata Menhub Budi Karya. Menhub Budi Karya mencontohkan pelayanan kereta api untuk kelas ekonomi dan keretaapiperintis,sepertiruteBogor–Sukabumi dan rute Sukabumi ke Cianjur. Bila hanya mengandalkan perhitungan untung rugi, maka layanan kereta api kedua rute tersebut sangat tidak fleksibel, pasti akan rugi. Tetapi moda transportasi kereta api sangat penting melayani rute tersebut karena moda angkutan jalan raya sudah tidak efektif dan efisien karena waktu tempuh Bogor ke Sukabumi sangat lama, yakni sekitar 4-5 jam. Sementara pelayanan moda kereta api juga saat ini tidak bisa maksimal karena biaya operasinya sangat mahal karena pelayanannya juga baru bisa 3 kali per hari dari Bogor dan sebaliknya. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan, maka salah satu jalan keluarnya adalah menambah infrastruktur rel dari single track menjadi double track. Jadi menurut Menhub Budi Karya, awal pangkal masalah pelayanan kereta api Bogor – Sukabumi dan Sukabumi – Cianjur itu adalah keterbatasan prasarana rel. Selain itu kondisi geografis dan topografis yang dilalui banyak tikungan, tanjakan, dan berbukit-bukit, serta tebing curam. “Kalau banyak tikungan, rangkaian kereta 8 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 11. nggak bisa panjang. Kalau (rangkaian kereta) nggak panjang berarti nggak ekonomis. Kalau nggak ekonomis pelayananya jadi jelek. Dan kalaupelayanannyajelek,orangataupenumpang nggakmaudatang.Makapenumpangnyasedikit sehingga pendapatannya tidak sebanding denganbiayaoperasinya.Jadiurutannyabegitu,” kata Menhub Budi Karya. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan membutuhkan dana yang pastinya bila tidak dibantuolehpemerintahmakaakandibebankan kepadamasyarakat.Akibatnyahargatiketdirute tersebut sangat mahal, sementara kemampuan daya beli masyarakatnya tidak memungkinkan. “Saya melihat income (pendapatan) PT KAI untuk rute Bogor – Sukabumi hanya sekitar Rp2 juta sehari, apalagi rute Sukabumi – Cianjur, lebih kecil lagi. Rute-rute seperti ini pemerintah mengevaluasi realitas kemampuan masyarakat berapa, selisih biaya yang dikeluarkan oleh PT KAI kita berikan subsidi,”ujarnya. Menhub Budi Karya berjanji akan segera memperbaiki rute kereta api Bogor – Sukabumi dan Sukabumi – Cianjur. Anggaran tahun 2018 akan disediakan sekitar Rp400 miliar untuk memulai membuat double track di rute Bogor – Sukabumisecarabertahap.“Totalkebutuhannya sekitar Rp1 triliun, tetapi akan dilakukan secara bertahap, tahun 2018 Rp400 miliar dan tahun berikutnya Rp400 miliar, dan kekurangannya diberikan pada tahun selanjutnya. “Jadi memang secara filosofis kenapa program subsidi dan PSO dilakukan karena banyaklapisanmasyarakatyangmembutuhkan, sehingga menjadi keharusan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan atau subsidi,” tuturnya. (Tim) 9Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 12. Anggaran Public Service Obligation (PSO) dan Keperintisan di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Angkutan Jalan Penyeberangan Rp436.110.000.000 Realisasi Anggaran Angkutan Penyebarangan 2016 Rp494.080.000.000 Realisasi Anggaran Angkutan Penyebarangan 2017 Rp490.000.000.000 Usulan Anggaran Angkutan Penyebarangan 2018 Rp113.480.000.000 Usulan Anggaran Angkutan Jalan 2018 Rp148.910.000.000 Realisasi Anggaran Angkutan Jalan 2017 Rp210.000.000.000 Realisasi Anggaran Angkutan Jalan 2016 Opini Penyerapan anggaran perintis Ditjen Perhubungan Darat untuk angkutan jalan dan angkutan sungai, danau, danpenyeberangan(ASDP)berdasarkanrekapitulasibagian keuangan telah mencapai 40 persen. Penyerapan Perintis Ditjen Hubdat 40 Persen “Itu menurut bagian terkait, merupakan hasil rekapan dari aplikasi sebesar itu, namun realisasi di lapangan sudah lebih dan masih diproses oleh KPPN,” ujar Kepala Humas Ditjen Hubdat Pitra Setiawan. Adapun penerima dana perintis ada dua operator yakni untuk jalan Perum DAMRI dan ASDP adalah PT ASDP Indonesia Ferry. Pagu anggaran sebesar Rp 669.643.864.000 untuk perintis angkutan jalan dan ASDP. Sedangkan realisasinya sebesar Rp 267.883.081.078 (40,00%). (*) 10 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 13. Anggaran Public Service Obligation (PSO) dan Keperintisan di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Realisasi subsidi angkutan laut 2016 Realisasi subsidi angkutan laut 2017 Usulan subsidi angkutan laut 2018 Subsidi Angkutan Laut PSO Angkutan Laut Rp930.000.000.000 Rp1.334.767.960.000 1.560.124.300.000 Realisasi PSO angkutan laut 2016 Realisasi PSO angkutan laut 2017 Usulan PSO angkutan laut 2018 Rp1.780.000.000 Rp2.060.567.229.000 Rp2.087.300.000.000 l KM Kelud l KM Tidar l KM Umsini l KM Bukit Siguntang l KM Dorolonda l KM Labobar l KM Lambelu l KM Sinabung l KM Ngapulu l KM Kelimutu l KM Lawit l KM Tatamailau l KM Sirimau l KM Awu l KM Leuser l KM Binaiya l KM Bukit Raya l KM Tilongkabila l KM Pangrango l KM Sangiang l KM Wilis l KM Gunung Dempo l KM Dobonsolo l KM Ciremai l KM Egon l Jet Liner Kapal PT PELNI yang mendapat PSO 11Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 14. Realisasi Anggaran 2016 Rp1.827.380.508.000 Realisasi Anggaran 2017 2.094.100.000.000 Usulan Anggaran 2018 2.390.714.429.840 Opini Anggaran Public Service Obligation (PSO) dan Keperintisan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Realisasi Anggaran Kereta Api Perintis 2016 Reaslisasi Anggaran Kereta Api Perintis 2017 Usulan Anggaran Kereta Api Perintis 2018 Rp80.1000.000.000 Rp128.987.031.000 Rp229.000.000.000 Kereta Api Perintis Anggaran PSO Ditjen Perkeretaapian 12 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 15. Rp543.797.167.686 Rp602.407.303.734 Rp608.859.307.827 Realisasi subsidi angkutan udara 2016 Realisasi subsidi angkutan udara 2017 Usulan subsidi angkutan udara 2018 Anggaran Public Service Obligation (PSO) dan Keperintisan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Subsidi Angkutan Udara Total Anggaran PSO dan Perintis 2016 Rp3.932.647.675.868 Rp6.863.819.523.734 2017 Rp7.575.998.100.667 2018 13Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 16. Auditor Itjen Kemenhub Akan Audit Pelaksanaan PSO Angkutan Penumpang di PT PELNI Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana melaksanakan audit terhadap pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) oleh PT PELNI tahun 2017. Ruang lingkup pemeriksaan Itjen Kemenhub meliputi kelayakan sarana, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta ketaatan terhadap rute/jadwal dan pengawakan kapal. 14 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 17. S elama ini, audit pelaksanaan Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Belanja Subsidi (PSO PT PELNI). Ke depan, pelaksanaan audit pada Kementerian Perhubungan akan dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mulai pada bulan September 2017. Adapun ruang lingkup pengawasan akan ditambahkan yang meliputi: Pertama, Pelaksanaan penyaluran subsidi PSO angkutan laut pada saat dilakukannya survey pendahuluan hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan peta risiko audit. Kedua, Audit terhadap tagihan dan realisasi pembayaran kepada operator dimaksudkan untukmenentukanketepatanjumlahdanalokasi pembayaran. Irjen Kemenhub telah berkirim surat kepada InspekturJenderal(Irjen)KementerianKeuangan (Kemenkeu), yang intinya menyampaikan rencanapengawasanpelaksanaananggaranBA BUN Kemenhub tahun anggaran 2017 sesuai surat nomor UM.007/14/15/ITJEN-2017 tanggal 31 Maret 2017. I t j e n K e m e n k e u j u g a te l a h mengundang Inspektur IV pada Itjen Kemenhub untuk bersama-sama membahas tindaklanjut yang disepakati. Irjen Kemenkeu juga mengundang pihak Itjen Kemenhub untuk membahas secara bersama isi dari surat tersebut. Seperti diketahui, pengawasan oleh auditor untuk subsidi PSO penumpang PT. PELNI selama ini dilakukan Itjen Kemenkeu. Sedangkan pengawasan dari pihak eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan PSO kapal penumpang kelas ekonomi yang dilakukan operator (PELNI), Pengguna Anggaran (PA) Kemenkeu, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen Hubla Kemenkeu. Selama ini, pihak Itjen Kemenhub tidak pernah melakukan audit terhadap pelaksanaan PSO angkutan laut di Indonesia. Pasalnya, anggaran PSO selama ini berada pada BA BUN. Mulai tahun 2017 pelaksanaan PSO Penumpang yang dilakasanakan oleh PT PELNI akan mendapat pengawasan dari Itjen Kemenhub. Kebijakan ini sesuai amanah dari PMK 240/PMK.09/2015 Tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Sedangkan untuk perintis ada 2 jenis, yang pertamamerupakanpenugasankepadaPTPELNI untuk mengoperasikan subsidi kapal perintis milik Negara atau Kapal Negara (KN) sesuai Perpres 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara. Di pihak lain, ada pelaksanaan subsidi perintisolehpihakswastadenganmenggunakan kapal swasta (non kapal negara). Untuk pengawasannya setiap tahun dilakukan oleh Itjen Kemenhub maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang menjadi tantangan dalam penerapan penyaluran PSO adalah masalah penyerapan anggaran. Implikasinya, antara perencanaan anggaranseringkalitidaksesuaidenganrealisasi dilapangan,sehinggaseringterjadikurangbayar (PSO Penumpang kelas ekonomi PT PELNI). Sedangkan untuk kegiatan perintis permasalahannya yaitu belum adanya sosialisasi terkait PM 2 Tahun 2017, terkait komponen biaya yang harus dibayarkan oleh negara. Hal ini disebabkan pembayaran yang dilakukan menggunakasistemhargasatuandanlumpsum, sehingga PPK kesulitan dalam pencairan per termin untuk komponen biaya yang berupa harga satuan. (Yulianto Setiawan, ST, QIA) 15Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 18. Auditor S aatiniterdapatkuranglebih88pelabuhan singgahdiseluruhIndonesiayangsangat memerlukan transportasi angkutan laut penumpangkelasekonomi,yangselama ini telah dan masih dilayani oleh kapal-kapal PT PELNI. Pelayanan angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri yang jangkauan pelayarannya antar pulau (ribuan mil) saat ini hanya dilakukan oleh BUMN PT PELNI. Dalam rangka untuk mempertahankan kesinambungan pelayanan angkutan laut penumpang ke seluruh pelosok tanah air yang selama ini telah dilaksanakan oleh PT PELNI, maka Pemerintah tetap menugaskan PT PELNI untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Untuk itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Umum Negara mengamanatkan bahwa dalam memberikan penugasan kepada BUMN, Pemerintahharusmemperhatikankelangsungan kinerja BUMN yang diberikan penugasan. Sehingga terwujud pelayanan angkutan laut penumpang kelas ekonomi dalam negeri yang efektif,efisien,meratadanberkelanjutandengan tidak mengabaikan kinerja BUMN PT PELNI Dalam Pasal 66 ayat 1 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dijelaskan bahwa meskipun BUMN didirikan maksud dan tujuan untuk mengejar keuntungan, tidak tertutup kemungkinan untuk hal-hal yang mendesak, BUMN diberikan penugasan khusus oleh pemerintah. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. PSO PT PELNI Demi Angkutan Laut Penumpang Ekonomi yang Efektif dan Efisien 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3.0 - 2.0 - 1.0 - 0.9 - 0.8 - 0.7 - 0.6 - 0.5 - - Triliun Rp650miliar Rp790,2miliar Rp600miliar Rp600miliar Rp860,45miliar Rp890miliar Rp726miliar Rp872miliar Rp1.607triliun Rp1.786triliun Rp2.060triliun PSO yang diberikan pemerintah kepada PT PELNI 16 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 19. Sebagai kompensasi dari penugasan yang diberikan pemerintah tersebut, PT PELNI diberi PublicServiceObligation(PSO)sebagaipengganti biaya yang telah dikeluarkan termasuk marjin keuntungan. Pemberian kompensasi dalam bentuk PSO tersebut didasarkan kepada Undang-Undang RI No17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 24 ayat (1) Angkutan di Perairan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil wajib dilaksanakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah; ayat (2) Angkutan di Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pelayaran-perintis dan penugasan; ayat (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional dengan mendapatkan kompensasi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebesar selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai kewajiban pelayanan publik. Diatur juga dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN Pasal 65 bahwa apabila pemerintah memberikan penugasan layanan kepada BUMN dan ternyata tidak menguntungkan secara finansial, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi biaya pelaksanaan ditambah dengan marjin yang wajar. Kemudian diatur pula oleh Peraturan Menteri Keuangan No 173/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan LautUntukPenumpangKelasEkonomi.Selainitu MenteriKeuanganmengeluarkanjugaPeraturan MenteriKeuanganNo177/PMK.02/2014tentang Tata Cara Penelaahan, dan Penetapan, Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawabterhadapsektortransportasi, Kementerian Perhubungan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 149 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriPerhubunganNomorPM.38Tahun2016 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Kelas Ekonomi Dalam Negeri. Kemudian diatur pula dalam: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang stándar PelayananPenumpangAngkutanLaut;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2015 tentang komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraanangkutankewajibanpelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi. Berbagai regulasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.107/4/20/ DJPL.13tanggal 15 Juli 2013 tentang Standar Pelayanan Dalam Rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi. Adapun kapal PT PELNI yang mendapat PSO adalah: KM Kelud, KM Tidar, KM Umsini, KM Bukit Siguntang, KM Dorolonda, KM Labobar, KM Lambelu, KM Sinabung, KM Ngapulu, KM Kelimutu, KM Lawit, KM Tatamailau, KM Sirimau, KM Awu, KM Leuser, KM Binaiya, KM Bukit Raya, KM Tilongkabila, KM Pangrango, KM Sangiang, KM Wilis, KM Gunung Dempo, KM Dobonsolo, KM Ciremai, KM Egon, dan Jet Liner. Jumlah PSO yang diberikan pemerintah kepadaPTPELNIsebagaikompensasipenugasan pelayanan pengangkutan penumpang kelas ekonomi cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlah PSO yang diterima oleh PT PELNI sebesar Rp650 miliar. Kemudian meningkat pada tahun 2008 menjadi Rp790,2 miliar, Rp600 miliar (2009), Rp600 miliar (2010), Rp860,45 miliar (2011), Rp890 miliar (2012), Rp726 miliar (2013), Rp872 miliar (2014), Rp1.607 triliun (2015), Rp1.786 TRILIUN (2016). Sementara tahun anggaran 2017 PT PELNI mendapat alokasi dana PSO sebesar Rp2.060 triliun yang baru terealisasi hingga bulan Juni 2017 sebesar Rp843,152 miliar. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemberian PSO terhadap PT PELNI diantaranya adalah; Dalam proses pencairan subsidi kepada PT. PELNI masih mengalami keterlambatan; dan tagihan yang diajukan oleh PT PELNI kurang lengkap, sehingga menghambat dalam verifikasi. (*) 17Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 20. K ebijakan pembatasan (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi di Indonesia, akhir berdampak ke pelaksanaan angkutan laut perintis dan penumpang kelas ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus yang paling banyak terjadi, kapal-kapal PELNI sebagai pelaksana angkutan kapal laut kelas ekonomi bersubsidi sering terkendala untuk mendapatkan BBM sesuai kebutuhan di lapangan. Untuk mencukupi kebutuhan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telahmenyampaikansuratkepadaKepalaBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Dirut PT Pertamina (Persero) mengenai Penggunaan BBM Bersubsidi Untuk Pelayaran PerintisdanDaftarNamaKapalPelayaranPerintis Tahun Anggaran 2016. Namun dalam pelaksanaannya, pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi tersebut masih terjadi pembatasan. Akibatnya operasionalkapal-kapalperintisdidaerahsering terganggu. Selan itu, angkutan kapal perintis juga menghadapi masalah lain, yaitu adanya kebijakan yang berbeda antara PT Pertamina PusatdenganPT PertaminaDaerah/Depodalam hal pendistribusian BBM bersubsidi. Kendala tersebut antara lain; kesepakatan bersama antara Pemerintah dan Stake Holder dalam menjamin ketersediaan dan ketercukupan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM)bersubsidisertakeseragamanpersyaratan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Di sisi lain, operator angkutan perintis dan kapal penumpang kelas ekonomi (PELNI) masih menghadapi berbagai hambatan. Hasil audit Itjen Kemenhub menyebutkan, terdapat komponen pekerjaan perawatan kapal perintisyangseharusnyadilaksanakanpadasaat (running repair) tetapi tidak dilakukan dan baru dilakukan pada saat perawatan besar (docking repair). Kondisi Riil dan Tantangan Angkutan Laut Kelas Ekonomi & Perintis di Indonesia PT PELNI juga tidak sanggup untuk menyediakan kapal pengganti, yang sesuai dengan kualitas dan spesifikasi kapal yang dibutuhkan. Untuk operator kapal swasta, kondisi teknis kapal penggantinya belum setara dengan kapal utama. Akibatnya, kinerja operator pelayaran perintis pada umumnya kurang baik. Operator pelayaranperintisjugamasihmelanggarkontrak dan peraturan di bidang perhubungan laut seperti bidang pengawakan, bidang perawatan kapal, bidang operasional kapal. Kondisi tersebut makin parah, karena belum tersedianya fasilitas terminal penumpang dan dermaga di beberapa pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah. Kondisitersebutberakibat belumoptimalnya pelayanan penumpang dan barang perintis dibeberapa pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah di Indonesia. Kondisi embarkasi dan Debarkasi penumpang angkutan laut perintis belum tertib. Belum ada prioritas untuk sandar bagi kapal perintis di beberapa pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah. Selanjutnya, Itjen Kemenhub mereko­ mendasikan agar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan evaluasi profil operator pelayaran perintis. Apabila terdapat operator yang memiliki kinerja yang tidak baik selama kurun waktu tersebut agar tidak segan-segan memberikan peringatan. Bila perlu, KPA bisa mengumumkan dalam Daftar Rekanan Kementerian Perhubungan yang memiliki kinerja tidak Baik (daftar hitam) sebagaimanaketentuanPerpresNomor70tahun 2012 dan kontrak yang telah disepakati. Selanjutnya, setiap pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah angkutan laut perintis yang belum terdapat fasilitas terminal penumpang dan dermaga segera memprioritaskan usulan pembangunannya. Perlu ada standar pelayanan angkutan laut perintis dibeberapa pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah. (***) Auditor 18 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 21. T im Inspekstorat Jenderal (Itjen) K e m e n h t e r i a n P e r h u b u n g a n (Kemenhub) saat ini Kementerian Perhubungan sedang membahas perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 65 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya Kompensasi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi. Di dalam peraturan tersebut, akan dilakukan evaluasi terhadap komponen-komponen biaya yang dapat dibayarkan terakit pelaksanaan kegiatan Public Service Obligation (PSO) kepada PT PELNI. CatatanyangterpentingdariItjenKemenhub adalah revisi terhadap peraturan kompenen biaya dalam hal ini PM. 65 tahun 2015 tentang Komponen Biaya PSO Penumpang PELNI. Sejauh ini, pelaksanaan subsidi PSO belum pernah dilakukan audit oleh Itjen Kemehub. Sementara, ada kendala untuk audit angkutan perintis yaitu tidak adanya kapal perintis dilokasi pada saat dilakukan audit. Khusus untuk PSO Penumpang hasil audit menunjukkan adanya kurang bayar, sehingga berdasarkan PMK 173 harus dibayarkan kepada PT. PELNI. Masalah ini harus diantisipasi sejak dini, jangan sampai kasus itu kembali terulang. Tantangan dan Masalah Yang menjadi tantangan dalam penerapan penyaluran PSO - termasuk PSO kepada PELNI dan kapal perintis- adalah masalah penyerapan anggaran. Dalam kasus ini, sering terjadi kasus antara perencanaan anggaran tidak sesuai denganrealisasidilapangan.Implikasinya,sering terjadi kurang bayar (PSO Penumpang kelas ekonomi PT PELNI) Sedangkan untuk kegiatan perintis per­ masalahannya yaitu belum adanya sosialisasi terkait PM 2 Tahun 2017, terkait komponen biayayangharusdibayarkan.Halinidisebabkan pembayaran yang dilakukan menggunakan sistem harga satuan dan lumpsum, sehingga PPK kesulitan dalam pencairan per termin untuk komponen biaya yang berupa harga satuan. Data Itjen Kemenhub menyebutkan, penyerapan Anggaran untuk PSO dan Perintis pada seluruh moda transportasi Kemenhub Khususuntukmodatransportasilaut,penyerapan terhadap subsidi kapal penumpang PT PELNI melalui anggaran BABUN rata-rata terserap 100% bahkan hampir tiap tahun mengalami kurang bayar. Sebaliknya, untuk perintis rata-rata tidak terserap 100%. Hasil audit BPK terhadap Pelak­ sanaanKewajibanPelayananUmum(KPU)Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri pada PT PELNI tahun 2014 dan tahun 2015, terdapat selisih kurang dana KPU TA 2014 senilai Rp47.633.303.197,00 dan TA 2015 senilai Rp150.162.891.966,00 yang harus dibayarkan pemerintah kepada PT PELNI. (Yulianto Setiawan, ST, QIA) Tim Itjen Bahas Revisi PM No.65 Tahun 2015 19Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 22. Radar Inspektur Jenderal Kementerian Perhubun- gan Wahju Satrio Utomo (Tommy) bersama Inspektur V Heri Sudarmaji meninjau pengem- bangan Bandara Morotai, Maluku Utara, Jumat (6/10/2017). Dalam tinjauannya, didampingi juga oleh Kepala UPBU Kelas III Morotai Syamsuddin Soleman, Irjen menyambangi Kantor UPBU Mo- rotai, melihat soft drawing terminal dan gambar pekerjaanlapisan/peningkatanPavementClassi- ficationNumber(PCN)sertamasterplanBandara. Selain itu Irjen melihat juga MoU antara Irjen Tommy Tinjau Pengembangan Bandara Morotai TNI AU dan Ditjen Perhubungan Udara tentang penggunaan lahan TNI AU untuk Bandara Ko- mersil. “Kami berharap pelebaran runway dari se- mula 30×2.400 meter menjadi 45×2.400 meter, pesawat jenis Airbus 320 dapat mendarat di Bandara Pitu Morotai kedepannya,”tutur Irjen. Morotai merupakan salah satu destinasi wisata yang perlu peningkatan infrastruktur transportasi. Untuk itu, demi meningkatkan dan memudahkan konektivitas, Kemhub melakukan pengembangan, tak hanya bandara tetapi juga pelabuhan. 20 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 23. Dalam kesempatan itu, Irjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy menyampaikan paparan terkait reformasi percepat penyediaan infrastruktur. “Dalam reformasi terkait infrastruktur, ada tiga hal yang dilaksanakan yakni reformasi fiskal, institusi, dan regulasi,”jelasnya. Dalampenerapannya,reformasifiskaldianta- ranya terkait pada viability gap founding (VGP), availability payment (AP), land revolving fund, dan panduan pembagian risiko. Sedangkan reformasi institusi diterapkan pada KPPIP, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Indonesia Infrastruktur Financr (IIF), PPP Unit, BLU LMAN, dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII). “Untuk mempercepat penyediaan infra- struktur juga dibutuhkan reformasi regulasi,” tutur Tommy. Hal itu diantaranya untuk direct lending, pengadaan tanah, dan paket kebijakan ekonomo dengan melakukan deregulasi kebi- jakan dan peraturan yang dinilai menghambat. Irjen Kemhub Sampaikan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Itjen Kemenhub melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Whistleblowing System, dan Benturan Kepentingan di Ternate, Maluku Utara, Jumat (6/1/02017). 21Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 24. KunkerkeTernate,IrjenKemhubTinjau BandaraSultanBabullah I rjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo kunjungan kerja (kunker) ke Ternate, Maluku Utara. Dalam kegiatannya, pria yang akrab disapaTommy itu, salah satunya meninjau Bandara Sultan Babullah. Kata Tommy, saat ini bandara tengah dilaksanakan proyek renovasi terminal penumpang dengan nilai anggaran Rp8 miliar. “Bandara Sultan Babullah masuk sebagai salah satu proyek strategis nasional,”tuturnya di Ternate, Jumat (6/10/2017). TommydidampingiInspekturVHeriSudarmaji dalamrangkaiankunkeryangdimulaisejakkemarin (5/1/0/2017) diawali ke Manado, Sulawesi Utara. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) SultanBabullahTernateSaefulBahrimenyampaikan kesiapan renovasi tersebut. Tommy juga meninjau setiap sudut lokasi bandara dan melihat langsung proses perkembangan pekerjaan yang ada. Radar 22 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 25. IrjenKementerianPerhubunganWahjuSatrio UtomoyangakrabdisapaTommymembukaaca- ra sekaligus menyampaikan paparan di hadapan unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Dalam kesempatan itu, Tommy didampingi Inspektur V Heri Sudarmaji dan Kepala Bagian TataUsahaKantorSyahbandardanOtoritasPela- buhan (KSOP) Kelas I Bitung sebagai Koordinator Wilayah UPG di Provinsi Sulawesi Utara. “Pada visi Indonesia Tahun 2045 ada empat pilar yang menjadi target realisasi,”tuturTommy di Manado, Kamis (5/10/2017). Pertamaadalahpembangunansumberdaya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu penge- tahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. “Selanjutnya pemerataan pembangunan dan terakhir ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan,”ujarnya. Pada pengembangan dan pembangunan SDMsertaIptek,disebutkanTommymakaterkait di dalamya adalah pendidikan, kesehatan, Iptek, dan kebuda yaan. Selain di Manado, dijadwalkan Tommy akan menjadipembicarajugadihadapanUPGTernate, Maluku Utara, Jumat (5/10/2017). Irjen Paparkan Visi Indonesia Tahun 2045 23Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 26. K ementerian Perhubungan (Kemenhub) menyerahkan penghargaan Unit Kerja Terbaik. Penghargaan diberikan bersamaan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas). Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakanTimTerpadudariInspektoratJenderal (Itjen), Biro Perencanaan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Biro Kepegawaian dan Organisasi sertaBiroHukum,menurutIrjenKemenhubWahju SatrioUtomo,secaraumumseluruhunitkerjatelah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. “Namun terdapat beberapa hal penting yang belum optimal dan perlu mendapatkan perhatian kita bersama dalam peningkatan tata kelola Kemenhub Serahkan Penghargaan Unit Kerja Terbaik dan pelayanan sebagaimana agenda Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025,” jelas Wahju yang akrabdisapaTommydiJakarta,Senin(18/9/2017). Diantaranya adalah dalam hal menyusun rencana aksi Road Map Zona Integritas setiap tahunnya, menyusun kebijakan terkait benturan kepentingan dan melaporkannya secara periodik, menyusunprosesbisnisterhadapseluruhSOPyang telahditetapkan,danmeningkatkanpenggunaan tata kelola dari sisi elektronik yang sudah ada seperti Email/Surat Elektronik kedinasan dan Pelaksanaan surat secara elektronik. Selain itu juga yang perlu ditingkatkan adalah implementasi SPIP minimal dengan telah disusunnya daftar risiko, peta risiko dan Radar 24 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 27. rencana tindak pengendalian,penyusunan mekanisme pemberian reward dan punish, mendokumentasikan terkait pelaksanaan pencegahan KKN,melakukan inovasi-inovasi pelayanan,melakukansurveykepuasanpelayanan dari Internal maupun eksternal/stakeholder, dan melakukan sertifikasi SOP menjadi manajemen mutu yang telah diakui badan akreditasi. “Unit kerja terbaik tahun 2017 diberikan penghargaanberupapialadanpiagamdariBapak Menteri Perhubungan yang akan ditetapkan juga dengan Keputusan Menhub tentang Unit Kerja dengan KinerjaTerbaikTA. 2017,”ungkap dia. Untuk itu diucapkan selamat dan semoga predikat sebagai unit kerja terbaik dapat menjadi pendorong untuk menunjukan kinerja dan pelayanan yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Pemberian penghargaan ini bukanlah akhir dari kerja keras saudara tapi merupakan awal dari kerja nyata untuk terus meningkatkan kinerja dalampencapaiansasarandantujuanKemenhub,” tuturTommy. (Tim) Itjen Kemenhub Serahkan Penghargaan Terbaik UPT BPSDM Dua Unit Pelaksana teknis (UPT) BPSDM Perhubungan meneroima penghargaan sebagai lembaga eselon III terbaik, masing- masing Politeknik Penerbangan (Poltekpen) Surabaya atau dulu bernama ATKP Surabaya dan PIP Semarang. Mereka (Poltekpen Surabaya dan PIP Semarang) menerima penghargaan peringkat pertama dan kedua. Sedang peringkat ketiga untuk lembaga eselon III diraih Balai Teknik Penerbangan. Penghargaan diterima Direktur PIP Semarang Capt. Marihot Simanjuntak, MM yang diserahkan oleh Irjen Kemenhub Dr. Wahju Satrio Utomo. Dalam sambutannya Irjen Kemhub menyebutkan, pemberian Penghargaan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik di lingkungan Kemenhub Tahun 2017 dimaksudkan sebagai proses awal dari pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2018. (Tim) 25Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 28. I nspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan mengadakan Serah Terima Jabatan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dari Bambang Sudaryono kepada Aca Mulyana yang sebelumya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Inspektur Jenderal Kemenhub Wahju S. Utomo hadir sebagai saksi pada Sertijab tersebut menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada Bambang yang sudah banyak membantu kerja Irjen selama ini dan semoga dapat lebih sukses lagi menjalani tugas baru serta ucapan selamat datang kepadaAcasemogadapatmengembantugas baru sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal KemenhubdenganProfessional,Integritasdan Amanah, tutupnya. (tim) Sekretaris Itjen Diserahterimakan Radar 26 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 29. S esuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.312 Tahun 2016 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) maka Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Sosialisasi UPG, Whistleblowing System dan Benturan Kepentingan pada UPG Kementerian PerhubungandiWilayahProvinsiKalimantanBarat. Sesuai dengan KP.312 tahun 2016, telah terbentuk sebanyak 29 UPG Kementerian Perhubungan. Salah satunya pada wilayah Kalimantan Barat yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pontianak. Adapun peserta yang hadir di bawah koordinator KSOP Pontianak adalah : KSOP Kelas V Teluk Air, Itjen Sosialisasi UPG, Whistleblowing System & Benturan Kepentingan di Kalimantan Barat Sintete, Ketapang, Kantor UPP Kelas III Teluk Melano, Kendawangan, Distrik Navigasi Kelas III Pontianak, Bandar Udara Jenis A Kelas III Rahadi Oesman Ketapang, Susilo Sintang, Pangsuma Putusibau dan Nangapinoh. Acara yang dibuka olehKepalaKSOPKelasIIPontianakJunaidisebagai Koordinator Wilayah UPG Kalimantan Barat serta dilanjutkan dengan sambutan dari Inspektur I Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Moh. Anto Julianto @ma_julianto serta paparan dariTimInspektoratJenderalKemenhub.Sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan UPG, Whistleblowing serta Benturan Kepentingan demi mewujudkan Clean and Good Governance, pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Tim) 27Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 30. Begini Serunya Pengalaman Pertama Irjen Tommy Sambangi Mamuju Radar 28 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 31. H al itu diketahui saat Kadishub Sulbar dan Ka. BPTD Wil.XIX SulSelBar menyambut kedatangan Irjen yang akrab disapa Tommy itu. “Kami mengundang khusus Irjen Tommy untuk bisa hadir dan melihat langsung kondisi Sulawesi Barat yang sudah mulai membangun dan sekaligus memberikan arahan kepada semua insan perhubungan, ujar kadishub Sulbar Haerudin Anas, Kamis (27/7/2017). KehadiranTommybesertarombangandisambut meriah dan diberikan tanda selamat datang oleh Kadishub Sulbar Haetuddin Anas didammpingi Ka. BPTDBennyNurdinYusufdanbeberapapejabatdan stafUPTKemenhubdiSulbar. “Ini merupakan tugas pertama saya usai dilantikpekanlalu,berkoordinasidenganjajaran Pemprov Sulbar sekaligus menyambut Irjen,” ungkap Benny. Dengan gaya khasnya yang santai, Tommy menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang kompak semua jajaran Kemenhub dan Pemda dalam mewujudkan pelayanan transportasi yang baik. “Saya baru kali ini ke Mamuju kalau gitu harus minum air kali Mamuju ya,” canda Tommy. Dia juga memuji nikmatnya makan siang dengan olahanikanyangdisajikansebelummeninggalkan BandaraTampaPadang,Mamujuuntukmenghadiri Rakornis. (Tim) Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan di Mamuju, Sulawesi Barat (26-27 Juli 2017), Irjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengaku baru pertama kali menginjakkan kaki di kota tersebut. 29Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 32. Pentingnya Kesetaraan Pelayanan Transportasi P entingnya kesetaraan dalam pelayanan transportasi menjadi salah satu fokus perhatian Irjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan di Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (26/7/2017). “Kami berharap semua pelayanan transportasi harus sama dan setara, Bandara ini harus kita kembangkan terus, sekarang sudah bisa didarati pesawat Boeing, artinya kedepan akan bisa lebih maju lagi,”ujar lelaki yang akrab disapa Tommy itu. Menurutnya,semuaharusterusmembangun danmenghadirkanpelayanantransportasisesuai Nawa Cita Bapak Prediden JokoWidodo, dimana negara harus hadir. “Tantangan kedepan makin besar di sisi per­ hu­bungandarat,olehnyaBPTDyangbarubentuk dan dilantik pekan lalu ini harus membangun sinergitas dan koordinasi yang kuat, harus turun ke lapangan,” imbuh dia. Kota Mamuju saat ini jalannya masih kurang lebar. Untuk itu Andalalin harus benar- benar dijalankan sebagai amanah UU. Terminal dan Jembatan Timbang juga harus dibuat baik dan jadikan percontohan di wilayah kerja masing-masing. “Tahun ini kita mendapat apresiasi penye­ leng­garaan angkutan Lebaran terbaik. Apa kunci kesuksean itu? tak lain adalah koordinasi yang kuat antara sesama stakeholder dan mau turun la­pangan serta menanggalkan ego sektoral. Mari ba­ngun koordinasi, saya ingin anda lakukan itu dan buk­tikan kehadiran BPTD mampumemberikanygter­baikbagimasayarakat di SulselBar,”pungkas Tommy. (*) Radar 30 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 33. I rjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy menghadiri Rapat Koordinasi Teknik (Rakornis) Sulawesi Barat di Mamuju yang berlangsung 26-27 Juli 2017. Tema Rakornis yakni“Efektifitas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan dalam upaya meningkatkan Pelayanan Publik.”yang pada kesempatan tersebut Tommy hadir sebagai narasumber mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang berhalangan hadir. Dalam kesempatan itu, Irjen mengingatkan untuk prioritaskan pelayanan dan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi. Tommy juga menyoroti kondisi transportasi di wilayah barat Sulawesi tersebut. “Kita berharap pelayanan transportasi merata untuk semua wilayah, termasuk pada Sulbar ini,”ungkap Tommy. Dalam kesempatan itu, Kadishub Sulbar Haeruddin Anas dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Benny Nurdin Yusuf ikut menyambut kedatangan Tommy. (*) Irjen Tommy Hadiri Rakornis Bidang Perhubungan di Mamuju Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju S. Utomo melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhanMamujudanTerminalTypeAAngkutanDaratSimbuangKabupatenMamujuSulawesi Barat. 31Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 34. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Wahju Satrio Utomo dan Staf Khusus Menhub RI Wihana Kirana didampingi Dubes RI untuk Belanda, I Gusti A Wesaka Puja menghadiri peringatan 150 tahun Perkeretapian Belanda di Indonesia. Irjen Kemenhub Hadiri Peringatan 150 Tahun KA Belanda P eringatan 15O tahun KA Belanda di Indonesia itu berlangsung di Spoorwegmuseum Utrecht, Belanda, Kamis (1O/8/2017). Atase Perhubungan KBRI Den Haag, I Made Suartika, Sabtu (12/8), menyebutkan pada 10 Agustus 1867 untuk pertama kalinya kereta api penumpang beroperasi menghubungkan Kota Semarang dan Stasiun Tanggung di Jawa Tengah. Peringatan150tahunPerkeretapianBelanda di Indonesia diisi berbagai program termasuk Radar 32 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 35. Forum Bisnis Infrastruktur Kereta Api Indonesia. Pada Forum ini, delegasi Indonesia menyampaikan berbagai program pemerintah di bidang pembangunan perkeretapian dan peluang investasi serta kerja sama dengan negara mitra, termasuk Belanda. SementaraituDubesWesakaPujamengatakan peringatan 150Tahun Perkeretaapian Indonesia ini merupakan momen memperkuat kerja sama bilateral Indonesia-Belanda termasuk peningkatanberbagipengetahuandaninvestasi, khususnya di bidang infrastruktur transportasi. (tim) 33Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 36. Radar I nspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar BimbinganTeknis(Bimtek)kepadanominator pembangunan zona integritas predikat nasional menuju predikat wilayah bebas korupsi (WBK) 2017. Bimtek dibuka Sekretaris Itjen Bambang Sudaryono dan menghadirkan nara sumber Deputi PAN RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Heru Airlangga di Jakarta, Kamis (24/8/2017). “Pelaksanaan ini menindaklanjuti Surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi nomor HK. 403/1/5 PHB 2017 pada 27 April 2017 perihal Nominasi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2017 di lingkungan Kemenhub,” jelas Bambang. Selain itu kata dia, Bimtek dilakukan dalam rangka mewujudkan Program Mikro yang menjadi prioritas nasional di seluruh Instansi Pemerintah. Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2015- 2019, disebutkan bahwa Kemenhub telah menetapkan beberapa nominasi. Pertama adalah Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi. Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Mutiara Sis Al Jufri Palu. Selanjutnya Balai Pendidikan Pelatihan dan Penyegaran Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta dan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya. “Pemilihan nominasi menuju predikat WBK Bimtek Nominator Predikat Wilayah Bebas Korupsi diawali dengan Pemilihan Unit Kerja dengan KinerjaTerbaik pada tahun sebelumnya,”tutur dia. Bambangmengungkapkanbahwakampanye terhadap komitmen menuju predikat WBK tersebut juga sudah diterapkan melalui jendela pop up dalam website Portal Kementerian Perhubungan (www.dephub.go.id). “Hal itu dilakukan, agar segenap jajaran Kemenhub mendukung para nominasi menuju predikat WBK 2017,”imbuh Bambang. (Tim) Radar 34 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 37. Komit Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bebas korupsi terus digalakkan. Salah satunya menjadikan wilayah kerjanya bebas korupsi (WBK). Sebelum masuk sebagai nominator,merekatelahberhasilpadaPemilihan Unit Kerja dengan Kinerja Terbaik pada tahun sebelumnya. Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik telah dilakukan sejak tahun 2012 sejak ditandatangani piagam Zona Integritas antara Menteri Perhubungan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tahapan Penilaian Itjen Kemenhub Sebelum Nominasi WBK Ditetapkan tahun 2010 sd 2025. Perpres ini juga merupakan mandat dari Undang-undang 17 tahun 2007 tentang RPJMN tahun 2005 sd 2025. Perpres 81 tahun 2010 ditetapkan sebagai panduan pelaksanaan RB di seluruh Instansi pemerintah dan memberikan mandat kepada Kementerian PAN dan RB untuk menyusun Grand Design Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025 yang dibagi menjadi 4 tahap (per-5 tahunan) sampai dengan tahun 2025. Adapun penilaiannya menurut Sekretaris Itjen Bambang Sudaryono, ada 6 tahapan yang harus dilalui. l Rendahnya temuan strategis dan kecepatan auditi menindaklanjuti rekomondasi hasil audit/pemeriksaan sehingga didapatkan daftar panjang nominasi l Daftar panjang nominasi dirapatkan dalam Rapat Majajemen Itjen dengan mendegarkan pendapat para Manajamen dan Auditor Senior, kemudian disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan SDM yang ada di Itjen hingga diperoleh daftar pendek nominasi. l Dilakukan peninjauan lapangan dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai PERMENPAN 52/2014 yang disesuaikan, kategori penilaian dan penetapan pemenang dilakukan dengan mekanisme kesetaraan (apple to apple). l Para pemenang unit kerja dengan kinerja terbaik akan diberikan penghargaan pada acara Hari Perhubungan Nasional setiap 17 September setiap tahunnya. l Para pemenang Unit Kerja terbaik dilakukan peninjauan kembali dengan menggunakan LKE 52/2014 seutuhnya dan dilakukan Rangking berdasarkan nilai tertinggi dari pemenuhan elemen yang ada. l Kemenhub mengirim nominasinya kepada Menteri PAN dan RB untuk di evaluasi menuju predikat WBK. (Tim) 35Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 38. A da tiga dimensi disusun untuk memperkuat reformasi birokrasi Pemerintahan melalui perubahan yang terencana. “Tiga dimensi itu adalah Dimensi Pembangunan Manusia, yang m e l i p u t i : p e n d i d i k a n , kesehatan, perumahan, dan mental/karakter. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, y a n g m e l i p u t i kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, k e m a r i t i m a n d a n kelautan,sertapariwisata dan industri dan ketiga Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi antarkelompok pendapatan, antarwilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur,” urai Sekretaris Itjen Kemenhub Bambang Sudaryono di Jakarta, Kamis (24/8/2017). Tahun2017disebutkandia.merupakantahap ketigapelaksanaanRoadMapReformasiBirokrasi (RB) yang berakhir nanti pada tahun 2019. 3 Dimensi Perkuat Reformasi Birokrasi Pemerintahan Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan kedaulatan pangan energi dan ketenaga listrikan kemaritiman dan kelautan pariwisata dan industri Dimensi Pembangunan Manusia pendidikan kesehatan perumahan mental/ karakter Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan antar kelompok pendapatan antar wilayah desa pinggiran luar Jawa Kawasan Timur Radar 36 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 39. Agenda pemerintah dalam tahapan ini untuk memperkuat reformasi birokrasi pemerintahan melalui perubahan yang terencana. “Pada tahun 2019 diharapkan melalui reformasi birokrasi pemerintah sudah beranjak ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudahberanjakpadatatananpemerintahanyang dinamis,”ungkapnya. Tolak ukur keberhasilan Reformasi Birokrasi ditinjau dari tiga sasaran yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efesien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. “Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut, ditetapkan area- area perubahan birokrasinya,”imbuh Bambang. Hal itu antara lain adalah mental aparatur, penguatan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM Aparatur, eraturan perudang-undangan, dan pelayanan Publik. Penilaian unit kerja dengan kinerja terbaik berada dalam sub kegiatan area ke-2 perubahan RB. Area perubahan tersebut atau arean yang disebut penguatan pengawasan memiliki enam kegiatan yang menjadi prioritas nasional, salah satu kegiatan tersebut adalah pembangunan berpredikat WBK dan WBBM di seluruh Instansi Pemerintah. (Tim) Keberhasilan Reformasi Birokrasi ditinjau dari tiga sasaran yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efesien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas 37Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 40. M e n te r i Pe r h u b u n g a n B u d i Karya Sumadi menyampaikan Penghargaan dan terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikanpengaduanmelaluiSatgasSaber Pungli Nasional di Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI atau langsung melalui Tim OPP Kementerian Perhubungan. “Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan perhatian masyarakat terhadap pelayanan Jasa Perhubungan kedepan yang lebih baik,” jelas Menhub di Jakarta, Selasa (22/8/2017). Menurutnya,jumlahpengaduanyangmasuk hingga 14 Agustus 2017 tercatat sebanyak 343. Dari jumlah itu, 60,35% terkait Dinas Perhubungan dan Pemerintah Daerah 22,74%, terkait dengan Unsur Penegak Hukum dan premanisme, 6,99%, terkait dengan BUMN, dan 9,91% terkait langsung dengan Kementerian Perhubungan. Lebih lanjut Menhub menyebutkan bahwa seluruh pengaduan masyarakat akan diproses olehTimOPPKemenhub.“Bagiyangmenyangkut Instansilain,langsungdisalurkankepadaInstansi yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti,” ungkap Menhub. Bila terbukti adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, kata dia, maka kepada aparatur yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (Tim) Kemenhub Tindak Lanjuti 343 Pengaduan Masyarakat  Radar 38 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 41. MantanKepalaBPSDMP Tommy Terima Medali Dari ENAC D R. Wahju Satrio Utomo, SH, M.Si menerima Penghargaan “medaille de l’aeronautique” oleh Pemerintah Republik Perancis karena jasanya dalam Bidang Tranportasi, khususnya Transportasi Udara di Tanah Air. Seperti dilansir situs resmi STPI yang, Selasa (29/8/2017), penghargaan tersebut didasari atas jalinan Kerja Sama antara Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) Perancis dengan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), yang dirintis oleh DR. Wahyu Satrio Utomo atau biasadisapaTommy,saatmenjabatKepalaBadan Pengembangan SDM Perhubungan. Pria yang kini menjabat sebagai Irjen Kementerian Perhubungan itu dinilai ENAC sangat berjasa dalam membangun kerja sama dan meningkatkan pendidikan yang baik khususnya di STPI Curug. STPIresmimenjalinkerjasamadiklatdengan ENAC bahkan membuka program pascasarjana bidang kajian keselamatan. Penyematan Medali kepada Tommy, sebagai mantan Kepala BPSDM Perhubungan itu langsung dilakukan pimpinan ENAC Paris, Perancis. Dalam pemberian penghargaan dari ENAC tersebut, Tommy, didampingi oleh Ketua STPI Capt. Novyanto Widadi, S.Ap, MM, Kepala BPPP Banyuwangi yang juga mantan Kabag AdministrasiUmumSTPIAfenSena,SE,M.Siserta KasubagPerencanaandanPelaporanSTPIR.Aryo Bandoro,S.SiT, MBA. ENAC Perancis membuka program pascasarjana bidang keselamatan di kampus STIP Curug. Ini adalah program studi tingkat master yang pertama kali dibuka ENAC di luar negara Perancis. Saatini,puluhandosenSTPIdanputraterbaik Indonesia tengah mengikuti program studi masterdibidangkeselamarandiENAC.Nantinya, program kuliah akan dilakukan di dua tempat, baik di kampus STPI Curug serta ENAC Perancis. (tim) 39Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 42. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, ada banyak proyek strategis nasional, diantaranya di Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal KawalProyek Strategis Nasional Perhubungan Radar 40 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 43. D i Kemenhub terdapat 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor transportasi yang meliputi 23 proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 10 proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan 8 proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.“PSN di sektor transportasi tersebut berupa pembangunan infrastruktur mulai dari sarana dan prasarana kereta api, pembangunanpelabuhandanbandara,ataupun pengembangannya,” jelas Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hengki Angkawasan di Jakarta, Selasa (5/9/2017). Dalam hal ini, menurutnya, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhub bertugas terus meningkatkan pengawasan terhadap seluruh program kerja di lingkungan Kemenhub termasuk PSN. “Sekecil apapun uang rakyat, harus dipastikan digunakan untuk rakyat dan tepat sasaran. Semua program harus berjalan sesuai target, transparan dan akuntabel,”ujar Hengki. Ditambahkan dia, bila sebelumnya, pengawasanterhadapPSNdilakukanbersamaan dengan pelaksanaan audit kinerja, maka saat ini dilakukan monitoring secara khusus terhadap PSN. Sebagai langkah awal, telah dijalankan monitoring terhadap 14 PSN yang meliputi tiga proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian, tiga proyek Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan delapan proyek Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. “Kedepannya, seluruh PSN akan dilakukan monitoring dan akan ditunjuk auditor yang menjadi penanggungjawab pengawasannya. Dengan demikian hasil pengawasanya akan lebih andal dalam memberikan masukan dan rekomendasikepadapihakterkait,”lanjutHengki. Untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap PSN, tambah dia, SDM auditor diwajibkan memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan meliputi knowledge, skill dan attitude. Selain itu, auditor diwajibkan untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan profesional secara berkelanjutan. “Selain itu, dalam rangka peningkatan produktifitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan, Itjen Kemenhub juga secara internal melakukan kegiatan mutasi dan rotasi. Hal ini dilakukan untuk penyegaran dalam pelaksanaan tugas, dan dalam rangka pembinaaan kepegawaian,”tegas Hengki. MenurutHengki,mutasidanrotasisemacam ini perlu dilakukan terus-menerus agar para staf dan auditor menguasai seluruh moda transportasi dan tidak terpaku pada satu moda transportasi saja. (*) 41Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 44. I rjen Kementerian Perhubungan Wa h j u S at r i o U to m o ya n g akrab disapa Tommy mendapat kejutan di hari ulang tahunnya pagi ini (6/9/2017) di sela menanti pembukaan acara Temu Karya Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan di Jakarta. Ucapan ultah disampaikan Kepala Badan Litbang Umiyatun Hayati Tri Astuti, Mantan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Elly Sinaga, Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut I Nyoman Sukayadnya, para eselon dua di lingkungan Kemenhub, para tamu, dan rekanmediadiiringialunanlaguselamat ulang tahun. Saat meresmikan acara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyampaikan ucapan selamat pada mantan Kepala BPSDM itu. “Hari ini ada yang ulang tahun. Ayo yang ulang tahun berdiri,” ujar Menhub sumringah disambut riuh tepuk tangan hadirin. Dalam kesempatan itu juga hadir Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso, Staf Ahli Menhub Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Cris Kuntadi, dan para pengamat transportasi. (tim) IrjenTommy DapatKejutan Ultah Radar 42 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 45. foto sumber instagram: itjenkemenhub_151 43Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 46. Itjen Kemenhub KoordinatorLomba Catur Harhubnas Radar 44 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 47. D alam Rangka Memperingati Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2017, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi Koordinator pelaksana Kegiatan Lomba Catur dengan Tema “Kita Tingkatkan Soliditas, Sinergitas, dan Kerja Bersama Dalam Mewujudkan Transportasi Yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah.” Lomba yang diikuti oleh 16 Tim yang terdiri atas Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan serta BUMN ini terselenggara atas kerja sama Itjen Kemenhub dengan PT. Angkasa Pura I (Persero). LombayangdibukasecararesmiolehInspektur V Heri Sudarmaji dan disambung oleh Catur Buta antara Inspektur II Kasman dengan Master International Sean Winshand Cuhendi. Lomba ini dilangsungkan selama dua hari, 6-7 September 2017 di Ruang Nanggala. Lomba ini mencari Juara Beregu I, II dan II serta Pemain Terbaik I, II dan III. (*) 45Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 48. I nspektur Jenderal Wahju S. Utomo memberikan pengarahan kepada Tim Reviu Inspektorat Jenderal Kemenhub baik Reviu RKA Tahun Anggaran 2018 maupun Reviu Rancangan HPS Kemenhub. Dalam arahan menyangkut program infrastruktur prioritas Nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini harus dapat diselesaikan sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai terutama Proyek Strategis Nasional (PSN). Anggaran untuk pembangunan Infrastruktur menurut Irjen jangan dihabiskan hanya asal habis, namun harus jelas fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat sambungnya. “Gunakan anggaran secara efisien, bermanfaat, tepat sasaran dan tidak dapat ditawar lagi seluruh APBN harus bebas dari korupsi,”jelas Irjen. (*) Pengarahan Irjen Pada Tim Reviu RKA dan HPS Radar 46 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 49. I nspekturJenderalKementerianPerhubungan Wahju S. Utomo menghadiri Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP Kementerian/Lembaga/ Daerah Tahun 2017. Dalam rangka pengawasan terhadap upaya optimalisasi atas PNBP dan penyetoran pajak dari Bendahara Pengeluaran oleh Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal secara terus menerus agar pengawasan dapat sinergi antara seluruh APIP K/L/D dalam rangka menyamakan pemahaman APIP tentang pengawasan terhadap Penerimaan Negara. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Letter of Commitment (LoC) oleh seluruh APIP K/L/D yang bertujuan untuk mendukung penuh dan bertanggungjawab dalam upaya Optimalisasi Pengawasan dan Penerimaan Negara pada tiap Instansi serta meningkatkan pengawasan APIP K/L/D terhadap pengelolaan Penerimaan Negara yang bersumber dari PNBP. (*) Irjen Hadiri Rakernas Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara 47Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 50. I rjen Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo yang akrab disapa Tommy memaparkan rangkaian rincian anggaran untuk fungsi dan program unit Organisasi Eselon I Kemhub dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR. Dalam kesempatan itu, Irjen Tommy hadir bersama Sekretaris Jenderal Kemhub Sugiharjo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Djoko Sasono, Kepala Badan Pengelola Transportasi Irjen Paparkan Anggaran Kemenhub pada RDP dengan Komisi V DPR Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) Umiyatun Hayati Tri Astuti. Irjen Tommy menyampaikan beberapa hal, mulai dari Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit mulai tahun 2003 – 2017, penghematan anggaran melalui Reviu HPS, penyelamatan keuangan negara dan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kemhub yang sampai posisi saat ini mencapai 343 pengaduan. Radar Kementerian Perhubungan Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi V DPR. 48 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 51. “Dari total Rp46,09 triliun Anggaran Belanja Kemenhub pada Tahun 2017, Itjen mendapatkan 0,20% sedangkan pada tahun 2018 dari total Rp48,48 triliun, Itjen memeroleh 0,22%,” jelas Tommy di Jakarta, Senin (11/9/2017). Menurutnya, peningkatan Anggaran yang diperoleh Itjen pada TA2018adalahuntukmelaksanakan tugas tambahan seperti konsultasi pengadaan barang dan jasa, melakukan dan mengkoordinir Unit Pengendalian Gratifikasi di UPT, Reviu RKA dan HPS. “Selain iti juga untuk telaah sejawat secara periodik, penyusunan Ihtiar Hasil Audit, koordinator whistleblowing system, membangun Sistem Informasi Managemen Pengaduan, Audit Investigatif dan monitoring Angkutan Lebaran, Haji, Natal dan Tahun Baru. “Kami juga mendapat alokasi tambahan anggaran untuk tugas tambahan lain yaitu melakukan forum koordinasi dengan BPKP, TP4, BPK- RI, Bareskrim serta Kemenpan RB,” pungkasnya. (*) 49Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 52. I nspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan diwakili Inspektur I Moh. Anto Julianto melakukan Kunjungan Kerja ke BP2TD Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu, 13 September 2017. Dalamkunjungannya,InspekturIMohammad Anto Julianto yang didampingi Kepala Balai Lingga memantauan terkait dengan kondisi BP2TD Mempawah, mulai dari aset yang ada, sampaikepadakondisikeamanandankebersihan lingkungan serta kesiapannya dalam menerima calon taruna/taruni untuk pertama kalinya. BP2TD Mempawah mempunyai luas 20 hektar ini baru memiliki 3 pegawai PNS Kementerian Perhubungan, yaitu Kepala Balai, Kasie Prasarana dan Kasi Penyelenggara yang dibantu oleh 15 Honorer. Selain mendengarkan paparan dari BP2TD Mempawah, Inspektorat I juga mengunjungi kamar asrama, barak, ruang pengajar, audio visual dan keseluruhan bangunan lembaga pendidikan tersebut. Diharapkan BP2TD Mempawah dapat membawa manfaat untuk masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan terbaik. (*) Inspektur I Itjen Kemenhub Kunker ke BPTD Mempawah Radar 50 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 53. Kunjungi Galangan Kapal InspekturIInspektoratJenderalKementerian Perhubungan Moh. Anto Julianto dalam rangkaian Kunjungan Kerjanya di Pontianak, Kalimantan Barat juga mengunjungi galangan kapal yang membangun Kapal Negara Kementerian Perhubungan yaitu STIP Jakarta, BP2IP Malahayati, PIP Makassar, Poltekpel Surabaya, BP2IP Sorong. Direncanakan pada bulan September 4 unit Kapal, Oktober 4 unit Kapal. Untuk perintis 2.000 GT baru akan dilaunching pada bulan Mei Tahun 2018 dengan adanya adendum. Anto melakukan pengecekan kondisi kapal baik yang sudah siap launching maupun yang masih on progress. Menurutnya semua sudah sesuai track danprogressnya,Antoberharapagarpeluncuran Kapal dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. (*) Inspektur I Itjen Kemenhub, Moh. Anto Julianto memimpin rombongan saat kunker di BPTD Mempawah. Inspektur I Itjen Kemenhub, Moh. Anto Julianto memimpin rombongan saat kunker di BPTD Mempawah. 51Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 54. P ada tahun 2018 rencana alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian Perhubungan sebesar 48.1 trilliun, ini menurun dari alokasi pagu indikatif sebesar 298,5 milyar yang bersumber dari Rencana Penarikan Pinjaman Luar Negeri pada proyek: Bandung Urban Railway Transport Development, Electrification Padalarang-Cicalengka Line (PLN/AFD & PLN/Natixis) serta Engineering Services for Jakarta MRT East-West Line Project Phase I (PLN/JICA). Hakikatnya alokasi anggaran Kementerian Perhubungan untuk tahun 2018 terdapat gap yang cukup besar dari yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 127, 2 trilun. Penurunan ini tidak mengurangi semangat Kementerian Perhubungan terhadap seluruh target yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kementerian Perhubungan Reviu RKAKL Prioritas Kami Bulan September 2017 Penulis: Maizar Radjin, S.E., M.Ak., QIA. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran melalui Menteri kami dalam memajukan sektor tranportasi di negeri tercinta ini. Para pimpinan kami berkerja keras dengan memilah-milah rangkaianaktivitasinvestasikamidisectordarat, laut, udara, perkeretaapian dan seluruh sektor penunjangnya.Kementerianperhubunganharus berpikir keras dalam memprioritaskan inventasi dan pelayanan trasportasi dimana yang menjadi Priorotas Strategis Nasional, Prioritas Nasional, Prioritas Bidang dan seterusnya. Proses pengganggaran tahun 2018 terus berjalan, rangkaian aktivitas akuntabilitas anggaran telah kami lakukan, pada semester II ini fase penilitian Biro Perencanaan, reviu oleh Inspektorat Jenderal dan Penelaahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Kementerian Keuangan sedang berjalan. Pada awal tahun 2017 Kementerian Perhubungan sudah melakukan lapis pertama melalui Pembahasan Pagu Kebutuhan tahun 2018, kegiatan tersebut melibatkan Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal, Unit Kerja Terkait dan mengundangPemerintahDaerahjikadiperlukan dalam koordinasi pelaksanaan Investasi Kementerian Perhubungan di daerah setempat. Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 mendapatkan alokasi anggaran sebesar 106,1 milliar,anggarantersebutnaikjikadibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 90.3miliar, sedangkan jika dibandingkan dengan RPJMN masih di bawah dengan yang dituliskan sebesar 116.2 miliar. Awalnya pada posisi indikatif 2018 kami hanya mendapat alokasi sebesar 91.1 milyar. Penambahan alokasi anggaran kami karena ada terobosan dan inovasi dari Bapak Dr. Wahju S Utomo selaku Inspektur jenderal yang melakukan terobosan dalam aktivitas- aktivitas dari sisi tambahan tugas pengawasan Reviu 52 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 55. dan koordinasi pengawasan. Terdapat 14 tugas tambahan dan 6 koordinasi pengawasan dengan intraKementeriansampaidenganAparatPenegak Hukum pada tahun 2018 harus diintensifkan. Melalui hal tersebutlah Bapak Inspektur Jenderal menhajukan permohonan kepada Bapak Menteri Perhubungan dan disetujui. Anggaran pengawasan ini terlakasi sebesar 0.22% dari seluruh anggaran yang akan kami awasi, hal itu masih dibawah keharusan alokasi anggaran pengawasan lazimnya 1% minimal dari anggaran yang diawasi, akan tetapi kami menyadari bahwa dengan keterbatasan indeks sdm maupun audit resources, kami hanya mengajukan anggaran sesuai dengan kemampuan dan program yang kami susun. Salah satu peran itjen dalam mengawal akuntabilitas penganggaran adalah melakukan ReviuRKApadaposisipagudanalokasianggaran. SingkatnyaberbicaramengenaireviuRKAbahwa sejak tahun 2013, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP)KementerianNegara/Lembaga diberikan tugas baru dalam pengawasan, yaitu Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L yang selanjutnya diperbaharui dengan PMK Nomor 94 tahun 2017. Kemudian terbitnya Surat Edaran MenPAN RB Nomor 7 tahun 2012 antara antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi memberi tugas APIP untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan Surat Menpan RB kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 hal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-K/L oleh APIP. Maksud Reviu RKA-K/L adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA- K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L), dan Pagu Anggaran serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/PimpinanLembagauntukmenghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Sedangkan tujuan Reviu RKA-K/L adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan bahwa informasi dalam RKA-K/L sesuai dengan RKP, Renja K/L, dan Pagu Anggaran serta kesesuaian dengan standar biaya dan dilengkapi dokumen pendukung RKA-K/L. Ruang Lingkup Reviu RKA-K/L adalah konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA-K/L dengan Renja K/L dan RKP, kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA- K/L dengan Pagu Anggaran K/L, Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran antara lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, hal-hal yang dibatasi atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, BLU, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian APIP dalam reviu RKA-K/L yaitu: 1. Efesiensi Anggaran berupa pembatasan dan pengendalianperjalanandinas(harusselektif dan efisien), pembatasan dan pengendalian paketmeetingluarkota(minimalmelibatkan eselon I lainnya) dan penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatifpenyediaankendaraanoeprasional. 2. Mendeteksi duplikasi anggaran untuk gedung yang dipakai bersama atau kegiatan yang sama. 3. Memperhatikan beberapa jenis kegiatan yang pokok perlu didanai, kegiatan yang perlu dibatasi, bahkan kegiatan yang dilarang. 4. Mengendalikan beberapa Pengadaan yang akan diadakan (belanja modal atau belanja jasa konsultan atau belanja jasa lainnya) yang harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi eselon I dan bermanfaat minimal untuk tahun anggaran selanjutnya, dapat dikendalikan, dan kelak akan menjadi aset tetap atau aset tak berwujud. 5. Dan, banyak pertimbangan lainnya sesuai kondisi dan karakteristik lainnya. 53Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 56. Sumber: http://www.anggaran.depkeu.go.id Peran APIP yang strategis dalam proses perencanaanpenganggarandenganmelakukan reviu RKA-K/L dan dokumen pendukungnya merupakan wujud dari quality assurance, sehingga dapat meminimalisasi adanya kekeliruan dalam pelaksanaan anggaran dan meminimalisasi terjadinya pemborosan atau penggunaan anggaran-anggaran yang tidak mendukungtupoksi.Olehkarenaitu,kompetensi dan pengetahuan APIP dalam perencanaan anggaran menjadi penting untuk ditingkatkan karena dengan APIP yang kompeten, maka hasil reviu RKA K/L akan menjadi lebih optimal yang pada akhirnya akan mendorong satuan kerja untuk menghasilkan RKA/KL yang berkualitas. Dengandemikiantugasreviurkaklbukanlah tugas yang ringan, ini merupakan loncatan pertama yang harus kami antisipasi dalam penganggaran sebelum DIPA ditetapkan atau sebelum RUP dilakukan oleh para rekan-rekan di Kementerian Perhubungan. Jika kita berhitung secara matematis sederahana alokasi anggaran Kemenhub sebesar 48.8 milyar (diluar itjen) yang harus kami awasi secara intern melalui jumlah auditor kami sebanyakkuranglebih135,artinyasetiapauditor harusmampumengawalakuntabilitasanggaran sebesar 300.5 milyar per auditor. Hal tersebut rasanya kurang masuk akal, akan tetapi Bapak Inspektur Jenderal berkomitmen penuh akan meningkatkan kualitas dari pelaksanaan reviu rka kami pada tahun ini. Melalui kesempatan dalam Ruang Rapat Kutai lantai 7 Gedung Karsa tanggal18Juli2018perihalpembahasanAPBN-P 2017 dan RAPBN 2018, beliau menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan RAPBN 2018 Inspektorat Jenderal telah berkomitmen menyediakan waktu penuh pada bulan September 2017 melakukan reviu RKA 2018 dan pelaksanaanya untuk dapat mengakomodir seluruh auditi kami dari sabang hingga merauke kami mengadakan di lima kota yaitu Medan, Bogor, Surabaya, Makassar dan Denpasar. Inspektur Jenderal memngharapkan waktu tersebut dapat dimanfaatkan maksimal bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan sehingga aktivitas investasi transportasidansisipenunjangyadapatberjalan sesuai dengan ketentuan secara efektif dan efisien. (ZAR) Reviu Gambar Siklus Penganggaran 54 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 57. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perihal Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Koneksitas Whistleblower System dalam rangka Implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016. Reviu HPS dan RKA di Medan tanggal 11-17 September 2017 oleh IR V Lensa 55Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 58. Profil W ahju Satrio Utomo menjabat sebagaiKepalaBadanSumberDaya Manusia (BPSDM) Perhubungan. Pejabat yang akrab dipanggil dengansebutan“PakTommy”inilahirdiMagelang pada 6 September tahun 1959. Merupakan alumni dari SMA Katolik, Ujung Pandang pada tahun 1977. Kemudian menempuh pendidikan S1 di Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1984,lalumelanjutkanstudiS2nyadiUniversitas Indonesia, Jakarta pad tahun 2000. Pada 22 Agustus 2016, Pak Tommy berhasil meraih doktor setelah mempertahankan disertasi berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Self Efficacy, Pemberdayaan Dan Motivasi Kinerja Pegawai Sekretariat Badan PengembanganSDMPerhubunganKementerian Perhubungan RI.” Disertasi itu disampaikan di Pak Tommy, dari Hemat Uang Negara Rp1,9 Trilun hingga Insentif untuk Auditor Kamis, 20 April 2017, Wahju Satrio Utomo menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan menggantikan Cris Kuntadi. Sebelumnya 56 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 59. depan sidang terbuka yang dipimpin oleh Guru BesarsekaligusRektorUniversitasNegeriJakarta (UNJ) Prof. Dr. H. Djaali. Prestasi cemerlangnya di bidang pendidikan linear dengan mengkilatnya karier di pemerintahan. Ia pernah menjabat di beberapa bidangseperti,PJSKasubagtahun1986,Kasubag tahun 1988, Kabag Rancangan Perundang- Undangan tahun 1993, Kabag Hubungan Antar Lembaga tahun 1998, Kabag TU Pimpinan tahun 1999, Kabag TU Departemen tahun 2002, Kepala Biro Umum dan Humas tahun 2002, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi tahun 2004, Sekretaris Badan Diklat tahun 2007, Sekretaris Badan PSDM Perhubungan pada tahun 2010, Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Perhubungan pada tahun 2014, dan menjabat sebagai Kepala Badan PSDM Perhubungan sejak tahun 2014. Sederetpenghargaanpernahdiraih. Pak Tommy menerima Satya Lancana Pembangunan pada tahun 2007, Satya Lancana Wirakarya pada tahun 2004, Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun pada2004,danSatyaLancanaKaryaSatya 10 Tahun pada tahun 1998. Tidak hanya di dalam negeri, Pemerintah Perancissampaimenganu­gerahkanpenghargaan kepada Pak Tommy. Pada 29 Agutus 2017, anugerah“medailledel’aeronautique”kepadaDR. Wahju Satrio Utomo diberikan oleh Government of Republique de France di Paris. Tommy dinilai berjasa dalam membangun kerja sama antara pemerintah Indonesia, khususnya BPSDM Perhubungan, dengan lembaga-lembaga negara dan swasta di Perancis. Beliau memang dikenal selain sebagai sosok amat cerdas, juga inovatif sekaligus komunikator jempolan. Di tangan Pak Tommy, BPSDM Perhubungan begitu atraktif dan dinamis.Prestasinyaantaralainseluruhlembaga diklat menjadi badan layanan umum (BLU). Dengan mengubah status sebagai BLU maka penerimaan negara bukan pajak dapat digenjot. Pada tahun2017,BLUditargetkanmenghasilkan Rp1,3 triliun. Jumlah itu naik dari realisasi penerimaan BLU tahun 2016 sebesar Rp1 triliun. Lalu apa prestasi yang dibangun di Inspek­ torat Jenderal Kementerian Perhubungan? Pidato Kepala Inspektorat Jenderal Kemenhub, DR Wahju Satrio Utomo di depan pejabat Pemerintah Perancis. 57Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 60. Profil “Kami menyebutnya bukan prestasi. Tetapi kerja kerja kerja, seperti yang selalu diingatkan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Menteri Perhubungan Budi Karya. Kerja ikhlas, cerdas dan keras seoptimal mungkin. Urusan penilaian apakah itu prestasi, menjadi domain pimpinan dan masyarakat,” tutur Pak Tommy dalam satu wawancara. Salah satu kerja yang dihasilkan Inspektorat Jenderal adalah menghemat sekitar Rp1,9 triliun uang negara dari hasil peninjauan dan penghitungan ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap seluruh pengadaaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan. “Setelah di-review selama Januari-Agustus 2017 ternyata dapat dipangkas Rp1,9 triliun. Ini uang negara yang jumlahnya amat besar,” jelasnya. Selain itu, saat ini sedang dibangun sistem berbasis IT tentang pelaporan dan pengawasan. Sistem ini terintegrasi dengan seluruhunitpelaksanateknis(UPT)Kementerian Perhubungan. “Proses pemeriksaan tidak harus datang ke obyek pemeriksaan. Melalui sistem ini sudah dapat diperiksa. Kalau dinilai harus ada pemeriksaan lanjutan, baru dapat diputuskan mengirim tim audit,”ungkapnya. Bila ternyata ada temuan, maka pihak bersangkutan juga dapat dipanggil. Diingatkan agar lebih tertib dan sesuai aturan. “Dengan dipanggil oleh Itjen saja sudah akan membuat efek jera. Ini untuk memperkecil temuan masalah,”tegasnya. Dengan pengawasan berbasis IT maka dapat dihemat pengeluaran negara dalam hal biaya perjalanan dinas, di samping tidak sampai memengaruhi proses kerja UPT. “Pada sisi kami (Inspektorat Jenderal), kerja auditor yang jumlahnya96orangjugalebihoptimaldanfokus, karena hanya pada aspek tertentu saja dapat terjun ke lapangan,”tuturnya. Pada sisi lain, auditor juga diminta pertanggungjawaban bila ternyata unit kerja yang diperiksa masih saja bermasalah. “Walaupun misalnya auditor itu sudah pindah posisi sehingga tidak di Itjen lagi, tetap diminta pertanggungjawaban. Harus membuat laporan terperinci. Juga diperiksa,”ungkap Pak Tommy. Inspektur Jenderal juga mengutarakan saat ini sedang digelar audit terhadap aspek manfaat dari proyek-proyek yang disubsidi oleh negara. “Contohnya, untuk angkutan kapal laut perintis. Bila memang marketnya kecil dan ada perusahaanpelayaranswsatadisana,tidakperlu juga ada kapal perintis dengan biaya dari APBN,’ jelasnya. Pak Tommy mengungkapkan di luar tugas pengawasaninternalKementerianPerhubungan, termasuk di antaranya menyelesaikan banyak perkara yang belum tuntas, Inspektorat Jenderal jugabekerjasamadenganTimPusatSaberPungli. “Kamimenerima23.000pengaduanmasyarakat. Namun ternyata hanya sebagian kecil saja yang langsung berkaitan dengan aparat dan pejabat di Kementerian Perhubungan, sisanya berkaitan dengan instansi di luar Kementerian Perhubungan, seperti Dinas Perhubungan,” jelasnya. Bagaimana bila pengaduan atau temuan masalah itu berkaitan dengan pejabat eselon I? “Sebenarnya tidak masalah sama sekali. Komunikasi di antara kami baik dan lancar. Kamidapatmembahassekaligusmengingatkan. SebaliknyapegawaiataupejabatdiKementerian Perhubunganjugadapatmengkoreksikami.Fair Penyematan anugerah“medaille de l’aeronautique” kepada DR. Wahju Satrio Utomo. 58 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 61. dan obyektif saja,”tegas Pak Tommy. “PakTonny (AntoniusTonny Budiono) waktu masih jadi Dirjen Perhubungan Laut juga sering meminta kami memeriksa bila ada temuan. Beliauyangminta,bukaninisiatifkami,”tuturnya. Lalu mengapa masih juga terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian perhubungan?“Pak Menteri sering kali mengingatkan jangan korupsi, jangan pungli. layani rakyat dengan sebaik mungkin. Diingatkan sudah, pengawasan juga sudah, tetapi masih berani juga dengan memanfaatkan celah di luar rentang kendali kami, ya risiko silakan ditanggung sendiri,”katanya. Pada bagian lain, PakTommy mengutarakan bahwa anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp46 triliun. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran sebesar itu hanya ditangani oleh 96 auditor. Auditor itu bekerja hingga ke pelosok terpencil. “Di antaranya harus naik pesawat, naik beberapa kalikapalditengahlautanluasdanombakbesar, lalu tiba di lokasi obyek pemeriksaan. Selama sekitar satu minggu mereka harus bekerja di gudang kecil,” Auditor itu juga harus berhadapan dengan kontraktor atau pemenang tender, yang merupakan ‘pemain’ lama dan tentu memiliki kapital besar.“Godaannya relatif besar. Karenanya, auditor harus kuat iman dan betul- betulberintegritas.Namunpadasisilain,mereka juga harus bekerja dengan penuh perjuangan,” jelas Pak Tommy. “Kondisi seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan terus tanpa ada solusi efektif agar auditorkebalbetulterhadapgodaan.Karenanya, kamimengusulkankepadaBapakMenteri,untuk mengalokasikan anggaran insentif bagi auditor,” tuturnya. Skema insentif seperti itu sudah diberikan kepada petugas inspektur keselamatan di Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara. “Alhamdulillah, Bapak Menteri Perhubungan bersemangat untuk memperjuangkannya ke Menteri Keuangan. Kami berharap dan berdoa skema insentif ini dapat terealisasi. jadi nanti, auditor selain mendapatkan gaji, tunjangan kinerja dan SPJ, juga mendapatkan insentif pemeriksaan,” tutur Pak Tommy. (tim) DR. Wahju Satrio Utomo bersama rombongan diterima pejabat Pemerintah Perancis. 59Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017 l
  • 62. Lensa B uku ini merupakan salah satu buku seri reformasi sektor publik dalam rangka menciptakan good public and corporate governance di Indonesia. Fokus pembahasannya adalah bagaimana organisasi sektor publik dapat mendongkrak kinerjanya melalui kinerja sektor publik yang terintegrasi dan bersistem dengan baik. Dalam buku ini dibahas berbagai konsep dan pendekatan kontemporer manajemen kinerja sektor publik. Buku ini terdiri atas sepuluh bab, yaitu: 1) Manajemen berbasis kinerja (performance-based-management), 2) New Public Management (NPM), 3) Pengukuran kinerja dan desain sistem pengendalian manajemen kinerja sektor publik, 4), Pengukuran Ekonomi, efisiensi, dan efektifitas (value for money), 5) Pengukuran outcome, benefit, dan impact, 6) Balanced Scorecard untuk sektor publik, 7) Pengembangan indikator kinerja, 8) Manajemen kompensasi sektor publik, 9) Audit kinerja (performance audit), dan 10) standar pelayanan publik. Manajemen Kinerja Sektor Publik merupakan buku yang penting dibaca oleh mahasiswa S1 dan pasca sarjana dalam memperdalam akuntansi dan manajemen sektor publik. Buku ini juga tepat dibaca oleh profesional yang bergerak di bidang sektor publik, baik praktisi maupun konsultan. (tim) Manajemen Kinerja Sektor Publik Resensi 60 l Transparansi l Vol. 12 No. 3 Tahun 2017
  • 63.
  • 64. Tri Matra Profesional - Integritas - Amanah Inspektorat Jenderal harus bertindak secara PROFESIONAL, menjaga INTEGRITAS dan mengemban AMANAH dalam menjamin kualitas (quality assurance) dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Perhubungan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.83/HK.206/ITJEN-2014