Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sistem kepenjaraan sebelumnya gagal karena tidak melibatkan masyarakat dan hanya menghukum tanpa mendidik. Pada tahun 1995, undang-undang baru mengenai pemasyarakatan disahkan untuk mengubah pendekatan dari hukuman menjadi rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Undang-undang ini memberi lebih banyak hak bagi narapidana.
3. Kegagalan Sistem Kepenjaraan
Faktor-faktor :
sistem kepenjaraan diterapkan tanpa disertai dengan proses-
proses kepenjaraan (tidak adanya pentahapan perlakuan terhadap
nara pidana yang sudah benar-benar menunjukkan rasa tobatnya)
walaupun pada saat itu sudah dikenal adanya lembaga (Pelepasan
Bersarat) namun cara pemberiannya dilakukan dengan cara tidak
konsisten.
sistem perlakuan yang diterapkan sifatnya kurang mendidik para
nara pidana, tapi hanya untuk mengisi sikap apriori dan prejudice
masyarakat terhadap nara pidana lebih menambah kegagalan dari
sistem kepenjaraan dengan memberikan cap bahwa penjara itu
adalah “sekolah tinggi kejahatan”
dalam penerapan sistem kepenjaraan tidak memperhitungkan
atau tidak mengikut sertakan partisipasi masyarakat dalam sistem
perlakuannya (terlalu bersifat individual)
4. Ide Sistem
Pemasyarakatan
Ide Pemasyarakatan sebagaimana dicita-
citakan oleh sebagian besar masyarakat
Indonesia pada akhirnya pada tahun 1995
disahkan satu instrument yang penting
dalam rangka pemasyarakatan yaitu
disahkannya Undang-undang Nomor 12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatandalam
Lambaran Negara Nomor 77Tahun 1995.
5. Pokok-pokok
UU 12/1995
perlakuan terhadap warga binaan Pemasyarakatan
berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan
sistem pemasyarakatan berdasarkan pancasila dan
UUD 1945 yang merupakan bagian akhir dai sistem
pemidanaan;
dasar-hukum yang dipakai dalam rangka proses
pemasyarakatan pada sistem kepenjaraan tidak sesuai
dengan sistem pemasyarakatn berdasarkan pancasila
dan UUD 1945.
Fungsi Sistem Pemasyarakatan adalah untuk
menyiapkan wargabinaan pemasyarakatan agar dapat
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat,
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab
Lembaga:Lapas:Lembaga Pemasyaratan BAPAS: Balai
Pemasyarakatan Lapas dan Bapas
6. Hak-hak Narapidana didalam LAPAS. Nara pidana dalam menjalani
pidananya di LAPAS berhak:
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya;
2. Mendapat perawatan,baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa
lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilaksanakan;
8. Menerima kunjungan keluarga,penasehat hukum, orang-orang
tertentu;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
keluarga;
11. Mendapatkan pembebesan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
udangan yang berlaku (hak pilih dalam pemilu dan sebagainya).
