SlideShare a Scribd company logo
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA APARATUR
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
MUHAMMAD ASWAD
MUHAMMAD ASWAD
• Kapus Diklat KAN LAN
• 081242344333
• aswad_kmb@yahoo.com
ISU-ISU STRATEGIS
Tuntutan
Nasional
Kompleksitas
Manajemen
ASN
Issu
Global
 Daya Saing Global
 AEC
World Class
Bureaucracy
 Kepercayaan Publik
 Akuntabilitas Publik
 Inefisiensi Goverment
 Pelayanan
publik masih
buruk
 Implementasi
Penuh UU ASN
 KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
 Gap Kompetensi ASN
 Korupsi
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Myanmar, 10.10
Timor-Leste, 12.98
Cambodia, 25.48
India, 56.25
Vietnam, 55.29
Indonesia,
46.15
Philippines, 57.69
Thailand, 65.87
Brunei, 82.21
Malaysia, 76.92
Japan, 95.67
Singapore, 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2000 2002 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN
 The quality of public services,
 The quality of the civil service,
 The degree of its independence from
political pressures,
 The quality of policy formulation and
implementation,
 The credibility of the government's
commitment to such policies.
Latest data release in
2016 by:
2016, DAYA SAING INDONESIA TURUN 4
PERINGKAT
K A M I S , 2 9 S E P T E M B E R 2 0 1 6
• Daya Saing Indonesia tahun 2015 adalah 37
• Daya saing Indonesia 2016 adalah di peringkat 41.
Seperti dimuat dalam Global Competitiveness Index,
meski Indonesia telah banyak melakukan reformasi
di berbagai sektor, namun secara performance
empat negara lain berhasil menggeser posisi
Indonesia. Negara tersebut yakni Malta, India,
Kuwait dan Azerbaijan.
5
DAYA SAING INDONESIA
• Merdeka.com - Peringkat daya saing Indonesia 2017 meningkat 5 posisi dari
posisi tahun lalu. Peringkat Indonesia saat ini berada di posisi 36.
Dilansir dari weforum.org, Kamis (28/9), korupsi masih menjadi
permasalahan terbesar dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Diikuti oleh
ketidakefisienan birokrasi, akses ke pembiayaan, serta masih rendahnya
ketersediaan infrastruktur.
"Sama seperti Korea, Indonesia telah memperbaiki kinerja sejumlah aspek
dasar penilaian," tulis WEF.
Peringkat Indonesia ini didorong utamanya oleh kepemilikan pasar yang
besar (berada di posisi 9) dan kestabilan makro ekonomi (berada di posisi
26). Sementara, Indonesia dianggap sebagai inovator tertinggi diantara
negara berkembang.
"Indonesia menduduki peringkat 31 pada aspek inovasi dan 32 pada
kepuasan berbisnis."
UU NO. 5 TAHUN 2014
Roh UU ASN adalah Merit System
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
SISTEM MERIT
Kebijakan dan Manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan
(UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN: Pasal 1, butir 22).
Visi Pembangunan 2005-2025
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
(UU 17 TAHUN 2007)
RPJMN 2015-2019
ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025
Reformasi
Birokrasi &
UU ASN
Good
Governance
ASN Merit
System
Smart ASN
Human
Capital
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
 Keunggulan
kompetitif ekonomi
berbasis SDA
 SDM berkualitas
dan
berkemampuan
IPTEK
MEMBANGUN SISTEM MERIT ASN
• Performance dialogue
• Merit & performance based
incentives
Meningkatkan kinerja
berkelanjutan
• Aligning Anjab & ABK thd
Renstra K/L/D, serta Audit
Kepegawaian
• Supervisi oleh JPT Madya
dan Pratama
Menyesuaikan arah
pembangunan nasional
6P
• Training Need Analysis
(TNA)
• Diklat, Coaching &
Mentoring berbasis
kompetensi
Mengurangi kesenjangan
kompetensi
• Talent Mapping,
Succession &
Career Planning
• Rotasi nasional
(perekat NKRI)
Menuju ASN
yang dinamis • Rekrutmen
berbasis jabatan
(diversifikasi tes)
& sertifikasi TKD
• Orientasi &
engagement utk
setiap penugasan
pada jabatan
baru
Mendapatkan talenta
terbaik
• Sistem pensiun & JHT
• Sistem kompensasi
Mengapresiasi
secara layak
BUDAYA KERJA &
KEPEMIMPINAN
SISTEM &
INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN &
PROSES
Closed Career
System
Open Career
System
Open System
TRANSFORMASI SISTEM KEBIJAKAN
DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL
NEGARA
2013
2019
2025
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
JABATAN ASN
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang
aparatur sipil dalam suatu satuan organisasi.
1. Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, Pratama).
2. Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas,
Pelaksana)
3. Jabatan Fungsional
Keahlian: Utama, Madya, Muda, Pertama,
Keterampilan: Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
PENGEMBANGAN KARIER
(MERIT SISTEM)
• Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi,
penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
• Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
TUJUAN UU ASN
•Meningkatkan:
• Independensi dan Netralitas
• Kompetensi
• Kinerja/ Produktivitas Kerja
• Integritas
• Kesejahteraan
• Kualitas Pelayanan Publik
• Pengawasan Dan Akuntabilitas
14
ASN
Pola Karir
Nasional
Pola Karir
Instansi
Pengisian
Jabatan
Terbuka &
Kompeteti
f
Competence
ISU KOMPETENSI & MERIT SISTEM
ASN
Fungsi pegawai ASN:
Pelaksana
Kebijakan
Publik;
Pelayanan
Publik
Perekat
persatuan
dan
kesataun
15
Jabatan
pegawai ASN :
Pimpinan
Tinggi
Administra
si
Fungsional
Syarat
Kompetensi
DIKLAT
KOMPET
ENSI
JPTU
JPTM
JPTP
JATOR
JAWAS
JAMLA
JF-
KAL
JF-
KTR
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1. Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana
pengembangan kompetensi tahunan yang
dituangkan dalam rencana kerja anggaran
tahunan instansi.
2. Perencanaan pengembangan kompetensi untuk
mewujudkan profesionalitas ASN dengan
mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai
dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem
perencanaan yang rasional, holistik (terintegrasi),
terarah, efektif dan efisien.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
A
B
C
SK
SK1
SK-1
KURVA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR
SK : standar kompetensi
A : Pegawai sudah sesuai dengan standar kompetensi jabatannya  rotasi, pelatihan.
B : Pegawai mempunyai kompetensi lebih tinggi dari standar kompetensi  promosi
(tallent pool)
C : Pegawai mempunyai kompetensi lebih rendah dari standar kompetensi jabatan 
pelatihan.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
3 (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar
dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi :
1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman
bekerja secara teknis;
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan,
pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman
kepemimpinan; dan
3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman
kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Standar
Kompetensi
Kebutuhan
Pengembangan
Kompetensi
MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Peta Penilaian
Kompetensi
Program Pengembangan
Kompetensi
Metode
Pengembangan
Kompetensi
Analisis Gap
Kompetensi
Asessment
Competencies
1
8
3
7
6
4
2
5
7a
2
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
PENDIDIKAN
pelatihan klasikal:
(pelatihan, seminar, kursus,
workshop, bimbingan teknis,
dan/atau penataran)
pelatihan non klasikal
(bimbingan di tempat kerja/
coaching dan mentoring ditempat
kerja, pelatihan jarak jauh dengan
system e-learning, magang, dan
pertukaran pegawai)
• pendidikan formal
dengan pemberian tugas
belajar
PELATIHAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Manajemen Puncak :
•Kebijakan & Prosedur
•Pengendalian Prosedur
Diklat
Unit Kepegawaian :
Menyediakan tenaga
terampil
Pegawai :
•Minat kerja lebih baik
•Minat untuk berkembang
Atasan Langsung :
•Pemberian kesempatan
yang cukup
•Mendorong untuk
berkembang
TANGGUNG
JAWAB
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR
1. Pelatihan Dasar Calon PNS (Gol I/II dan Gol III)
(CPNS berdasarkan formasi jabatan yang dilamar)
2. Pelatihan Kepemimpinan: (I, II, III, IV)
(Utama, Madya, Pratama, Administrator, dan
Pengawas).
3. Pelatihan Teknis
(Semua ASN dalam Jabatan)
4. Pelatihan Fungsional
(Semua ASN dalam jabatan Fungsional)
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
TERIMA KASIH
Mari Bersama Membangun Bangsa dengan
Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil
Negara
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL

More Related Content

Similar to 269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx

Birokrasi lincah pemda
Birokrasi lincah pemdaBirokrasi lincah pemda
Kebijakan pengembangan asn 25 01 2016
Kebijakan pengembangan asn 25 01 2016Kebijakan pengembangan asn 25 01 2016
Kebijakan pengembangan asn 25 01 2016
Mariman Darto
 
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemdaM anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
National Research and Innovation Agency
 
26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptx26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptx
Kang Ulil abshar
 
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxpert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
ZulkarnainTamim1
 
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASNPeran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
National Institute of Public Administration
 
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASNPeran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
National Institute of Public Administration
 
strategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensistrategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensi
National Research and Innovation Agency
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
KutsiyatinMSi
 
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
b hendarsyah
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmk
rickygunawan84
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Dr. Zar Rdj
 
06.april2017.indek profesional
06.april2017.indek profesional06.april2017.indek profesional
06.april2017.indek profesional
hafid abdul
 
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptxBAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
mediapuslitbangdikla
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
BumdesmaKurniaqpou9
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
BumdesmaKurniaqpou9
 
Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0
Dr. Zar Rdj
 
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
arya satria
 
Talent management 4.0 pdf
Talent management 4.0 pdfTalent management 4.0 pdf
Talent management 4.0 pdf
Dr. Zar Rdj
 
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptxBadan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
fit217
 

Similar to 269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx (20)

Birokrasi lincah pemda
Birokrasi lincah pemdaBirokrasi lincah pemda
Birokrasi lincah pemda
 
Kebijakan pengembangan asn 25 01 2016
Kebijakan pengembangan asn 25 01 2016Kebijakan pengembangan asn 25 01 2016
Kebijakan pengembangan asn 25 01 2016
 
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemdaM anajemen asn & deeselonisasi pemda
M anajemen asn & deeselonisasi pemda
 
26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptx26-Pengembangan Karier ASN.pptx
26-Pengembangan Karier ASN.pptx
 
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxpert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
 
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASNPeran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
 
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASNPeran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
 
strategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensistrategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensi
 
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerjaBappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
Bappeda dok perenc pedoman nilai kinerja
 
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah-28 april ...
 
Kebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmkKebijakan pelatihan sdmk
Kebijakan pelatihan sdmk
 
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem meritMembangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
Membangun manajemen talenta dalam penerapan sistem merit
 
06.april2017.indek profesional
06.april2017.indek profesional06.april2017.indek profesional
06.april2017.indek profesional
 
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptxBAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
BAPPENAS Bahan Paparan ASN.pptx
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
 
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptxkebijakan_pengembangan_sdm.pptx
kebijakan_pengembangan_sdm.pptx
 
Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0Menuju goverment 4.0
Menuju goverment 4.0
 
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptxEVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN.pptx
 
Talent management 4.0 pdf
Talent management 4.0 pdfTalent management 4.0 pdf
Talent management 4.0 pdf
 
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptxBadan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
Badan Pengembagan Sumber Daya Manusia Review & Outlook.pptx
 

Recently uploaded

bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
wear7
 
Bagaimana Memulai Usaha dan Menjadi Pengusaha
Bagaimana Memulai Usaha dan Menjadi PengusahaBagaimana Memulai Usaha dan Menjadi Pengusaha
Bagaimana Memulai Usaha dan Menjadi Pengusaha
ssuser437b77
 
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdfPresentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
perumahanbukitmentar
 
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptxPPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
flashretailindo
 
materi tahun 2024 dan 2023 materi power point
materi tahun 2024 dan 2023 materi power pointmateri tahun 2024 dan 2023 materi power point
materi tahun 2024 dan 2023 materi power point
phbawaslujambi
 
TUGAS MAKALAH PEMASARANnnn GLOBAL DONE.pdf
TUGAS MAKALAH PEMASARANnnn GLOBAL DONE.pdfTUGAS MAKALAH PEMASARANnnn GLOBAL DONE.pdf
TUGAS MAKALAH PEMASARANnnn GLOBAL DONE.pdf
MASNIKA1
 
menejemen lalu lintas angkutan jalan berkelanjutan
menejemen lalu lintas angkutan jalan berkelanjutanmenejemen lalu lintas angkutan jalan berkelanjutan
menejemen lalu lintas angkutan jalan berkelanjutan
Sanzayadwiabimanyu
 
Bab 13 Pelaporan segmen dan Interim ppt.
Bab 13 Pelaporan segmen dan Interim ppt.Bab 13 Pelaporan segmen dan Interim ppt.
Bab 13 Pelaporan segmen dan Interim ppt.
12Halimatussadiah
 
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptx
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxMODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptx
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptx
FORTRESS
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
arda89
 
sertifikat pembelajaran merdeka mengajar.pdf
sertifikat pembelajaran merdeka mengajar.pdfsertifikat pembelajaran merdeka mengajar.pdf
sertifikat pembelajaran merdeka mengajar.pdf
lilis056
 

Recently uploaded (11)

bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
 
Bagaimana Memulai Usaha dan Menjadi Pengusaha
Bagaimana Memulai Usaha dan Menjadi PengusahaBagaimana Memulai Usaha dan Menjadi Pengusaha
Bagaimana Memulai Usaha dan Menjadi Pengusaha
 
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdfPresentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
 
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptxPPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
 
materi tahun 2024 dan 2023 materi power point
materi tahun 2024 dan 2023 materi power pointmateri tahun 2024 dan 2023 materi power point
materi tahun 2024 dan 2023 materi power point
 
TUGAS MAKALAH PEMASARANnnn GLOBAL DONE.pdf
TUGAS MAKALAH PEMASARANnnn GLOBAL DONE.pdfTUGAS MAKALAH PEMASARANnnn GLOBAL DONE.pdf
TUGAS MAKALAH PEMASARANnnn GLOBAL DONE.pdf
 
menejemen lalu lintas angkutan jalan berkelanjutan
menejemen lalu lintas angkutan jalan berkelanjutanmenejemen lalu lintas angkutan jalan berkelanjutan
menejemen lalu lintas angkutan jalan berkelanjutan
 
Bab 13 Pelaporan segmen dan Interim ppt.
Bab 13 Pelaporan segmen dan Interim ppt.Bab 13 Pelaporan segmen dan Interim ppt.
Bab 13 Pelaporan segmen dan Interim ppt.
 
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptx
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxMODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptx
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptx
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
 
sertifikat pembelajaran merdeka mengajar.pdf
sertifikat pembelajaran merdeka mengajar.pdfsertifikat pembelajaran merdeka mengajar.pdf
sertifikat pembelajaran merdeka mengajar.pdf
 

269bd_Kebijakan_DIKLAT_Aparatur.pptx

  • 1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL MUHAMMAD ASWAD
  • 2. MUHAMMAD ASWAD • Kapus Diklat KAN LAN • 081242344333 • aswad_kmb@yahoo.com
  • 3. ISU-ISU STRATEGIS Tuntutan Nasional Kompleksitas Manajemen ASN Issu Global  Daya Saing Global  AEC World Class Bureaucracy  Kepercayaan Publik  Akuntabilitas Publik  Inefisiensi Goverment  Pelayanan publik masih buruk  Implementasi Penuh UU ASN  KUALITAS PENGEMBANGAN KOMPETENSI  Gap Kompetensi ASN  Korupsi PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 4. Myanmar, 10.10 Timor-Leste, 12.98 Cambodia, 25.48 India, 56.25 Vietnam, 55.29 Indonesia, 46.15 Philippines, 57.69 Thailand, 65.87 Brunei, 82.21 Malaysia, 76.92 Japan, 95.67 Singapore, 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2000 2002 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN  The quality of public services,  The quality of the civil service,  The degree of its independence from political pressures,  The quality of policy formulation and implementation,  The credibility of the government's commitment to such policies. Latest data release in 2016 by:
  • 5. 2016, DAYA SAING INDONESIA TURUN 4 PERINGKAT K A M I S , 2 9 S E P T E M B E R 2 0 1 6 • Daya Saing Indonesia tahun 2015 adalah 37 • Daya saing Indonesia 2016 adalah di peringkat 41. Seperti dimuat dalam Global Competitiveness Index, meski Indonesia telah banyak melakukan reformasi di berbagai sektor, namun secara performance empat negara lain berhasil menggeser posisi Indonesia. Negara tersebut yakni Malta, India, Kuwait dan Azerbaijan. 5
  • 6. DAYA SAING INDONESIA • Merdeka.com - Peringkat daya saing Indonesia 2017 meningkat 5 posisi dari posisi tahun lalu. Peringkat Indonesia saat ini berada di posisi 36. Dilansir dari weforum.org, Kamis (28/9), korupsi masih menjadi permasalahan terbesar dalam kemudahan berusaha di Indonesia. Diikuti oleh ketidakefisienan birokrasi, akses ke pembiayaan, serta masih rendahnya ketersediaan infrastruktur. "Sama seperti Korea, Indonesia telah memperbaiki kinerja sejumlah aspek dasar penilaian," tulis WEF. Peringkat Indonesia ini didorong utamanya oleh kepemilikan pasar yang besar (berada di posisi 9) dan kestabilan makro ekonomi (berada di posisi 26). Sementara, Indonesia dianggap sebagai inovator tertinggi diantara negara berkembang. "Indonesia menduduki peringkat 31 pada aspek inovasi dan 32 pada kepuasan berbisnis."
  • 7. UU NO. 5 TAHUN 2014 Roh UU ASN adalah Merit System Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  • 8. SISTEM MERIT Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan (UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN: Pasal 1, butir 22).
  • 9. Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR (UU 17 TAHUN 2007) RPJMN 2015-2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025 Reformasi Birokrasi & UU ASN Good Governance ASN Merit System Smart ASN Human Capital PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL  Keunggulan kompetitif ekonomi berbasis SDA  SDM berkualitas dan berkemampuan IPTEK
  • 10. MEMBANGUN SISTEM MERIT ASN • Performance dialogue • Merit & performance based incentives Meningkatkan kinerja berkelanjutan • Aligning Anjab & ABK thd Renstra K/L/D, serta Audit Kepegawaian • Supervisi oleh JPT Madya dan Pratama Menyesuaikan arah pembangunan nasional 6P • Training Need Analysis (TNA) • Diklat, Coaching & Mentoring berbasis kompetensi Mengurangi kesenjangan kompetensi • Talent Mapping, Succession & Career Planning • Rotasi nasional (perekat NKRI) Menuju ASN yang dinamis • Rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasi TKD • Orientasi & engagement utk setiap penugasan pada jabatan baru Mendapatkan talenta terbaik • Sistem pensiun & JHT • Sistem kompensasi Mengapresiasi secara layak BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN SISTEM & INFRASTRUKTUR KEBIJAKAN & PROSES
  • 11. Closed Career System Open Career System Open System TRANSFORMASI SISTEM KEBIJAKAN DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA 2013 2019 2025 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 12. JABATAN ASN Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang aparatur sipil dalam suatu satuan organisasi. 1. Jabatan Pimpinan Tinggi (Utama, Madya, Pratama). 2. Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, Pelaksana) 3. Jabatan Fungsional Keahlian: Utama, Madya, Muda, Pertama, Keterampilan: Pemula, Terampil, Mahir, Penyelia. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 13. PENGEMBANGAN KARIER (MERIT SISTEM) • Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. • Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 14. TUJUAN UU ASN •Meningkatkan: • Independensi dan Netralitas • Kompetensi • Kinerja/ Produktivitas Kerja • Integritas • Kesejahteraan • Kualitas Pelayanan Publik • Pengawasan Dan Akuntabilitas 14 ASN Pola Karir Nasional Pola Karir Instansi Pengisian Jabatan Terbuka & Kompeteti f Competence
  • 15. ISU KOMPETENSI & MERIT SISTEM ASN Fungsi pegawai ASN: Pelaksana Kebijakan Publik; Pelayanan Publik Perekat persatuan dan kesataun 15 Jabatan pegawai ASN : Pimpinan Tinggi Administra si Fungsional Syarat Kompetensi DIKLAT KOMPET ENSI JPTU JPTM JPTP JATOR JAWAS JAMLA JF- KAL JF- KTR
  • 16. PENGEMBANGAN KOMPETENSI 1. Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. 2. Perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik (terintegrasi), terarah, efektif dan efisien. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 17. A B C SK SK1 SK-1 KURVA PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SK : standar kompetensi A : Pegawai sudah sesuai dengan standar kompetensi jabatannya  rotasi, pelatihan. B : Pegawai mempunyai kompetensi lebih tinggi dari standar kompetensi  promosi (tallent pool) C : Pegawai mempunyai kompetensi lebih rendah dari standar kompetensi jabatan  pelatihan. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 18. 3 (tiga) jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi : 1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis; 2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan 3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 19. Standar Kompetensi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI Peta Penilaian Kompetensi Program Pengembangan Kompetensi Metode Pengembangan Kompetensi Analisis Gap Kompetensi Asessment Competencies 1 8 3 7 6 4 2 5 7a 2 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 20. PENDIDIKAN pelatihan klasikal: (pelatihan, seminar, kursus, workshop, bimbingan teknis, dan/atau penataran) pelatihan non klasikal (bimbingan di tempat kerja/ coaching dan mentoring ditempat kerja, pelatihan jarak jauh dengan system e-learning, magang, dan pertukaran pegawai) • pendidikan formal dengan pemberian tugas belajar PELATIHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 21. Manajemen Puncak : •Kebijakan & Prosedur •Pengendalian Prosedur Diklat Unit Kepegawaian : Menyediakan tenaga terampil Pegawai : •Minat kerja lebih baik •Minat untuk berkembang Atasan Langsung : •Pemberian kesempatan yang cukup •Mendorong untuk berkembang TANGGUNG JAWAB PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 22. PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR 1. Pelatihan Dasar Calon PNS (Gol I/II dan Gol III) (CPNS berdasarkan formasi jabatan yang dilamar) 2. Pelatihan Kepemimpinan: (I, II, III, IV) (Utama, Madya, Pratama, Administrator, dan Pengawas). 3. Pelatihan Teknis (Semua ASN dalam Jabatan) 4. Pelatihan Fungsional (Semua ASN dalam jabatan Fungsional) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 23. TERIMA KASIH Mari Bersama Membangun Bangsa dengan Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL