Download as PDF, PPTX
PHI 6.pdf
- 1.
- 2. SESSION VIII Buku II: Tentang Kebendaan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hukum benda yaitu peratura2hukum yg mengatur hak-hak kebendaan yg bersifat mutlak artinya hak terhadap benda yg oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati. Hukum benda merupakan bagian dari hukum Harta Kekayaan. Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), a. benda bergerak (Ps 506-508BW) b. benda tidak bergerak. (509-518)
- 3. Menurut Pasal504 KUH Perdata, yaitu terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Suatu benda termasuk benda bergerak dan benda tidak bergerak dapat dilihat dari : Sifatnya Tujuannya undang-undang
- 4. Benda bergerak dptdilihat dari: Sifatnya, dan undang-undang Benda bergerak menurut sifatnya: benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan misalnya ayam, kambing, buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain (Pasal 509) kapal, perahu(Ps 510 BW)
- 5. Benda Bergerak menurutundang-undang(Ps 511 BW): Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda- benda bergerak; b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan; c. Penagihan-penagihan atau piutang- piutang; d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang
- 6. Benda tidak bergerakdpt dilihat dari tiga ha: sifatnya, tujuanya dan undang-undang. Benda tidak bergerak karena sifatnya (Pasal 506 KUHPer) misalnya: - tanah dan segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, - pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah - buah-buahan di pohon yang belum dipetik, - barang-barang tambang.
- 7. Benda tidak bergerakkarena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUHPer) misalnya : - pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan, - perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain; - kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan dalam kolam, dan sebagainya; - serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain.
- 8. Benda tidak bergerakkarena ketentuan undang- undang misalnya, - hak pakai hasil, - hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain (Pasal 508 KUHPer). - kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m3 ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal (Ps 314 KUHD)
- 9. Ada 4hal yaitu penguasaan(bezit), penyerahan, daluwarsa, dan pembebanan. 1. Kedudukan berkuasa (bezit) Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna (Pasal 1977 KUHPer). Tidak demikian halnya bagi mereka yang menguasai benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut. Apa gunanya pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak?
- 10. 2. Penyerahan(levering) Menurut Pasal 612 KUHPer, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan yuridis (juridische levering). Sedangkan menurut Pasal 616 KUHPer, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPer antara lain membukukannya dalam register. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), maka pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya menurut ketentuan Pasal 19 UUPA dan peraturan pelaksananya.
- 11. 3. Pembebanan(bezwaring) Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan Pasal 1150 KUHPer harus dilakukan dengan gadai, sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak menurut Pasal 1162 KUHPer harus dilakukan dengan hipotik. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan. untuk benda-benda bergerak juga dapat dijaminkan dengan lembaga fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 12. 4. Daluwarsa(verjaring) Terhadap benda bergerak, tidak dikenal daluwarsa sebab menurut Pasal 1977 ayat (1) KUHPer, bezit atas benda bergerak adalah sama dengan eigendom; karena itu sejak seseorang menguasai suatu benda bergerak, pada saat itu atau detik itu juga ia dianggap sebagai pemiliknya. Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluwarsa karena menurut Pasal 610 KUHPer, hak milik atas sesuatu kebendaan dapat diperoleh karena daluwarsa
- 13. • Dalam hukumPerdata Barat diatur hak- hak kebendaan, antara lain : • Hak eigendom • Hak opstal • Hak Erfpacht • Hak pakai hasil (vruchtgebruik) • Hak hipotik • Hak servitut (hak pekarangan) • Hak gadai
- 14. Undang-Undang PokokAgraria / UU no 5 tahun 1960 telah mencabut Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkadang di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih tetap berlaku.
- 15. Undang-Undang PokokAgraria ini telah menciptakan hak-hak atas tanah, antara lain : Hak milik Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Sewa, dan lain-lain
- 16. HM Hak Milikadalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dg mengingat Ps 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ps 21 UUPA ber hak atas HM: 1. WNI 2. Badan Hukum Indonesia 3. Orang Asing yang sesudahnya berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik krn pewarisan tanpa wariat atau pencampuran harta krn perkawinan.
- 17. HGU Adalah hakuntuk menguasahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dlm j.w tertentu(Ps 29), guna perusahaan pertanian, perikanan atau perternakan, HGU diberikan atas tanah min 5 ha. Pemegang HGU: 1. WNI 2. badan-badan hukum Indonesia
- 18. HGB Adalah hakuntuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yg bukan miliknya sendiri dg j.w 30thn dan dpt diperpanjang paling lama 20 thn. Pemilik HGB: 1. WNI 2. Badan-badan Hukum Indonesia
- 19.