BE & GG, hendra martha fauzy, hapzi ali, ethics and business : corporate governance regulatory approaches, universitas mercu buana, 2017

1. FORUM AND QUIZ
CORPORATE GOVERNANCE REGULATORY APPROACHES
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
Disusun Oleh
HENDRA MARTHA FAUZY
NIM : 55117110215
JURUSAN MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2017

2. Konsep yang baik dan efisien dalam mewujudkan good corporate governance di Indonesia
baik pada pemerintah (GGG) atau pada perusahaan (GCG) berdasarkan pendapat
pribadi.
Akhir- akhir ini perekonomian Indonesia sedang mengalami perlambatan pertumbuhan dimana
segala upaya telah diupayakan baik dari pemerintah dan swasta untuk saling membantu dalam
mengatasi gejolak ekonomi tersebut agar mencapai target yang telah dicanangkan pemerintah
untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia diangka 5 %. Namun usaha yang positif ini tidak
didukung dengan sumber daya manusia dan sistem yang mumpuni sehingga sering terjadi hal
yang biasa disebut dengan istilah human and system error, dimana human error itu sendiri yang
menjadi sebab utama.
Human error itu sendiri erat sekali kaitannya dengan perilaku tidak etis dari manusia itu sendiri
sehingga perlu diatur dengan memegang teguh prinsip prinsip good governance baik untuk
pemerintah maupun perusahaan / swasta. Berdasarkan Corporate Governanceini, Organization
for Economic Corporation and Development (OECD) prinsip – prinsip good corporate
governance memiliki lima bidang utama,
1. Pertanggung jawaban (resposibilty), yaitu kesesuaian di dalam pengolahan perusahaan
terhadap peraturan perundang-undangan yg berlaku dan prinsip - prinsip korporasi
2. Transparasi (transparacy), yaitu ketebukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan.
3. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab
sehingga perusahaan dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara trasnparan dan
wajar.
4. Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-
hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Independensi (independency), yaitu suatu keadaaan dimana perusahaan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip – prinsip korporasi.
Dengan memegang 5 prinsip tersebut maka akan terbentuk konsep human resources yang
memiliki kepribadian baik dalam menjalankan setiap tugas.

3. Pendekatan good corporate governance yang sesuai dengan budaya kita (budaya panca sila
dan bhineka tunggal ika)
Governance adalah kata sifat dari govern, yang diartikan sebagai the action of manner of
governing atau tindakan (melaksanakan) tata cara pengendalian. Sebagai sebuah kata,
governance sebenarnya tidaklah baru. Pada tahun 1590 kata ini dipahami sebagai state of being
governed, berkembang menjadi mode of living (1600), kemudian menjadi the office, function, or
power of governing (1643), berkembang menjadi method of management, system of regulation
(1660) dan kemudian dibakukan menjadi the action or manner governing. Sementara itu, berarti
to rule with authority atau mengatur atas nama kewenangan. Pelaksanaannya biasa disebut
sebagai government yang selain mempunyai arti sempit sebagai action of ruling and directing the
affairs of a state, atau pelaksanaan pengaturan dan pengarahan urusan-urusan negara. Dengan
demikian government menurut Nugroho (2004) indentik dengan pengelolaan atau pengurus
dengan makna spesifik atau pengurus negara.
Dengan kata governance yang memiliki arti tindakan / melaksanakan, kita sebagai pelaksana
tugas pasti ingin tahu tindakan seperti apa yang akan dilaksanakan atau bagaimana tindakan
tersebut akan dilakukan. Sementara untuk melakukan sebuah tindakan pastinya harus sesuai
dengan norma dan peraturan yang berlaku atau dengan kata lain memiliki etika yang telah diatur.
Di ruang lingkup perusahaan, memiliki etika bisnis dalam bertindak sangatlah penting
dikarenakan etika tersebut yang nantinya akan menetukan keberlangsungan hingga keberhasilan
perusahaan tersebut. Adapun prinsip – prinsip etika bisnis menurut Sonny Keraf (1998),
1. Prinsip Otonomi, yaitu kemampuan mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan
kesadaran tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas
keputusan yang diambil.
2. Prinsip Kejujuran, bisnis tidak akan bertahan lama apabila tidak berlandaskan kejujuran
karena kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis (misal, kejujuran dalam
pelaksanaan kontrak, kejujuran terhadap konsumen, kejujuran dalam hubungan kerja dan
lain-lain).
3. Prinsip Keadilan, bahwa tiap orang dalam berbisnis harus mendapat perlakuan yang sesuai
dengan haknya masing-masing, artinya tidak ada yang boleh dirugikan haknya.
4. Prinsip Saling Mengutungkan, agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan,
demikian pula untuk berbisnis yang kompetitif.
5. Prinsip Integritas Moral, prinsip ini merupakan dasar dalam berbisnis dimana para pelaku
bisnis dalam menjalankan usaha bisnis mereka harus menjaga nama baik perusahaan agar
tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.

4. Kelima prinsip tersebut tanpa kita sadari merupakan cermin dari Pancasila beserta butir –
butirnya yang mengandung makna arti kehidupan masyarakat Indonesia yang mencerminkan
perilaku yang luhur dalam beretika. Dimana sila – sila Pancasila antara lain.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan etika prinsip otonom dan prinsip
integritas moral dimana keputusan dan tindakan yang diambil harus sesuai moral. Moral ini
mengikuti hati nurani manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tercermin di butir ke 1 ,
2 dan 5 yang menyangkut ketakwaan dan kepercayaan manusia Indonesia terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Sila kedua mencerminkan etika pinsip kejujuran dan prinsip keadilan dalam berhubungan dengan
sesama manusia yang tercantum di butir ke-5, 6 dan 7 yang menyangkut perbuatan dan tindakan
ke sesama manusia berdasarkan sikap adil dan tidak semena mena / merugikan pihak lain.
3. Persatuan Indonesia
Sila ketiga dari Pancasila mencerminkan prinsip otonom dimana keputusan yang diambil tidak
boleh mementingkan kepentingan pribadi dan golongan berdasarkan butir ke-1 dari sila ke-3
Pancasila.
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permuswaratan Perwakilan
Sila keempat mencerminkan prinsip otonom, prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan
yang tergambar dari hasil keputusan musyawarah yang dapat dipertanggung jawabkan secara
moral kepada Tuhan YME, tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan serta
keputusan untuk kepentingan bersama (semua kepentingan anggota terakomodir dari keputusan
tersebut).
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Yang menggambarkan prinsip keadilan dan prinsip saling menguntungkan dimana tindakan dan
keputusan yang diambil tidak merugikan orang lain.
Dari persamaan Pancasila dengan prinsip-prinsip etika bisnis tersebut dapat disimpulkan bahwa
Pancasila yang sekaligus ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan etika yang sangat cocok
untuk diadopsi dan dipakai dalam menjalankan good governance. Kecocokan tersebut akan
mudah diaplikasikan dalam dunia usaha dan pemerintah karena Pancasila merupakan nilai luhur
yang ditanamkan dari generasi ke generasi bangsa Indonesia yang sudah diaplikasikan dalam
setiap sendi kehidupan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA
www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-definisi.html ( 4 September
2017, jam 21.00)
Nugroho,D, Riant, 2004, Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi, Jakarta :
Gramedia.
Keraf, A Sonny, 1998. Etika Bisnis (Tuntutan Dan Relevansinya). Yogyakarta: Kanisius.