Mata kuliah Sistem Politik Indonesia membahas berbagai konsep terkait sistem politik di Indonesia, mulai dari pengertian sistem politik, perspektif teoritis yang menjelaskan perkembangan sistem politik Indonesia sejak Orde Lama hingga Pasca Orde Baru, serta hubungan antara berbagai lembaga politik seperti militer, agama, dan birokrasi dengan politik di Indonesia. Mata kuliah ini juga membahas isu-isu terkini seperti demokratisasi

2. Sistem Politik Indonesia merupakan mata kuliah
dasar yang diajarkan kepada para mahasiswa
semester dua atau tiga. Matakuliah ini memberi
bekal kepada para mahasiswa tentang pendekatan
sistem dalam mengkaji politik di Indonesia,
konstruksi teoretis di dalammemahami sistem
politik Indonesia. Selain itu, matakuliah ini juga
mengajak mahasiswa untuk memahami dan
menjelaskan perubahan-perubahan sistem politik
Indonesia Pasca Orde Baru, Hubungan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta keterlibatan
kelompok-kelompok tertentu di dalam politik .

3. Pertama, Pengantar: Memahami Indonesia
Sebagai Sistem Politik:
 Menjelaskan pokok-pokok bahasan selama
satu semester
 Pengertian sistem politik
 Ruang Lingkup Studi Sistem Politik
 Indonesia sebagai sebuah sistem politik

4. Kedua: Perspektif Teoritis Sistem Politik
Indinesia I:
• State-Qua-State
• Bureaucratic Polity
• Bureaucratic pluralism
Ketiga:Perspektif Teoritis Sistem Politik
Indinesia II:
• Bureaucratic Authoritarian
• Structuralist Approach
• Restricted Pluralism
• Pasca Orde Baru: ?

5.  Keempat: Gerakan Reformasi dan
Perubahan Sistem Politik Indonesia
 Munculnya Gerakan Reformasi;
 Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru’
 Perubahan Kekuasaan dan Disain
Demokratisasi di Indonesia
 Masalah-Masalah Dalam Disain
Kelembagaan Politik di Indonesia

6. Kelima: Sistem Sistem Pemilu dan Sistem
Kepartaian di Indonesia
 Pengertian Sistem Pemilu
 Jenis-Jenis Sistem Pemilu
 Sistem Pemilu di Indonesia
 Pengertian Sistem Kepartaian;
 Sejarah Munculnya Partai Politik di
Indonesia;
 Sistem Kepartaian dari Soekarno sampai
Pasca Reformasi

7. Keenam: Perwakilan dan Masalah
Keterwakilan Politik Indnesia
 Pengertian Perwakilan Politik;
 Perwakilan Politik di Indonesia
 Perwakilan Politik dan Kelompok-
kelompok Masyarakat
 Masalah-Masalah Keterwakilan di
Indonesia

8. Ketujuh: Desentralisasi, Kebijakan
Otonomi, dan Masalah Politik Lokal:
 Pengertian Desentralisasi;
 Jenis-Jenis Desentralisasi
 Hubungan Pusat-Daerah dan Kebijakan
Otonomi Daerah
 Hubungan Eksekutif-Legislatif dan
Kelompok-Kelompok di Daerah

9. Kedelapan: Hubungan Militer dan Politik
 Teori Hubungan Militer dan Politik;
 Militer dan Politik Pada Masa
Pemerintahan Soekarno
 Militer dan Politik Pada Masa
Pemerintahan Soeharto;
 Militer dan Politik Pasca Orde Baru

10. Kesembulan: Hubungan Bisnis dan Politik:
 Teori Hubungan Bisnis dan Politik
 Bisnis dan Politik Pada Masa
Pemerintahan Soekarno
 Bisnis dan Politik Pada Masa
Pemerintahan Soeharto
 Bisnis dan Politik pada Masa
Pemerintahan Pasca Soeharto

11. Kesepuluh: Hubungan Agama dan Politik:
 Teori Hubungan Agama dan Politik;
 Hubungan Agama dan Politik dari Masa
ke Masa
 Demokrasi dan Radikalisasi Agama
Kesebelas: Hubungan Birokrasi dan Politik:
 Teori Hubungan Birokrasi dan Politik;
 Reformasi Birokrasi
 Hubungan Birokrasi Politik dari Masa ke
masa

12. Keduabelas: Budaya Politik dan Integrasi
Sistem Politik:
• Pengertian budaya politik
• Jenis-jenis budaya politik di Indonesia
• Pengaruh budaya politik mendukung
integrasi politik di Indonesia.
Ketigabelas: Arah Sistem Politik Indonesia:
• Pengertian Konsolidasi Demokrasi;
• Masalah-Masalah dalam Proses
Demokratisasi
• Konstruksi Teoritis Sistem Politik
Indonesia Pasca Orde Baru

13.  UTS: 30%
 UAS: 35%
 Tugas-Tugas: 30%
 Soft Skill: 5%

14.  Gaffar, Afan, 2005, Politik Indonesia: Transisi Menuju
Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
 MacIntyre, Andrew, 1991, Business and Politics in
Indonesia, Allen & Unwin, Sydney.
 Marijan, Kacung, 2010, Sistem Politik Indonesia:
Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta.
 Muhaimin, Yahya, 1973, Perkembangan Militer Dalam
Politik di Indonesia 1945-1966, seri penerbitan skripsi
terbaik Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta 1973
 Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz, 2004, Reorganizing
Power in Indonesia: the Politics of Oligarkhy in an Age of
Markets, Allen & Unwin, Sydney.

15.  Di dalam memahami masalah yang
serupa, di dalam ilmu politik dikenal
sejumlah konsep: pemerintahan
(government), negara (state), dan sistem
politik;
 Ketiganya acapkali dirujukkan pada
perihal yang sama, yaitu suatu kelompok
yang memiliki otoritas di dalam wilayah
tertentu. Karena itu, ketiganya juga
acapkali digunakan secara bergantian

16.  Istilah government banyak dipakai di Amerika
Serikat, merujuk pada kelembagaan
pemerintahan;
 Istilah negara lebih banyak dipakai di Eropa;
 Istilah sistem politik banyak dikenal, khususnya
setelah diperkenalkannya pendekatan sistem di
dalam ilmu politik;
 Di dalam pendekatan sistem, entitas kelompok
itu dipahami sebagai sesuatu yang terdiri dari
berbagai bagian yang saling berkaitan satu sama
lain. Selain itu, juga berinteraksi dengan
lingkungannya, baik lingkungan domestik
maupun lingkungan internasinal;
 Secara sederhana, David Easton memahami inti
sistem politik sebagai: ‘authoritative allocation of
values’

17. Bagan Sistem Politik: DavidBagan Sistem Politik: David
EastonEaston
17
Sistem Politik
Keputusan atau
Kebijakan
Tuntutan
Dukungan
OutputsOutputs
InputsInputs
Umpan-balikUmpan-balik
Lingkungan
Lingkungan

18. Bagan Sistem Politik :Bagan Sistem Politik :
Gabriel A AlmondGabriel A Almond
18
Inputs Conversion
Outputs into
Environment
Environmental
Outcomes
Policy-
Making
Processes
Extractions
Distributio
ns
Regulations
Symbols
Preceding
Environmental
States
Endogenous
Changes in
Environment
*
*Changes not caused by actions of political system itself
Domestic and
International
Welfare and
Security
Demands
Participa
nt
Support
Subject
Support
Feedback loops