SlideShare a Scribd company logo
Oleh: Sudiyono, MH
KANREG I BKN YOGYAKARTA
DASAR HUKUM
•Undang-Undang No. 11 Tahun 1969
•Undang-Undang No. 05 Tahun 2014
•Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015
•Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2015
•Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2002
•Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002
•Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009
KEDINASAN NON KEDINASAN
1. Bersyukur atas nikmat Tuhan
YME.
2. Lupakan masa lalu.
3. Mulai hidup baru
mengatur waktu, penghasilan
4. Kemungkinan berusaha
5. Aktif dalam organisasi masy,
profesi, sosial, keagamaan.
6. Kumpulkan surat-surat penting.
SUDAH LULUS UJIAN
DPCP/FOTO/ALAMAT/
ISTERI, ANAK YANG SAH
MENGEMBALIKAN
INVENTARIS
NEGARA
PENGHARGAAN
PENSIUN
Adalah Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan
atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja
dalam dinas pemerintah
(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969)
Penghargaan baru mempunyai nilai apabila diberikan
tepat waktu, akurat datanya dan tepat pada
penerimanya.
 Saat ini iuran PNS utk dana pensiun dan
THT
dikelola PT Taspen
Iuran PNS : 4,75 % Dana Pensiun
3,25 % THT
EKS. PNS
JANDA / DUDA
ANAK
- Anak Kandung
- Anak Kandung yang disyahkan
ORANG TUA
 KETIKA MEMASUKI BUP DENGAN MASA KERJA
MINIMAL 10 TAHUN.
 TEWAS TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA.
 BERHENTI ATAS PERMOHONAN SENDIRI, USIA
MINIMAL 50 TH,DAN MASA KERJA MINIMAL 20
TAHUN.
 DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT, USIA 50
TAHUN DAN MASA KERJA MINIMAL 20 TH.
 KEUZURAN JASMANI KARENA DINAS, TANPA
MELIHAT USIA DAN MASA KERJA
 KEUZURAN JASMANI BUKAN KARENA DINAS,
TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA
MINIMAL 4TAHUN.
 MENINGGAL DUNIA (TEWAS/BUKAN TEWAS),
TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA
PP. 9. TH. 2003
KEP. KA. BKN NO. 14/2003
PNS GOL. RUANG IV/b KEBAWAH YG MENCAPAI
BUP. SK PENSIUN PEG. DAN PEMBERIAN
PENSIUN JANDA/ DUDANYA DITETAPKAN OLEH
KA. BKN →KANREG. BKN
PNS GOL. RUANG IV/ b KEBAWAH YG
MENINGGAL DUNIA, SK PENSIUN JANDA/DUDA
DITETAPKAN KA. BKN →KANREG. BKN
PNS (IV/b KEBAWAH) YG CACAT KARENA DINAS,
SK PENSIUN SERTA PEMBERIAN PENSIUN
JANDA/DUDANYA DITETAPKAN OLEH KA. BKN
PNS (IV/b KEBAWAH) YG TEWAS, SK PENSIUN
JANDA/DUDANYA DITETAPKAN OLEH KA. BKN
PNS (IV/C KEATAS) SK. DITETAPKAN PRESIDEN
SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN TEKNIS
KA. BKN
KEPPRES NO. 53 TAHUN 2014
 Kepala BKN diberikan kuasa untuk
menetapkan SK Pensiun IV/c keatas karena
mencapai BUP, untuk jabatan JPT Pratama
(eselon II) dan JFT Madya.
 Selain menetapkan SK Pensiun BUP,
menetapkan SK Pensiun Tewas, Meninggal
Dunia, APS, Keuzuran Jasmani dan Rohani
golongan ruang IV/c keatas.
TATA CARA PENYAMPAIAN USUL KPP DAN
PENSIUN IV/c KEATAS
1. Usul KPP dan Pensiun PNS (Golru. IV/c keatas kecuali JPT
Madya dan Utama serta JFT Keahlian Utama), dialamatkan
kepada Presiden c.q. Kepala BKN dan tembusannya kepada
Menteri Sekretaris Kabinet.
2.Penyampaian Usul KPP dan Pensiun untuk menghindari
adanya kesalahan SK yang ditetapkan karena adanya
perubahan data kepegawaian (misalnya : Mutasi, Promosi,
KP, Berhenti/MD dll) maka usul tersebut agar
disampaikan ke BKN paling cepat 12 bulan dan paling
lambat 6 bulan sebelum BUP.
3. Penyampaian usul tersebut dilampiri pas photo
terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
4. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih
mudah dan cepat PT Taspen akan membayarkan uang
pensiun dan THT secara otomatis maka dimohon
kepada yang bersangkutan untuk mengisi formulir
permintaan pembayaran (FPP) klim yang dapat di
unduh/dicetak bersama dengan DPCP.
5. DPCP dan FPP klim yang telah diisi dan ditandatangai
oleh yang bersangkutan, diserahkan kepada Instansi
untuk diteruskan ke BKN.
KELENGKAPAN USUL PENSIUN
1. PENGANTAR DARI INSTANSI/ BKD
2. DPCP
3. FC. SAH SK PENGANGKATAN I/CPNS
4. FC. SAH SK PNS
5. FC. SAH SK KP. TERAKHIR
6. FC. SAH SK PENINJAUAN MKG/BUKTI PENGALAMAN KERJA (APABILA
ADA)
7. DAFTAR SUSUNAN KELUARGA, DILAMPIRI FC. SAH SURAT NIKAH DAN
FC. SAH AKTA KELAHIRAN ANAK.
8. PAS FOTO 3x4 TERBARU, MENGHADAP KEDEPAN, TANPA TUTUP
KEPALA, TIDAK BERKACA-MATA SEBANYAK 5 LBR
9. ALAMAT YBS SETELAH PENSIUN, LENGKAP DG DUSUN, RT/RW DAN
KODE POS
10. PENILAIAN PRESTASI KERJA
11. SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
DLM 1 TH TERAKHIR
Kenaikan Pangkat Pengabdian (PP 12/2002),
diberikan kepada PNS/Janda-Duda PNS yang :
 Memiliki masa kerja terus menerus 10 > 20 thn = 2 th
dalam KP terakhir.
 Memiliki masa kerja terus menerus 20 > 30 thn = 1 th
dalam KP terakhir.
 Memiliki masa kerja terus menerus 30 tahun lebih = 1 bln
dlm KP terakhir.
 Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HUDIS tingkat
sedang/ berat dlm 1 thn terakhir.
 Penilaian Prestasi Kerja semua unsur bernilai min BAIK.
Usul Pensiun
(Sesuai perka BKN No. 26 Thn 2013)
 Minimal 1 tahun maksimal 6 bulan sebelum BUP,
dengan persyaratan yang lengkap
BKN akan menerbitkan SK Pensiun maksimal 3 bulan
sebelum BUP
Apabila instansi tidak mengusulkan sampai dengan 3
bulan sebelum BUP, BKN akan menetapkan
berdasarkan data yang ada di BKN.
 Harus diusulkan dengan SAPK on line disamping
berkas usul
BESARNYA PENSIUN
 PENSIUN BIASA:
 2,5 % DARI DASAR PENSIUN UTUK TIAP2 TAHUN MASA
KERJA, DENGAN KETENTUAN:
 MAKSIMUM 75 % DARI DASAR PENSIUN.
 MINIMUM 40 % DARI DASAR PENSIUN.
 PENSIUN UZUR KARENA DINAS :
 BIAYA PENGOBATAN.
 BIAYA PERAWATAN.
 DAN ATAU REHABILITASI,
 PENSIUN MAX. 75 %
MIN. 40 %
 PEMBERIAN PENSIUN TIDAK BOLEH LEBIH DARI 100 %
PEGAWAI
JANDA/DUDA
 MAX 75 %
 MIN 40 %
 MAX 72 %
(tewas)
 MIN 36 %
20 %
ORANG TUA
 PENSIUN PEGAWAI :
BULAN BERIKUTNYA PNS DIBERHENTIKAN
SEBAGAI PNS.
 PENSIUN JANDA/DUDA :
BULAN BERIKUTNYA PNS / PENSIUNAN PNS
MENINGGAL DUNIA.
(BERHAK PENSIUN TERUSAN SELAMA 4 BULAN)
 PENSIUN PEGAWAI:
PADA PENGHABISAN BULAN PENERIMA
PENSIUN PEGAWAI MENINGGAL DUNIA.
 PENSIUN JANDA/DUDA:
MENINGGAL DUNIA ATAU KAWIN LAGI.
 PENSIUN PEGAWAI: DIANGKAT KEMBALI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI ATAU SUATU JABATAN
NEGERI.
 PENSIUN JANDA/DUDA:
 KAWIN LAGI.
 PERKAWINAN TERPUTUS DIBERIKAN LAGI HAK
PENSIUN.
 PENSIUN PEGAWAI:
 TANPA IJIN PEMERINTAH MENJADI TENTARA/PEGAWAI
NEGERI ASING.
 MELAKUKAN TINDAKAN/ TERLIBAT GERAKAN YG
BERTENTANGAN DENGAN DASAR NEGARA PANCASILA.
 KETERANGAN YG DIAJUKAN SEBAGAI BAHAN MEMPEROLEH
PENSIUN TIDAK BENAR.
 PENSIUN JANDA/DUDA:
 MELAKUKAN TINDAKAN/ TERLIBAT GERAKAN YG
BERTENTANGAN DENGAN DASAR NEGARA PANCASILA.
 KETERANGAN YG DIAJUKAN SEBAGAI BAHAN
MEMPEROLEH PENSIUN TIDAK BENAR.
 SK PENSIUN
MENURUT UU
DAPAT DIJAMINKAN
DI BANK YANG
DITUNJUK
MENKEU.
Permasalahan PenetapanPensiun :
 Tanggal Lahir, terkait dengan ijazah kalau ada perubahan segera diajukan
perbaikan, jangan menjelang pensiun baru diajukan perbaikan.
 Pendaftaran Keluarga dilakukan maksimal 1 tahun setelah terjadinya
perkawinan/kelahiran.
 Pensiun Janda yang sudah pernah terbagi 2 dengan janda/anak kandung dari
Istri sah PNS/Pensiunan tidak akan pernah kembali utuh (36%).
 Bagi PNS yang tidak diketahui tanggal bulan kelahiran dianggap lahir pada
tanggal 31 Desember sesuai tahun kelahiran.
 Bagi PNS yang akan naik pangkat berdekatan dengan usul pensiun, agar
diusulkan KP-nya terlebih dahulu.
 Data kelahiran Isteri/Suami PNS tidak jelas, berbeda-beda antara Surat Nikah,
Kartu keluarga dan KTP, agar dilengkapi surat pernyataan data isteri/suami
yang benar.
 PNS yang tidak menanggung isteri/suami serta anak, tetap memasukkan data
keluarga secara lengkap.
 PNS Wanita yang melahirkan anak diatas usia 45 tahun akan dilakukan
pengecekan lebih lanjut.
YG PERLU DIPERHATIKAN !!!!!!!!!!
PENDAFTARAN ISTRI/ SUAMI/ ANAK YG BERHAK
MENERIMA PENSIUN JANDA/ DUDA:
• HARUS DILAKUKAN OLEH PENERIMA PENSIUN
• LEBIH DARI SEORANG ISTRI, HARUS
SEPENGETAHUAN TIAP-TIAP ISTRI YG
DIDAFTARKAN
• ANAK-ANAK PENERIMA PENSIUN DARI
PERKAWINANNYA DG ISTRI (ISTRI-ISTRI)/ SUAMI
YG DIDAFTAR
• ANAK-ANAK PENERIMA PENSIUN PEGAWAI
WANITA
• ANAK YG DILAHIRKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 300
HR SETELAH PERKAWINAN ITU TERPUTUS
PENDAFTARAN HARUS DILAKUKAN DALAM 1 TAHUN
SESUDAH PERKAWINAN/KELAHIRAN
>>> PENDAFTARAN KELUARGA
PENSIUN POKOK:
PENSIUNAN PNS DAN
JANDA/DUDANYA
DISESUAIKAN SESUAI DG
PERATURAN GAJI PNS
DAN PERATURAN
TENTANG PENYESUAIAN
PENPOKNYA
Mulai tahun 2014 BKN tidak
mengeluarkan SK Inpassing
Pensiun secara personal.
INPASSING
• MENYIMPAN DATA
PENSIUN SECARA
LENGKAP, TERTIB, DAN
RAPI
• MEMBERITAHUKAN HAL-
HAL TENTANG PERLUNYA
DATA-DATA PENSIUN KPD
ISTRI ATAU KELUARGA,
UTK KEMUDAHAN
PENGURUSAN PENSIUN
JANDA/ DUDA DAN
LAINNYA
Akhirnya.... LKMD
( Lebih Kurangnya Mohon Dimaafkan )
Buah durian dari kekasih
Sekian..... Terima kasih
Semoga bermanfaat bagi kita
semua dan.....
Wassalamu’alaikum
Warahmatullahi Wabarakaatuh !

More Related Content

Similar to Materi_Pensiun.ppt

Administrasi kepegawaian
Administrasi kepegawaianAdministrasi kepegawaian
Administrasi kepegawaian
Amir Uddin
 
Slide Dr dr Halim Forkom 24 September HAK ASASI SIP.pptx
Slide Dr dr Halim Forkom 24 September  HAK ASASI SIP.pptxSlide Dr dr Halim Forkom 24 September  HAK ASASI SIP.pptx
Slide Dr dr Halim Forkom 24 September HAK ASASI SIP.pptx
HalimFINASIM
 
MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptxMATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
RikaAnjaya
 
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdfSE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
LuddyPatra2
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pns
Pey Bae
 
Pl wl 0-1 (pria lajang atau wanita lajang)
Pl wl 0-1 (pria lajang atau wanita lajang)Pl wl 0-1 (pria lajang atau wanita lajang)
Pl wl 0-1 (pria lajang atau wanita lajang)
Soekarnov de Abast
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanTeddy Mulyana
 
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanSeri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
 
formulir_882429501662083887.pdf
formulir_882429501662083887.pdfformulir_882429501662083887.pdf
formulir_882429501662083887.pdf
sdncibadak12negeri
 
Perda 10 th. 2016 tentang perangkat desa
Perda 10 th. 2016 tentang perangkat desaPerda 10 th. 2016 tentang perangkat desa
Perda 10 th. 2016 tentang perangkat desa
dermolo
 
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfperka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
Neni Rochmayati
 
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
KutsiyatinMSi
 
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfPERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
upkabnganjuk
 
Form pensiun, mpp, dpcp, etc final
Form pensiun, mpp, dpcp, etc finalForm pensiun, mpp, dpcp, etc final
Form pensiun, mpp, dpcp, etc final
aulia aina
 
Manual Pelaksanaan JKN BPJS Kesehatan
Manual Pelaksanaan JKN BPJS KesehatanManual Pelaksanaan JKN BPJS Kesehatan
Manual Pelaksanaan JKN BPJS Kesehatan
Peter Yulianus Cahyo Kartiko
 
Cpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyarCpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyar
Muhamad Habibi
 
Pengumuan kelulusan ptt
Pengumuan kelulusan pttPengumuan kelulusan ptt
Pengumuan kelulusan ptt
pandirambo900
 
Pk wk 0-0 (pria atau wanita kawin tanpa tanggungan)
Pk wk 0-0 (pria atau wanita kawin tanpa tanggungan)Pk wk 0-0 (pria atau wanita kawin tanpa tanggungan)
Pk wk 0-0 (pria atau wanita kawin tanpa tanggungan)
Soekarnov de Abast
 
Materi_Bintek_Pensiun_PPO.pptx
Materi_Bintek_Pensiun_PPO.pptxMateri_Bintek_Pensiun_PPO.pptx
Materi_Bintek_Pensiun_PPO.pptx
fhia alisya
 

Similar to Materi_Pensiun.ppt (20)

Administrasi kepegawaian
Administrasi kepegawaianAdministrasi kepegawaian
Administrasi kepegawaian
 
Slide Dr dr Halim Forkom 24 September HAK ASASI SIP.pptx
Slide Dr dr Halim Forkom 24 September  HAK ASASI SIP.pptxSlide Dr dr Halim Forkom 24 September  HAK ASASI SIP.pptx
Slide Dr dr Halim Forkom 24 September HAK ASASI SIP.pptx
 
MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptxMATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
MATERI WORKSHOP CUTI 28062018.pptx
 
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdfSE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
SE_Prosedur_Izin_Perceraian.pdf
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pns
 
Pl wl 0-1 (pria lajang atau wanita lajang)
Pl wl 0-1 (pria lajang atau wanita lajang)Pl wl 0-1 (pria lajang atau wanita lajang)
Pl wl 0-1 (pria lajang atau wanita lajang)
 
Tugas Ekologi
Tugas EkologiTugas Ekologi
Tugas Ekologi
 
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanBuku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatanSeri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
Seri bpjs kesehatan buku panduan layanan bagi peserta bpjs kesehatan
 
formulir_882429501662083887.pdf
formulir_882429501662083887.pdfformulir_882429501662083887.pdf
formulir_882429501662083887.pdf
 
Perda 10 th. 2016 tentang perangkat desa
Perda 10 th. 2016 tentang perangkat desaPerda 10 th. 2016 tentang perangkat desa
Perda 10 th. 2016 tentang perangkat desa
 
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdfperka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
perka-bkn-24-2017-tata-cara-pemberian-cuti-pns.pdf
 
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
 
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdfPERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf
 
Form pensiun, mpp, dpcp, etc final
Form pensiun, mpp, dpcp, etc finalForm pensiun, mpp, dpcp, etc final
Form pensiun, mpp, dpcp, etc final
 
Manual Pelaksanaan JKN BPJS Kesehatan
Manual Pelaksanaan JKN BPJS KesehatanManual Pelaksanaan JKN BPJS Kesehatan
Manual Pelaksanaan JKN BPJS Kesehatan
 
Cpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyarCpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyar
 
Pengumuan kelulusan ptt
Pengumuan kelulusan pttPengumuan kelulusan ptt
Pengumuan kelulusan ptt
 
Pk wk 0-0 (pria atau wanita kawin tanpa tanggungan)
Pk wk 0-0 (pria atau wanita kawin tanpa tanggungan)Pk wk 0-0 (pria atau wanita kawin tanpa tanggungan)
Pk wk 0-0 (pria atau wanita kawin tanpa tanggungan)
 
Materi_Bintek_Pensiun_PPO.pptx
Materi_Bintek_Pensiun_PPO.pptxMateri_Bintek_Pensiun_PPO.pptx
Materi_Bintek_Pensiun_PPO.pptx
 

Materi_Pensiun.ppt

  • 1. Oleh: Sudiyono, MH KANREG I BKN YOGYAKARTA
  • 2. DASAR HUKUM •Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 •Undang-Undang No. 05 Tahun 2014 •Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015 •Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2015 •Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2002 •Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 •Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009
  • 3. KEDINASAN NON KEDINASAN 1. Bersyukur atas nikmat Tuhan YME. 2. Lupakan masa lalu. 3. Mulai hidup baru mengatur waktu, penghasilan 4. Kemungkinan berusaha 5. Aktif dalam organisasi masy, profesi, sosial, keagamaan. 6. Kumpulkan surat-surat penting. SUDAH LULUS UJIAN DPCP/FOTO/ALAMAT/ ISTERI, ANAK YANG SAH MENGEMBALIKAN INVENTARIS NEGARA PENGHARGAAN PENSIUN
  • 4. Adalah Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969) Penghargaan baru mempunyai nilai apabila diberikan tepat waktu, akurat datanya dan tepat pada penerimanya.
  • 5.  Saat ini iuran PNS utk dana pensiun dan THT dikelola PT Taspen Iuran PNS : 4,75 % Dana Pensiun 3,25 % THT
  • 6. EKS. PNS JANDA / DUDA ANAK - Anak Kandung - Anak Kandung yang disyahkan ORANG TUA
  • 7.  KETIKA MEMASUKI BUP DENGAN MASA KERJA MINIMAL 10 TAHUN.  TEWAS TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA.  BERHENTI ATAS PERMOHONAN SENDIRI, USIA MINIMAL 50 TH,DAN MASA KERJA MINIMAL 20 TAHUN.  DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT, USIA 50 TAHUN DAN MASA KERJA MINIMAL 20 TH.
  • 8.  KEUZURAN JASMANI KARENA DINAS, TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA  KEUZURAN JASMANI BUKAN KARENA DINAS, TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA MINIMAL 4TAHUN.  MENINGGAL DUNIA (TEWAS/BUKAN TEWAS), TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA
  • 9. PP. 9. TH. 2003 KEP. KA. BKN NO. 14/2003 PNS GOL. RUANG IV/b KEBAWAH YG MENCAPAI BUP. SK PENSIUN PEG. DAN PEMBERIAN PENSIUN JANDA/ DUDANYA DITETAPKAN OLEH KA. BKN →KANREG. BKN PNS GOL. RUANG IV/ b KEBAWAH YG MENINGGAL DUNIA, SK PENSIUN JANDA/DUDA DITETAPKAN KA. BKN →KANREG. BKN PNS (IV/b KEBAWAH) YG CACAT KARENA DINAS, SK PENSIUN SERTA PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDANYA DITETAPKAN OLEH KA. BKN PNS (IV/b KEBAWAH) YG TEWAS, SK PENSIUN JANDA/DUDANYA DITETAPKAN OLEH KA. BKN PNS (IV/C KEATAS) SK. DITETAPKAN PRESIDEN SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN TEKNIS KA. BKN
  • 10. KEPPRES NO. 53 TAHUN 2014  Kepala BKN diberikan kuasa untuk menetapkan SK Pensiun IV/c keatas karena mencapai BUP, untuk jabatan JPT Pratama (eselon II) dan JFT Madya.  Selain menetapkan SK Pensiun BUP, menetapkan SK Pensiun Tewas, Meninggal Dunia, APS, Keuzuran Jasmani dan Rohani golongan ruang IV/c keatas.
  • 11. TATA CARA PENYAMPAIAN USUL KPP DAN PENSIUN IV/c KEATAS 1. Usul KPP dan Pensiun PNS (Golru. IV/c keatas kecuali JPT Madya dan Utama serta JFT Keahlian Utama), dialamatkan kepada Presiden c.q. Kepala BKN dan tembusannya kepada Menteri Sekretaris Kabinet. 2.Penyampaian Usul KPP dan Pensiun untuk menghindari adanya kesalahan SK yang ditetapkan karena adanya perubahan data kepegawaian (misalnya : Mutasi, Promosi, KP, Berhenti/MD dll) maka usul tersebut agar disampaikan ke BKN paling cepat 12 bulan dan paling lambat 6 bulan sebelum BUP.
  • 12. 3. Penyampaian usul tersebut dilampiri pas photo terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar. 4. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat PT Taspen akan membayarkan uang pensiun dan THT secara otomatis maka dimohon kepada yang bersangkutan untuk mengisi formulir permintaan pembayaran (FPP) klim yang dapat di unduh/dicetak bersama dengan DPCP. 5. DPCP dan FPP klim yang telah diisi dan ditandatangai oleh yang bersangkutan, diserahkan kepada Instansi untuk diteruskan ke BKN.
  • 13. KELENGKAPAN USUL PENSIUN 1. PENGANTAR DARI INSTANSI/ BKD 2. DPCP 3. FC. SAH SK PENGANGKATAN I/CPNS 4. FC. SAH SK PNS 5. FC. SAH SK KP. TERAKHIR 6. FC. SAH SK PENINJAUAN MKG/BUKTI PENGALAMAN KERJA (APABILA ADA) 7. DAFTAR SUSUNAN KELUARGA, DILAMPIRI FC. SAH SURAT NIKAH DAN FC. SAH AKTA KELAHIRAN ANAK. 8. PAS FOTO 3x4 TERBARU, MENGHADAP KEDEPAN, TANPA TUTUP KEPALA, TIDAK BERKACA-MATA SEBANYAK 5 LBR 9. ALAMAT YBS SETELAH PENSIUN, LENGKAP DG DUSUN, RT/RW DAN KODE POS 10. PENILAIAN PRESTASI KERJA 11. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT DLM 1 TH TERAKHIR
  • 14. Kenaikan Pangkat Pengabdian (PP 12/2002), diberikan kepada PNS/Janda-Duda PNS yang :  Memiliki masa kerja terus menerus 10 > 20 thn = 2 th dalam KP terakhir.  Memiliki masa kerja terus menerus 20 > 30 thn = 1 th dalam KP terakhir.  Memiliki masa kerja terus menerus 30 tahun lebih = 1 bln dlm KP terakhir.  Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HUDIS tingkat sedang/ berat dlm 1 thn terakhir.  Penilaian Prestasi Kerja semua unsur bernilai min BAIK.
  • 15. Usul Pensiun (Sesuai perka BKN No. 26 Thn 2013)  Minimal 1 tahun maksimal 6 bulan sebelum BUP, dengan persyaratan yang lengkap BKN akan menerbitkan SK Pensiun maksimal 3 bulan sebelum BUP Apabila instansi tidak mengusulkan sampai dengan 3 bulan sebelum BUP, BKN akan menetapkan berdasarkan data yang ada di BKN.  Harus diusulkan dengan SAPK on line disamping berkas usul
  • 16. BESARNYA PENSIUN  PENSIUN BIASA:  2,5 % DARI DASAR PENSIUN UTUK TIAP2 TAHUN MASA KERJA, DENGAN KETENTUAN:  MAKSIMUM 75 % DARI DASAR PENSIUN.  MINIMUM 40 % DARI DASAR PENSIUN.  PENSIUN UZUR KARENA DINAS :  BIAYA PENGOBATAN.  BIAYA PERAWATAN.  DAN ATAU REHABILITASI,  PENSIUN MAX. 75 % MIN. 40 %  PEMBERIAN PENSIUN TIDAK BOLEH LEBIH DARI 100 %
  • 17. PEGAWAI JANDA/DUDA  MAX 75 %  MIN 40 %  MAX 72 % (tewas)  MIN 36 % 20 % ORANG TUA
  • 18.  PENSIUN PEGAWAI : BULAN BERIKUTNYA PNS DIBERHENTIKAN SEBAGAI PNS.  PENSIUN JANDA/DUDA : BULAN BERIKUTNYA PNS / PENSIUNAN PNS MENINGGAL DUNIA. (BERHAK PENSIUN TERUSAN SELAMA 4 BULAN)
  • 19.  PENSIUN PEGAWAI: PADA PENGHABISAN BULAN PENERIMA PENSIUN PEGAWAI MENINGGAL DUNIA.  PENSIUN JANDA/DUDA: MENINGGAL DUNIA ATAU KAWIN LAGI.
  • 20.  PENSIUN PEGAWAI: DIANGKAT KEMBALI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI ATAU SUATU JABATAN NEGERI.  PENSIUN JANDA/DUDA:  KAWIN LAGI.  PERKAWINAN TERPUTUS DIBERIKAN LAGI HAK PENSIUN.
  • 21.  PENSIUN PEGAWAI:  TANPA IJIN PEMERINTAH MENJADI TENTARA/PEGAWAI NEGERI ASING.  MELAKUKAN TINDAKAN/ TERLIBAT GERAKAN YG BERTENTANGAN DENGAN DASAR NEGARA PANCASILA.  KETERANGAN YG DIAJUKAN SEBAGAI BAHAN MEMPEROLEH PENSIUN TIDAK BENAR.  PENSIUN JANDA/DUDA:  MELAKUKAN TINDAKAN/ TERLIBAT GERAKAN YG BERTENTANGAN DENGAN DASAR NEGARA PANCASILA.  KETERANGAN YG DIAJUKAN SEBAGAI BAHAN MEMPEROLEH PENSIUN TIDAK BENAR.
  • 22.  SK PENSIUN MENURUT UU DAPAT DIJAMINKAN DI BANK YANG DITUNJUK MENKEU.
  • 23. Permasalahan PenetapanPensiun :  Tanggal Lahir, terkait dengan ijazah kalau ada perubahan segera diajukan perbaikan, jangan menjelang pensiun baru diajukan perbaikan.  Pendaftaran Keluarga dilakukan maksimal 1 tahun setelah terjadinya perkawinan/kelahiran.  Pensiun Janda yang sudah pernah terbagi 2 dengan janda/anak kandung dari Istri sah PNS/Pensiunan tidak akan pernah kembali utuh (36%).  Bagi PNS yang tidak diketahui tanggal bulan kelahiran dianggap lahir pada tanggal 31 Desember sesuai tahun kelahiran.  Bagi PNS yang akan naik pangkat berdekatan dengan usul pensiun, agar diusulkan KP-nya terlebih dahulu.  Data kelahiran Isteri/Suami PNS tidak jelas, berbeda-beda antara Surat Nikah, Kartu keluarga dan KTP, agar dilengkapi surat pernyataan data isteri/suami yang benar.  PNS yang tidak menanggung isteri/suami serta anak, tetap memasukkan data keluarga secara lengkap.  PNS Wanita yang melahirkan anak diatas usia 45 tahun akan dilakukan pengecekan lebih lanjut.
  • 24. YG PERLU DIPERHATIKAN !!!!!!!!!!
  • 25. PENDAFTARAN ISTRI/ SUAMI/ ANAK YG BERHAK MENERIMA PENSIUN JANDA/ DUDA: • HARUS DILAKUKAN OLEH PENERIMA PENSIUN • LEBIH DARI SEORANG ISTRI, HARUS SEPENGETAHUAN TIAP-TIAP ISTRI YG DIDAFTARKAN • ANAK-ANAK PENERIMA PENSIUN DARI PERKAWINANNYA DG ISTRI (ISTRI-ISTRI)/ SUAMI YG DIDAFTAR • ANAK-ANAK PENERIMA PENSIUN PEGAWAI WANITA • ANAK YG DILAHIRKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 300 HR SETELAH PERKAWINAN ITU TERPUTUS PENDAFTARAN HARUS DILAKUKAN DALAM 1 TAHUN SESUDAH PERKAWINAN/KELAHIRAN >>> PENDAFTARAN KELUARGA
  • 26. PENSIUN POKOK: PENSIUNAN PNS DAN JANDA/DUDANYA DISESUAIKAN SESUAI DG PERATURAN GAJI PNS DAN PERATURAN TENTANG PENYESUAIAN PENPOKNYA Mulai tahun 2014 BKN tidak mengeluarkan SK Inpassing Pensiun secara personal. INPASSING
  • 27. • MENYIMPAN DATA PENSIUN SECARA LENGKAP, TERTIB, DAN RAPI • MEMBERITAHUKAN HAL- HAL TENTANG PERLUNYA DATA-DATA PENSIUN KPD ISTRI ATAU KELUARGA, UTK KEMUDAHAN PENGURUSAN PENSIUN JANDA/ DUDA DAN LAINNYA
  • 28. Akhirnya.... LKMD ( Lebih Kurangnya Mohon Dimaafkan ) Buah durian dari kekasih Sekian..... Terima kasih Semoga bermanfaat bagi kita semua dan..... Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh !