Dokumen tersebut membahas tentang pemberhentian dan pensiun PNS serta janda/duda PNS Kota Blitar tahun 2023, mencakup dasar hukum, jenis pemberhentian PNS, pengertian pemberhentian dan pensiun, syarat pensiun, besaran pensiun, dan hal-hal penting lainnya terkait administrasi pensiun."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pensiun janda/duda pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Negara. Prosesnya meliputi verifikasi data, rekonsiliasi, penyampaian usul pertek pensiun kepada Presiden atau pejabat pemberi keputusan pensiun, serta penetapan keputusan pensiun.
Panduan ini menjelaskan tentang peserta dan proses pendaftaran menjadi peserta program jaminan kesehatan BPJS, termasuk hak, kewajiban, dan dokumen yang dibutuhkan. Peserta terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja. Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan dengan mengisi formulir dan menyertakan berkas tertentu.
Dokumen tersebut membahas tentang pemberhentian dan pensiun PNS serta janda/duda PNS Kota Blitar tahun 2023, mencakup dasar hukum, jenis pemberhentian PNS, pengertian pemberhentian dan pensiun, syarat pensiun, besaran pensiun, dan hal-hal penting lainnya terkait administrasi pensiun."
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian pertimbangan teknis pensiun bagi pegawai negeri sipil dan pensiun janda/duda pegawai negeri sipil oleh Badan Kepegawaian Negara. Prosesnya meliputi verifikasi data, rekonsiliasi, penyampaian usul pertek pensiun kepada Presiden atau pejabat pemberi keputusan pensiun, serta penetapan keputusan pensiun.
Panduan ini menjelaskan tentang peserta dan proses pendaftaran menjadi peserta program jaminan kesehatan BPJS, termasuk hak, kewajiban, dan dokumen yang dibutuhkan. Peserta terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, dan bukan pekerja. Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan dengan mengisi formulir dan menyertakan berkas tertentu.
Surat ini memberikan informasi tentang proses dan persyaratan pengajuan izin perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pati. ASN harus memperoleh izin terlebih dahulu sebelum bercerai, dan prosesnya meliputi mediasi, pengajuan berkas, dan pelaporan setelah perceraian. Surat ini menjelaskan tahapan dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan izin perceraian bagi ASN di Pati.
Dokumen ini berisi data pribadi seorang pegawai negeri bernama Drs. Taufik Imas beserta data keluarganya untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Data pribadi meliputi nama, NIP, tempat/tanggal lahir, agama, alamat, status kepegawaian, pangkat, pendidikan, SK pengangkatan, instansi, gaji pokok, jabatan, masa kerja, dan NPWP. Tidak ada data keluarga karena beliau lajang. D
Panduan ini memberikan informasi tentang pendaftaran menjadi peserta program jaminan kesehatan BPJS, meliputi proses pendaftaran secara kolektif dan perorangan untuk pekerja penerima upah, hak dan kewajiban peserta, serta dokumen yang dibutuhkan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil. Peraturan ini mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan cuti, jenis-jenis cuti, dan tata cara permintaan serta pemberian cuti tahunan bagi PNS.
Manual ini memberikan panduan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Manual ini berisi informasi tentang hak dan kewajiban peserta JKN, prosedur pendaftaran menjadi peserta, dan jenis peserta yang dapat mengikuti program JKN.
Pengumuman ini memberitahukan rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum dengan formasi sebanyak 290 tenaga, meliputi tenaga kependidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. Seleksi akan dilakukan melalui tahapan administrasi, ujian tertulis, dan pengumuman hasil seleksi.
Dokumen ini berisi data pribadi seorang pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Terdapat informasi identitas pegawai, data keluarga seperti istri dan anak, serta pernyataan bahwa informasi yang diberikan adalah benar.
Surat ini memberikan informasi tentang proses dan persyaratan pengajuan izin perceraian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pati. ASN harus memperoleh izin terlebih dahulu sebelum bercerai, dan prosesnya meliputi mediasi, pengajuan berkas, dan pelaporan setelah perceraian. Surat ini menjelaskan tahapan dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan izin perceraian bagi ASN di Pati.
Dokumen ini berisi data pribadi seorang pegawai negeri bernama Drs. Taufik Imas beserta data keluarganya untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Data pribadi meliputi nama, NIP, tempat/tanggal lahir, agama, alamat, status kepegawaian, pangkat, pendidikan, SK pengangkatan, instansi, gaji pokok, jabatan, masa kerja, dan NPWP. Tidak ada data keluarga karena beliau lajang. D
Panduan ini memberikan informasi tentang pendaftaran menjadi peserta program jaminan kesehatan BPJS, meliputi proses pendaftaran secara kolektif dan perorangan untuk pekerja penerima upah, hak dan kewajiban peserta, serta dokumen yang dibutuhkan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil. Peraturan ini mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan cuti, jenis-jenis cuti, dan tata cara permintaan serta pemberian cuti tahunan bagi PNS.
Manual ini memberikan panduan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Manual ini berisi informasi tentang hak dan kewajiban peserta JKN, prosedur pendaftaran menjadi peserta, dan jenis peserta yang dapat mengikuti program JKN.
Pengumuman ini memberitahukan rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk melakukan seleksi calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum dengan formasi sebanyak 290 tenaga, meliputi tenaga kependidikan, kesehatan, dan teknis lainnya. Seleksi akan dilakukan melalui tahapan administrasi, ujian tertulis, dan pengumuman hasil seleksi.
Dokumen ini berisi data pribadi seorang pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga. Terdapat informasi identitas pegawai, data keluarga seperti istri dan anak, serta pernyataan bahwa informasi yang diberikan adalah benar.
2. DASAR HUKUM
•Undang-Undang No. 11 Tahun 1969
•Undang-Undang No. 05 Tahun 2014
•Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2015
•Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2015
•Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 jo Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2002
•Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002
•Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009
3. KEDINASAN NON KEDINASAN
1. Bersyukur atas nikmat Tuhan
YME.
2. Lupakan masa lalu.
3. Mulai hidup baru
mengatur waktu, penghasilan
4. Kemungkinan berusaha
5. Aktif dalam organisasi masy,
profesi, sosial, keagamaan.
6. Kumpulkan surat-surat penting.
SUDAH LULUS UJIAN
DPCP/FOTO/ALAMAT/
ISTERI, ANAK YANG SAH
MENGEMBALIKAN
INVENTARIS
NEGARA
PENGHARGAAN
PENSIUN
4. Adalah Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan
atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja
dalam dinas pemerintah
(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969)
Penghargaan baru mempunyai nilai apabila diberikan
tepat waktu, akurat datanya dan tepat pada
penerimanya.
5. Saat ini iuran PNS utk dana pensiun dan
THT
dikelola PT Taspen
Iuran PNS : 4,75 % Dana Pensiun
3,25 % THT
6. EKS. PNS
JANDA / DUDA
ANAK
- Anak Kandung
- Anak Kandung yang disyahkan
ORANG TUA
7. KETIKA MEMASUKI BUP DENGAN MASA KERJA
MINIMAL 10 TAHUN.
TEWAS TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA.
BERHENTI ATAS PERMOHONAN SENDIRI, USIA
MINIMAL 50 TH,DAN MASA KERJA MINIMAL 20
TAHUN.
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT, USIA 50
TAHUN DAN MASA KERJA MINIMAL 20 TH.
8. KEUZURAN JASMANI KARENA DINAS, TANPA
MELIHAT USIA DAN MASA KERJA
KEUZURAN JASMANI BUKAN KARENA DINAS,
TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA
MINIMAL 4TAHUN.
MENINGGAL DUNIA (TEWAS/BUKAN TEWAS),
TANPA MELIHAT USIA DAN MASA KERJA
9. PP. 9. TH. 2003
KEP. KA. BKN NO. 14/2003
PNS GOL. RUANG IV/b KEBAWAH YG MENCAPAI
BUP. SK PENSIUN PEG. DAN PEMBERIAN
PENSIUN JANDA/ DUDANYA DITETAPKAN OLEH
KA. BKN →KANREG. BKN
PNS GOL. RUANG IV/ b KEBAWAH YG
MENINGGAL DUNIA, SK PENSIUN JANDA/DUDA
DITETAPKAN KA. BKN →KANREG. BKN
PNS (IV/b KEBAWAH) YG CACAT KARENA DINAS,
SK PENSIUN SERTA PEMBERIAN PENSIUN
JANDA/DUDANYA DITETAPKAN OLEH KA. BKN
PNS (IV/b KEBAWAH) YG TEWAS, SK PENSIUN
JANDA/DUDANYA DITETAPKAN OLEH KA. BKN
PNS (IV/C KEATAS) SK. DITETAPKAN PRESIDEN
SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN TEKNIS
KA. BKN
10. KEPPRES NO. 53 TAHUN 2014
Kepala BKN diberikan kuasa untuk
menetapkan SK Pensiun IV/c keatas karena
mencapai BUP, untuk jabatan JPT Pratama
(eselon II) dan JFT Madya.
Selain menetapkan SK Pensiun BUP,
menetapkan SK Pensiun Tewas, Meninggal
Dunia, APS, Keuzuran Jasmani dan Rohani
golongan ruang IV/c keatas.
11. TATA CARA PENYAMPAIAN USUL KPP DAN
PENSIUN IV/c KEATAS
1. Usul KPP dan Pensiun PNS (Golru. IV/c keatas kecuali JPT
Madya dan Utama serta JFT Keahlian Utama), dialamatkan
kepada Presiden c.q. Kepala BKN dan tembusannya kepada
Menteri Sekretaris Kabinet.
2.Penyampaian Usul KPP dan Pensiun untuk menghindari
adanya kesalahan SK yang ditetapkan karena adanya
perubahan data kepegawaian (misalnya : Mutasi, Promosi,
KP, Berhenti/MD dll) maka usul tersebut agar
disampaikan ke BKN paling cepat 12 bulan dan paling
lambat 6 bulan sebelum BUP.
12. 3. Penyampaian usul tersebut dilampiri pas photo
terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 5 lembar.
4. Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih
mudah dan cepat PT Taspen akan membayarkan uang
pensiun dan THT secara otomatis maka dimohon
kepada yang bersangkutan untuk mengisi formulir
permintaan pembayaran (FPP) klim yang dapat di
unduh/dicetak bersama dengan DPCP.
5. DPCP dan FPP klim yang telah diisi dan ditandatangai
oleh yang bersangkutan, diserahkan kepada Instansi
untuk diteruskan ke BKN.
13. KELENGKAPAN USUL PENSIUN
1. PENGANTAR DARI INSTANSI/ BKD
2. DPCP
3. FC. SAH SK PENGANGKATAN I/CPNS
4. FC. SAH SK PNS
5. FC. SAH SK KP. TERAKHIR
6. FC. SAH SK PENINJAUAN MKG/BUKTI PENGALAMAN KERJA (APABILA
ADA)
7. DAFTAR SUSUNAN KELUARGA, DILAMPIRI FC. SAH SURAT NIKAH DAN
FC. SAH AKTA KELAHIRAN ANAK.
8. PAS FOTO 3x4 TERBARU, MENGHADAP KEDEPAN, TANPA TUTUP
KEPALA, TIDAK BERKACA-MATA SEBANYAK 5 LBR
9. ALAMAT YBS SETELAH PENSIUN, LENGKAP DG DUSUN, RT/RW DAN
KODE POS
10. PENILAIAN PRESTASI KERJA
11. SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
DLM 1 TH TERAKHIR
14. Kenaikan Pangkat Pengabdian (PP 12/2002),
diberikan kepada PNS/Janda-Duda PNS yang :
Memiliki masa kerja terus menerus 10 > 20 thn = 2 th
dalam KP terakhir.
Memiliki masa kerja terus menerus 20 > 30 thn = 1 th
dalam KP terakhir.
Memiliki masa kerja terus menerus 30 tahun lebih = 1 bln
dlm KP terakhir.
Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi HUDIS tingkat
sedang/ berat dlm 1 thn terakhir.
Penilaian Prestasi Kerja semua unsur bernilai min BAIK.
15. Usul Pensiun
(Sesuai perka BKN No. 26 Thn 2013)
Minimal 1 tahun maksimal 6 bulan sebelum BUP,
dengan persyaratan yang lengkap
BKN akan menerbitkan SK Pensiun maksimal 3 bulan
sebelum BUP
Apabila instansi tidak mengusulkan sampai dengan 3
bulan sebelum BUP, BKN akan menetapkan
berdasarkan data yang ada di BKN.
Harus diusulkan dengan SAPK on line disamping
berkas usul
16. BESARNYA PENSIUN
PENSIUN BIASA:
2,5 % DARI DASAR PENSIUN UTUK TIAP2 TAHUN MASA
KERJA, DENGAN KETENTUAN:
MAKSIMUM 75 % DARI DASAR PENSIUN.
MINIMUM 40 % DARI DASAR PENSIUN.
PENSIUN UZUR KARENA DINAS :
BIAYA PENGOBATAN.
BIAYA PERAWATAN.
DAN ATAU REHABILITASI,
PENSIUN MAX. 75 %
MIN. 40 %
PEMBERIAN PENSIUN TIDAK BOLEH LEBIH DARI 100 %
18. PENSIUN PEGAWAI :
BULAN BERIKUTNYA PNS DIBERHENTIKAN
SEBAGAI PNS.
PENSIUN JANDA/DUDA :
BULAN BERIKUTNYA PNS / PENSIUNAN PNS
MENINGGAL DUNIA.
(BERHAK PENSIUN TERUSAN SELAMA 4 BULAN)
19. PENSIUN PEGAWAI:
PADA PENGHABISAN BULAN PENERIMA
PENSIUN PEGAWAI MENINGGAL DUNIA.
PENSIUN JANDA/DUDA:
MENINGGAL DUNIA ATAU KAWIN LAGI.
20. PENSIUN PEGAWAI: DIANGKAT KEMBALI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI ATAU SUATU JABATAN
NEGERI.
PENSIUN JANDA/DUDA:
KAWIN LAGI.
PERKAWINAN TERPUTUS DIBERIKAN LAGI HAK
PENSIUN.
21. PENSIUN PEGAWAI:
TANPA IJIN PEMERINTAH MENJADI TENTARA/PEGAWAI
NEGERI ASING.
MELAKUKAN TINDAKAN/ TERLIBAT GERAKAN YG
BERTENTANGAN DENGAN DASAR NEGARA PANCASILA.
KETERANGAN YG DIAJUKAN SEBAGAI BAHAN MEMPEROLEH
PENSIUN TIDAK BENAR.
PENSIUN JANDA/DUDA:
MELAKUKAN TINDAKAN/ TERLIBAT GERAKAN YG
BERTENTANGAN DENGAN DASAR NEGARA PANCASILA.
KETERANGAN YG DIAJUKAN SEBAGAI BAHAN
MEMPEROLEH PENSIUN TIDAK BENAR.
23. Permasalahan PenetapanPensiun :
Tanggal Lahir, terkait dengan ijazah kalau ada perubahan segera diajukan
perbaikan, jangan menjelang pensiun baru diajukan perbaikan.
Pendaftaran Keluarga dilakukan maksimal 1 tahun setelah terjadinya
perkawinan/kelahiran.
Pensiun Janda yang sudah pernah terbagi 2 dengan janda/anak kandung dari
Istri sah PNS/Pensiunan tidak akan pernah kembali utuh (36%).
Bagi PNS yang tidak diketahui tanggal bulan kelahiran dianggap lahir pada
tanggal 31 Desember sesuai tahun kelahiran.
Bagi PNS yang akan naik pangkat berdekatan dengan usul pensiun, agar
diusulkan KP-nya terlebih dahulu.
Data kelahiran Isteri/Suami PNS tidak jelas, berbeda-beda antara Surat Nikah,
Kartu keluarga dan KTP, agar dilengkapi surat pernyataan data isteri/suami
yang benar.
PNS yang tidak menanggung isteri/suami serta anak, tetap memasukkan data
keluarga secara lengkap.
PNS Wanita yang melahirkan anak diatas usia 45 tahun akan dilakukan
pengecekan lebih lanjut.
25. PENDAFTARAN ISTRI/ SUAMI/ ANAK YG BERHAK
MENERIMA PENSIUN JANDA/ DUDA:
• HARUS DILAKUKAN OLEH PENERIMA PENSIUN
• LEBIH DARI SEORANG ISTRI, HARUS
SEPENGETAHUAN TIAP-TIAP ISTRI YG
DIDAFTARKAN
• ANAK-ANAK PENERIMA PENSIUN DARI
PERKAWINANNYA DG ISTRI (ISTRI-ISTRI)/ SUAMI
YG DIDAFTAR
• ANAK-ANAK PENERIMA PENSIUN PEGAWAI
WANITA
• ANAK YG DILAHIRKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 300
HR SETELAH PERKAWINAN ITU TERPUTUS
PENDAFTARAN HARUS DILAKUKAN DALAM 1 TAHUN
SESUDAH PERKAWINAN/KELAHIRAN
>>> PENDAFTARAN KELUARGA
26. PENSIUN POKOK:
PENSIUNAN PNS DAN
JANDA/DUDANYA
DISESUAIKAN SESUAI DG
PERATURAN GAJI PNS
DAN PERATURAN
TENTANG PENYESUAIAN
PENPOKNYA
Mulai tahun 2014 BKN tidak
mengeluarkan SK Inpassing
Pensiun secara personal.
INPASSING
27. • MENYIMPAN DATA
PENSIUN SECARA
LENGKAP, TERTIB, DAN
RAPI
• MEMBERITAHUKAN HAL-
HAL TENTANG PERLUNYA
DATA-DATA PENSIUN KPD
ISTRI ATAU KELUARGA,
UTK KEMUDAHAN
PENGURUSAN PENSIUN
JANDA/ DUDA DAN
LAINNYA
28. Akhirnya.... LKMD
( Lebih Kurangnya Mohon Dimaafkan )
Buah durian dari kekasih
Sekian..... Terima kasih
Semoga bermanfaat bagi kita
semua dan.....
Wassalamu’alaikum
Warahmatullahi Wabarakaatuh !