1. OPTIMALISASI KINERJA KEJATI DI SULTRA
A. Latar Belakang Masalah
Kinerja organisasi merupakan hasil capaian dari aktivitas organisasi. Bentuk dan tujuan
dari organisasi cukup beragam. Organisasi yang berorientasi non profit pada umumnya
mengutamakan jasa dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan dari organisasi pemerintahan
adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun demikian pelayanan itu tidak
terlaksana dengan sendirinya tanpa ada sentuhan dari sumber daya manusia yang potensial.
Sumber daya manusia yang potensial dalam banyak hal adalah sumber daya manusia yang
mampu dan berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan. Tidak semua semua sumber daya
manusia dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, baik tidak jarang terjadi konflik antara
tuntutan pekerjaan dengan kemampuan sumber daya manusia itu sendiri.
Kemampuan melaksanakan suatu pekerjaan hingga selesai tidak lepas dari kualitas sumber
daya manusia. Penggunan sumber daya manusia dari sisi kualitas dapat menjadi sorotan penting
ketika yang diharapkan adalah hasil kerja yang berkualitas dalam artian bahwa pekerja yang
digunakan dalam pelaksanaan tugas harus dalam melaksanakan tugas tersebut dengan penuh
tanggung jawab.
Tanggung jawab seorang kepada pekerjaan menunjukkan pengabdian diri yang erat
kaitannya dengan karier dan kinerja sehingga akan memberikan dorongan untuk menghasilkan
prestasi kerja. Setiap pekerja memiliki harapan untuk menyelesaikan pekerjaan yang baik tetapi
harapan tersebut pada kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan harapan tersebut
Pencapaian tujuan merupakan bagian penting dari kinerja organisasi selain kualitas sumber daya
manusia (Mangkunegara, 2002).
Tujuan yang ada pada organisasi pemerintahan adalah tujuan sosial yang pada intinya adalah
pelayanan publik. Optimalisasi dalam pelayanan publik membutuhkan adanya kebersamaan
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. George (2000) memberikan
kontribusi optimalisasi kerja pada organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
baik aspek fisik maupun non fisik. Aspel fisik berkaitan dengan tujuan-tujuan linear dalam
organisasi seperti penyediaan fasilitas kerja sementara aspek non fisik berkaitan dengan kualitas
sumber daya manusia yang harus mampu memahami dan fleksibel terhadap tuntutan perubahan
baik internal maupun eksternal organisasi.
Kejaksaan Tingga merupakan salah satu organsasi pemerintahan yang memiliki tugas pokok
dan fungsi yang kokoh dalam rangka penegakan supermasi hukum. Pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab tentunya berada pada aparatur kejaksaan. Optimalisasi kinerja dalam kejaksaan
tinggi adalah pencapaian upaya penyelesaian perkara secara efektif dan efisien (Mulyadi, 2000).
Berkaitan dengan upaya optimalisasi kinerja dalam lingkup Kejaksaan Tinggi, maka
diharapkan adanya kebersamaan dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,
namun demikian upaya optimalisasi bukan pekerjaan mudah. Hal yang sangat berpengaruh
adalah sikap dan perilaku pegawai, kemudian kemampuan kerja, pengalaman dan pengetahuan
sering membuat pegawai tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.
Optimalisasi menurut Robertson (1998) adalah gairah kerja yang ditingkatkan dengan
pengembangan diri dan penggunaan fasilitas kerja. Dikatakan bawah pegawan akan berkualitas
jika fasilitas kerja tersedia digunakan. Hal ini berlaku untuk semua organisasi kerja termasuk
Kejaksaan Tinggi sedangkan yang membedakan adalah tugas pokok dan fungsi dari masing-
masing organisasi.

2. Optimaslisasi sumber daya manusia pada Kejaksaan Tinggi telah diimplementasikan melalui
kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja baik internal maupun eksternal yang berkaitan
dengan tujuan kerja. Sumber daya manusia yang sangat berpengaruh adalah jaksa. Setiap jaksa
memiliki otoritas tanggung jawab yang telah ditetapkan. Jaksa diberikan wewenang untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab di wilayah kerja masing-masing.
Tugas-tugas seorang jaksa untuk menyelesaikan perkara atau masalah tidak lepas dari
kemampuan dan pengalaman jaksa terhadap berbagai masalah yang dihadapinya. Selain itu
pendidikan dan keterampilan menjadi bagian penting lainnya yang kemudian memberikan
dorongan untuk seorang jaksa dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik.
Jaksa yang ada di wilayah kerja Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki tugas dan
tanggung jawab yang sama seperti jaksa yang ada di Kejaksanaan Tinggi lainnya di Indonesi.
Kemampuan seorang jaksa menghadapi permasalahan dan menyelesaikannya membutuhkan
waktu yang relatif lama. Disisi lain permasalahan yang harus diselesaikan seorang jaksa setiap
saat bertambah. Salah satu sisinya adalah banyaknya permasalahan di dalam masyarakat yang
tertunda penyelesaiannya sebagai akibat kurangnya tenaga jaksa yang mampu menghadap
pekerjaan dan permasalahan yang harus diselesaikan tersebut. Optimalisasi sumber daya manusia
pada Kejaksaan Tinggi selama ini hanya dilakukan oleh pendidikan kekhususan dan apabila
dikaitkan dengan permasalahan yang harus diselesaikan, terkadang masih sangat jauh dari
harapan dan akibatnya sebagian jaksa menggunakan pengalaman kerjanya untuk menghadapi
setiap pemasaralah tersebut.
Kejaksanaan Tinggi Kendari merupakan salah satu organisasi kerja yang ditunjang oleh
jaksa-jaksa yang profesional dalam menghadapi setiap permasalahan. Permasalahan yang
bersifat umum diselesaikan langsung oleh jaksa-jaksa yang ada di masing-masing kejaksaan
negeri. Sementara itu permasalahan pidana yang bersifat khusus diselesaikan oleh Kejaksanaan
tinggi Sulawesi Tenggara. Jumlah satuan kerja kejaksaan tinggi yang ada di daerah yaitu
kejaksanaan negeri sebanyak 9 kejaksaan yang masing-masing Kejaksaan Negeri Kendari,
Kejaksaan Negeri Bau-Bau, Kejaksaan Negeri Kolaka, Kejaksaan Negeri Raha, Kejaksaan
Negeri Wangi-Wangi, Kejaksaan Negeri Pasar Wajo, Kejaksaan Negeri Unaaha, Kejaksaan
Negeri Lasusua dan Kejaksaan Negeri Andoolo.
Pelaksanaan pekerjaan pada kejaksaan diatur dari kejaksaan tinggi pusat di Jakarta dan
diteruskan ke kejaksaan tinggi di daerah-daerah serta satuan kerjanya dalam kapasitas yang
sama, namun terkadang pelayanan sumber daya manusia pada kejaksaan tinggi dihadapkan
dengan kemampuan dan pengalaman serta pendidikan dan latihan yang menunjang karier jaksa
dalam pelaksanaan tugasnya.
Frnomena ini terlihat pada penyelesaikan kasus-kasus yang harus diselesaian dalam waktu
yang relatif lama oleh karena minimnya pengetahuan dan pengalaman yang pada gilirannya
ditangani oleh jaksa senior. Senioritas jaksa juga ditentukan oleh kemampuan dan kematangan
diri dalam menghadap kasus-kasus pidana yang dihadapi.
Beranjak dari fenomena tersebut, maka diperlukan adalah optimalisasi sumber daya manusia
pada kajaksanaan tinggi. Optimalisasi tersebut membutuhkan adanya kerja sama yang sinergi
antara pusat dan daerah dalam lingkup kejaksaan tinggi Kegiatan-kegiatan dalam rangka
optimalisasi sumber daya manusia adalah program pendidikan dan pelatihan tetapi waktu
yang digunakan untuk kegiatan tersebut relatif pendek yakni 6 bulan. Bagi kejaksaan hal ini
telah efektf tetapi bagi sumber daya manusia di kejaksaan, waktu pendidikan dan pelatihan
tersebut sangat singat. Hal ini belum dapat memberikan efek berubah bagi seorang jaksa dalam
memperoleh pengetahuan sebagai penunjang pelaksanaan tugas, tetapi kenyataannya demikian

3. sehingga banyak jaksa yang harus didampingi dalam menyelesaikan perkara pidana dan ada juga
sebagian jaksa yang diikutkan dalam pendampingan kerja.