Bab i, ii, iii lkppd 2017

1
LaporanKeterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Langir (LKPPDes) 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Adanya tuntutan Otonomi Daerah dan sejalan dengan spirit Pemerintah
Kabupaten Sikka yaitu Bersama mengabdi dengan tulus dan bekerja dengan rendah hati
dalam Nuansa satu Sikka yang utuh mencapai Kemandirian dan Kesejahteraan maka
sangat diperlukan Laporan dari Pemerintah Desa menyangkut Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sebagai bentuk penyelenggaraaan
pemerintahan desa yang baik dan bersih.
a. Sejarah Desa .
Lahirnya Desa Gaya baru pada tahun 1967 mendasari terbentuknya
Desa Langir. Sebelum menjadi wilayah pemerintahan Desa, Desa Langir
merupakan bagian dari Hemente Wetakara yang kala itu dipimpin oleh seorang
Kapitan bernama Gregorius Geo (almarhum) atau yang dalam kesehariannya
biasa disapa Kapitan Geo oleh masyarakat setempat.
Pada mulanya, Penamaan Desa Langir berawal dari kebiasaan para
tokoh adat yang biasanya melakukan rembug/musyawarah/*kula babong
(dalam bahasa krowe), di sebuah pondok penyulingan arak/*moke (sebutan
warga setempat) yang saat itu menjadi satu-satunya tempat penyulingan dan
biasa didatangi juga menjadi tempat perjumpaan semua tokoh dari berbagai
wilayah (Nita, Geliting, dll), baik untuk bertransaksi jual beli moke maupun
silaturahmi. tempat ini oleh masyarakat setempat ataupun para pendatang
mengenalnya dengan sebutan kuwu wetak, napun langir.
Sebutan Napun Langir ini dilatari oleh tumbuh rimbunnya sebuah
pohon langir yang menaungi pondok moke tersebut. Langir sendiri merupakan
nama sebuah pohon yang mempunyai daun, buah serta batang mirip dengan
pohon Sengon. Pohon Langir ini mudah tumbuh, baik melalui biji maupun
akarnya, serta hampir sebagian besar wilayah ini tumbuh subur pohon
langir. Dengan melihat karakter dari pohon Langir yang rimbun dan rindang
serta memberi kesejukan dan kenyamanan, juga dapat mengumpulkan
banyak orang untuk berada disekitarnya, maka para pemangku adat serta
tokoh-tokoh masyarakat sepakat memberi nama Desa ini dengan nama “Desa
Langir”.

2
Nama – nama Kepala Desa semenjak berdirinya Desa Langir adalah sebagai berikut :
NO NAMA KEPALA DESA T A H U N
1 Markus Moa 1967 – 1968
2 Antonius Bako 1968 – 1969
3 Antonius Dajo 1969 – 1973
4 Stefanus Nora 1973 – 1974
5 Philipus Alarang 1974 – 1985
6 Laurensius Lete 1985 – 1995
7 Yohanes Kasian 1995 – 2003
8 Ignatius Iking 2003 – 2013
9 Yohanes Arianto Andale 2014– 2020
b. Keadaan Umum Desa
- Keadaan geografis
- Luas Wilayah Desa Langir : 393 ha
- Batas wilayah Desa Langir :
 Sebelah Utara dengan Laut Flores
 Sebelah Selatan dengan Desa Teka Iku
 Sebelah Timur dengan Desa Habi
 Sebelah Barat dengan Desa Watugong, Kelurahan Waioti
- Tinggi dari permukaan Laut : 0 - 400 mdpl
- Curah Hujan rata – rata perbulan : 1.198 mm
- Topografi desa langir merupakan daerah dataran rendah dan sebagian
dataran tinggi .
c. Orbitasi
- Jarak dari Desa ke Kecamatan : 5 km
- Jarak dari Desa ke Kabupaten : 11 km

3
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Maksud dari pembuatan Laporan ini untuk dapat diketahui oleh semua pihak
( stakeholders ) terkait tentang segala keberhasilan dan kegagalan Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Tingkat Desa .
b. Tujuan
sebagai bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Desa khusus bagi Kepala Desa
mengenai penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan Desa dan pembuatan laporan ini
untuk dapat dicarikan jalan keluar atau solusi dari persoalan yang dialami ditingkat Desa.
c. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
a) Visi :
Sesuai dengan kaidah perundang-undangan, bahwa RKP Desa harus selaras
dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Langir Tahun 2017 disusun dengan
memperhatikan Visi dan Misi Desa Langir yang tertuang dalam RPJM Desa Langir,
sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Langir, yaitu:
“TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA LANGIR YANG
DAMAI, ELOK,SOLIDER, HARMONIS DAN SEJAHTERA”
Visi tersebut memiliki 5 (lima) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :
1. Damai, bermakna terciptanya suatu tata kehidupan bermasyarakat yang
aman,tiada permusuhan.
2. Elok, bermakna terciptanya kebaikan dan keakraban hidup yang dapat
memajukan Desa Langir dan membuang prasangka buruk yang dapat
memudarkan hubungan persaudaraan masyarakat Desa Langir
3. Solider, bermakna terciptanya masyarakat yang setia kawan dan sehati,
berempati pada setiap kondisi buruk maupun baik yang menimpa sesama.
4. Harmonis, bermakna terciptanya keserasian hidup yang akan tercapai ketika
sesama masyarakat saling menghargai.
5. Sejahtera, membangun kehidupan sosial dengan terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat yakni sandang, pangan dan papan.

4
b) Misi
Untuk mencapai visi terwujudnya Masyarakat yang Damai, Elok, Solider,
Harmonis Dan Sejahtera tersebut di atas, Desa Langir telah menetapkan misi sebagai
berikut :
1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan antara warga masyarakat
2. Melestarikan nilai-nilai budaya, adat isitiadat dan kearifan lokal
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat Desa Langir yang tertib dan aman.
4. Pelestarian Lingkungan Hidup.
5. Pelatihan dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
7. Menggalang kerjasama pengembangan potensi ekonomi desa
8. Mewujudkan prinsip good governance
9. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan anak
d. Strategi Kebijakan
Sesuai dengan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa
adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana
dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan anggaran
tahun 2017,sesuai rencana pembangunan jangka menengah desa, telah diarahkan untuk
penguatan kapasitas masyarakat desa terkhusus pada budang pertanian, peningkatan
kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dan pengembangan sistim informasi desa,
penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan dan pengembangan kegiatan
kepemudaan, seni budaya dan olahraga.
Kebijakan Pembangunan Desadiarahkan pada pengembangan ekonomi perdesaan
untuk mendorong pengembangan ekonomi pedesaan berkelanjutan yang memiliki
ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan desa-kota. Strategi
kebijakan pemeritah desa ini merupakan suatu harapan dalam rangka pemenuha cita-cita
pembangunan desa yang maju dan mandiri.
Berikut diuraikan beberapa isu strategis yang menjadi arah kebijakan penentuan
program strategis di desa langir yakni :

5
1. Tersedianya infrastruktur jalan desa dan bangunan pelengkap.
Jalan kabupaten ruas habi-nelle di desa Langir sebagai ruas jalan
penghubung kawasan kecamatan, serta menjadi satu-satunya jalan alternatife
bagi masyarakat desa langir juga masyarakat desa tetangga dalam melakukan
aktifitas ekonomi, sebagaimana belum direhabilitasi . Sehingga akses
masyarakat antar dusun dalam desa masih mengalami hambatan. Sehingga
perlu diperbaiki/direhabilitasi dengan membangun bangunan pelengkap
saluran/drainase. Selain itu agar tercapainya efisiensi dan efektifitas
transpoirtasi warga ke area pertanian dan pemukiman maka perlu dibuka dan
ditingkatkan jalan yang mengarah pada akses – akses pertanian dan
pemukiman.
2. Pembangunan di bidang kesehatan
Perlu ditingkatkan operasional kegiatan tenaga kesehatan desa bersama
para kader serta kelengkapan vasilitas-vasilitas kesehatan.
3. Perwujudan kemandirian ekonomi desa.
Pembentukan BUM Desa beserta unit-unit usaha yang relevan dengan
kondisi dan potensi desa, serta dengan menggalakan program peningkatan
kapasitas secara berkala.
4. Karakter building
Perlunya pengembangan karakter pemuda dalam hal peningkatan
kapasitas pemuda yang terampil, berkarakter pemimpin dan berwirausaha serta
pengembangan kegiatan penunjang peningkatan kapasitas kepemudaan.
5. Pemenuhan kebutuhan dasar
Penyediaan dan pemenuhan air bersih dan listrik bagi warga.

6
BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2.1 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.1.1 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
a. Keadaan Penduduk posisi Desember 2017
- Jumlah penduduk seluruhnya : 2.414 jiwa
Laki – laki : 1.133 jiwa
Perempuan : 1.281 jiwa
- Jumlah Kepala Keluarga : 703 KK
- Jumlah Rumah Tangga : 504 RT
- Jumlah Rumah Tangga Miskin : 109 RT
- Jumlah Penduduk Wajib E – KTP : 1478 orang
- Jumlah Penduduk yang telah miliki E – KTP : 1441 orang
- Jumlah Penduduk yang belum miliki E – KTP : 37 orang
b. Perubahan jumlah penduduk posisi Desember 2017
- Lahir
Laki – laki : 3 orang
Perempuan : 11 orang
- Meninggal
Laki - Laki : 7 orang
- Keluar
Laki – laki : 10 orang
- Datang
Laki-laki : 8 orang
Perempuan : 8 orang
c. Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian
- Petani : 738
- PNS : 39
- Guru Honor : 34

7
- Pegawai Honor : 47
- Pensiunan : 19
- Pedagang : 9
- Tukang : 55
- Buruh : 13
- Sopir : 17
- Penjahit : 5
- Dukun Terlatih : 1
- Pengusaha : 19
- Perawat : 15
- Bidan : 9
- Montir : 2
- Peternak : 600
- Buruh Tani : 300
d. Jumlah Penduduk cacat mental / fisik
- Tuna Wicara : 3
- Tuna Daksa : 2
- Tuna Rungu : 4
- Lumpuh : 3
- Tuna Netra : 2
e. Keadaan Pemerintahan Desa Langir terdiri dari 5 dusun yaitu :
1. Dusun Sari : 4 RT / 2 RW
2. Dusun Baoloka : 8 RT / 2 RW
3. Dusun Lurunduna : 4 RT / 2 RW
4. Dusun Magedoa : 4 RT / 2 RW
5. Dusun Habibuang : 2 RT / 1RW

8
2.1.2 SOTK PEMERINTAHAN DESA
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
a. PERANGKAT DESA
NO Nama Jabatan Status Pendidikan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Yohanes Arianto Andale
Yohanes Serravin Yonvit
Gergorius Sugito
Maria Sustela
Yoseph Andi Herdi
Yohanes Beni Susilo
Yoseph. D. D. Dodi Dajo
Agustina S. Dua Noni
Iknasius Alfred D. Dery
Hilarius
Siprianus Seng Koten
Hanyta M. Andiawa D.
Gete
Herman Hebrianto
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kasie. Pemerintahan
Kasie. Kessos
Kasie. Pelayanan
Kaur. Keuangan
Kaur Tata
Usaha/Umum
Kaur. Perencanaan
Kadus Lurunduna
Kadus Baoloka
Kadus Sari
Kadus Magedoa
Kadus Habibuang
Kawin
Kawin
Belum Kawin
Kawin
Kawin
Kawin
Kawin
Belum Kawin
Belum Kawin
Kawin
Kawin
Kawin
Kawin
SMA
SMEA
SMA
SMEA
SMEA
SMEA
SMA
SMEA
SMA
SMA
SMA
SMA
SMP
b. BPD
No Nama Jabatan Status Pendidikan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Simon Sebedeus ,S.Pt
Atnasius Pidi, A.Md (alm)
Petrus Bodi ,A.Md
Yohanes Bosko Beding
Thimoteus Derfianus Ferty,S.Pd
Yohanes Jonper
Theresia Bunga
Ketua BPD
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Kawin
Kawin
Belum Kawin
Kawin
Kawin
Belum Kawin
Kawin
S1
DIII
DIII
SMA
SI
SMA
SMA

9
2.1.3 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Keamanan dan ketertiban merupakan hal penting yang mana menjadi tanggung
jawab semua stakeholder untuk selalu menjaga dan mengawasi kehidupan masyarakat agar
senantiasa tetap aman dan tentram. Revitalisasi tugas dan kewenangan lembaga
kemasyarakatan merupakan hal pokok yang mendasari terpeliharanya ketentraman dan
ketertiban dalam masyarakat.
Pemerintah Desa melalui koordinasi bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa
telah berupaya sebaik mungkin melalui kesepakatan bersama para pengurus RT dan RW
serta kepala dusun agar dalam hal penyelesaian masalah selalu dibentuk tim bersama di
masing-masing dusun, dengan harapan masalah yang terjadi selalu dapat terselesaikan
lebih cepat.
Masalah ketentraman dan ketertiban yang masih terjadi di desa langir yakni
aktivitas perjudian serta hewan ternak yang masih berkeliaran dan merusak tanaman
warga. Dalam perencanaan kedepan, untuk mengatasi masalah ini akan dibentuk tim
trantib yang fokus bertugas mengatasi masalah-masalah dimaksud.
2.1.4 PEMBINAAN KEMANAN DAN KETERTIBAN
Pembinaan keamanan dan ketertiban dilaksanakan oleh lembaga-lembaga
berkepentingan yang diuraikan pada tabel dibawah ini :
No Nama Alamat Jabatan
1. Yohakim Paraira Waipare Babinsa
2. Fransiskus Oferus Selodue Linmas
3. Yohanes Nong Yudi Wetak Linmas
4. Ambrosius Abel Wetak Linmas
5. Yohanes Yan Kelly Wetak Linmas
6. Sebestianus Baki Weko Linmas
7. Bonifasius Weko Linmas
8. Yohanes Herikuitanto Weko Linmas
9. Thomas Alfa Edison Kamet Linmas
10. Daniel Let – Let Kamet Linmas
11. Nikolaus Afandi Wetak Linmas
12 Yoseph Tonce Habibuang Linmas
13 Yohanes Yusman Habibuang Linmas

10
2.1.5 PENETAPAN BATAS DESA
1. Batas wilayah :
Sebelah Utara dengan Laut Flores
Sebelah Selatan dengan Desa Teka Iku
Sebelah Timur dengan Desa Habi
Sebelah Barat dengan Desa Watu Gong dan Kelurahan Waioti
2. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
* Dasar Hukum Penetapan Batas :
1) Keputusan Bersama No. 1 tahun 1996
2) Perda Propinsi Dati 1 NTT No. 04 / 1996, 02/1996, 03/1996, 04/1996, Tanggal
13-04-1996 .
3) Keputusan Bupati Sikka No. 54A/HK/2006
3. Peta Desa

11
2.1.6 PERTANAHAN
Masih banyak tanah milik warga yang belum disrtifikat dan ada sebagian yang
sudah disertifikat namun belum diserahkan kepada para pemilik karena berhalangan hadir
pada saat penyerahan sertifikat di Desa. Ada beberapa tanah milik Pemerintah Desa yang
juga belum bersertifikat . Pendistribusian SPPTterlambat menyebabkan pembayaran pajak
bagi wajib pajak terlambat .
PBB Tahun 2017
Target : Rp. 23.098.746
Realisasi : Rp 7.725.239
Presentase : 0,33 %
Dalam pendistribusian SPPT PBB tidak mencapai target seperti yang tertera
dikarenakan beberapa hal antara lain :
1. Nama wajib pajak ganda
2. Nama wajib pajak tidak jelas
3. Domisili wajib pajak di luar desa dengan jarak yang lumayan jauh
4. Ada nama wajib pajak namun tidak ada objek pajak
5. Nama wajib pajak yang seharusnya telah hilang karena objek pajak telah dipindah
tangankan khusus pada wajib pajak tanah pembebasan bandar udara frans seda
6. Ketidak sesuaian ukuran tanah
7. Keterlambatan pendistribusian SPPT dari DPPKAD
2.1.7 Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)
NO. Sub Bidang I Kegiatan
Banyaknya/
Jumlah
1 2 3 4
1. Peraturan
Perundang-
undangan.
a. Peraturan Desa 4
b. Peraturan Bersama Kepala Desa 0
c. Peraturan Kepala Desa 2
d. Keputusan Kepala Desa 40
2. Kependudukan. a. Jumlah Penduduk:
1) Laki-laki 1133
2) Perempuan 1281
3) Jumlah Kepala Keluarga 703
4) Jumlah Anggota Keluarga 1711
5) Jumlah Jiwa 2414
b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat
Pendidikan:
1) Pendidikan Umum 1919
2) Pendidikan Khusus 0

12
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata
Pencaharian:
1) PNS 34
2) TNI 0
3) Swasta 91
3) Petani 738
3. Pertanahan. a. Status Tanah:
1) Sertifikat Hak Milik 552
2) Sertifikat Hak Guna Usaha 0
3) Sertifikat Hak Pakai 0
b. Luas Tanah:
1) Bersertifikat 120 ha
2) Belum Bersertifikat 203 ha
3) Tanah Kas Desa 0
c. Peruntukan:
1) Jalan 4 ha
2) Tanah Ladang 323 ha
3) Bangunan Umum 1 ha
4) Perumahan 65 ha
5) Ruang Fasilitas Umum 0
d. Tanah yang Belum Dikelola
1) Hutan 0
2) Rawa-rawa 0
4. Manajemen
Pemerintahan.
a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa
1) PNS 0
2) Non PNS 13
b. Jumlah Anggota BPD 7
c. Musyawarah Desa 1
d. Musrengbangdes 1
e. Musyawarah BPD 0
5. Ketentraman dan
Ketertiban.
a. Pembinaan Hansip
1) Jumlah Anggota 16
2) Alat Pemadam kebakaran 0
3) Jumlah Hansip Terlatih 12
b. Ketentraman dan Ketertiban:
1) Jumlah Kejadian kriminal 0
2) Jumlah Bencana Alam 1
3) Jumlah Operasi Penertiban 2
4) Jumlah Pos Keamanan 0
5) Jumlah Kecelakaan Remaja 0
6. Pembinaan
lembagaan
Kemasyarakatan.
a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan
1) Rt/Rw – Ada/Tidak
ada
2) PKK – Ada/Tidak ada
3) Karang Taruna/Forum Pemuda –
Ada/Tidak ada
4) Forum Anak Desa - Ada/Tidak ada
4) Pos Pelayanan Terpadu –
Ada/Tidak ada

13
5) LPM – Ada/Tidak tidak
b. Lembaga kemasyarakatan membantu
pemerintah Desa dalam penyelenggaraan
pemerintah, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak Ya
c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah
partisipasi masyarakat dan sebagai mitra
Pemerintah Desa - Ya/Tidak Ya
d. Lembaga Kemasyarakatan diikut
sertakan dalam pelaksanaan program
sektor dan program Pemerintah Daerah -
Ya/Tidak Ya
e. Lembaga Adat – Ada / Tidak ada
f. Lembaga adat dibentuk dengan
peraturan Desa terpisah dengan lembaga
kemasyarakatan – Ya/Tidak Ya
2.2 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
2.2.1 Bidang Ekonomi
Koperasi atau kopdit yang masuk di wilayah desa Langir yakni :
1. Hiroheling Wairhubing
2. Ladang Watu Gong
3. Tuke Jung Nelle
4. Pintu Air Nita
5. Bina Keluarga Maumere
6. Obormas Maumere
Koperasi Milik Desa yaitu Koperasi Maju Mapan yang dibentuk untuk mengelola dana
Program Anggur Merah serta dibentuknya badan pengelola air bersih yang melakukan
pengelolaan air bersih di desa.
2.2.2 BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
1. Luas wilayah desa dan persentase
No Desa Luas ( Ha) Persentase (%) Tingkat BPK Tingkat
wilayah Binaan
Ket
1. Langir 393 10,23%
2. Karakteristik Lahan dan Iklim
No Desa Tinggi
Tempat Dpl
(m dpl)
Kemiring
an Lahan
(%)
Kedalaman
Lapisan Atas
Tanah (cm)
pH
Tanah
Drainase
(baik,sedang
,buruk)
Kesuburan
Tanah
(baik,sedang,
buruk)
1. Langir 0 – 400 0 - < 8 0 – 30 6 -7.5 Sedang–
Baik
Baik-sedang

14
3. Luas menurut ekosistem
No Desa Lahan
Kering (Ha)
Perairan Umum (Ha) Total (Ha)
Pantai Danau Sungai
1. Langir 393 - - - 393
Data yang disajikan diatas menunjukan bahwa lahan di desa Langir dari ekosistem 100 %
merupakan lahan kering
4. Luas lahan Potensial dan Fungsional (= digunakan )
Luas lahan potensial dan fungsional di desa Langir adalah :
Tabel Luas Lahan Potensial dan Fungsional (=Digunakan)
No Desa
Luas
Lahan Kering Pantai Perairan Umum Jumlah
Potens
ial
Fungsi
onal
Potens
ial
Fungsi
onal
Potens
ial
Fungsi
onal
Potens
ial
Fungsi
onal
Total
1. Langir 23 370 - - - - 23 370 393
5. Karakteristik Iklim, Suhu dan Curah Hujan
Tipe iklim di wilayah desa langir menurut Smit dan Furguson adalah D/C dengan jumlah
bulan basah antara 4 – 5 bulan yang terjadi pada bulan November s/d Maret dan Bulan
kering selama 7 – 8 bulan yaitu mulai bulan April s/d Oktober. Keadaan suhu udara
berkisar antara 23ºC - 35ºC. Sedangkan kelembaban nisbi udara antara 75 – 85 %.
Adapun keadaan curah hujan 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut .
Tabel keadaan Curah Hujan danHari Hujan 5 Tahun Terakhir (2012-2017)
Tahun 2012 2013 2014 2015 2017
Bulan CH HH CH HH CH HH CH HH CH HH
Januari 153 13 164 18 123 12 230 11 66 5
Februari 171 9 122 7 209 10 67 14 91 4
Maret 267 12 62 13 228 7 112 7 83 4
April 51 4 67 4 58 4 226 11 71 4
Mei 153 5 200 8 - - 49 6 79 5
Juni - - - - - - - - - -
Juli - - 4 1 - - - - 20 1
Agustus - - - - - - - - 5 1
September - - - - - - - - 30 3
Oktober 20 1 32 2 - - - - 43 6
November 45 4 83 3 99 4 17 2 21 2
Desember 211 10 248 16 152 10 96 9 298 11
Jumlah 1072 58 982 72 869 49 797 60 807 46
Keterangan : CH = Curah hujan (mm)HH = hari hujan

15
5.2.3. BIDANG PERTERNAKAN
Sebagian besar penduduk desa langir merupakan peternak baik ternak kecil seperti
ayam, babi , kambing dan ternak besar seperti kuda dan sapi. Untuk mendukung
penambahan kuantitas dan kualitas ternak telah diupayakan untuk tetap diusulkan sebagai
prioritas pengadaan ternak kepada pemerintah kabupaten sikka. Pada tahun anggaran 2017
telah direalisasikan bantuan ternak berupa kambing dan ayam petelur untuk kelompok
ternak di desa langir.
Tabel Produksi Peternakan Tahun 2017
No Komoditi JT BT Jlh Jual/Potong Produksi Daging (kg)
1. Ayam Buras 313 347 660 264 283.14
2 Babi 386 729 1,115 201 2010
3 Kambing 190 341 531 115 1,150
4 Sapi 32 54 86 3 587.7
Sumber : Data Dasar Desa Binaan se BPK Kangae Tahun 2017
2.2.4 Lingkungan Hidup
Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang baik telah diberikan penegasan
terhadap masyarakat penggali dan pungumpul batuan untuk dibatasi penjualan ke luar
wilayah desa langir dan pengkhususan terpenuhi kebutuhan warga desa langir akan
material batuan (pasir) serta patut untuk diperhatikan dengan mengurus ijin penambangan
pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Sikka.
2.2.5 Rincian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)
NO. Sub Bidang II Kegiatan
Jumlah/Ada/
Tidak Ada -
Ya/Tidak
1 2 3 4
1. Sarana dan
Prasarana
a. Jalan Desa (Km) 3,35 km
b. Jalan Kabupaten/Kota (Km) 5,7 km
c. Jalan Provinsi (Km) 0
d. Jalan Negara (Km) 0,05 km
e. Jembatan (Buah) 1
f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak) Ada
2. Pembangunan
Pendidikan
a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum
1). Kelompok Bermain (Jumlah) 1
2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) 1

16
3). Sekolah Dasar (Jumlah) 1
4). Sekolah Menengah (Jumlah) 0
5). Akademi (Jumlah) 0
6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah) 0
b. Tempat Pendidikan Khusus
1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) -
2). Madrasah (Jumlah) -
3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) -
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) -
5). Kursus-Kursus (Jumlah) ...
3. Pembangunan
Kesehatan
a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) -
b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) -
c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) -
d. Rumah sakit Mata (Jumlah) -
e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) -
f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) -
g. Rumah Bidan (Jumlah) -
h. Puskesmas (Jumlah) -
i. Apotik (Jumlah) -
4. Pembangunan Sosial
Budaya dan
Keagamaan
a. Sarana Olahraga:
1). Lapangan Umum (Jumlah) -
2). Lapangan Khusus (Jumlah) -
b. Sarana Keseninan/Kebudayaan: -
1). Gelanggang Remaja (Jumlah) -
2). Gedung Kesenian (Jumlah) -
3). Gedung Teater (Jumlah) -
4). Gedung Bioskop (Jumlah) -
c. Sarana Sosial:
1). Panti Asuhan (Jumlah) -
2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) -
3). Panti Wordo (Jumlah) -
4). Panti Jompo (Jumlah) -
d. Sarana Komunikasi:
1). Radio Komunitas (Jumlah) -
2). Papan Pengumuman (Jumlah) 7
5. Pembangunan
Lingkungan Hidup
dan Pemukiman
a. Pembangunan Perumahan
Rakyat/Pengembangan (Jumlah) -
b. Industri Besar (Jumlah) 1
c. Industri Sedang (Jumlah) -
d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) 5
e. Tempat Rekreasi (Jumlah) 2
f. Hotel (Jumlah) 0
g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) 1
h. Saluran Irigasi (Jumlah) 1
2.3 Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
2.3.1 Bidang Agama
Dalam rangka pencapaian pemahaman masyarakat tentang hal-hal keagamaan maka
direncanakan kegiatan bertajuk even keagamaan yang difokuskan pada peningkatan
pemahaman kitab suci. Dilaksanakannya kegiatan perlombaan kitab suci oleh
Lingkungan st. Gabriel menjadi motivasi awal bagi warga desa dan umat katholik untuk

17
lebih dapat meningkatkan pemahaman dan mengaplikasikannya dalam kehidupan
berdesa dan bergreja.
2.3.2 Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Dalam wilayah Desa Langir terdapat Lembaga Pendidikan yakni SDI Weko dan
TKK Primantari Langir yang berada di Weko Dusun Baoloka. Pada tahun 2017 telah
direalisasikan anggaran peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yakni pengadaan
meja dan kursi siswa untuk SDI Weko dan 1 Unit raung kelas untuk TKK Primantari
Langir.
Khusus untuk Pemuda dan Olahraga terdapat Club Bola Volly, Karang Taruna
Desa / Forum Pemuda dan Forum Anak dan Sanggar Ata Natar. Dalam bidang
kepemudaan telah dilaksanakan kegiatan turnamen bola kaki mini yang
diselenggarakan oleh Karang Taruna/Forum Pemuda Ata Natar serta bantuan bagi
sanggar yakni pengadaan alat musik dan kostum.
Untuk pengembangan peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan,
telah digiatkan pendampingan dan bimbingan bagi forum anak melalui bimbingan
belajar oleh pembina forum anak pada beberapa mata pelajaran umum seperti bahasa
inggri dan MIPA juga bimbingan ketrampilan bermusik bagi anak-anak/pelajar oleh
pembimbing sanggar Ata Natar.
2.3.3 Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)
NO. Sub Bidang III Kegiatan
Banyaknya/
Jumlah
1. Sosialisasi Produk
Hukum Desa
a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah
tentang Desa:
1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Ttg
Desa (Berapa Kali) 1
2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.
6 Tahun 2014 (Berapa Kali) 1
3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa
Kali) 1
b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang
Desa (Berapa Kali) 1
2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota
Tentang Desa (Berapa Kali) 0
c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 1
1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali) 1
2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa 1
3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala
Desa (Berapa Kali)

18
2. Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban
Masyarakat
a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) 5
b. Masyarakat menyampaikan informasi
kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak) ada
c. Masyarakat memperoleh informasi dan
pelayanan yang adil(Ya/Tidak) Ya
d. Masyarakat mendapatkan perlindungan
dari gangguan ketentraman dan ketertiban
(Ya/Tidak) Ya
e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai
kegiatan di Desa (Ya/Tidak) Ya
3. Sosial Budaya
Masyarakat
a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup
beragama (Berapa Kali) 1
b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah
raga dan kesenian (Berapa Kali) 5
c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan
ketertiban masyarakat (Berapa kali) 3
d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup
(Beberapa kali) 3
e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan
kriminal (Berapa Kali) 3
f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan
(Berapa Kali) 0
4. Sosial Keagamaan a. Komunitas Basis Gereja (Jumlah) 17
b. Komunitas Lingkungan Gereja (Jumlah) 6
c. Dewan Pastoral (Jumlah) 1
d. Komunitas Rohani Gereja (Jumlah) 5
e. Anak - Anak Misioner/Sekami (Jumlah) 1
f. Remaja Gereja (jumlah) 1
5. Ketenagakerjaan a. Penyalur pembantu rumah tangga
(Jumlah) Tidak ada
b. Penampung Pekerja ke luar negeri
(Jumlah) tidak ada
2.4 Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
2.4.1 Penanggulangan Kemiskinan
1. Program Rastra
Program Rastra merupakan program nasional dalam rangka penanggulangan
kemiskinan khusus bagi RTM penerima yang diatur dalam Perbup Sikka No 14 tahun
2017 tentang Petunjuk teknis penyaluran beras sejahtera bagi keluarga penerima
manfaat. Pada Tahun 2017 Rastradidistribusikan per bulan 10 kg / RTM dengan jumlah
RTM Penerima sebanyak 109 KK, sehingga per bulan didistribusikan 1.090 kg/kk
dengan jumlah keseluruhan distribusi per tahunnya sebesar 13.080 kg untuk 109 KK.
2. Program Jaminan Kesehatan
Data awal 1.056 orang dan yang sudah mendapatkan kartu Jamkesmas berjumlah 975
orang, Jamkesda 270 orang, program Kartu Indonesia Sehat berjumlah 273 orang.

19
3. Warga yang berhak / wajib KTP 1636 orang yang sudah memperoleh KTP 988 orang
dan yang belum 648 orang.
4. Jumlah data PKH keadaan bulan Desember Tahun 2017 sebanyak 106 KK, dengan
realisasi pembayaran dari Tahap I s/d Thp III sebesar Rp. 500.000 / bln sedangakan thp
IV sebesar Rp. 380.000 / bln. Melalui Bank BRI .
5. Gapoktan Wa Wua Desa Langir
Gapoktan Wa Wua Desa Langir, Merupakan sebuah lembaga pertanian yang telah
memiliki badan hukum dengan tugas dan fungsi pokok yakni memberdayakan
masyarakat petani desa langir.
6. Jumlah Kelompok Tani Desa Langir 31 Kelompok
7. Sudah masuk dalam gabungan kelompok tani 18 Kelompok
8. Dana masuk gabungan Gapoktan , dengan rincian
 Dana PUAP tahun 2009 : Rp. 100.000.000
 Hasil Handtraktor tahun 2017 : Rp. -
 Bantuan dana pembangunan Desa : Rp. 1.000.000
 Modal penyertaan akhir Desember 2017 : Rp. 121.000.000
 Modal yang bergulir dari thn 2010 – 2017 : Rp. 1.832.400.000
 Saldo pinjaman akhir Desember 2017 : Rp. 261.000.000
 Simpanan pokok dari Januari – Desember 2017 : Rp. 6.000.000
 Bunga dari Januari – Desember 2017 : Rp. 45.000.000
2.4.2 Bidang Kesehatan
Sarana Kesehatan yang ada di Desa Langir terdapat 1 unit Polindes, 5 unit
Posyandu dengan tenaga medis 2 orang Bidan Desa dan 1 orang Perawat Desa, 25 orang
Kader masing-masing posyandu 5 orang. Dalam hal peningkatan kualitas kesehatan,
pemerintah desa menganggarkan dana insentif bagi tenaga kesehatan dan operasional
untuk posyandu dan polindes serta bantuan PMT bagi bayi/balita/lansia.
A. Kualitas Ibu Hamil
Jumlah ibu hamil 20 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu 20 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas 20 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit 3 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek 20 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek 0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih 0 orang
Jumlah kematian ibu hamil 0 orang
Jumlah ibu hamil melahirkan 24 orang

20
Jumlah ibu nifas 24 orang
Jumlah kematian ibu nifas 0 orang
Jumlah ibu nifas hidup 24 orang
B. Kualitas Bayi
Jumlah keguguran kandungan 1 orang
Jumlah bayi lahir 25 orang
Jumlah bayi lahir mati orang
Jumlah bayi lahir hidup 25 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan 1 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg 1 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan
organ tubuh, fisik dan mental
1 orang
C. Kualitas Persalinan
D. Cakupan Imunisasi
2.4.3 Bidang Pemberdayaan Perempuan
Program PKK Desa tahun ini difokuskan untuk kegiatan 10 Program pokok
PKK dan lanjutan Penguatan Dasawisma. Serta dianggarkan bantuan bagi kelompok
perempuan yakni bantuan bahan tenun ikat untuk 5 kelompok di masing
Tempat Persalinan
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum ...........................unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin ...........................unit
Tempat persalinan Puskesmas ...........................unit
Tempat persalinan Polindes ...........................unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak ...........................unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan ...........................unit
Tempat praktek dokter ...........................unit
Rumah dukun ...........................unit
Rumah sendiri ...........................unit
Pertolongan Persalinan
Jumlah Persalinan ditolong Dokter 6 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan 18 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat .....................tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin .....................tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga .....................tindakan
Jumlah Bayi usia 2 bulan 24 orang
Jumlah bayi 2 bulan I munisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 24 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan 24 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 24 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan 24 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 24 orang
Jumlah bayi 9 bulan 24 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak 24 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar 24 orang

21
2.4.4 Rincian Kegiatan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LKPPD)
NO. Sub Bidang IV Kegiatan
Banyaknya/
Jumlah
1.
Sosialisasi dan
motivasi masyarakat
a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) 1
b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) 1
c. Bidang Politik (Berapa Kali) 4
d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) 3
2.
Pemberdayaan
Masyarakat
a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) 2
b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) 5
c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali) 3
d. Pemberdayaan Karang Taruna ( Berapa Kali ) 3
3.
Penggalangan
Partisipasi Masyarakat
a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) 3
b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) 3

22
2.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2.5.1 Peraturan Desa Langir Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
KEPALA DESA LANGIR
KABUPATEN SIKKA
PERATURAN DESA LANGIR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LANGIR
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA LANGIR TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LANGIR,
Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf a Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan
Atas Peraturan Desa Langir Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Langir Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,Nusa
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

23
3. Undang – UndangNomor23Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang –
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor
6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2019);
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

24
9. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa
Tahun 2017(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1883);
10. Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 4 Seri F
Nomor 4 );
11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka
Tahun 2012 Nomor 9 );
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016
Nomor 15);
13.
14.
15.
Peraturan Bupati Sikka Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor
18);
Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembagian Dan
Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Sikka
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017
Nomor 3);
Peraturan Desa Langir Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014 – 2020 (Lembaran
Desa Langir Tahun 2016 Nomor 1);

25
16. Peraturan Desa Langir Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2017 (Lembaran Desa Langir Tahun 2017
Nomor 1);
17. Peraturan Desa 2 Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Langir
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGIR
Dan
KEPALA DESA LANGIR
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DESA LANGIR NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LANGIR TAHUN
ANGGARAN 2017.
Pasal 1
Ketentuan Pasal 1 Peraturan Desa Langir Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Langir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Langir Tahun 2017 Nomor
2) diubah sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Langir Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp
1.244.247.417, Belanja Sejumlah Rp 1.258.687.717, dengan rincian sebagai berikut:
a Pendapatan Desa
Semula Rp. 1.284.392.009
Berkurang Rp. 40.144.592
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.244.427.417
b Belanja Desa
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Semula Rp. 373.605.500
Jumlah Setelah Perubahan Rp. 359.100.300

26
2. Bidang Pembangunan
Semula Rp. 507.473.126
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Semula Rp. 18.630.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Semula Rp. 395.510.569
5. Bidang Tak Terduga
Semula Rp. 3.613.114
Bertambah Rp. 1.460.789
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 5.073.903
Jumlah ( 1 + 2 + 3+ 4 +5 ) Rp. 1.258.687.717
C Pembiayaan Desa
1. Penerimaan
Semula Rp. 14.440.300
Bertambah/Berkurang Rp. 0
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 14.440.300
2. Pengeluaran Pembiayaan
Semula Rp. 0
Berkurang Rp. 0
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 0
Selisih Pembiayaan (1 – 2) Rp. 14.440.300
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 , tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan desa ini.
Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Guna pelaksanaan Peraturan Desa ini

27
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam lembaran Desa Langir.
Ditetapkan di Wetak
pada tanggal 12 Desember 2017
KEPALA DESA LANGIR,
CAP/TTD,
YOHANES ARIANTO ANDALE
Diundangkan di Wetak
pada tanggal, 12 Desember 2017
SEKRETARIS DESA LANGIR,
CAP/TTD,
YOHANES SERAVIN YONVIT
LEMBARAN DESA LANGIR TAHUN 2017 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DESA LANGIR
KABUPATEN SIKKA NOMOR 3

28
2.5.2 Rincian APB Desa
A. Pendapatan Desa : Rp. 1.244.247.417
a. Pendapatan Asli Desa : Rp. 17.573.903
b. Dana Desa : Rp. 783.811.327
c. Bagi Hasil Pajak Kab./ Kota : Rp. 11.282.900
d. Alokasi Dana Desa : Rp. 431.579.287
e. Bantuan Keuangan Pemerintah :
Pemerintah Propinsi : Rp.
Pemerintah Kabupaten : Rp.
f. Hibah : Rp.
g. Sumbangan Pihak Ketiga : Rp.
B. Belanja : Rp. 1.244.247.417
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : Rp 357.694.600
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan : Rp 490.161.207
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 17.550.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat : Rp 388.208.007
C. Pembiayaan : Rp. 14.440.300
Penerimaan Pembiayaan
a. Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) : Rp. 14.440.300
b. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang di Pisahkan : Rp.
Jumlah : Rp. 14.440.300
Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembentukan Dana Cadangan : Rp. 0
b. Penyertaan Modal : Rp. 0
c. Pembayaran Utang : Rp. 0
Jumlah : Rp. 0

29
2.6 Permasalahan dan Solusi
1. Penyelenggaraan Pemerintahan
a Masalah
Rendahnya penghasilan tetap perangkat desa berpengaruh terhadap kinerja
pelayanan terhadap masyarakat.
Solusi
Pemerintah Kabupaten Sikka agar dapat memperhatikan dan menyesuaikan
pemberian penghasilan tetap sesuai UMR serta sedapat mungkin diberi
tunjangan atas jabatannya serta tunjangan lainnya.
b Masalah
Masih rendahnya pengetahuan/pemahaman aparatur desa tentang tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Solusi
Perlu adanya Diklat khusus kepada perangkat desa yang dilaksanakan lebih
intens dalam waktu pelatihan yang cukup lama dan berkala. Serta
pemerintah kabupaten perlu untuk melakukan evaluasi dan monitoring di
desa secara berkala
c Masalah
Rendahnya penyediaan dan operasional bagi pemerintah desa
Solusi
Pemerintah Kabupaten agar memperhatikan peningkatan operasional
pemerintah desa agar dapat menunjang kegiatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan desa
d Masalah
Tidak adanya staf yang membantu kegiatan kepala urusan ataupun kepala
seksi
Solusi
Perlu ditetapkannya peraturan mengenai pengangkatan staf oleh pemerintah
kabupaten Sikka demi memperlancar berbagai pekerjaan para kepala urusan
maupun kepala seksi
2. Pelaksanaan Pembangunan

30
a Masalah
Ruas jalan kaupaten Habi-Nelle ± 1400 m rusak berat serta belum
lengkapnya bangunan pelengkap
Solusi
Pemerintah kabupaten untuk mengganggarkan perbaikan dan pembangunan
bangunan pelengkap
3. Pembinaan Kemasyarakatan
a Masalah
Minimnya keterlibatan linmas dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan
ketertiban lingkungan
Solusi
Perlu adanya pelatihan dan pembinaan bagi linmas melalui program
pelatihan yang lebih intens sehingga memacu kemauan dan kemampuan
untuk semakin meningkatkan kinerja kerjanya
b Masalah
Perbedaan penetapan dana kontribusi dan atau sanksi dalam penyelesaian
perkara di desa
Solusi
Diporgramkan pemberian bimtek bagi RT/RW/Linmas/LA dalam hal
pelaksanaan perdes serta digandakan masing-masing perdes menyangkut
pelaksanaan kemanan dan ketertiban di lingkungan
4. Pemberdayaan Masyarakat
a Masalah
Minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa
Solusi
Perlu ditetapkannya sanksi bagi setiap KK yang tidak terlibat dalam
pelaksanaan musyawarah ataupun kegiatan kemasyarakatan lainnya melalui
perdes

31
BAB III
SOLUSI PENYELESAIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
Langkah-Langkah Penyelesaian
 Untuk mengatasinya Pemerintah Desa sudah mengangkat pada forum
MUSRENBANGDes , musrenbang kecamatan tapi pemerintah kabupaten
tidak menanggapi secara serius.
 Perlu adanya koordinasi dari pihak pelaksana Program PKH dengan
Pemerintah Desa Setempat.

32
BAB IV
PENUTUP
7.1 KESIMPULAN
Dalam menjalankan roda pemerintahan tidak luput dari hambatan dan
tantangan.keberhasilan pembangunan bukan merupakan tugas dari seorang Kepala
Desa semata tetapi juga merupakan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.
Kegagalan dan keberhasilan milik kita bersama , karena itu kegagalan dalam
pembangunan yang belum dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan
masyarakat perlu segera dilaksanakan.
7.2 SARAN
Laporan penyelenggraan pemerintah Desa merupakan suatu gambaran umum
pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang dapat dijadikan
pedoman bagi pemerintah untuk menyusun program pemerintah di tahun
mendatang.untuk itu ada beberapa usul yang dapat kami sampaikan :
a. Setiap Desa perlu di berikan kendaraan Operasional.
b. Kesejahteraan kepala desa bersama perangkatnya perlu diperhatikan dan tunjangan
perlu di bayar setiap bulan.
c. Pakaian Dinas Perangkat Desa harus di alokasikan secara khusus oleh Pemerintah
Kabupaten.
d. Kepala Desa bersama perangkatnya harus diberikan asuransi kesehatan.
e. Setiap Desa perlu diberikan dana tanggap darurat dan talang.
f. Para anggota LINMAS dari Desa perlu diberi tunjangan tetap.
g. Sarana jalan dan pengaman jalan yang rusak diperbaiki atau dibangun kembali.
h. TK PRIMANTARI Desa perlu dinegrikan.
i. Pendistribusian SPPT PBB lebih awal, karena batas jatuh temponya diakhir bulan
September serta perlu untuk diperbaharui data wajib pajak melalui peninjauan
lapangan untuk semua wajib pajak ataupun yang belum menjadi WP.

33
j. Perlunya perhatian pemerintah provinsi untuk membangun sarana air bersih di
dusun habi buang
k. Pengadaan Rumah layak huni bagi warga kurang mampu.
Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan, dengan
harapan agar selalu mendapat kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan
Laporan ini. Mengakhiri laporan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas
kerjasama dan bantuannya sehingga dapat terselesaikan LKPP Desa Kepala Desa Langir TA
2017 Periode 2014 - 2020.
Langir , Maret 2018
Kepala Desa Langir
YOHANES ARIANTO ANDALE

Bab i, ii, iii lkppd 2017

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Bab i, ii, iii lkppd 2017

Similar to Bab i, ii, iii lkppd 2017 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

Bab i, ii, iii lkppd 2017