Profil Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur - 2012Reza Hendrawan
Profil atau data Base Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Menuju Pencapaian Target MDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai salah satu langkah operasional dan strategi dalam melaksanakan percepatan pencapaian target Tujuan Milinium Development Goals (MDGs) tujuan 7; Memastikan kelestarian Lingkungan Hidup target 7C;
Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses airminum layak dan sanitasi layak pada tahun 2015,
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
disampaikan oleh Bappeda Maluku Utara pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Profil Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016Muh Saleh
Menggambarkan Upaya dan Capaian Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 di Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu juga memuat data-data Sumber Daya Kesehatan.
Profil Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur - 2012Reza Hendrawan
Profil atau data Base Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Menuju Pencapaian Target MDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai salah satu langkah operasional dan strategi dalam melaksanakan percepatan pencapaian target Tujuan Milinium Development Goals (MDGs) tujuan 7; Memastikan kelestarian Lingkungan Hidup target 7C;
Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses airminum layak dan sanitasi layak pada tahun 2015,
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraOswar Mungkasa
disampaikan oleh Bappeda Maluku Utara pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Profil Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2016Muh Saleh
Menggambarkan Upaya dan Capaian Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan selama tahun 2016 di Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu juga memuat data-data Sumber Daya Kesehatan.
Summarizes recent research that has linked hearing loss to more serious conditions such as dementia, Alzheimer's Disease, memory impairment, and general cognitive decline.
Travel Night Presentation at San Diego Zoo GlobalJohn Gunter
In preparation of their trip to Churchill, SDZG hosted a travel night with their trip participants. The presentation provided an opportunity to walk through the itinerary, and excite and inspire the group about their upcoming adventure.
Statistik daerah-kecamatan-sei-menggaris-2015Arifuddin Ali
Statistik Daerah Kecamatan Sei Menggaris 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Sei Menggaris yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kecamatan Sei Menggaris. Materi yang disajikan dalam ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kecamatan Sei Menggaris dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Statistik Daerah Kecamatan Sebuku 2015 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar Kecamatan Sebuku yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada di Kecamatan Sebuku. Materi yang disajikan dalam ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kecamatan Sebuku dan diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.
Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat di perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan khas perkotaan, seperti penurunan kualitas pelayanan publik, berkurangnya ketersediaan lahan pemukiman, kemacetan di jalan raya, kesulitan mendapatkan tempat parkir, membengkaknya tingkat konsumsi energi, penumpukan sampah, peningkatan angka kriminal, dan masalah-masalah sosial lainnya.
Solusi cerdas dilakukan dengan penerapan dan kolaborasi ekosistem kota yang masuk ke dalam konsep Smart City. Dalam konsep solusi Smart City, pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat ikut terlibat untuk menjadikan kota menjadi lebih baik.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan
dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bertanggungjawab dan mampu
menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata
pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan
pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tesebut Kepala Daerah
mempunyai kewajiban membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah Pusat.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun
Anggaran 2014 adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1
(satu) tahun anggaran dilakukan dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan
(progress report) dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Disamping itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2014 merupakan operasionalisasi dari
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota SibolgaTahun 2011 – 2015.
B. GAMBARAN UMUM DAERAH KOTA SIBOLGA
1. Kondisi Umum Daerah Kota Sibolga
Kota Sibolga terletak di tepi pantai Barat Pulau Sumatera bagian Utara yakni di
Teluk Tapian Nauli, ± 350 km Selatan Kota Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara.
Secara geografis wilayah Kota Sibolga terletak pada posisi 01º 42’ LU s/d 01º 46’ LU
dan 98º 44’ BT s/d 98º 48’ BT dan secara fisik berada di dalam wilayah Kabupaten
Tapanuli Tengah, atau dengan kata lain dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah.
Luas administrasi Kota Sibolga adalah 35,36 km2, daratan pulau Sumatera 11,26
km2, urban area seluas 6,44 km2 atau 47,21% dari total luas daratan.
Kota Sibolga adalah kota pantai yang pada sisi lainnya berbatasan langsung
dengan Pegunungan Bukit Barisan. Letaknya yang demikian membuat keadaan
topografi wilayah Kota Sibolga terbagi 2 (dua) kategori yaitu : wilayah datar dan
wilayah terjal. Dlihat dari sisi kemiringan lahan, maka wilayah Kota Sibolga
didominasi oleh lahan terjal dengan kemiringan lereng > 40% yakni mencapai 808,85
Ha atau 59,26% dari luas wilayah Kota Sibolga. Luas wilayah yang landai/datar yakni
2. 2
yang memiliki kemiringan lahan 0-2 % merupakan bagian terluas mencapai 397,71
Ha atau 29,14 % dari luas wilayah Kota Sibolga. Kota Sibolga berada antara 1 – 50
meter di atas permukaan laut dan beriklim cukup panas dengan suhu maksimum
mencapai 31,5oC 9. Berdasarkan data klimatologi untuk Kota Sibolga pada umumnya
sama dengan Kota lainnya yaitu, musim kemarau dan musim hujan. Rata – rata
curah hujan di Kota Sibolga pada tahun 2011 sebesar 3.304,8 mm.
Batas-Batas Wilayah Kota Sibolga adalah :
Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
Sebelah Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah
Sebelah Barat Berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli/Kabupaten Tapanuli Tengah
Tabel
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sibolga
No.
Kecamatan/
Kelurahan
Luas Wilayah
(Ha)
Persentase
(%)
I Sibolga Utara 373,33 27,70
1. Sibolga Ilir 78,00 5,79
2. Angin Nauli 87,30 6,48
3. Huta Tonga-tonga 39,60 2,94
4. Huta Barangan 96,99 7,20
5. Simare-mare 71,44 5,30
II Sibolga Kota 129,30 9,59
1. Kota Baringin 23,92 1,77
2. Pasar Baru 17,96 1,33
3. Pasar Belakang 58,50 4,34
4. Pancuran Gerobak 28,92 2,15
III Sibolga Selatan 314,35 23,32
1. Aek Habil 61,39 4,55
2. Aek Manis 123,96 9,20
3. Aek Parombunan 89,80 6,66
4. Aek Muara Pinang 39,20 2,91
IV Sibolga Sambas 530,87 39,39
1. Pancuran Pinang 107,00 7,94
2. Pancuran Kerambil 92,06 6,83
3. Pancuran Dewa 123,91 9,19
4. Pancuran Bambu 207,90 15,42
KOTA SIBOLGA 1.347,85 100
3. 3
Penduduk Kota Sibolga tahun 2014 berjumlah 95.035 jiwa dan bila
dibandingkan dengan luas kota Sibolga 10,77 km2, maka rata-rata tingkat kepadatan
penduduknya mencapai 8.824 jiwa.
Pada Tahun 2013 Angkatan kerja (penduduk usia 15 tahun keatas) di Kota
Sibolga sebesar 37.255 jiwa (penduduk yang bekerja + aktif mencari kerja),
sedangkan sisanya sebesar 19.067 jiwa bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus
rumah tangga dan lainnya).
Fasilitas pendidikan Kota Sibolga dapat dilihat dari segi sarana yang ada yakni
jumlah sekolah terdapat 61 SD terdiri dari 45 SD Negeri, 11 SD Swasta dan 5 MI (2
Negeri dan 3 Swasta) dengan jumlah guru keseluruhan sebanyak 967 guru dengan
17.055 murid. Untuk jumlah SMP/MTs di Kota Sibolga terdapat 15 SMP (9 Negeri dan
6 Swasta) dan 4 MTs ( 1 Negeri dan 3 Swasta) jumlah guru keseluruhan sebanyak
469 guru dan banyaknya murid 7.617 murid, sedangkan jumlah SMA/MA/SMK di Kota
Sibolga terdapat 9 satuan pendidikan SMA, 3 satuan pendidikan MA, dan 8 satuan
pendidikan SMK dengan jumlah guru keseluruhan sebanyak 554 guru dengan 8.228
murid. Jumlah Perguruan tinggi yang ada di Kota Sibolga sebanyak 4 buah Perguruan
Tinggi Swasta yang terdiri dari 3 Sekolah Tinggi dengan jumlah mahasiswa : 1.593
orang dan jumlah dosen sebanyak 58 orang.
Pada tahun 2013, Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat SD/MI mencapai
98,13; SMP/MTs 73,31 dan SMA/MA/SMK sebesar 65,03. Sedangkan Angka
Partisipasi Kotor (APK) di tingkat SD/MI mencapai 160,57; SMP/MTs 136,72 dan
SMA/MA/SMK sebesar 159,71.
Ketersediaan sarana kesehatan berupa rumah sakit merupakan faktor utama
dalam menunjang perbaikan kualitas hidup. Pada tahun 2014 jumlah rumah sakit
umum yang ada di Kota Sibolga terdiri dari 2 rumah sakit negeri dengan jumlah
kapasitas tempat tidur rumah sakit negeri sebanyak 146 buah. Puskesmas di Kota
Sibolga berjumlah 4 buah dan puskesmas pembantu 41 buah. Sedangkan balai
pengobatan ada 1 buah. Tenaga medis kesehatan di Kota Sibolga jumlahnya terus
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah dokter umum di Kota Sibolga
tahun 2014 terdapat sebanyak 43 orang, dokter gigi sebanyak 9 orang dan tenaga S2
kesehatan sebanyak 10 orang.
Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan pada tahun 2013 sebesar 151,06 per
100.000 kelahiran hidup, Prevelansi gizi buruk pada balita sebesar 5,59%. Angka
Kematian Bayi (AKB) 12,08 orang per 1.000 kelahiran hidup, Angka Harapan Hidup
(UHH) 70,39 tahun. Pasangan usia subur (PUS) 12.138 pasangan, peserta KB aktif
7.839 pasangan.
Banyaknya tindak pidana yang diselesaikan oleh Polres Sibolga tahun 2013
sebesar 391 kasus yang dilaporkan, Perkara perdata yang masuk Pengadilan Negeri
tahun 2013 sebanyak 48 perkara, sedangkan perkara pidana yang masuk sebanyak
484 perkara.
Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama tahun 2013 sebanyak 82 perkara
dengan rincian 12 perkara dicabut, 4 ditolak, 54 diputuskan.
4. 4
Jumlah panti asuhan yang ada di Sibolga sebanyak 3 panti asuhan dengan
jumlah 61 orang penghuni. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di
Sibolga sebanyak 1.116 orang.
2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Kota Sibolga
Kondisi perekonomian Kota Sibolga tidak terlepas dari pengaruh dan kondisi
perekonomian nasional yang tengah berkembang, walaupun secara riil kondisi
tersebut tidak secara spesifik memiliki dimensi dan menggambarkan aktifitas yang
sama mempengaruhi, akan tetapi persoalan-persoalan krusial pada tingkat nasional
sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu
indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu
daerah. PDRB akan menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola faktor-
faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja dan modal dalam suatu
proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa serta untuk menggambarkan
kemampuan daerah dalam memanfaatkan dan menggunakan hasil dari proses faktor-
faktor produksi tersebut.
Adapun gambaran PDRB Kota Sibolga atas dasar harga berlaku dan harga
konstan dari tahun 2008 – 2013 adalah sebagai berikut :
No. Tahun PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku
(Jutaan Rupiah)
PDRB Atas Dasar
Harga Konstan 2000
(Jutaan Rupiah)
1.
2.
3.
4.
5.
2009
2010
2011
2012
2013
16.104.340,14
18.273.655,63
19.916.343,66
21.952.989,87
24.774.738,88
8.257.507,80
8.759.805,87
9.117.743,41
9.543.258,71
10.102.079,00
Sumber : Sibolga Dalam Angka Tahun 2014
Struktur ekonomi suatu daerah ditentukan oleh besarnya peranan sektor-
sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur yang terbentuk dari
nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor akan menggambarkan
ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari masing-masing
sektor. Struktur ekonomi di suatu daerah tersebut dapat digambarkan melalui
distribusi persentase dari PDRB atas dasar harga berlaku.
Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kota Sibolga Tahun 2013 sebesar Rp.
2,125,846.02 juta rupiah sedangkan jika dilihat berdasarkan dasar harga berlaku
pada harga konstan 2000 sebesar Rp. 866,829.09 juta rupiah dengan laju
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000 di tahun 2012 sebesar 5,80%.
Jika dilihat peranan sektoral atas dasar harga berlaku pada tahun 2013, bahwa
sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi kontributor terbesar yaitu sebesar 8,45
5. 5
% diikuti sektor jasa-jasa sebesar 8,27% dan sektor ketiga terbesar yaitu sektor
listrik, gas dan air bersih sebesar 6,71%.
Inflasi Kota Sibolga tahun 2013 sebesar 10,08% jauh lebih besar dari inflasi
tahun 2012 sebesar 3,30%.