Dokumen tersebut membahas tentang tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Sibolga pada tahun 2014, meliputi bidang penanggulangan bencana, perumahan dan fasilitas umum, serta pendidikan. Program-program tersebut mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan provinsi Sumatera Utara."

1. 206
BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN
Selama tahun 2014, penyelenggaran pemerintahan daerah juga meliputi
pelaksanaan tugas-tugas pembantuan, baik penugasan yang diterima dari
Pemerintah Pusat, maupun penugasan yang diterima dari Pemerintah Propinsi
Sumatera Utara. Program dan kegiatan tugas pembantuan yang diterima meliputi
bidang Kesehatan, pendidikan, sosial.
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
A. Dasar Hukum
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan
bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47723);
 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang pedoman
Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3
Tahun 2008 tentang pedoman Pembentukan BPBD;
 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4
Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RPB;
 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 9
Tahun 2008 tentang prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;
 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 10
Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-
2014;

2. 207
 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
 Peraturan Kepala Badan Nasinonal Penanggulangan Bencana Nomor 3
Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam
Penanggulangan Bencana;
 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15
Tahun 2012 tentang pedoman pusat pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (PUSDALOP PB);
 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Sibolga;
B. Instansi Pemberi Tugas Bantuan
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOP PB)
merupakan sarana yang disiapkan sedemikian rupa dimaksudkan untuk
membantu tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana(BNPB) ditingkat
Pusat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga pada
Proses pengambilan keputusan dalam koordinasi, komando dan
pelaksanaan PB tahap pada Pra Bencana, saat bencana , Tanggap Darurat
dan Pasca Bencana.
C. Program, Kegiatan dan realisasi yang telah dilaksanakan yaitu :
PROGRAM KEGIATAN REALISASI
1. Peningkatan
Implementasi
kerangka
hukum
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
yang telah diperbuat
Penerapan mekanisme
evaluasi prosedur operasi
darurat bencana untuk
efektifitas pelaksanaan
operasi
Pengadaan Ruang pusat
pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana
(RUPUSDALOPS PB)
2. Peningkatan Kapasitas
Sarana dan prasarana
Kelembagaan untuk
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan untuk
kesiapsiagaan
Pengadaan Sirene Tsunami
7 Unit di kelurahan dan 1
unit alat pengendali sirene

3. 208
Penanggulangan
Bencana
tsunami di kantor BPBD
Kota Sibolga
D. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
PROGRAM KEGIATAN SUMBER
DANA
JUMLAH
ANGGARAN
1. Peningkatan
Implementasi
kerangka Hokum
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana yang telah
diperbuat
Penerapan mekanisme
evaluasi prosedur
operasi darurat bencana
untuk efektifitas
pelaksanaan operasi
BNBP Rp. 264.671.000
2. Peningkatan
Kapasitas Sarana
dan prasarana
Kelembagaan untuk
Penanggulangan
Bencana
Pengadaan peralatan
dan perlengkapan untuk
kesiapsiagaan
BNPB Rp. 911.400.000
2. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
1) Dasar Hukum
a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
c. Undang-undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN TA 2011 dan
perubahannya
d. DIPA No. 1235/003-05.1.01/02/2013 Tanggal 20 Desember 2012
2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Adapun pemberi tugas pembantuan PNMP-MP Kota Sibolga adalah
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum.
3) Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :
a. Program Perumahan dan Fasilitasi Umum berupa Pemberdayaan
Komunitas Permukiman

4. 209
b. Program Pengendalian Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Permukiman (P4IP)
c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat melalui Program
Penanggulangan Kemiskinan Mandiri di Perkotaan (PNPM-Mandiri) TA
2013
4) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
No Kegiatan
Jumlah Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Pencapaian
(%)
1 2 3 4 5
1
2
Program Perumahan dan
Fasilitasi Umum berupa
Pemberdayaan Komunitas
Permukiman (APBN 60% +
APBD 40%) dan Program
Pengendalian Percepatan
Infrastruktur Permukiman
(P4IP)
Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Program
Penanggulangan Kemiskinan
Mandiri di Perkotaan (PNPM-
Mandiri) TA 2013
3.185.000.000
503.750.000
3.185.000.000
503.750.000
100%
100%
5) Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
Pelaksanaan Program Perumahan dan Fasilitasi Umum Berupa
Pemberdayaan Komunitas Permukiman (APBN 60% + APBD 40%)
bersumber dari Dana APBN Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan
Umum sebesar Rp. 1.230.000.000 dan dapat terealisasi 100% Sementara
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program
Penanggulangan Kemiskinan Mandiri di Perkotaan (PNPM-Mandiri) TA 2012

5. 210
3. Dinas Pendidikan
1) Dasar Hukum
1) Bidang Pendidikan Dasar :
a. Permendikbud RI Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2014
b. Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Miskin Tahun Anggaran 2014
2) Bidang Pendikan Menengah dan Perguruan Tinggi :
a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 100 Tahun 2013
Petunjuk Teknis Pengguna Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2014
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/Pmk.07/2013 Tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014
c. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Nomor :
702/D/Kep/Kp/2014 Tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal
Nomor 1006/D/Kp/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Menengah Tahun Anggaran
2014
3) Bidang Kebudayaan Pendidikan Non Formal dan Informal :
a. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Tahun
2014
b. Petunjuk Teknis Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Tahun
2014
c. Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Tahun 2014
d. Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus PAUD Tahun 2014
e. Petunjuk Teknis Bantuan Organisasi Mitra PAUD Tahun 2014
4) Bidang Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan :
a. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
b. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara RI No. 4496)
c. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru
d. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan profesor

6. 211
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang
Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 05 Tahun 2012
tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 62 Tahun 2013
tentang Sertifikasi Guru dlam Jabatan dalam Rangka Penataan dan
Pemerataan Guru
i. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Insentif Gubernur Guru Tahun
2014
j. Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Fungsional Guru Tahun 2014
2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
1) Bidang Pendidikan Dasar :
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
b. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2) Bidang Pendikan Menengah dan Perguruan Tinggi :
a. Istansi Pemberian Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
3) Bidang Kebudayaan Pendidikan Non Formal dan Informal :
a. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014
4) Bidang Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan :
a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3) Realisasi Program dan Kegiatan
1. Bidang Pendidikan Dasar :
1.1. DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP
1.2. Penyediaan Bantuan Beasiswa (Bantuan Keuangan Provinsi
Sumatera Utara)
2. Bidang Pendikan Menengah dan Perguruan Tinggi :
2.1. Program kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan
menengah (dak) tahun 2014, anggaran yang diberikan untuk
kegiatan ini adalah sebesar rp.6.915.012.950,-. Hasil yang

7. 212
dicapai dari kegiatan ini dalah peningkatan mutu pendidikan
menengah dan perbaikan sarana dan prasaran sekolah SMA dan
SMK Kota Sibolga.
3. Bidang Kebudayaan Pendidikan Non Formal dan Informal :
3.1. Bantuan Operasional PAUD (BOP)
3.2. Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE
3.3. Bantuan Penguatan Lembaga PAUD
3.4. Bantuan Pembinaan Gugus PAUD
3.5. Bantuan Organisasi Mitra PAUD
4. Bidang Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan :
4.1. Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS
4.2. Tunjangan Fungsional Guru bagi guru Non PNS
4.3. Tunjangan Kualifikasi S1 bagi Guru PNS dan Non PNS
4.4. Tambahan Penghasilan Guru
4.5. Bantuan Insentif Gubernur
4) Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
1. Bidang Pendidikan Dasar :
1.1.Sumber Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar yang
bersumber dari APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI dengan nilai pagu sebesar
Rp. 7.765.666.000,-
Jumlah anggaran yang digunakan sesuai dengan nilai kontrak
adalah sebesar Rp. 5.877.679.695,-
1.2.Sumber Dana Penyediaan Bantuan beasiswa yang bersumber dari
APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 150.000.000,-
Jumlah Dana disalurkan masing-masing sebesar Rp. 77.400.000,-
untuk siswa SD/MI; sebesar Rp. 33.600.000 untuk siswa SMP/MTs;
dan sebesar Rp. 39.000.000 untuk siswa SMA/MA/SMK.
Besaran per siswa adalah : Rp. 360.000,- per siswa SD/MI; Rp.
560.000,- per siswa SMP/MTs; dan Rp. 780.000 per siswa
SMA/MA/SMK
2. Bidang Pendikan Menengah dan Perguruan Tinggi :
2.1.Dinas Pendidikan Kota Sibolga memperolah anggaran yang
bersumber dari APBN pada DPPA Dinas Pendidikan Kota Sibolga
sebesar Rp. 6.915.012.950,-
3. Bidang Kebudayaan Pendidikan Non Formal dan Informal :

8. 213
3.1.Sumber Dana dari APBN Bantuan Operasional PAUD (BOP) jumlah
15 lembaga sebesar Rp. 7.200.000,-, jumlah 18 lembaga sebesar
Rp. 6.000.000,- dan Jumlah 18 lembaga sebesar Rp. 4.000.000,-
3.2.Sumber Dana dari APBN Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE)
jumlah 2 lembaga sebesar Rp. 10.000.000,-
3.3.Sumber Dana dari APBN Bantuan Penguatan Lembaga PAUD jumlah
1 lembaga sebesar Rp. 25.000.000,-
3.4.Sumber Dana dari APBN Bantuan Pembinaan Gugus PAUD jumlah 3
Gugus sebesar Rp. 8.000.000,-
3.5.Sumber Dana dari APBN Bantuan Organisasi Mitra PAUD jumlah 1
Lembaga sebesar Rp. 20.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Pendidik & Tenaga Kependidikan :
4.1.Sumber Dana Tunjangan Profesi Guru PNS yang bersumber dari
APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
disalurkan melalui transfer daerah ke rekening masing masing guru.
4.2.Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru PNS yang dterima sebesar
gaji pokok per bulan.
4.3.Sumber Dana Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang bersumber
dari APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
(APBN Pusat) disalurkan melalui transfer Pusat melalui rekening
masing masing guru.
4.4.Jumlah Dana Tunjangan Profesi Guru Non PNS yang dterima bagi
guru Non PNS bagi guru sebesar Rp 1.500.000 per bulan.
4.5.Sumber Dana Tunjangan Fungsional bagi Guru Non PNS yang
bersumber dari APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI (APBN Pusat) disalurkan melalui transfer Pusat
melalui rekening masing masing guru.
4.6.Jumlah Dana Tunjangan Fungsional bagi Guru Non PNS yang
dterima sebesar Rp. 300.000 per bulan.
4.7.Sumber Dana Tunjangan Kualifikasi S1 bagi Guru PNS dan Non PNS
yang bersumber dari APBN pada DIPA Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI (APBN Pusat) disalurkan melalui transfer Pusat yang
ditransfer melalui rekening masing masing guru.
4.8.Jumlah Dana Tunjangan Kualifikasi bagi Guru PNS dan Non PNS
yang dterima sebesar Rp. 3.500.000 per tahun.
4.9.Sumber Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS yang belum
disertifikasi yang bersumber dari APBN pada DIPA Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI.

9. 214
4.10. Jumlah Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS yang
belum disertifikasi dan dterima sebesar Rp. 250.000 per bulan.
4.11. Sumber Dana Bantuan Insentif Gubernur bagi Guru PNS dan
Non PNS berasal dari DIPA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
yang ditransfer melalui rekening masing masing guru.
4.12. Jumlah Dana Bantuan Insentif Gubernur bagi Guru PNS dan Non
PNS yang dterima sebesar Rp. 60.000 per bulan.
4. Dinas Kesehatan
1) Dasar Hukum
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.
2556/Menkes/PER/XIII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Kesehatan
 Dasar hukum pelaksanaan dana Jaminan Kesehatan Nasional mengacu
pada Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 dan Revisi Nomor 101 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan,
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan
pada Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian di tuangkan dalam bentuk
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Jaminan
Kesehatan Daerah Kota Sibolga.
2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Bina Gizi dan KIA, dimana dana ini
dituangkan dalam bentuk Program Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK).
 APBD Pemerintah Kota Sibolga melalui Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah

10. 215
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan Nasional
3) Realisasi Program dan Kegiatan
 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 434.000.000,- dengan realisasi
anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 428.523.000
(98,74%).
 Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan BPJS Kota Sibolga
Pelaksanaan program ini dilaksanakan dalam 2 tahap pada bulan
Januari-April 2014 kemudian pada bulan Mei – Desember dengan
rincian anggaran sebagai berikut:
a) Penggunaan anggaran pada bulan Januari - April 2014
Pelaksanaan anggaran kegiatan ini mengacu pada Peraturan
Walikota Sibolga Nomor. 440/04/Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan di Kota Sibolga, dengan
anggaran sebesar Rp. 967.614.000,- dengan Realisasi anggaran
kegiatan sebesar Rp. 967.614.000,- (100%). Adapun ketentuan
penggunaan anggaran ini yaitu:
a. 60% dari anggaran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi Jasa
Pelayanan yaitu sebesar Rp. 580.568.400,-
b. 15% dari anggaran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi
Pembelian Obat yaitu sebesar Rp. 145.142.100,-
c. 15% dari Anggaran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi
Belanja Bahan Habis Pakai dan Obat yang tidak terdapat dalam
persediaan yaitu sebesar Rp. 145.142.100,-
d. 5% dari Jasa Sarana disetor ke kas daerah sebagai Pendapatan
Asli Daerah yaitu sebesar Rp. 48.380.700,-
b) Penggunaan anggaran pada bulan Mei - Desember 2014
Pelaksanaan anggaran kegiatan ini mengacu pada Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat I milik Pemerintah
Daerah serta Keputusan Walikota Sibolga Nomor. 440/200/Tahun
2014 tentang alokasi dana kapitasi jaminan Kesehatan Nasional
pada Puskesmas di Kota Sibolga. Anggaran sebesar Rp.

11. 216
2.662.035.000,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.
2.100.248.000,- (78,89%) dan sisa anggaran 561.786.950
(21,11%). Adapun ketentuan penggunaan anggaran ini yaitu:
 70% dari anggaran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi Jasa
Pelayanan yaitu sebesar Rp. 1.470.173.600,-
 30% dari anggaran Jaminan Kesehatan diperuntukkan bagi
Pembelian Obat yaitu sebesar Rp. 630.074.400,-
5. SEKRETARIAT DAERAH
1) Dasar Hukum
Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara
selaku kuasa pengguna Anggaran No. 910/3818/Sekr/IV/2014 Tentang
pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu kegiatan
APBN dana dekosentrasi di lingkup Badan Ketahanan Pangan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2014.
2) Instansi Pemberi Bantuan
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara
3) Program, Kegiatan dan Realisasi
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan yaitu
kegiatan Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan
peningkatan keamanan pangan segar. Anggaran yang diberikan untuk
kegiatan ini adalah sebesar Rp. 66.450.000,- (Enam Puluh Enam Juta Empat
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang terealisasi Rp. 49.150.000 (Empat
Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terbentuknya Kelompok
Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di empat (4)
Kecamatan untuk mendukung program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan di Kota Sibolga.