PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
UU CK dan PP No. 21/2021 merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja melalui penyederhanaan pengaturan penataan ruang, di antaranya dengan mengintegrasikan berbagai produk rencana tata ruang dan mempermudah proses perizinan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota. Berisikan ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah, proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang wilayah.
Morfologi Kota Jakarta berkembang dari kota pelabuhan Sunda Kelapa menjadi ibu kota kolonial Batavia dengan pola jalan grid dan kanal, kemudian mengalami ekspansi dengan dibangunnya Koningsplein. Pada masa Orde Baru, Ali Sadikin membangun infrastruktur untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota modern.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang yang mengatur penataan ruang wilayah untuk pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakartajoihot
Pekerjaan “Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012
-2032” dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
khususnya Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk melanjutkan pelaksanaan pengelolaan
persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
Dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia dikenal berbagai jenis rencana menurut hirarkhinya, seperti RTRW, RTBL, RDTR, DED dan sebagainya. Di sini ditelaah bagaimana kedudukan RDTR, RTBL dan PZ dalam sistem tersebut.
The document is a land use plan (RDTR) for Diwek, Jombang that divides the area into several zones, including: [1] protected zones, [2] residential zones, [3] trade and service zones, [4] office zones, [5] industry zones, [6] public service zones, and [7] other designation zones. It provides guidelines for which activities are permitted in each zone, such as allowing homes and small shops in the residential zone but restricting large factories to the industry zone. The plan aims to organize development in a way that balances different land uses.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Morfologi Kota Jakarta berkembang dari kota pelabuhan Sunda Kelapa menjadi ibu kota kolonial Batavia dengan pola jalan grid dan kanal, kemudian mengalami ekspansi dengan dibangunnya Koningsplein. Pada masa Orde Baru, Ali Sadikin membangun infrastruktur untuk mengembangkan Jakarta menjadi kota modern.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang yang mengatur penataan ruang wilayah untuk pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakartajoihot
Pekerjaan “Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012
-2032” dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
khususnya Dinas Kebersihan DKI Jakarta untuk melanjutkan pelaksanaan pengelolaan
persampahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
Dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia dikenal berbagai jenis rencana menurut hirarkhinya, seperti RTRW, RTBL, RDTR, DED dan sebagainya. Di sini ditelaah bagaimana kedudukan RDTR, RTBL dan PZ dalam sistem tersebut.
The document is a land use plan (RDTR) for Diwek, Jombang that divides the area into several zones, including: [1] protected zones, [2] residential zones, [3] trade and service zones, [4] office zones, [5] industry zones, [6] public service zones, and [7] other designation zones. It provides guidelines for which activities are permitted in each zone, such as allowing homes and small shops in the residential zone but restricting large factories to the industry zone. The plan aims to organize development in a way that balances different land uses.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan zonasi dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Ia menjelaskan pengertian, fungsi, ketentuan penyusunan, dan kewajiban pemerintah dalam peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan tata ruang di Indonesia, yang mencakup hierarki produk perencanaan tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK). Dokumen ini juga menjelaskan muatan dan jangka waktu pelaks
Dokumen tersebut berisi pedoman tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Pedoman ini memberikan panduan mengenai pengumpulan data, analisis kemampuan lahan, dan analisis kesesuaian lahan untuk penyusunan rencana tata ruang.
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
Pedoman ini mengatur tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dengan tujuan mewujudkan RTRW kabupaten yang sesuai dengan UU Penataan Ruang. Pedoman ini mencakup ketentuan teknis muatan RTRW kabupaten dan proses penyusunannya, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RTRW kabupaten.
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang mencakup hukum dan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), serta pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD.
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan dan perancangan kota serta lingkungan, meliputi tipe-tipe proses perencanaan, langkah-langkah metode sinoptik, komponen dasar perancangan, dan contoh delineasi kawasan perencanaan."
Penyusunan Rencana (studi rinci) ini, untuk membuat dokumen panduan dalam merancang dan membangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan penataan lingkungan
Dokumen ini membahas rencana penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Karawang Bagian Utara. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, lingkup wilayah dan substansi, dasar hukum, serta kriteria perencanaan RDTR dan Peraturan Zonasi untuk memandu pembangunan fisik dan pengendalian ruang di kawasan perkotaan.
Strategi dan Optimalisasi Dukungan di Kantor DPD-RI Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang profil Dr. Dadang Solihin sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Informasi mencakup nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat kantor, nomor telepon, email, serta website blog pribadinya.
Konsep dan Kebijakan Tata Ruang serta Pengawasannya terkait Perencanaan Pemba...Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan biografi singkat Dadang Solihin dan berisi informasi tentang latar belakang pendidikan, pekerjaan, alamat kantor, kontak, serta beberapa materi yang menjadi fokus penulisannya seperti konsep dan kebijakan tata ruang, penajaman visi-misi, perencanaan pembangunan daerah, dan permasalahan yang terkait.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas latar belakang program penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pacitan.
2. Terdapat delapan kawasan kumuh prioritas yang akan diidentifikasi kebutuhannya untuk penanganan hingga tahun 2019.
3. Identifikasi kebutuhan infrastruktur di delapan kawasan kumuh tersebut bertujuan untuk merumuskan konsep dan program penanganannya.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek tata ruang dan manajemen lahan dalam perencanaan kota. Dokumen menjelaskan berbagai isu strategis seperti perencanaan tata ruang, manajemen lahan, permasalahan lahan perkotaan, serta instrumen untuk mengelola perubahan pemanfaatan lahan di perkotaan."
1) Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan bagian wilayah yang akan disusun RDTR-nya sesuai PP Nomor 15 Tahun 2010, salah satunya Kecamatan Karangmojo.
2) RDTRK merupakan pedoman pengaturan dan penataan kegiatan ruang di Kecamatan Karangmojo agar terwujud kondisi ruang yang serasi dan produktif serta mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang.
3) Penyusunan RD
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
2. Kota dapat diberikan arti dari
berbagai sudut tinjauan, yaitu:
Secara demografis, kota merupakan suatu tempat di
mana terdapat pemusatan atau konsentrasi penduduk
yang sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah
sekitarnya;
Secara sosial budaya, kota merupakan suatu
lingkungan dengan pola sosial budaya yang sangat
beragam dengan berbagai pergeseran dan
perubahan;
Secara sosial ekonomis, kota merupakan suatu
lingkungan dengan kegiatan perekonomian dan
kegiatan usaha yang beragam dan didominasi oleh
kegiatan usaha bukan pertanian yaitu jasa,
perdagangan, perangkutan dan perindustrian;
3. Lanjutan
Secara fisik, kota merupakan suatu lingkungan di
mana terdapat suatu tatanan lingkungan fisik yang
didominasi oleh struktur binaan;
Secara geografis, kota merupakan suatu
lingkungan yang menempati suatu lokasi yang
strategis secara sosial, ekonomis, dan fisik pada
suatu wilayah;
Secara politis administratif, kota merupakan suatu
wilayah dengan batas kewenangan pemerintahan
yang dibatasi oleh suatu batas wilayah
administratif kota.
4. Wilayah Perkotaan
Adalah suatu kota dengan
wilayah pengaruhnya.
Secara fungsional suatu
wilayah perkotaan dengan
kota-kota kecil atau desa-
desa yang mempunyai sifat
saling bergantung dengan
kota induknya. Contoh :
Surabaya dan wilayah
perkotaan
GERBANGKERTOSUSILA,
Jakarta dengan
JABODETABEK, Bandung
dengan Bandung Raya.
5. Wilayah Kota
Adalah wilayah kota
yang secara
administratif berada
di wilayah yang
dibatasi oleh batas
administratif yang
berdasarkan kepada
peraturan
perundangan yang
berlaku. Contoh : Kota
Bandung, Kota
Surabaya.
6. Bentuk Kota
Bentuk kota adalah pola atau wujud
yang terbangun dari sebaran
kawasan non pertanian/perkotaan
(atau disebut sebagai kawasan
terbangun).
Bentuk kota dipengaruhi oleh
beberapa hal, yaitu:
Pola jaringan jalan
Daya dukung lahan
Sebaran sumberdaya alam
Kebijakan pemerintah
7. Jenis Bentuk Kota
Beberapa bentuk kota:
Linier
Spreadsheet/Grid
Star/Bintang
Fingersheep
Sporadis
Ring
14. Struktur Kota
Struktur kota adalah pola atau wujud yang
terbangun dari sebaran kegiatan perkotaan atau
komponen pembentuk kota
Struktur Kota dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:
Pola jaringan jalan
Daya dukung lahan
Sebaran sumberdaya alam
Hubungan fungsional antar kegiatan
Kebijaksanaan pemerintah
15. Jenis Struktur Kota
Jenis Struktur Kota:
Konsetris
Sektor
Multi nuclei
25. Proses Perencanaan Generik
Kebijakan/ Imple-
Tujuan Data Analisis Sintesa mentasi
Rencana
Umpan Balik/
Evaluasi
26. Proses Penataan Ruang
10. Evaluasi
1. Gagasan
2. Tujuan
9. Pelaksanaan
Pembangunan
3. Pengumpulan
Data
8. Perumusan
Rencana
4. Pengolahan
Data
7. Perumusan
Alternatif
5. Kecenderungan
6. Perkiraan 1 – Rencana Tata Ruang
8:
Perkembangan
Di Masa 9: Pemanfaatan Ruang
Mendatang 10: Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
27. Proses Perencanaan Kota
Kondisi Wila- Kedudukan
yah Sekitar Penyediaan Penyediaan
Dalam
Pelayanan Pelayanan
Wilayah yg
Tata Ruang Eksternal Wilayah
lebih luas
Wilayah
Kecende- Kebutuhan Pe- Kebutuhan
rungan layanan Inter- Peningkatan Kebuthan
Pertumbuhan nal Di masa Pelayanan Ruang
Wilayah Mendatang
Visi/Misi/ Rencana Tata
Strategi dan
Tujuan Ruang: Tahapan,
Kebijaksanaan
Rencana Kinerja Kebutuhan Pe- Struktur Program dan
Pembanguan
Tata Ruang Pelayanan layanan Pola Pembiayaan
Tata Ruang
Wilayah Kondisi Internal Kini Pemanfaatan Pembangunan
Kawasan
Wilayah Ruang
Perkotaan
Saat Ini
Daya Dukung Ketersediaan
Lingkungan Ruang
Ekonomi Pengembangan
Kota Potensi Eko- Kegiatan
nomi Kota
Potensi
Kemampuan Kemampuan
Pengelolaan
Keuangan Keuangan
Pem-
bangunan Daerah
Penda- Kompilasi Analisis Kebutuhan Pengembangan Rumusan Rencana
huluan Data dan Pembangunan Ruang Tata Ruang
28. Struktur Tata Ruang
Kondisi Wilayah Daya Dukung Ketersediaan
Saat Ini Lingkungan Ruang
Kondisi Wila- Kedudukan
yah Sekitar Dalam Kebutuhan
Wilayah yg Pelayanan
lebih luas Eksternal
Tata Ruang
Wilayah Kebutuhan Rencana
Pengembangan Struktur
Kondisi Fasilitas Kinerja Kebutuhan Pelayanan Tata Ruang
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Umum Kota
Pola Struktur
Pola Sebaran Setiap Pusat Pelayanan
Jenis Failitas Pelayanan yang ada
29. Pola Pemanfaatan Ruang
Kondisi Wilayah Daya Dukung Ketersediaan
Saat Ini Lingkungan Ruang
Kondisi Wila- Kedudukan
yah Sekitar Dalam Fungsi
Wilayah yg Eksternal
lebih luas Kota Rencana Pola
Tata Ruang Kebutuhan
Wilayah Pemanfaatan
Ruang
Ruang
Pola Guna Lahan Struktur
Saat Ini Kegiatan Kota
Intensitas
Pemanfaatan
Potensi Eko- Fungsi Kota Ruang
nomi Kota
Potensi Eko- Pengembangan
nomi Kota Kegiatan
Perkotaan