1. ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT
BAB 3
SISI SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN
Prof.Dr.H. Veitzhal Rivai, M.B.A.
Andria Permata Veitzhal. B.Acct., M.B.A.

2. A. SUBYEK SYARIAH
1. Dasar Hukum:
a.
b.
c.
Berdasarkan Al-Qur’an
Berdasarkan Hadis
Berdasarkan Ijma’

3. Berdasarkan Al-Qur’an

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai
sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis…”
Al-Baqarah (2: 282).

“…Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggunganjawabannya.”
Al-Isra’ (17: 34).

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”.
An-Nisa’ (4: 29).

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu…”
Al-Maidah (5: 1).

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran.”.
Al-Maidah (5: 2).

4. 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memeroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan
yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya;
dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” .
Al-Baqarah (2: 283).

5. Berdasarkan Hadis

Hadis Nabi riwayat Thabrani:
“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah,
ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan
tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan
itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika
persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengar Rasulullah, beliau
membenarkannya” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:
Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”
(HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

6. 
Hadis Nabi shalallahu alaihi wa salam.:
Dari Abu Sa’id Al- Khudri bahwa Rasulullah
Shalallahu Alaihi Wa Salam bersabda,
“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka
sama suka.” (HR al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan
dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).

7. Berdasarkan Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada
orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan
tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu
dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami
wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

Kaidah Fiqh
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh
dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.”

8. 2. Manusia Sebagai Pribadi
Tidak semua manusia pribadi/orang dapat dikatakan subyek hukum yang
cakap. Oleh karena itu bank hanya akan mempertimbangkan
permohonan pembiayaan dari orang/manusia pribadi yang cakap
(bekwaam).

Manusia sebagai pribadi/orang mampu dan cakap untuk
melakukan suatu tindakan hukum oleh undang-undang
ditentukan sebagai berikut:
Telah dewasa (aqil baligh), yaitu mencapai usia 21
tahun atau telah menikah.
 Tidak ditaruh di bawah perwalian.
 Tidak ditaruh di bawah pengampuan (curatele).


9. 3.Badan Hukum



Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan tertentu di dalam
hukum dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti
seorang manusia.
Hal ini merupakan fictie dari manusia pribadi/orang yang
merupakan kontruksi hukum. Badan-badan (perkumpulanperkumpulan) tersebut untuk dapat “Badan Hukum“ terlebih
dahulu harus memiliki persyaratan yang telah ditentukan oleh
undang-undang atau peraturan yang berlaku.
Unsur yang terpenting dari suatu badan hukum adalah
terpisahnya kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.

10. 

Contoh dari perusahaan yang berbadan hukum: perseroan
terbatas (PT), Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Perusahaan
Daerah dan Bank dengan catatan anggaran dasar/akte
pendirian perusahaan yang berbadan hukum tersebut,
dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, melalui
perantaraan pengurusnya.
Siapa yang secara sah bertindak mewakili badan hukum
dimaksud dapat dilihat dalam Angggaran Dasar/Akta
Pendirian masing-masing Badan Hukum.

11. 
Jadi hal-hal yang penting diketahui dan dipahami mengenai subyek
hukum dalam hubungannya dengan pembiayaan adalah:
 Apakah pemohon pembiayaan/nasabah yang bersangkutan
Subyek Hukum (Orang Perorangan atau Badan Hukum). Karena
hanya subyek hukumlah yang dapat dipertimbangkan
permohonan pembiayaannya.
 Bila pemohon pembiayaan adalah orang pribadi maka perlu
diteliti apakah yang bersangkutan dapat bertindak sendiri sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang yaitu:
 Telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
 Tidak dibawah pengampuan (curatele).
 Kalau pemohon/nasabah adalah perusahaan maka perlu diteliti
perusahaan tersebut merupakan badan hukum atau tidak,
apakah pemohon berwenang mengajukan permohonan
pembiayaan sesuai akte anggaran dasar perusahaan. Jika
perusahaan tersebut belum/tidak merupakan badan hukum
maka para pengurus secara pribadi beserta kekayaannya harus
bertanggungjawab atas seluruh kewajiban perusahaan.

12. 
Di samping perusahaan-perusahaan yang
berbadan hukum, perlu juga diketahui
contoh perusahaan-perusahaan yang
bukan berbadan hukum yang dalam
praktik sering mengadakan hubungan
dengan bank, antara lain: Persekutuan
Perdata, Perusahaan perseorangan, Firma
dan Perseroan Komanditer (C.V).

13. B. STATUS HUKUM PERUSAHAAN
1. Pengertian
Status Hukum Perusahaan perlu diketahui karena
erat kaitannya dengan tanggungjawab
pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan.
Status Hukum Perusahaan antara lain meliputi:






Perseroan
Perseroan Firma
Perseroan Komanditer
Perseroan Terbatas
Yayasan
Koperasi

14. 2. Perseroan
Adalah suatu persetujuan dengan mana dua
orang atau lebih mengikatkan diri untuk
memasukkan sesuatu dalam persekutuan
dengan maksud untuk membagi keuntungan
yang diperoleh karenanya.
Dalam praktik dikenal perusahaan perorangan
yang mana pemiliknya adalah satu orang,
orang tersebut bertanggungjawab atas seluruh
hutang-hutangnya. Kekayaan perusahaan
dengan pribadi tidak terpisahkan. Bank dapat
menuntut kekayaan perusahaan dan pribadinya
jika perusahaan tersebut dilikuidasi.

15. 3. Perseroan Firma
Perseroan Firma adalah suatu perserikatan yang diadakan
untuk menjalankan suatu perusahaan, dibawah nama
bersama.
Firma harus didirikan dengan akte otentik dan atas
pendirian Firma harus didaftarkan kepaniteraan Pengadilan
Negeri setempat dalam wilayah hukum dimana perseroan
berkedudukan.
Tiap anggota perseroan berhak bertindak keluar untuk
dan atas nama Firma tersebut, kecuali dalam hal apabila
diantara anggota perseroan ada yang dikecualikan.
Tanggungjawab persero/peserta adalah secara
tanggung renteng dan tidak terbatas. Bank dapat menuntut
kekayaan perusahaan dan pribadi persero/peserta jika
perusahaan dilikuidasi.

16. 4. Perseroan Komanditer
Perseroan Komanditer adalah perseroan dengan cara
memasukkan sejumlah uang atau sesuatu barang yang
dapat dinilai dengan uang.
Setiap persero yang hanya memasukkan sejumlah modal
tertentu dinamakan Persero Diam (Stille Vennoot, Sleeping
Partner), sedangkan persero yang juga memimpin perseroan dan
bertanggungjawab secara keseluruhan dan tanggung renteng
terhadap pihak ketiga disebut Persero Pelaksana.
Persero diam tidak turut serta memimpin hanya
bertanggungjawab sampai jumlah modal yang telah atau harus
dimasukkan dalam perseroan.
Dalam hal Persero Diam turut memimpin atau membiarkan
namanya digunakan dalam usaha, maka tanggungjawabnya sama
dengan Persero Pelaksana yaitu penyertaannya ditambah dengan
kekayaan pribadi dan tanggung renteng.

17. 5. Yayasan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang yayasan, yaitu:
a) Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di
bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak
mempunyai anggota.
b) Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus
dan pengawas.
c) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang
pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan
usaha dan/atau iktu serta dalam suatu badan usaha.
d) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan kepada Pembina,
pengurus dan pengawas.
e) Kekayaan yayasan baik berupa uang, baraang, maupun kekayaan
lain yang diperoleh yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan
secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, pengurus,
pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai
kepentingan terhadap yayasan.

18. f)
g)
h)
i)
j)
Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang
dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalakan tugas
yayasan.
Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai
dengan maksud dan tujuan yayasan.
Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk
usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh
penyertaan tersebut paling banyak 25% (dua puluh lima persen)
dari seluruh nilai kekayaan yayasan.
Anggota Pembina, pengurus dan pengawas yayasan dilarang
merangkaap sebagai anggota Direksi atau pengurus dan anggota
Dewan Komisaris atau pengawas dari badsan usaha sebagaimana
dimaksud dengan butir (g) dan (h) di atas.
Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan
sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.

19. k)
l)
m)
n)
o)
Pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dengan butir (j)
dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa
Indonesia.
Yayasan dapat didirikan dengan surat wasiat
Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta
pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dengan butir (k)
memperoleh pengesahan dari Menteri
Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta
pendirian yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh
Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi
tepat kedudukan yayasan.
Akta pendirian yayasaan yang telah disahkan sebagai badan
hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui,
wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia

20. 6. Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas tidak memakai nama bersama atau nama salah
seorang dari perseronya, tetapi dari tujuan perusahaan. Suatu Perseroan
Terbatas harus didirikan dengan akta otentik yang merupakan syarat
mutlak untuk pendiriannya.
Sebelum Perseroan Terbatas tersebut dapat berdiri dengan sah,
maka akte pendiriannya harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri
Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan. Begitu pula untuk
setiap perubahan dalam syarat-syarat pendirian dan perpanjangan waktu
yang diperlukan pengesahan yang sama. Akte pendirian bersama
pengesahan yang telah diperoleh itu harus didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana perseroan tersebut
berkedudukan dan kemudian mengumumkannya dalam Berita Negara.
Suatu Perseroan Terbatas yang telah memenuhi persyaratan
undang-undang bersifat Badan Hukum, sehingga perserikatan yang
diadakan oleh perseroan tersebut dengan pihak ketiga menjadi
tanggungjawab perseroan tersebut seluruhnya.

21. Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan
HAM mempunyai kekayaan sendiri, yang mana hak-hak dan kewajiban
tersendiri yang terpisah dari tanggungjawab anggotanya sebagai
perorangan.
Pengurus perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham dan mewakili perseroan diluar atau didalam
pengadilan. Persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang agar suatu
Perseroan Terbatas bersifat sebagai Badan Hukum sebagaimana diuraikan
diatas adalah:
 Telah ada persetujuan dari Departemen Hukum dan HAM atas akta
pendirian
 Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat
 Diumumkan dalam perubahan Berita Negara
Selama ketiga syarat tersebut belum dipenuhi, maka Perseroan
Terbatas semacam itu belum merupakan Badan Hukum, karenanya
masing-masing anggota pengurus dapat dipertanggungjawabkan secara
pribadi dan tanggung renteng.

22. 7. Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas
kekeluargaan.
Syarat-syarat pendirian Koperasi:
 Didirikan dengan akta notaris
 Departemen Koperasi
 Diumumkan dalam tambahan Berita Negara

23. 8. Badan Usaha Milik Negara
a)
b)
c)
Menurut Undang-undang No. 19 tahun 2003 (pasal 1), yang
dimaksud dengan:
Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan
Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah
BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi
dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh
satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
yang tujuan utamanya mengejar keuntungan
Pertusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero
Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang
sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang
melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal

24. d)
e)
f)
g)
Perusahaan umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi
atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan
Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas
pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta
mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan
Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau
Perum serta perseroan terbatas lainnya.
Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,
adalah organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan
kepada Direksi atau Komisaris

25. C. AKAD PEMBIAYAAN



Akad pembiayaan sebagai suatu persetujuan pinjam-meminjam
antara bank dengan pihak lain (nasabah), tunduk kepada kaidahkaidah Hukum Perdata dan Hukum Syariah.
Dalam Hukum Perdata, khususnya Hukum Perjanjian dikenal
istilah “Sistem Terbuka” yang mempunyai arti memberikan
kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian yang berisi dan berbentuk apa saja, asal tidak
melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.
Sehubungan dengan kesahan suatu akad pembiayaan, perlu juga
diperhatikan ketentuan Aturan Bea Materai, yang mana untuk
akad pembiayaan harus dipenuhi “Bea Materai Pembiayaan”-nya
agar surat perjanjian pembiayaan dimaksud dapat dijadikan
sebagai suatu bukti tulisan yang sah. Sedangkan untuk lampiranlampiran dari akad pembiayaan perlu dibubuhi materai tempel
dan ditandatangani diatasnya setelah diberi tanggal yang sesuai
dengan tanggal penandatanganan.

26. 


Tanda tangan para pihak adalah sebagai bukti dari persetujuan
para pihak untuk bertanggungjawab dikemudian hari atas segala
akibat sesuatu yang telah disetujui.
Persetujuan pembiayaan yang dituangkan dalam Akad
Pembiayaan wajib diikuti dengan suatu jaminan.
Jaminan dimaksud dapat berupa hak kebendaan, yang mana
untuk itu diperlukan Akad Pengikatan Jaminan. Pengikatan
jaminan ini merupakan Perjanjian Accessoir, yaitu bergantung
kepada persyaratan perikatan pokok-pokoknya, dalam hal ini
Akad Pembiayaan dimaksud.

27. D. Status Hukum Tanah
1. Pengertian
Dimaksud dengan Status Hukum atas tanah adalah status
pemilikannya. Benda-benda yang diterima sebagai jaminan
atas pembiayaan yang diberikan haruslah jelas status
hukumnya karena tidak semuanya tanah dapat diterima
sebagai jaminan pembiayaan dan cara pengikatannya
berbeda-beda tergantung kepada status pemilikan/hukum
atas tanah tersebut.

28. Status pemilikan/hukum atas tanah antara lain:








Hak
Hak
Hak
Hak
Hak
Hak
Hak
Hak
milik
guna usaha
guna bangunan
pakai
sewa
pengusahaan hutan
membuka tanah
memungut hasil hutan

29. Di samping hak-hak tersebut di atas masih terdapat hak atas
tanah lainnya yang belum dikonversikan yaitu hak milik
adat.
Dari status pemilikan tersebut di atas yang dapat diterima
sebagai jaminan pembiayaan adalah:



Hak milik
Hak guna usaha
Hak guna bangunan
Cara pengikatannya dilakukan baik dengan (Pand) dan Hipotik
maupun Credit Verband, sedangkan khusus untuk tanah
Hak Milik Adat pengikatannya dilaksanakan dengan Credit
Verband. Untuk tanah-tanah yang belum dikonversikan
sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

30. Ada beberapa petunjuk yang dapat dipakai sebagai bukti
pemilikan yaitu:
 Girik
 Letter of Credit
 Kohir
 Petuk Pajak
 Riwayat Tanah
Girik, Lette of credit, Kohir, Petuk Pajak adalah merupakan
bukti pembayaran pajak atas tanah. Istilah-istilah ini
mempunyai pengertian yang sama dan dipergunakan
sesuai dengan daerah masing-masing di mana tanda bukti
ini dikeluarkan.
Mengingat pentingnya hal- hal di atas, harus diketahui dan
dipahami status pemilikan hukum atas tanah.

31. 2. Hak Milik
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat bahwa
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Bukti pemilikan
hak atas tanah ialah Sertifikat Hak Milik atas Tanah.
3. Hak Guna Usaha
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang
dikuasai langsung oleh negara dalam jangka tertentu, guna
pertanian,perikanan atau peternakan. Hak guna usaha diberikan
waktu paling lama 25 tahun, dan untuk perusahaan tertentu
dapat diberikan paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang paling
lama 25 tahun. Bukti pemilikan hak guna usaha adalah Sertifikat
Hak Guna Usaha.

32. 4. Hak Guna Bangunan
Hak Guna Bangunan ialah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah bukan miliknya sendiri, dengan
jangka waktu paling lama 30 tahun.
Sebagai bukti pemilikan hak guna bangunan adalah Sertifikat Hak
Guna Bangunan. Sebagai upaya pengamanan pembiayaan bank.
Apabila SHGU dan SHGB akan dijadikan sebagai agunan
pembiayaan agar diperhatikan berakhirnya jangka waktu hak
tersebut jangan sampai sama atau lebih pendek dari jangka
waktu pembiayaan.
Apabila dalam perjalanan, jangka waktu pembiayaan ternyata
masa berlaku sertifikat akan berakhir maka customer harus
memberikan surat kuasa nota riil kepada bank untuk mengajukan
permohonan perpanjangan atas jangka waktu SHGU atau SHGB.

33. 5. Hak Pakai
Hak Pakai adalah untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewamenyewa atau perjanjian pengolahan tanah.
Izin/hak pakai yang diberikan oleh pemerintah atas tanah yang langsung
dikuasai oleh negara berdasarkan pasal tersebut di atas, lazim disebut Izin
Okupasi. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara,
maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin
pejabat yang berwenang, misalnya: Kantor Pertanahan setempat yang
mengeluarkan hak pakai tadi. Sedangkan hak pakai atas tanah milik bukan
negara hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan
dalam perjanjian yang bersangkutan.

34. Hak pakai ini dianjurkan tidak dipakai sebagai jaminan karena
tanah tersebut tidak bisa dibebani dengan suatu hak tanggung
sehingga sulit mengamankan kepentingan bank, bila nasabah
bercidera janji atas kewajiban pembiayaannya ataupun bila ada
sanggahan keberatan dari pihak ketiga. Begitu juga bangunan dan
tanaman yang didirikan di atas tanah hak pakai dianjurkan tidak
diterima sebagai jaminan.
Dalam hal hak pakai dan benda benda di atasnya diterima sebagai
jaminan, agar diperhatikan syarat syarat minimal sebagai berikut:
a)
b)
c)
d)
Hak pakai tersebut adalah dari tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh
negara.
Hak tersebut harus dapat dipindahtangankan/dijaminkan yang untuk itu telah
mendapat izin dari pejabat yang berwenang, misalnya Kantor Pertanahan
setempat.
Dibuat akta pengikatan jaminan dan pengalihan hak dengan dengan akte
otentik.
Pengikatan didaftarkan pada di Kantor Pertanahan setempat.

35. 6. Hak Pengusahaan Hutan
Hak pengusahaan hutan adalah hak yang memberikan wewenang kepada
pemegangnya untuk melakukan sesuatu dan mengolah kayu dalam areal
hutan tertentu. Luas areal dan lain-lainnya tentukan dalam Surat Hak
Pengusahaan Hutan (HPH).
Biasanya yang mengeluarkan HPH adalah Direktorat Jenderal Kehutanan.
HPH ini tidak dapat dialihkan sehingga tidak dapat diterima sebagai
jaminan pembiayaan.
7. Hak Sewa
Hak sewa adalah hak untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk
keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang
sebagai sewa.
Mengingat sifatnya yang sementara dan terbatas jangka waktunya, tidak
bisa dialihkan tanpa izin pemilik dan tidak bisa dibebani hak tanggungan,
maka hak sewa ini tidak bisa diterima sebagai jaminan pembiayaan.
8. Hak Memungut Hasil Hutan dan Hak Membuka Hutan
Hak-hak ini bukanlah hak atas tanah, karena tidak memberi wewenang
untuk menggunakan tanah tertentu. Karenanya hak inipun tidak bisa
diterima sebagai jaminan pembiayaan.

36. E. PENGIKATAN JAMINAN
Yang dapat diikat adalah jaminan berupa benda bergerak
dan tak bergerak, sebagai berikut:
1. Pengikatan secara Gadai atau Pand
a. Pengertian
Gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh seseorang
berpiutang lembaga keuangan atas suatu benda bergerak milik
orang lain, hak mana semata mata diperjanjikan dengan
menyerahkan penguasaan atas bentuk tersebut yang bertujuan
untuk mendapatkan pelunasan hutang terlebih dahulu daripada
pembiayaan lainnya apabila bentuk tersebut dijual.

37. Dari definisi di atas secara konkret dapat dijelaskan
hal-hal sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Gadai/Pand hanya dapat diadakan atas “benda-benda tidak
bergerak”, termasuk surat-surat berharga, apabila Surat-Surat
Berharga yang menjadi obyek gadai diperlukan endosemen atas
surat-surat tersebut.
Benda yang dibebani gadai/pand harus dikuasai oleh Pemberi utang
(pemegang gadai).
Gadai diadakan harus dengan persetujuan antara pemilik dana
dengan nasabah pemilikan benda tersebut.
Gadai diadakan, dimaksudkan untuk menjamin pelunasan
pembiayaan lembaga keuangan oleh nasabah.
Lembaga keuangan sebagai pemegang gadai berhak terlebih dahulu
mendapatkan pelunasan dari pembiayaan lain apabila barang-barang
obyek gadai dijual.
Lembaga keuangan berhak menahan/menguasai benda benda yang
di gadaikan sampai seluruh hutang (pokok + bunga + denda-denda
dan biaya lain) dilunasi oleh nasabah.

38. 7)
8)
9)
10)
Lembaga keuangan berhak menjual sendiri tanpa melalui Kantor Lelang
benda-benda tersebut apabila diperjanjikan dengan tegas dan hasilnya
untuk pelunasan pembiayaan.
Lembaga keuangan berhak minta penggantian biaya pemeliharaan bendabenda yang digadaikan kepada nasabah.
Tetapi sebaliknya nasabah dapat menuntut pemegang gadai atas
hilangnya atau merosotnya harga benda benda tersebut apabila hal
tersebut terjadi karena kelalaian lembaga keuangan. Oleh karena itu
apabila lembaga keuangan menguasai benda-benda gadai harus
menjaga/mengawasi sebaik-baiknya dan mengasuransikan benda-benda
tersebut dengan Banker’s Clause untuk menghindari kerugian yang
mengkin terjadi.
Lembaga keuangan berhak menggadaikan ulang benda -benda yang
digadaikan (gadai ulang-her prolongatie).

39. b. Sifat Pengikatan
Tidak disyaratkan dengan akte otentik, tetapi sebaiknya
dibuat akta notarisnya agar kekuatan pembuktiannya
sempurna, baik terhadap nasabah maupun terhadap pihak
ketiga.
c. Surat-surat yang dikuasai lembaga keuangan
sehubungan dengan diadakannya Gadai
1)
2)
3)
4)
Surat bukti pemilikan asli dari barang-barang yang digadaikan.
Surat Perjanjian gadai itu sendiri.
Surat kuasa menjaminkan atas nama pemilik barang apabila barang
obyek gadai adalah milik pihak ketiga yang dibuat secara notariil.
Surat kuasa jual yang juga secara notariil, kecuali deposito berjangka
atas nama pemohon pembiayaan

40. d. Gadai/Pand hapus dalam hal:
1) Hutang nasabah telah lunas.
2) Benda yang dijual menjadi obyek gadai dikembalikan
kepada pemilik/nasabah atau customer.
3) Benda yang dijadikan obyek gadai menjadi milik Bank.

41. 2. Pengikatan Secara Fiduciare Eigendoms
Overdraft (FEO)
a. Pengertian FEO
FEO ini merupakan suatu bentuk penyimpangan dari
gadai/pand dan timbul karena kebutuhan dalam praktek
berdasarkan Arrest Hoge Raad, dengan maksud agar
barang -barang yang dijaminkan dapat-dikuasai dan
dipergunakan oleh customer/pemilik barang.
FEO adalah suatu perjanjian antara customer dan
pembiayaan dimana customer menyerahkan hak milik atas
barang-barang bergerak kepada pembiayaan, dengan
perjanjian bahwa penyerahan tersebut hanya untuk
jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman.

42. Dari definisi diatas secara konkrit dapat dijelaskan hal- hal
sebagai berikut:






FEO diadakan atas persetujuan antara customer dan lembaga
keuangan.
FEO hanya dapat diadakan atas barang barang bergerak.
Barang - barang sebagai obyek FEO tetap dikuasai customer
berdasarkan kepercayaan.
FEO diadakan, dimaksudkan untuk menjamin pelunasan
pembiayaan Bank oleh customer.
Lembaga keuangan berhak menuntut penyerahan barangnya
secara fisik dari customer.
Lembaga keuangan berhak menuntut barangnya apabila
dikuasai pihak lain (bukan customer).

43. b. Sifat Pengikatan
Undang-Undang tidak mengatur sifat pengikatannya karena FEO terjadi
dalam praktek. Akta pengikatan FEO agar dibuat secara notariil,
sedangkan khusus barang-barang yang diikat secara FEO setiap saat
dapat diperbarui dibawah tangan yang biasanya menggunakan laporan
stock/persediaan.
c. Surat -surat yang dikuasai Bank
1)
2)
3)
4)
Akta pengikat FEO.
Surat-surat bukti pemilikan asli dari barang-barang obyek FEO, dalam
hal barang - barang tersebut memerlukan tanda bukti pemilikan.
Surat kuasa jual atas barang -barang obyek FEO yang dibuat secara
notariil.
Laporan/daftar barang yang telah diisi dan ditandatangani customer.
d. Fiduciaire Eigendoms Overdraft (FEO) hapus dalam hal:
1)
2)
3)
Hutang customer lunas.
Barang-barang obyek FEO dikuasai nasabah.
Barang-barang obyek FEO musnah.

44. 3. Pengikatan secara Hak Tanggungan
a. Pengertian
Hak Tanggungan atas tanah beserta benda–benda yang
berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut ”Hak
Tanggungan” adalah hak jaminan yang dibebankan pada
hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan atau
Sertifikat Hak Milik, berikut rumah dan benda–benda lain
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga
keuangan terhadap kreditur–kreditur lainnya.

45. Dari definisi di atas secara konkret dapat dijelaskan lebih
lanjut sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
5)
Hak Tanggungan diadakan untuk menjamin pelunasan hutang-hutang
oleh nasabah, karena lembaga keuangan dengan diadakannya Hak
Tanggungan mendapatkan hak untuk dilunasi terlebih dahulu dari
kreditur lain apabila barang yang dibebani Hak Tanggungan dijual.
Hak Tanggungan diadakan atas persetujuan Bank dengan nasabah.
Barang-barang yang dibebani Hak Tanggungan: Barang-barang tidak
bergerak yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna
usaha, dll.
Hak Tanggungan tetap melekat pada obyeknya, meskipun obyek
tersebut berpindah tangan, artinya lembaga keuangan tetap sebagai
pemegang Hak Tanggungan oleh pemilik dipindah tangankan (dijual
misalnya) ke pihak lain, tanpa persetujuan lembaga keuangan.
Akte Hak Tanggungan disyaratkan dengan akte otentik yang dibuat
oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) dan kemudian didaftarkan
pada BPN/Kantor Pertanahan untuk mendapatkan Sertifikat Hak
Tanggungan agar mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

46. 6)
Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah:



6)
8)
9)
Notaris PPAT (tidak setiap notaris adalah PPAT)
Pejabat yang ditunjuk.
Camat PPAT
Khusus Hak Tanggungan terhadap kapal.
Setelah Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) dibuat oleh
notaris, maka untuk pemasangan Hak Tanggungan itu dengan
perjanjian pembiayaan dan berkas-berkas surat kapal dibawa
kepada pegawai Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal
setempat.
Setiap Hak Tanggungan meliputi segala perbaikan dikemudian
hari pada benda yang juga segala apa yang menjadi satu dengan
benda itu karena pertumbuhan atau pembangunan
Lembaga keuangan berhak mendapatkan pelunasan terlebih
dahulu dari para kreditur lain sesuai dengan urutan pemasangan
Hak Tanggungan, apabila barang-barang yang dibebani Hak
Tanggungan dijual.

47. b. Cara Pengikatan
1)
2)
3)
Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dibuat
secara notariil.
Hak Tanggungan dapat diletakan selain oleh siapa yang
berkuasa memindah tangankan barang yang dibebani
yaitu pemilik. Sehubungan dengan itu Bank akan
membebani suatu barang dengan Hak Tanggungan harus
ada Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan dari pemilik
barang.
Surat Kuasa untuk memasang harus otentik dan Hak
Tanggungan hanya dapat diberikan dengan suatu akte
otentik yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan
setempat agar mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna.

48. b. Cara Pengikatan
4)
5)
6)
Agar lembaga keuangan dapat menjual barang-barang
yang dibebani Hak Tanggungan, apabila pelunasan
pembiayaan oleh nasabah diragukan, perlu adanya
clausula kuasa menjual dari pemilik barang yang
tercantum dalam SKMHT/Hak Tanggungan.
Akta Hak Tanggungan dibuat oleh PPAT dalam hal
jaminan berupa tanah, sedangkan untuk kapal laut, akta
hipotik dibuat oleh syahbandar dan atau Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut.
Agar lembaga keuangan dapat pelunasan terlebih dahulu
daripada pembiayaan lainnya, Bank harus melaksanakan
Pemasangan Hak Tanggungan.

49. c. Beberapa Clausula Dalam Hak Tanggungan, yaitu:
Dalam pemberian hipotek dapat diadakan janji yang
bertujuan untuk melindungi kepentingan lembaga
keuangan. Janji-janji tersebut harus termuat pula dalam
SKMHT apabila pembuatan akta Hak Tanggungan tersebut
didahului dengan SKMHT, janji-janji tersebut antaranya:
1)
Hak yang memberikan kekuasaan kepada pemegang Hak
Tanggungan untuk menjual sendiri (tanpa melalui
Pengadilan Negeri) barangnya dimuka umum dan
mengambil pelunasan hutang dari hasil pelelangan
tersebut (beding van ein machtige verkoop).

50. 2)
3)
4)
5)
6)
Tidak akan menyewakan obyek Hak Tanggungan tanpa seizin
Bank
Janji bahwa sertifikat tanah bisa dikembalikan kepada pihak yang
melunasi hutangnya kepada lembaga keuangan sebagai pemilik
jaminan.
Pembatasan pemilik persil untuk menyewakan persilnya
Beding van nietzoivering, artinya kepada pemegang hipotik
pertama diizinkan bahwa pada penjualan barang tidak mungkin
Hak Tanggungan dibersihkan, hal ini hanya berlaku pada jual-beli
secara suka rela dan tidak berlaku pada penjualan eksekutorial.
Assurantie Beding, dalam mana disyaratkan dalam Hak
Tanggungan bahwa si pemegang Hak Tanggungan menerima
ganti rugi dari assuransi atas benda yang diagunkan, apabila
terjadi kerusakan/risiko pada benda tersebut.

51. d. Surat -surat yang harus dikuasai oleh lembaga keuangan
dengan diadakannya pengikatan secara Hak Tanggungan:
1)
2)
3)
Akta Hak Tanggungan
Surat Bukti Pemilikan Asli
Surat lain seperti: surat ukur, sertifikat, surat laik laut, IMB
e. Hapusnya Hak Tanggungan
1)
2)
3)
4)
Segala janji dengan mana sipiutang dikuasakan memiliki barang barang yang dibebani Hak Tanggungan.
Karena atas permintaan para pihak yang berkepentingan.
Hutangnya lunas.
Penghapusan Hak Tanggungan harus dimintakan kepada Kantor BPN
dan atau Kantor Syahbandar hal mana tersebut dengan istilah roya.

52. f. Hal - hal yang perlu diperhatikan:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Hak Tanggungan tidak dapat dibebankan atas barang- barang
dari anak-anak yang belum dewasa, orang yang dalam keadaan
dibawah pengampunan dan orang -orang yang dalam keadaan
tidak hadir, selama penguasaan atas barang-barangnya hanya
diberikan untuk sementara waktu.
Hak Tanggungan yang tidak didaftarkan kepada Kantor BPN,
tidak mempunyai kekuatan apa pun.
Hak Tanggungan menjadi tidak sah, apabila saat didaftarkan
pada Kantor Pertanahan barang-barang yang dibebani Hak
Tanggungan telah dipindahkan oleh pemilik, dalam pengertian
nasabah telah kehilangan hak miliknya.
Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan apabila obyek berada
dalam status sitaan.
Pada prinsipnya sejak saat pemberian pembiayaan, jaminan
harus langsung dibebani Hak Tanggungan.
Dalam praktek sering ditemui adanya SKMHT, SKMHT ini bukan
merupakan salah satu jenis pengikatan jaminan.

53. 7)
8)
Selama pembiayaan belum lunas lembaga keuangan tetap
menguasai sertifikat obyek Hak Tanggungan.
SKMHT tanpa pemasangan Hak Tanggungan mengandung
risiko-risiko antara lain:




Bilamana barang jaminan disita, maka SKMHT tersebut tidak bisa
ditinggalkan menjadi Hak Tanggungan.
Apabila SKMHT akan ditingkatkan menjadi Hak Tanggungan pada saat
customer sudah macet, maka akan menimbulkan kesulitan dalam hal
pembebanan biaya.
Dalam hubungannya dengan pemberian kuasa oleh perorangan,
apabila pemberi kuasa meninggal, maka SKMHT menjadi batal, kecuali
apabila terdapat clausul sebagaimana disebut dalam subbab
Pemberian Kuasa.
Syarat-syarat yang dikehendaki untuk dimuat dalam akte Hak
Tanggungan sebagaimana tercantum dalam sub bab pengikatan
jaminan, akan batal apabila syarat tersebut tidak secara tegas disebut
dalam SKMHT.

54. 4. Pengikatan secara Pembiayaan Verband

Dilihat dari objek pengikatan, pada dasarnya sama dengan
Hipotik, perbedaannya ialah Credit Verband selain dapat
dibebankan atas hak-hak seperti yang dapat dipasang
Hipotek (Hak milik, hak guna usaha dan hak guna
Bangunan) juga dapat dibebankan atas tanah yang
dikuasai oleh penduduk asli tetapi belum dikonversikan
menjadi hak sesuai ketentuan.

Benda-benda tak bergerak yang diikat secara pembiayaan
Verband tidak boleh diikat secara Credit Verband yang
kedua dan seterusnya. Credit Verband mempunyai hak
istimewa (privelege), seperti halnya dengan Hipotek
Pertama, artinya si pemegang pembiayaan berhak lebih
dulu menerima pelunasan daripada yang lainnya.

55. 5. Personal/Corporate Guarantee dan Avalis
a. Personel/Corporate Guarantee




Personal/Corporate Guarantee sama dengan istilah jaminan pribadi.
Perjanjian dengan pola borgtoht (jaminan pribadi) adalah jaminan pribadi
terhadap pembayaran suatu kewajiban/hutang di luar penjaminan
kewajiban/hutang yang timbul karena surat berharga.
Jaminan pribadi bila diberikan oleh seseorang sering juga dikenal dengan
istilah Personal Guarantee; bila diberikan oleh perusahaan sering pula
dikenal dengan sebutan Corporate Guarantee.
Di dalam borgtocht, perorangan maupun perusahaan, dikenal adanya hak
istimewa yang diberikan undang-undang kepada penjamin, yaitu hak agar
dibuktikan terlebih dahulu bahwa nasabah/customer yang dijamin benarbenar sudah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Dengan kata
lain, bila pemberi borgtocht tersebut ditagih, tidak secara otomatis harus
memenuhi kewajibannya. Berbeda dengan avails yang begitu ditagih, yang
bersangkutan harus memenuhi kewajiban penjaminannya.
Agar pemberi jaminan pribadi dapat ditagih dan langsung berkewajiban
memenuhi penjaminannya, maka dalam surat penjaminannya harus
dinyatakan secara tegas bahwa yang bersangkutan melepaskan hak
istimewanya tersebut.

56. 
Dengan demikian untuk menjamin suatu pembiayaan, tidak dapat
dilakukan dengan cara meng-avalis akan tetapi harus dengan cara
borgtocht (personal/Corporate Guarantee).

Dalam hal bank akan menerima borgtocht, hendaknya diperhatikan:
1) Personal/Corporate Guarantee sebaiknya dibuat dengan akta notaris
supaya mempunyai kekuatan permbuktian sempurna
2) Diberikan dengan melepaskan hak istimewanya yang dinyatakan
secara tegas dalam akta borgtocht tersebut.
3) Hutang yang dijamin jelas identitas dan cara hukumnya serta pasti
jumlahnya, demikian pula nilai borgtocht-nya juga harus pasti
jumlahnya dan tidak boleh melebih hutang yang dijamin
4) Bank yakin dengan bonafiditas pemberi borgtocht.

57. b. Avalis
Avalis adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak
ketiga terhadap pelunasan pembayaran atas surat berharga
(Cek, promes) pada saat jatuh tempo surat berharga. Di
dalam avalis ini, pemilik/pemegang surat berharga dapat
langsung meminta pembayaran kepada avalis tanpa
adanya keharusan terlebih dahulu meminta pembayaran
kepada nasabah, karena avalsi sama terikatnya dengan
pihak yang dijamin.

58. 6. Harta Gono Gini (harta bersama) Sebagai
Jaminan Pembiayaan
a. Ketentuan Harta Gono Gini
Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
disebutkan ketentuan mengenai harta gono gini suami/istri
antara lain sebagai berikut:
1)
2)
3)
4)
Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama (pasal 35 ayat 1).
Harta bawaan masing-masing suami/istri dan harta benda yang
diuperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah
dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain (pasal 35 ayat 2).
Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak (pasal 36 ayat 1).
Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai
harta bendanya (pasal 36 ayat 2).

59. a. Ketentuan Harta Gono Gini
5)
6)
7)
8)
9)
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak
atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga
terhadap pihak ketiga tersangkut (pasal 29 ayat 1).
Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas
hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2).
Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (pasal 29
ayat 3).
Selama perkawinan berlangsung penjanjian tersebut tidak dapat diubah
kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dann
perubahan tidak merugikan pihak ketiga (pasal 29 ayat 4).
Bilamana perkawinan putus karena perceraian, karta bersama diatur
menurut hukumnya masing-masing (pasal 37).
Berdasarkan ketentuan di atas, maka harta yang diperoleh selama
perkawinan menjadi harta bersama terkecuali ada penjanjian perkawinan
secara tertulis yang menyatakan sebaliknya. Terhadap harta bersama,
suami atau istri dalam melakukan tindakan hukum harus dengan
persetujuan kedua belah pihak dan tidak dapat bertindak sendiri.

60. b. Harta Gono Gini (harta bersama) Sebagai
Jaminan Pembiayaan
Berdasarkan ketentuan di atas (butir a),
dalam menerima harta bersama sebagai
jaminan pembiayaan harus ada
persetujuan suami dan atau istri.
Apabila persetujuan tersebut tidak ada,
maka penerimaan/pengikatan sebagai
jaminan pembiayaan dapat dimintakan
pembatalan oleh salah satu pihak melalui
Pengadilan Negeri.

61. b. Harta Gono Gini (harta bersama) Sebagai
Jaminan Pembiayaan
Penting diperhatikan ketika menerima harta gono gini sebagai
jaminan pembiayaan:
1) Setiap penerimaan harta gono gini sebagai jaminan
pembiayaan harus ada persetujuan kedua belah pihak
(suami/istri) tanpa melihat apakah barang-barang tersebut
berupa sertifikat/bukti haknya atas nama suami/istri. Harta
gono gini ini meliputi harta tidak bergerak maupun harta
bergerak seperti kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya.
2) Persetujuan suami/istri di atas harus diserahkan kepada
lembaga keuangan untuk setiap penerimaan barang
jaminan yang sifatnya pemilikan secara pribadi kecuali
barang jaminan tersebut bukan merupakan harta gono gini.

62. b. Harta Gono Gini (harta bersama) Sebagai
Jaminan Pembiayaan
3)
4)
5)
Apabila suami/istri mempunyai lebih dari satu
istri maka persetujuan tersebut harus diberikan
oleh semua istrinya baik dalam persetujuan
yang dibuat secara bersama-sama maupun
dalam persetujuan secara sendiri-sendiri.
Ketentuan butir (1) hingga (3) di atas berlaku
juga untuk penjamin bukan nasabah.
Persetujuan suami/istri tersebut juga berlaku
untuk pemberian jaminan pribadi/borgtocht/
personal guarantee.

63. b. Harta Gono Gini (harta bersama) Sebagai
Jaminan Pembiayaan
6)
7)
8)
Semua transaksi jual beli/pemindahan hak atas harta gono
gini juga harus atas persetujuan suami/istri. Jaminan
pembiayaan yang akta jual belinya tidak tercantum
persetujuan suami/istri dan belum dilakukan balik nama
atas nama pembeli tidak dapat diterima sebagai jaminan
pembiayaan.
Untuk jaminan atas nama nasabah perorangan dan atau
penjamin perorangan yang berstatus janda/duda agar
diminta juga persetujuan dari anak-anaknya yang sudah
dewasa (apabila harta tersebut berupa harta warisan yang
berlum dibagi/dipecah).
Persetujuan suami/istri dan atau anak-anak yang sudah
dewasa seperti dijelaskan dijelaskan pada butir (7) di atas
berlaku pula dalam pemberian SKMHT.

64. c. Tata Cara Memperoleh Persetujuan
Suami/Istri
1)
2)
3)
4)
5)
Persetujuan suami/istri untuk menjaminkan harta gono gini perkawinan
sebaiknya dilakukan dengan akta notariil di mana suami/istri sekaligus
dating ke notaris pada saat dilakukan pengikatan jaminan dan atau pada
waktu pembuatan SKMHT/Credit Verband/FEO tanpa perlu dibuatkan akta
persetujuan secara tersendiri.
Persetujuan suami/istri dapat juga dibuat secara tersendiri dengan akta
notariil di mana suami/istri dating ke notaris, bila istri lebih dari 1(satu)
maka persetujuan dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Dalam persetujuan butir 1) dan 2) di atas sekaligu dicantumkan dalam
aktanya bahwa mereka adalah istri satu-satunya sedangkan bila lebih dari
1(sau) istri maka pernyataan dimaksud tidak perlu dicantumkan.
Persetujuan suami/istri untuk pemberian jaminan
peibadi/borgtoch/personal guarantee dapat dituangkan sekaligus dalam
akta borgtochnya atau dapat dibuat akta persetujuan sendiri.
Persetujuan anak-anak yang sudah dewasa dalam hal nasabah
persorangan dan atau penjamin perorangan yang berstatus duda/janda
tata caranya sama dengan persetujuan suami/istri tersebut di atas.

65. F. Pemberian Kuasa
1.
Pengertian
Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana
seseorang memberikan kuasa kepada seseorang lain yang
menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan
suatu urusan. Yang dimaksud dengan menyelenggarakan
sesuatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum
yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau menimbulkan
suatu akibat hukum. Orang yang telah diberi kuasa
(penerima kuasa) melakukan perbuatan hukum tersebut
atas nama orang yang memberi kuasa.

66. F. Pemberian Kuasa
2.
Cara Pemberian Kuasa
Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte
umum dalam suatu tulisan dibawah tangan bahkan dalam
suatu pucuk surat atau lisan. Walaupun pemberian kuasa
tak disyaratkan dengan akta otentik/notariil tetapi
sebaiknya apabila Bank menerima suatu kuasa dari
nasabah atau pihak lain, misalnya kuasa untuk menjual
barang jaminan ataupun bila ada pemberian kuasa untuk
menjaminkan oleh pihak lain kepada nasabah, supaya
pemberian kuasa tersebut dinyatakan dengan akta
notariil, hal tersebut dimaksudkan agar kekuatan
pembuktiannya sempurna.

67. F. Pemberian Kuasa
3. Jenis Pemberian Kuasa
Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu
mengenai hanya suatu kepentingan tertentu atau lebih,
atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si
pemberi kuasa.
Ada tiga jenis pemberian kuasa, yaitu:
a. Pemberian kuasa untuk melaksanakan sauatu kepentingan
tertentu.
b. Pemberian kuasa untuk melaksanakan beberapa
kepentingan tertentu.
c. Pemberian kuasa secara umum, artinya tidak disebutkan
untuk kepentingan tertentu atau pemberian kuasa tersebut
untuk segala kepentingan pemberi kuasa.

68. F. Pemberian Kuasa
4. Penggunaan Pemberian Kuasa
Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi perbuatan
pengurusan. Untuk memindah-tangankan barang atau untuk meletakan
Hipotek diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun
suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik,
diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.
Dari hal di atas dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pemberian kuasa oleh
pemilik barang kepada customer untuk menjaminkan barangnya kepada
lembaga keuangan atas falitas pembiayaan yang diperoleh harus
dinyatakan dengan tegas dalam Surat Kuasa, bahwa pemberian kuasa
yang diberikan itu melaksanakan suatu kepentingan tertentu: misalnya
pemberian kuasa untuk menjaminkan, untuk menjual barang jaminan,
untuk memasang Hipotek pertama dan sebagainya.
Di dalam pelaksanaan pemberian kuasa tersebut, penerima kuasa berhak
untuk menuntut penggantian biaya, pemasangan Hipotek dan lain-lain
harus diperjanjikan menjadi beban customer.

69. F. Pemberian Kuasa
5. Berakhirnya Pemberian Kuasa
Pemberian Kuasa berakhir apabila:
a. Kepentingan yang harus dilaksanakan telah selesai.
Pemberi atau Penerima Kuasa meninggal dunia atau badan
Hukum bubar dalam hal pemberi dan atau penerima kuasa
perusahaan Badan Hukum.
b. Pemberi Kuasa dicabut kembali oleh Pemberi Kuasa.
c. Kuasa tersebut dibatalkan/dikembalikan oleh Penerima
Kuasa.
d. Pemberi Kuasa atau penerima Kuasa pailit atau ditaruh
dibawah pengampuan (curatele).
e. Pengangkatan Kuasa baru untuk menjalankan urusan yang
sama

70. F. Pemberian Kuasa
Untuk menjamikan keamanan dan kepentingan lembaga
keuangan maka hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa
didalam pemberiam kuasa itu agar dicantumkan clausula
bahwa kuasa ini adalah diberikan dengan tidak dapat
dicabut kembali/ berakhir dengan alasan apapun maupun
berdasarkan Undang-Undang.
Clausa-clausa yang perlu diperhatikan dalam surat kuasa:
Apabila pemberian kuasa dicabut oleh Pemberi Kuasa,
sedangkan dalam pemberian kuasa itu ada clausula “tidak
dapat dicabut “ maka Pengadilanlah yang akan
menentukan masih berlaku atau tidaknya pemberian kuasa
tersebut. Suatu kuasa dapat dialihkan kepada orang lain
bilamana ada clausa bahwa kuasa tersebut diberikan
dengan hak subtitusi yang secara tegas disebut Surat
Kuasa tersebut.

71. F. Pemberian Kuasa
6. Penandatanganan Surat Kuasa
Surat kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada lembaga
keuangan harus ditanda tangani oleh orang-orang yang
berhak menanda tangani Perjanjian Pembiayaan. Surat
Kuasa harus dibubuhi materai secukupnya. Khusus untuk
kuasa dibawah tangan dibubuhi meterai dan perlu
diperhatikan pembubuhan tanggal yang sesuai di atas
materai tempel maksud.

72. G. Jenis-Jenis Akta
1. Pengertian
Akta adalah surat tanda bukti: suatu tulisan yang ditanda tangani
dan diperuntukkan membuktikan kebenaran apa yang tertera di
dalamnya.
2. Macam Akta
a. Akta Otentik
Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan oleh
undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum
yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya:
 Akta dibuat oleh/dihadapan seorang pejabat umum
 Akta harus dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang
 Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dengan kata lain
pejabat tersebut harus mempunyai wewenang untuk membuat akta
tersebut.

73. Dimaksud dengan pejabat-pejabat umum seperti disebutkan
di atas adalah:

74. b. Akta Di bawah Tangan
Akta di bawah tangan adalah suatu tanda bukti yang dibuat
tanpa perantaraan seorang pejabat/pegawai umum.
Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan adalah
sempurna sepanjang para pihak tidak mengingkarinya.
Apabila salah satu pihak mengingkari kebenaran isi akta,
tanggalnya, atau tanda tangannya maka pihak lain harus
membuktikan kebenarannya.
Dalam transaksi perbankan sebaiknya dihindarkan akta di
bawah tangan terutama yang menyangkut jumlah risiko
yang tinggi, lebih baik dilakukan dengan akta notaris. Bagi
lembaga keuangan selaku pemberi pembiayaan suatu saat
dapat dimintakan grosse yang berguna bagi pelaksanaan
eksekusi jaminan.
Mengingat akta adalah alat bukti maka agar diperhatikan bea
meterainya sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku

75. 3. Macam-Macam Akta Notaris
a. Akta Notaris
Adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Akta yang demikian
adalah akta otentik yang berarti mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna.
Ada akta-akta yang menurut undang-undang harus dibuat di dalam bentuk
otentik, misalnya: Akta Pendirian Perseroan Terbatas (P.T), Firma, C.V,
Yayasan, Koperasi, Surat kuasa Memasang Hipotik, Akta Hipotik.
b. Akta yang dilegalisir oleh Notaris
Akta semacam ini juga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,
sebenarnya sifat akta ini dibawah tangan, karena baik bentuk maupun
isinya dibuat oleh para pihak yang berkepentingan. Akta ini baru sah
setelah para pihak menandatangani atau cap jempol di hadapan Notaris
dan setelah isi akta maupun maksud akte ini dibacakan oleh Notaris. Pada
akta yang dilegalisir notaris ini, notaris menjamin kepastian tanggal
maupun menjamin para pihak telah menanda tangani akta tersebut
dengan semestinya dihadapannya. Oleh karena itu, akta ini walaupun
merupakan akta dibawah tangan tapi mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna.

76. 3. Macam-Macam Akta Notaris
c. Akta yang disalin oleh Notaris / Copy Collectionee
Akta semacam ini adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang
merupakan salinan suatu akta, baik akta otentik atau akta di
bawah tangan apabila aslinya telah hilang atau tidak terbaca lagi.
Kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.
Copy Collectionee yang dibuat oleh Notaris yang membuat akta
aslinya yang hilang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
Copy Collectionee dari akta-akta dibawah tangan hanya memberikan
permulaan pembuktian dengan tulisan (tidak sempurna ).

77. H. Pembaruan, Pengalihan, dan
Perjumpaan Utang
1. Penjelasan
Penyelesaian kartu pembiayaan oleh nasabah tertentu tidak
selalu dengan pembayaran/pelunasan oleh nasabah sendiri,
tetapi juga dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu,
antara lain:
a. Novasi/pembaharuan hutang.
b. Subrogasi/penggantian kreditur.
c.
Cessie Piutang.
d. Kompensasi/perjumpaan utang.

78. 2. Novasi/Pembaharuan Hutang
Novasi terjadi dengan 3 (tiga) cara:
Apabila seorang nasabah terhadap pembiayaannya
mengadakan suatu perikatan baru sebagai ganti perikatan
yang lama karena adanya perikatan baru menjadi hapus.
b.
Apabila nasabah semula digantikan oleh/dengan nasabah
baru dan nasabah lama dibebaskan dari hutangnya
(expromisie).
c.
Apabila dengan suatu perjanjian yang baru pembiayaan
(lama) digantikan dengan pembiayaan baru dan nasabah
dibebaskan dari hutangnya oleh pembiayaan baru.
Novasi/pembaharuan hutang harus dinyatakan dengan tegas dalam
suatu perjanjian sehingga tidak mungkin terjadi sesuatu karena
anggapan saja.
Perjanjian novasi tidak disyaratkan harus dengan akta otentik, tetapi
sebaiknya dengan akte otentik, terutama novasi, karena adanya
penggantian nasabah.
a.

79. Contoh -contoh novasi adalah sebagai berikut:
a. Adanya Perjanjian Pembiayaan yang baru untuk Nasabah
yang sama, di mana Perjanjian Pembiayaan yang baru
menghapuskan Perjanjian yang lama sebagai bukti adanya
hutang Nasabah.
b. Kedudukan A sebagai Nasabah terhadap lembaga keuangan
sebagai Pembiayaan, digantikan oleh Nasabah (yang baru)
B dan kepada A dinyatakan tidak berhutang lagi kepada
lembaga keuangan.
c. A (Nasabah) berhutang kepada B (Pembiayaan). C
menggantikan kedudukan B sebagai Pembiayaan. Untuk itu
dibuat perjanjian antara A, B dan C sehingga hak menagih
beralih dari B ke C dan A dibebaskan dari kewajibanya
terhadap B.

80. 3. Subrogasi
Subrogasi terjadi apabila ada penggantian oleh seorang pihak ketiga
yang mengadakan pembayaran.
Konkretnya adalah sebagai berikut:
Lembaga keuangan menerima pembayaran dari pihak ketiga dan pihak
ketiga itu menggantikan semua hak yang dipunyai lembaga keuangan
terhadap nasabah. Penggantian itu/subrogasi harus dinyatakan dengan
tegas sampai dengan suatu perjanjian dan dilakukan pada saat
pembayaran oleh pihak ketiga tersebut.
b. Nasabah memperoleh pembiayaan dari pihak ketiga untuk melunasi
pembiayaannya dan pihak ketiga tersebut menggantikan hak-hak dari
lembaga keuangan. Subrogasi demikian baru sah apabila baik akad
pembiayaan maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik
dan baru diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang
tersebut.
Hal yang penting bagi lembaga keuangan dengan adanya subrogasi ialah
adanya pelunasaan pembiayaan, baik oleh pihak ketiga maupun oleh
nasabah sendiri yang mana digunakan untuk pelunasan adalah
pembiayaan dari pihak ketiga.
a.

81. 4. Ceesie Piutang
Cessie Piutang adalah penyerahan piutang oleh nasabah kepada
lembaga keuangan dengan akta otentik atau di bawah tangan
yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan sebagai salah satu
cara pelunasan pembiayaan nasabah.
Hutang nasabah belum dapat dikatakan lunas selama tagihan
terhadap pihak ketiga belum direalisir.
Syarat-syarat Cessie adalah:
a.
Bentuk akta otentik atau dibawah tangan tetapi sebaiknya
dibuat otentik.
b.
Kepastian jumlah piutang harus ditentukan tegas.
c.
Bukti/dasar piutang
d.
Tanggal penagihan
e.
Pemberitahuan, atau
f.
Persetujuan/pengakuan nasabah asal/tertagih secara tertulis.

82. Untuk surat-surat berharga atas unjuk dilakukan dengan penyerahan
surat dimaksud. Sedangkan untuk surat-surat atas nama
dilakukan dengan penyerahan suratnya disertai endosemen.
Pengikatan Cessie Piutang sebaiknya dibuatkan dengan suatu Akte
Notaris dengan memuat hal-hak sebagai berikut:
a. Piutang-piutang tersebut hanya dapat diperhitungkan setelah hasil
penagihan dipenuhi.
b. Lembaga keuangan tidak bertanggung jawab atas piutang-piutang
yang tidak dapat ditagih dengan alasan apapun.
c. Daftar piutang tersebut harus diusahakan untuk diadakan
spesifikasi selengkapnya seperti: nama yang berhutang, Jumlah
piutang dan lain-lain.

83. d.
e.
f.
g.
Harus dimintakan persetujuan dari si berhutang bahwa yang
bersangkutan akan melakukan pembayaran hanya kepada Bank.
Harus diteliti dan benar adanya dasar hukum yang kuat dari
piutang yang akan dicessiekan dan jumlahnya harus pasti
Sebelum akta cessie ditanda tangani perlu dibuat akta notariil
perjanjian penyelesaian hutang antara bank dengan customer
nasabah yang dalam satu pasalnya atau klausulanya
menyebutkan cessie piutang tersebut hasilnya baru
diperhitungkan untuk menyelesaikan hutang customer debiutur
apabila hasil tagihan benar-benar telah secara efektif masuk
dalam rekening customer nasabah yang ada dalam administrasi
bank.
Akta cessie diusahakan notariil dan harus ditanda tangani oleh
lembaga keuangan, customer nasabah dan disetujui serta
ditanda tangani oleh tertagih.

84. 5. Kompensasi/Perjumpaan Utang
Kompensasi/perjumpaan hutang adalah suatu keadaan
dimana dua orang saling berhutang satu sama lain,
sehingga antara mereka terjadi suatu perjumpaan dengan
mana hutang-hutang antara mereka tersebut dihapuskan.
Contoh:
A memperoleh pembiayaan dari kepada lembaga keuangan
Rp50 juta. Tetapi sebaliknya A menjual kepada lembaga
keuangan barang-barang seharga Rp20 juta. Karenanya
kompensasi hutang A dengan sendirinya berkurang Rp20
juta.

85. I. Kepailitan
1. Pengertian
Kepailitan adalah suatu keadaan seorang nasabah telah berhenti membayar
utang-utangnya yang harus dinyatakan dengan putusan Hakim Pengadilan
Negeri. Keadaan pailit bisa diminta oleh nasabah sendiri, seorang atau
lebih krediturnya, atau oleh Kejaksaan dalam hal kasus pidana.

86. 2. Beberapa istilah yang timbul dengan adanya
pernyataan pailit perlu diketahui:
a. Hakim Komisaris
Pada saat seorang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri,
maka diangkatlah seorang Hakim Komisaris yang bertindak
sebagai pengawas dalam penyelesaian kepailitan nasabah
tersebut, serta mengawasi juga agar kepailitan berjalan dan
diselesaikan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.
b. Balai Harta Peninggalan (BHP)
Adalah badan yang bertindak sebagai kurator (curatrice) dalam
kepailitan nasabah dan melaksanakan tindakan-tindakan
pengurusan (behhersdaden) dalam hal diperlukan tindakantindakan penerusan perusahaan customer, jika ada.

87. 2. Beberapa istilah yang timbul dengan adanya
pernyataan pailit perlu diketahui:
c. Accord
Adalah suatu rencana penyelesaian kepailitan yang diajukan oleh
nasabah kepada para kreditur, pernyataan accord (perdamaian)
mana harus disahkan oleh Pengadilan Negeri (homologatie
accord).
d. Insolventie
Bilamana dalam rapat verifikasi tidak diajukan suatu accord atau
suatu acoord telah diajukan oleh nasabah dalam keadaan pailit
tetapi ditolak rapat verifikasi, maka boedel (harta) dengan
sendirinya berada dalam keadaan insolventie (artinya keadaan si
berhutang sudah sungguh pailit atau tidak mampu membayar
utangnya).

88. 2. Beberapa istilah yang timbul dengan adanya
pernyataan pailit perlu diketahui:
e. Likuidasi
Sebagai akibat keadaan insolventie tersebut, maka oleh Balai
Harta Peninggalan boedel kemudian dijual didepan umum. Dari
hasil penjualan ini setelah dikeluarkan ongkos-ongkos yang
diperlukan maka dibuatkan suatu daftar pembagian di mana
ditentukan bagian yang dapat diterima dari hasil penjualan oleh
setiap pembiayaan. Isi daftar pembagian ini harus disahkan oleh
Pengadilan Negeri.
f. Rapat Verifikasi
Adalah pertemuan-pertemuan yang diadakan antara para
kreditur, nasabah dan Hakim Komisaris dibawah pimpinan
Pengadilan Negeri, untuk memelihara dan memisahkan piutangpiutang (melakukan verifikasi) dan untuk mendapatkan daftar
pembagian (uitdelingslijst).

89. 2. Beberapa istilah yang timbul dengan adanya
pernyataan pailit perlu diketahui:
g. Boedel Pailit
Harta terpailit baik yang sudah maupun yang akan diperoleh akan
diperhitungkan untuk pemenuhan hutang/kewajiban terpailit.
h. Daftar Pembagian (Uitdelingslijst)
Adalah salah satu daftar yang ditetapkan dalam rapat verifikasi
dalam suatu keadaan pailit atau pada suatu accord, yang berisi
ketentuan-ketentuan mengenai masing-masing jumlah yang
dibagikan kepada para kreditur.
i. Dicabut/berakhirnya kepailitan



Dihentikan karena kekurangan hasil-hasil.
Karena adanya homologatie accord (perdamaian yang telah disahkan
oleh pengadilan)
Sesudah daftar pembagian beroleh kekuatan mengikat dari Pengadilan
Negeri.

90. J. Penyitaan (Beslag)
1. Pengertian
Penyitaan atau beslag adalah tindak hukum yang dilakukan
atau dilaksanakan oleh yang berwenang (antara lain
Pengadilan, BUPLN, Polisi, Kejaksaan) atas barang-barang
seseorang dengan tujuan untuk menjamin hak-hak atau
piutang-piutang seorang penggugat (dalam perkara
perdata) atau untuk mendapatkan suatu bukti (dalam
perkara pidana).

91. 2. Jenis-jenis penyitaan
a. Penyitaan Revindicatoir
Adalah penyitaan atas suatu barang dilaksanakan atas permintaan
pemilik barang tersebut yang berada pada kekuasaan orang lain,
sebelum dan atau dalam rangka pemilik tersebut mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kembali
barang miliknya.
Hal seperti ini dapat terjadi atas barang-barang jaminan
pembiayaan, yang ternyata barang jaminan pembiayaan adalah
milik pihak ketiga yang dijaminkan nasabah kepada Bank tanpa
persetujuan yang tegas/pasti dari pihak pemiliknya.
Untuk itu perlu diperhatikan surat kuasa menjaminkan dari
pemiliknya kepada nasabah apabila barang jaminan adalah milik
pihak ketiga.

92. 2. Jenis-jenis penyitaan
b. Penyitaan Conservatoir
Adalah penyitaan atas barang dengan tujuan agar barangbarang tersebut tidak dihilangkan selama perkara yang
bersangkutan sedang berlangsung. Hal tersebut dapat
diajukan oleh lembaga keuangan apabila ada dugaan
barang-barang jaminan yang dikuasai nasabah akan
disembunyikan, dipindah-tangankan ataupun lain-lain
perbuatan dengan maksud untuk menarik barang-barang
tersebut dari kekuasaan lembaga keuangan.

93. 2. Jenis-jenis penyitaan
c. Penyitaan Executorial
Adalah penyitaan atas suatu barang sebagai pendahuluan
suatu eksekusi/suatu pelaksanaan keputusan Kepailitan
yang telah memperoleh kekuatan hukum/pasti, dengan
tujuan agar barang-barang tersebut kemudian akan
dilelang di depan umum.
d. Rijden Beslag
Adalah penyitaan atas kendaraan yang meskipun
perkaranya masih berlangsung walaupun kendaraan dalam
keadaan disita tetapi boleh digunakan oleh pemiliknya.
Misalnya kendaraan nasabah disita sehubungan perkara
penyelesaian pembiayaannya, tetapi kendaraan tersebut
masih dapat digunakan oleh nasabah.

94. 3. Perlawanan (verzet)
Adalah suatu upaya yang diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk
mempertahankan suatu hak. Tuntutan perlawanan demikian
dimajukan dan diperiksa dengan cara yang sama seperti cara bagi
gugatan biasa.
Perlawanan (verzet) diajukan kepada:
a. Keputusan Verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan dengan tanpa
hadirnya tergugat, walaupun untuk itu tergugat telah dipanggil
dengan sempurna.
b. Penyitaan oleh yang terkena sita dengan alasan tertentu,
misalnya karena yang disita untuk sementara itu telah memenuhi
keputusaan.
c. Penyitaaan oleh pihak ketiga dengan alasan:
1) Barang yang terkena sita adalah miliknya.
2) Kepentingan pihak ketiga tersebut dirugikan.