PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDGShafaillaaAlika
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDG
Oleh :
Apar Hajaludin
Meisya ayu yulianita
Neng Seni Rahayu
Shafailla Alika pratiwi
Sopiyanti
12 IPS 3
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDGShafaillaaAlika
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA - SMA MUHAMMADIYAH 4 BDG
Oleh :
Apar Hajaludin
Meisya ayu yulianita
Neng Seni Rahayu
Shafailla Alika pratiwi
Sopiyanti
12 IPS 3
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
Hukum adalah keseluruhan norma oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan, dengan tujuan untuk mengadakan suatu mengikat bagi sebagian atau seluruh tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. 1. Hakikat Perlindungan dan
Penegakkan Hukum
Pengertian hukum:
hukum ialah Himpunan peraturan ( perintah dan larangan ) yang dibuat
oleh penguasa yang bersifat memaksan dan ada sangsi yang tegas bagi
yang melanggarnya
3. Hukum bersifat
Mengatur
Mengatur ialah memuat peraturan
berupa larangan dan perintah yang
mengatur tingkah laku manusia demi
terciptanya ketertiban dan ketentraman
Memaksa
Memaksa ialah hukum yang memaksa
anggota masyarakatnya dan bagi yang
melanggar dikenakan sanksi
Melindungi
ialah hukum untuk menjaga
keseimbangan antar berbagai
kepentingan
4. Pengertian perlindungan hukum dan
peneggakan hukum
Perlindungan hukum
ialah suatu proses peneggakan hukum
dalam masyarakat yang bertujuan
melindungi umat manusia baik diri
maupun kepentingan tindakan
manusia
Penegakkan hukum
Merupakkan proses
dilaksanakan upaya agar
norma- norma berfungsi
dengan nyata
5. Unsur- unsur perlindungan dan
penegakkan hukum
Kepastian hukum
Seseorang dapat
memperoleh sesuai
dengan yang
diharapkannya
Kemanfaatan
Hukum memberi
manfaat bagi orang bagi
masyarakat
Keadilan
Hukum bersifat
menyetarakan tanpa
membedakan
7. Dasar perlindungan dan peneggakan
hukum
Pasal 24 ayat (1) Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Berbunyi “ kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna meneggkan hukum dan keadilan
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya
Pasal 28 ayat (5)
Pasal 30 ayat (4)
