SlideShare a Scribd company logo
Indonesia Sebagai
Negara Hukum
Reza Wahyuni, M. Pd.
1
Menjelaskan
pengertian
negara hukum
Tujuan
Pembelajaran
2
Menganalisis
makna Indonesia
sebagai negara
hukum dan prinsip-
prinsipn
3
Menganalisis
hubungan Negara
hukum dengan HAM
Pasal 1 Ayat 3 UUD
NRI Tahun 1945
"Negara Indonesia adalah
Negara Hukum"
PENGANTAR
Istilah negara hukum secara
terminologis terjemahan dari kata
Rechtsstaat atau Rule of law. Di
Indonesia, istilah Rechtsstaat dan Rule
of law biasa diterjemahkan dengan
istilah “Negara Hukum” (Winarno,
2007).
PENGERTIAN
Negara adalah organisasi
kekuasaan yang berdaulat
dengan tata pemerintahan
yang melaksanakan tata
tertib atas orang-orang di
daerah tertentu.
NEGARA
Kumpulan peraturan
yang terdiri atas
norma dan sanksi-
sanksi
HUKUM
Pengertian negara hukum selalu menggambarkan
adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan
negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah
dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh
hukum yang berlaku.
NEGARA
HUKUM
1
Hukum sebagai
alat penertib
(Ordering)
FUNGSI
HUKUM
2
Hukum sebagai
alat penjaga
keseimbangan
(balancing)
3
Hukum sebagai
katalisator
1
2
3
Norma hukumnya bersumber pada Pancasila menjadi
dasar dan adanya hierarki jenjang kebiasaan hukum
Sistem konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar
1945 dan peraturan perundang-undangan di
bawahnya membentuk kesatuan sistem aturan
Kedaulatan masyarakat atau prinsip demokrasi
dan Prinsip persamaan kedudukan pada aturan
dan pemerintahan
PRINSIP NEGARA
HUKUM DI INDONESIA
4
5
6
Adanya organ pembentuk undang-undang (DPR
dan Presiden) dan Sistem pemerintahannya
adalah presidensiil
PRINSIP NEGARA
HUKUM DI INDONESIA
Kekuasaan kehakiman yang bebas berdasarkan
kekuasaan lain (eksekutif) dan Adanya jaminan
akan hak asasi manusia dan kewajiban dasar
manusia
Hukum bertujuan untuk mewujudkan cita-cita
Nasional bangsa Indoneisa
UNSUR KEADILAN
Pelaksanaan hukum yang
tidak adil akan mengakibatkan
keresahan masyarakat,
sehingga wibawa hukum dan
aparatnya akan luntur di
masyarakat
Unsur dalam
Menegakkan
Hukum
UNSUR KEMANFAATAN
Hukum harus
bermanfaat bagi
manusia. Yang di
dalammya terdapat
keadilan, serta
bermanfaat untuk
rakyat
UNSUR KEPASTIAN
Penegakan hukum pada
hakikatnya adalah
perlindungan hukum
terhadap tindakan
sewenang-wenang
Keadilan adalah kondisi bagi
tercapainya kebahagian hayati buat
masyarakat negaranya, dan menjadi
dasar berdasarkan pada keadilan
itu,perlu diajarkan rasa susila pada
setiap manusia supaya ia menjadi
warga negara yg baik
Keadilan
3 Unsur Negara Hukum
. Ada penjaminan HAM
di dalam konsep negara
hukum ini dan salah satu
diantaranya adalah
kebebasan berpendapat.
Personal Freedom,
Freedom of Discussion,
The Rights to Public
Meeting
SUPREMACY OF LAW EQUALITY BEFORE THE LAW THE THIRD CONCEPT
Tidak ada tempat bagi
backing yang salah,
melainkan undang-undang
merupakan backing
terhadap yang benar
Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat
dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan
karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak
asasi manusia itu, selain itu semua perilaku manusia
disuatu negara selalu berdasarkan hukum.
Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa
hukum yang mengikatnya
Hubungan Negara
Hukum dengan
HAM
Thank You!
Any Question?

More Related Content

What's hot

Pertemuan 3.pdf
Pertemuan 3.pdfPertemuan 3.pdf
Pertemuan 3.pdf
RezaWahyuni6
 
Pertemuan 2.pdf
Pertemuan 2.pdfPertemuan 2.pdf
Pertemuan 2.pdf
RezaWahyuni6
 
Pertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdfPertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdf
RezaWahyuni6
 
Pertemuan 10.pdf
Pertemuan 10.pdfPertemuan 10.pdf
Pertemuan 10.pdf
RezaWahyuni6
 
Pertemuan 14.pdf
Pertemuan 14.pdfPertemuan 14.pdf
Pertemuan 14.pdf
RezaWahyuni6
 
Pkn kelas 9 bab 3 upload
Pkn kelas 9 bab 3 uploadPkn kelas 9 bab 3 upload
Pkn kelas 9 bab 3 upload
MTsMunggungPulung
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaHak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Dini Audi
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Smywlndr wlndr
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Lamria Agnes Meilani
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
FRANKLYN_SS
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Uiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
Adinda siti Hapsoh
 
Pp kn kelas 8 bab 3 upload
Pp kn kelas 8 bab 3   uploadPp kn kelas 8 bab 3   upload
Pp kn kelas 8 bab 3 upload
MTsMunggungPulung
 
Identitas Nasional Indonesia - PKn
Identitas Nasional Indonesia - PKnIdentitas Nasional Indonesia - PKn
Identitas Nasional Indonesia - PKnAsida Gumara
 
Pilar pilar kebangsaan pim4
Pilar pilar kebangsaan pim4Pilar pilar kebangsaan pim4
Pilar pilar kebangsaan pim4
Andri Tri Kuncoro
 
Pkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 pptPkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 ppt
tetyyanisr
 
PKN BAB 1 Kelas XI
PKN BAB 1 Kelas XIPKN BAB 1 Kelas XI
PKN BAB 1 Kelas XI
kawidian_putri
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
Sigit Riono
 
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas NasionalEsensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
Ratri nia
 

What's hot (20)

Pertemuan 3.pdf
Pertemuan 3.pdfPertemuan 3.pdf
Pertemuan 3.pdf
 
Pertemuan 2.pdf
Pertemuan 2.pdfPertemuan 2.pdf
Pertemuan 2.pdf
 
Pertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdfPertemuan 11.pdf
Pertemuan 11.pdf
 
Pertemuan 10.pdf
Pertemuan 10.pdfPertemuan 10.pdf
Pertemuan 10.pdf
 
Pertemuan 14.pdf
Pertemuan 14.pdfPertemuan 14.pdf
Pertemuan 14.pdf
 
Pkn kelas 9 bab 3 upload
Pkn kelas 9 bab 3 uploadPkn kelas 9 bab 3 upload
Pkn kelas 9 bab 3 upload
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warga Negara IndonesiaHak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
 
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
Politik Hukum - Pertemuan Ketujuh - 7. politik hukum penegakan hukum dan poli...
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Pp kn kelas 8 bab 3 upload
Pp kn kelas 8 bab 3   uploadPp kn kelas 8 bab 3   upload
Pp kn kelas 8 bab 3 upload
 
Identitas Nasional Indonesia - PKn
Identitas Nasional Indonesia - PKnIdentitas Nasional Indonesia - PKn
Identitas Nasional Indonesia - PKn
 
Pilar pilar kebangsaan pim4
Pilar pilar kebangsaan pim4Pilar pilar kebangsaan pim4
Pilar pilar kebangsaan pim4
 
Pkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 pptPkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 ppt
 
PKN BAB 1 Kelas XI
PKN BAB 1 Kelas XIPKN BAB 1 Kelas XI
PKN BAB 1 Kelas XI
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas NasionalEsensi dan Urgensi Identitas Nasional
Esensi dan Urgensi Identitas Nasional
 

Similar to Pertemuan 9.pdf

Konstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of lawKonstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of law
Mercu Buana University
 
Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3
Uwes Chaeruman
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
aguesmatematic
 
PPT DINA NOFRIANI FITRI 2314080004 kewarganegaraan.pdf
PPT DINA NOFRIANI FITRI 2314080004 kewarganegaraan.pdfPPT DINA NOFRIANI FITRI 2314080004 kewarganegaraan.pdf
PPT DINA NOFRIANI FITRI 2314080004 kewarganegaraan.pdf
DinanofrianiFitri
 
TUGAS IMUR.pptx
TUGAS IMUR.pptxTUGAS IMUR.pptx
TUGAS IMUR.pptx
TanjungGading
 
SUSUNAN NEGARA INDONESIA, KEDAULATAN RAKYAT, DAN HUKUM NEGARA DIINDONESIA.pptx
SUSUNAN NEGARA INDONESIA, KEDAULATAN RAKYAT, DAN HUKUM NEGARA DIINDONESIA.pptxSUSUNAN NEGARA INDONESIA, KEDAULATAN RAKYAT, DAN HUKUM NEGARA DIINDONESIA.pptx
SUSUNAN NEGARA INDONESIA, KEDAULATAN RAKYAT, DAN HUKUM NEGARA DIINDONESIA.pptx
DimasAgungSantoso1
 
Hubungan negara hukum & ham
Hubungan negara hukum & hamHubungan negara hukum & ham
Hubungan negara hukum & ham
pgmiidaqu
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
 
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan Hukum
FN223
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
FN223
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
andhika perceka
 
mata kuliah hukum tata negara asas asas hukum tata negara indonesia
mata kuliah hukum tata negara asas asas hukum tata negara indonesiamata kuliah hukum tata negara asas asas hukum tata negara indonesia
mata kuliah hukum tata negara asas asas hukum tata negara indonesia
AdiSaputra173125
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
Robet Saputra
 
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Julaiha Probo Anggraini
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesia
Racmat Ridho
 
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptx
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMateri Penegakan hukum di indonesia.pptx
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptx
MayaRiantini1
 
makalah han.docx
makalah  han.docxmakalah  han.docx
makalah han.docx
sandiadipu1
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
melan mahfudzoh
 

Similar to Pertemuan 9.pdf (20)

Konstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of lawKonstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of law
 
Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
PPT DINA NOFRIANI FITRI 2314080004 kewarganegaraan.pdf
PPT DINA NOFRIANI FITRI 2314080004 kewarganegaraan.pdfPPT DINA NOFRIANI FITRI 2314080004 kewarganegaraan.pdf
PPT DINA NOFRIANI FITRI 2314080004 kewarganegaraan.pdf
 
TUGAS IMUR.pptx
TUGAS IMUR.pptxTUGAS IMUR.pptx
TUGAS IMUR.pptx
 
SUSUNAN NEGARA INDONESIA, KEDAULATAN RAKYAT, DAN HUKUM NEGARA DIINDONESIA.pptx
SUSUNAN NEGARA INDONESIA, KEDAULATAN RAKYAT, DAN HUKUM NEGARA DIINDONESIA.pptxSUSUNAN NEGARA INDONESIA, KEDAULATAN RAKYAT, DAN HUKUM NEGARA DIINDONESIA.pptx
SUSUNAN NEGARA INDONESIA, KEDAULATAN RAKYAT, DAN HUKUM NEGARA DIINDONESIA.pptx
 
Hubungan negara hukum & ham
Hubungan negara hukum & hamHubungan negara hukum & ham
Hubungan negara hukum & ham
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Pentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan HukumPentingnya Perlindungan Hukum
Pentingnya Perlindungan Hukum
 
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukumPengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
Pengertian dan pentingnya perlindungan serta penegakan hukum
 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
 
mata kuliah hukum tata negara asas asas hukum tata negara indonesia
mata kuliah hukum tata negara asas asas hukum tata negara indonesiamata kuliah hukum tata negara asas asas hukum tata negara indonesia
mata kuliah hukum tata negara asas asas hukum tata negara indonesia
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
 
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesia
 
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptx
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMateri Penegakan hukum di indonesia.pptx
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptx
 
makalah han.docx
makalah  han.docxmakalah  han.docx
makalah han.docx
 
Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
 

More from RezaWahyuni6

Soal Kuis 1 - Soal Kuis 1 - Reza Wahyuni, M. Pd..pdf
Soal Kuis 1 - Soal Kuis 1 - Reza Wahyuni, M. Pd..pdfSoal Kuis 1 - Soal Kuis 1 - Reza Wahyuni, M. Pd..pdf
Soal Kuis 1 - Soal Kuis 1 - Reza Wahyuni, M. Pd..pdf
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
RezaWahyuni6
 
5. BPP Etika Bisnis.pdf5. BPP Etika Bisnis
5. BPP Etika Bisnis.pdf5. BPP Etika Bisnis5. BPP Etika Bisnis.pdf5. BPP Etika Bisnis
5. BPP Etika Bisnis.pdf5. BPP Etika Bisnis
RezaWahyuni6
 
3. RPS Etika Bisnis.pdf3. RPS Etika Bisnis.pdf
3. RPS Etika Bisnis.pdf3. RPS Etika Bisnis.pdf3. RPS Etika Bisnis.pdf3. RPS Etika Bisnis.pdf
3. RPS Etika Bisnis.pdf3. RPS Etika Bisnis.pdf
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptxMateri Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 5.pptxMateri Pertemuan 5.pptx
Materi Pertemuan 5.pptxMateri Pertemuan 5.pptxMateri Pertemuan 5.pptxMateri Pertemuan 5.pptx
Materi Pertemuan 5.pptxMateri Pertemuan 5.pptx
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4.pptx
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 3.pptxMateri Pertemuan 3.pptx
Materi Pertemuan 3.pptxMateri Pertemuan 3.pptxMateri Pertemuan 3.pptxMateri Pertemuan 3.pptx
Materi Pertemuan 3.pptxMateri Pertemuan 3.pptx
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2.pptx
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2.pptx
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2.pptx
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 1.pdfMateri Pertemuan 1.pdf
Materi Pertemuan 1.pdfMateri Pertemuan 1.pdfMateri Pertemuan 1.pdfMateri Pertemuan 1.pdf
Materi Pertemuan 1.pdfMateri Pertemuan 1.pdf
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 3.pptx Materi Pertemuan 3
Materi Pertemuan 3.pptx Materi Pertemuan 3Materi Pertemuan 3.pptx Materi Pertemuan 3
Materi Pertemuan 3.pptx Materi Pertemuan 3
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 2.pptx Materi Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptx Materi Pertemuan 2Materi Pertemuan 2.pptx Materi Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptx Materi Pertemuan 2
RezaWahyuni6
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
RezaWahyuni6
 
Mgg06 Pengert, Fungsi, Macam2 Ideologi (internet) (15 slide) (1).ppt
Mgg06  Pengert, Fungsi,  Macam2 Ideologi (internet) (15 slide) (1).pptMgg06  Pengert, Fungsi,  Macam2 Ideologi (internet) (15 slide) (1).ppt
Mgg06 Pengert, Fungsi, Macam2 Ideologi (internet) (15 slide) (1).ppt
RezaWahyuni6
 
Mgg05 Psila Sbg Dsr Ngr-2 (hub negara & penddnya) (20 slide).pptx
Mgg05  Psila Sbg Dsr Ngr-2 (hub negara & penddnya) (20 slide).pptxMgg05  Psila Sbg Dsr Ngr-2 (hub negara & penddnya) (20 slide).pptx
Mgg05 Psila Sbg Dsr Ngr-2 (hub negara & penddnya) (20 slide).pptx
RezaWahyuni6
 

More from RezaWahyuni6 (20)

Soal Kuis 1 - Soal Kuis 1 - Reza Wahyuni, M. Pd..pdf
Soal Kuis 1 - Soal Kuis 1 - Reza Wahyuni, M. Pd..pdfSoal Kuis 1 - Soal Kuis 1 - Reza Wahyuni, M. Pd..pdf
Soal Kuis 1 - Soal Kuis 1 - Reza Wahyuni, M. Pd..pdf
 
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4 Materi Pertemuan 4.pptx
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
 
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2
 
5. BPP Etika Bisnis.pdf5. BPP Etika Bisnis
5. BPP Etika Bisnis.pdf5. BPP Etika Bisnis5. BPP Etika Bisnis.pdf5. BPP Etika Bisnis
5. BPP Etika Bisnis.pdf5. BPP Etika Bisnis
 
3. RPS Etika Bisnis.pdf3. RPS Etika Bisnis.pdf
3. RPS Etika Bisnis.pdf3. RPS Etika Bisnis.pdf3. RPS Etika Bisnis.pdf3. RPS Etika Bisnis.pdf
3. RPS Etika Bisnis.pdf3. RPS Etika Bisnis.pdf
 
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptxMateri Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
Materi Pertemuan 5.pptxMateri Pertemuan 5.pptx
Materi Pertemuan 5.pptxMateri Pertemuan 5.pptxMateri Pertemuan 5.pptxMateri Pertemuan 5.pptx
Materi Pertemuan 5.pptxMateri Pertemuan 5.pptx
 
Materi Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4.pptx
Materi Pertemuan 4.pptxMateri Pertemuan 4.pptx
 
Materi Pertemuan 3.pptxMateri Pertemuan 3.pptx
Materi Pertemuan 3.pptxMateri Pertemuan 3.pptxMateri Pertemuan 3.pptxMateri Pertemuan 3.pptx
Materi Pertemuan 3.pptxMateri Pertemuan 3.pptx
 
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2.pptx
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2.pptx
Materi Pertemuan 2.pptxMateri Pertemuan 2.pptx
 
Materi Pertemuan 1.pdfMateri Pertemuan 1.pdf
Materi Pertemuan 1.pdfMateri Pertemuan 1.pdfMateri Pertemuan 1.pdfMateri Pertemuan 1.pdf
Materi Pertemuan 1.pdfMateri Pertemuan 1.pdf
 
Materi Pertemuan 3.pptx Materi Pertemuan 3
Materi Pertemuan 3.pptx Materi Pertemuan 3Materi Pertemuan 3.pptx Materi Pertemuan 3
Materi Pertemuan 3.pptx Materi Pertemuan 3
 
Materi Pertemuan 2.pptx Materi Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptx Materi Pertemuan 2Materi Pertemuan 2.pptx Materi Pertemuan 2
Materi Pertemuan 2.pptx Materi Pertemuan 2
 
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
Materi Pertemuan 1.pdf (Pengantar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tingg)
 
Mgg06 Pengert, Fungsi, Macam2 Ideologi (internet) (15 slide) (1).ppt
Mgg06  Pengert, Fungsi,  Macam2 Ideologi (internet) (15 slide) (1).pptMgg06  Pengert, Fungsi,  Macam2 Ideologi (internet) (15 slide) (1).ppt
Mgg06 Pengert, Fungsi, Macam2 Ideologi (internet) (15 slide) (1).ppt
 
Mgg05 Psila Sbg Dsr Ngr-2 (hub negara & penddnya) (20 slide).pptx
Mgg05  Psila Sbg Dsr Ngr-2 (hub negara & penddnya) (20 slide).pptxMgg05  Psila Sbg Dsr Ngr-2 (hub negara & penddnya) (20 slide).pptx
Mgg05 Psila Sbg Dsr Ngr-2 (hub negara & penddnya) (20 slide).pptx
 

Recently uploaded

425764250-Koleksi-Soalan-Sains-Tingkatan-1-KSSM.docx
425764250-Koleksi-Soalan-Sains-Tingkatan-1-KSSM.docx425764250-Koleksi-Soalan-Sains-Tingkatan-1-KSSM.docx
425764250-Koleksi-Soalan-Sains-Tingkatan-1-KSSM.docx
MuhamadsyakirbinIsma
 
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan marthaKoneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
johan199969
 
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar PancasilaProyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
ArulArya1
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Kanaidi ken
 
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdfTugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
Thahir9
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
opkcibungbulang
 
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
StevanusOkiRudySusan
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
SABDA
 
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdfPanduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
NurHasyim22
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada AnakMengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdfKalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
SDNBotoputih
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
TriSutrisno48
 
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdfPERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
MunirLuvNaAin
 
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
RizkiArdhan
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
nurfaridah271
 

Recently uploaded (20)

425764250-Koleksi-Soalan-Sains-Tingkatan-1-KSSM.docx
425764250-Koleksi-Soalan-Sains-Tingkatan-1-KSSM.docx425764250-Koleksi-Soalan-Sains-Tingkatan-1-KSSM.docx
425764250-Koleksi-Soalan-Sains-Tingkatan-1-KSSM.docx
 
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan marthaKoneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
 
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar PancasilaProyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
Proyek Tema Dimensi P5 Pelajar Pancasila
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
 
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdfTugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
Tugas CGP Mulai dari diri - Modul 2.1.pdf
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
 
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
 
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdfPanduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
Panduan Survei Kendala Aktivasi Rekening SimPel PIP 2023 -7 Juni.pdf
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada AnakMengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
 
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdfKalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
 
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdfPERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
PERSENTASI PENINGKATAN KUALITAS PRAKTIK PEMBELAJARAN.pdf
 
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
Menyambut Masyarakat 4.0 dan Indonesia Emas 2045
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
 

Pertemuan 9.pdf

  • 2. 1 Menjelaskan pengertian negara hukum Tujuan Pembelajaran 2 Menganalisis makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip- prinsipn 3 Menganalisis hubungan Negara hukum dengan HAM
  • 3. Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"
  • 4. PENGANTAR Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of law. Di Indonesia, istilah Rechtsstaat dan Rule of law biasa diterjemahkan dengan istilah “Negara Hukum” (Winarno, 2007).
  • 5. PENGERTIAN Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. NEGARA Kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi- sanksi HUKUM
  • 6. Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. NEGARA HUKUM
  • 7. 1 Hukum sebagai alat penertib (Ordering) FUNGSI HUKUM 2 Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing) 3 Hukum sebagai katalisator
  • 8. 1 2 3 Norma hukumnya bersumber pada Pancasila menjadi dasar dan adanya hierarki jenjang kebiasaan hukum Sistem konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem aturan Kedaulatan masyarakat atau prinsip demokrasi dan Prinsip persamaan kedudukan pada aturan dan pemerintahan PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA
  • 9. 4 5 6 Adanya organ pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) dan Sistem pemerintahannya adalah presidensiil PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA Kekuasaan kehakiman yang bebas berdasarkan kekuasaan lain (eksekutif) dan Adanya jaminan akan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia Hukum bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Nasional bangsa Indoneisa
  • 10. UNSUR KEADILAN Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat Unsur dalam Menegakkan Hukum UNSUR KEMANFAATAN Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Yang di dalammya terdapat keadilan, serta bermanfaat untuk rakyat UNSUR KEPASTIAN Penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang
  • 11. Keadilan adalah kondisi bagi tercapainya kebahagian hayati buat masyarakat negaranya, dan menjadi dasar berdasarkan pada keadilan itu,perlu diajarkan rasa susila pada setiap manusia supaya ia menjadi warga negara yg baik Keadilan
  • 12. 3 Unsur Negara Hukum . Ada penjaminan HAM di dalam konsep negara hukum ini dan salah satu diantaranya adalah kebebasan berpendapat. Personal Freedom, Freedom of Discussion, The Rights to Public Meeting SUPREMACY OF LAW EQUALITY BEFORE THE LAW THE THIRD CONCEPT Tidak ada tempat bagi backing yang salah, melainkan undang-undang merupakan backing terhadap yang benar
  • 13. Hubungan antara HAM dan negara hukum sangat erat dan saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan karena suatu hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia itu, selain itu semua perilaku manusia disuatu negara selalu berdasarkan hukum. Semua hak terikat oleh hukum dan ada bukti bahwa hukum yang mengikatnya Hubungan Negara Hukum dengan HAM