Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dan etika dalam praktik keperawatan perioperatif, termasuk kode etik keperawatan, masalah etika yang sering dihadapi, dan pedoman tata tertib di ruang operasi."

1. Aspek Legal Keperawatan
Perioperatif
Fredy Akbar K

2. Fredy Akbar K
KODE ETIK KEPERAWATAN

3. Praktek Keperawatan Profesional
1
• BENAR
• Evidenced Based Practice
2
• BAIK
• Etis
3
• LEGAL
• Sesuai standar

4. Arti Etis

5. Perawat Sebagai Profesi
PERAWAT DOKTERPROFESI
1. Knowledge
2. Berorientasikan pelayanan
3. Autonomi
4. Kode Etik
MITRA
Masing-masing akuntabel
atas tindakannya
Perawat sebagai profesi harus akuntabel kepada :
1. PASIEN yg menerima pelayanannya
2. RS yg memperkerjakannya
3. PROFESINYA
4. PEMERINTAH/LEMBAGA pemberi lisensi
5. DIRI SENDIRI dan ANGGOTA TIM lainnya

6. Pengertian
 Etik atau ‘ethics’ berasal dari bahasa Yunani : ethos = adat,
kebiasaan, perilaku, atau karakter.
= Berhubungan dengan pertimbangan pembuat keputusan, benar
tidaknya suatu perbuatan karena tidak ada UU atau peraturan yg
menegaskan hal yg harus dilakukan.
 Menurut kamus Webster etik = suatu ilmu yang mempelajari
tentang apa yang baik dan buruk secara moral.
 Etik = ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana
sepatutnya manusia hidup di dalam masyarakat yang
menyangkut aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang
menentukan tingkah laku yang benar, yaitu :
Baik dan buruk
Kewajiban dan tanggung jawab

7. Pengertian
• Keperawatan : pelayanan profesional yang
merupakan bagian dari pelayanan kesehatan,
berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan,
berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual
yang komprehensif dan ditujukan kepada
individu, kelompok, dan masyarakat baik sakit
sehat maupun sehat.

8. KODE ETIK KEPERAWATAN
 Bagian dari etika kesehatan yang menerapkan nilai etika terhadap
bidang pemeliharaan atau pelayanan kesehatan masyarakat.
 Disusun dan disahkan o/ organisasi atau wadah yg membina profesi
tertentu baik secara nasional maupun internasional.
 Kode etik keperawatan di Indonesia telah disusun oleh DPP PPNI
melalui Munas PPNI di Jakarta tanggal 29 Nopember 1989.
 Terdiri dari 4 bab dan 16 pasal.
 Keputusan Munas VI PPNI telah memberlakukan Kode Etik
Keperawatan Indonesia bagi semua warga keperawatan pd tanggal 14
April 2000.
 Etika profesi keperawatan dikenal sebagai practice discipline
perwujudannya melalui asuhan/praktek keperawatan.

9. KODE ETIK PERAWAT
Perawat
Fungsi : Pelayanan Universal
Berdasarkan kebutuhan manusiaPerawat akan berbuat :
- Benar
- Diperlukan
- Menguntungkan
Manusia
Tingkah Laku Ber-beda2 Pedoman :
-Tepat
-Bermoral
KODE ETIK
PERAWAT

10. Tujuan
• Untuk menciptakan dan mempertahankan
kepercayaan klien kepada perawat, kepercayaan
di antara sesama perawat, dan kepercayaan
masyarakat kepada profesi keperawatan.

11. Cakupan Etika Profesi keperawatan
• Mencakup 2 hal penting :
– Kemampuan penampilan kerja
• Merupakan respon terhadap tuntutan profesi lain
• Mengharapkan bahwa sesuatu yang dilakukan o/ tenaga
keperawatan memenuhi standar pelayanan yg ditetapkan o/
keperawatan sendiri.
• Dinyatakan dengan kata-kata teknis
– Perilaku manusiawi
• Merupakan reaksi terhadap tekanan dari luar.
• Biasanya adalah individu atau masyarakat yang dilayani.
• Dinyatakan dalam bentuk kebutuhan yang ada dan nilai
kehidupan manusia yg konkret.

12. Prinsip Etika Profesi keperawatan
• Prinsip : menghargai hak dan martabat manusia,
tidak akan pernah berubah
• Apabila menghadapi suatu situasi yang melibatkan
keputusan yang bersifat etis dan moralitas, perawat
hendaknya bertanya kepada dirinya sendiri :
1. Bagaimana pengaruh tindakan saya kepada pasien?
2. Bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap atasan dan
orang-orang yang ekerja sama dengan saya?
3. Bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap diri saya
sendiri?
4. Bagaimana pengaruh tindakan saya terhadap profesi?

13. Fungsi Kode Etik Profesi keperawatan
 Fungsi Kode Etik :
1. Menghindari ketegangan antar manusia
2. Memperbaiki status kehidupan
3. Menopang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan
 Prinsip moral :
 Mempunyai peran yang penting dalam menentukan perilaku etis
dan dalam pemecahan masalah etik.
 Merupakan standar umum dalam melakukan sesuatu sehingga
membentuk sustu sistem etik.
 Berfungsi untuk membuat secara spesifik apakah suatu tindakan
dilarang, diperlukan, atau diizinkan dalam suatu keadaan.
 Tiga prinsip moral : autonomy, non-maleficience, dan justice

14. Otonomi
• Berarti kemampuan untuk menentukan sendiri
atau mengatur diri sendiri.
• Menghargai otonomi berarti menghargai
manusia sebagai seseorang yang mempunyai
harga diri dan martabat yang mampu
menentukan sesuatu bagi dirnya.
• Perawat harus menghargai harkat dan martabat
manusia sebagai individu yang dapat
memutuskan hal yang terbaik bagi dirinya.

15. Otonomi
 Contoh tindakan yang tidak memperhatikan otonomi :
1. Melakukan sesuatu bagi klien tanpa mereka diberitahu
sebelumnya.
2. Melakukan sesuatu tanpa memberi nformasi relevan yang
penting diketahui klien dalam membuat suatu pilihan
3. Memberitahukan klien bahwa keadaanya baik, padahal
terdapat gangguan atau penyimpangan.
4. Tidak memberikan informasi yang lengkap walaupun klien
menghendaki informsi tersebut.
5. Memaksa klien memberi informasi tentang hal-hal yang
mereka sudah tidak bersedia menjelaskannya.

16. Non-maleficience
• Berarti tidak melukai atau tidak menimbulkan
bahaya/cedera bagi orang lain.
• Johnson (1989)menyatakan bahwa prinsip untuk
tidak melukai orang lain berbeda dan lebih keras
daripada prinsip untuk melakukan yang baik.
• Beneficience merupakan prinsip untuk melakukan
yang baik dan tidak merugikan orang lain.
• Contoh : kasus transfusi darah.

17. Justice (Keadilan)
• Merupakan prinsip moral untuk semua individu.
• Tindakan yang dilakukan untuk semua orang sama
• Tindakan yang sama tidak selalu identik, tetapi
dalam hal ini persamaan berarti mempunyai
kontribusi yangrelatif sama untuk kebaikan
kehidupan seseorang.
• Prinsip moral ini tidak berdiri sendiri, tetapi bersifat
komplementer sehingga kadang-kadang
menimbulkan masalah dalam berbagai situasi.

18. Masalah Etik Keperawatan
• Lima masalah dasar etika keperawatan :
1. Kuantitas versus kualitas hidup
2. Kebebasan versus penanganan dan pencegahan
bahaya
3. Berkata secara jujur versus berkata bohong
4. Keinginan terhadap pengetahuan yang
bertentangan dengan falsafah, agama, politik,
ekonomi, dan ideologi
5. Terapi ilmiah konvensional dan versus terapi tidak
ilmiah dan coba-coba.

19. Masalah Etik Keperawatan
• Terdapat lima faktor yang pada umumnya harus
dipertimbangkan :
1. Pernyataan dari klien yang pernah diucapkan kepada
anggota keluarga, teman-temannya, dan petugas
kesehatan.
2. Agama dan kepercayaan klien yang dianutnya
3. Pengaruh terhadap anggota keluarga pasien
4. Kemungkinan akibat sampingan yang tidak
dikehendaki.
5. Prognosis dengan atau tanpa pengobatan.

20. Masalah Etik Keperawatan
1. Kuantitas versus kualitas hidup
Contoh :
– Seorang ibu meminta perawat untuk melepas semua
slang yang dipasang pada anaknya yang berusia 14
tahun
– Seorang bayi yangdilahirkan dengan penyakit Sindrom
Down dan beberapa cacat bawaan lainnya, untuk
menyelamatkan kehidupannya perlu operasi tetapi
keluarga menolak.
– Seorang nenek yang menderita berbagai penyakit kronis
menolak makan dan minum serta tidak mau minum
obat dengan alasan suapaya cepat meninggal dunia.

21. Masalah Etik Keperawatan
2. Kebebasan versus penanganan dan
pencehagan bahaya.
Contoh
– Seorang nenek berusia lanjut yang menolak untuk
memakai tongkat sewaktu berjalan, ia ingin
berjalandengan bebas.
– Bapak DS yang selalu menolak anjuran perawat dan
mengatakan semua itu bertentangan dengan
keyakinannya.

22. Masalah Etik Keperawatan
3. Berkata jujur versus bohong
Contoh :
– Seorang perawat anestesi yang mendapati teman
kerjanya menggunakan narkotika, dalam posisi ini
perawat tersebut berada pada pilihan apakah akan
mengatakan terbuka atau diam karena diancam
akan dibuka rahasia yang dimilikinya bial
melaporkan hal itu pada orang lain.

23. Masalah Etik Keperawatan
4. Keinginan terhadap pengetahuan yangbertentangan dengan
falsafah agama, politik, ekonomi dan ideologi.
Contoh :
 Klien yang memilih penghapusan dosa dari pada berobat ke
dokter.
5. Terapi ilmiah konvensional versus terapi tidak ilmiah dan
coba-coba.
Contoh :
 Di Iriang Jaya masyarakat melakukan tindakan untuk mengatasi
nyeri dengan daun-daunan yang safatnya gatal. Mereka percaya
bahwa pada daun gatal tersebut terdapat “miang” yang dapat
melekat danmenghilangkan rasa nyeri bila dipukul-pukulkan
dibagian tubuh yang sakit.

24. Masalah Etika Dalam Praktek
keperawatan
1. Berkata jujur
2. AIDS
3. Fertilisasi in vitro, inseminasi artifisial dan
pengontrolan reproduksi.
4. Abortus
5. Eutanasia
6. Penghentian pemberian makanan, cairan dan
pengobatan
7. Transplantasi organ

25. Masalah Etika Dalam Praktek
keperawatan
1. Masalah perawat dan sejawat
2. Masalah perawat dan klien
3. Masalah perawat dan profesi kesehatan lain

26. Upaya Mencegah Konflik
1. Uraian tugas, tanggung jawabnya, dan wewenang
yang jelas
2. Komunikasi vertikal dan horisontal
3. Adanya mekanisme penyampaian keluhan
4. Keterbukaan
5. Keadilan
6. Pengamatan atau pemantauan gairah kerja
7. Keikutsertaan semua tim kesehatan dalam
mengambil keputusan
8. Bimbingan dan penyuluhan.

27. ETIKA KERJA DI
KAMAR BEDAH

28. PENGERTIAN
• Etika kerja = nilai-nilai atau norma tentang
sikap, perilaku dan budaya yang baik dan telah
disepakati oleh masing-masing kelompok
profesi kamar operasi.
• Tujuan : agar anggota tim melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawabnya dengan
baik serta penuh kesadaran terhadap
pasien/keluarga.

29. RUANG LINGKUP
1. Persetujuan Operasi
2. Tata Tertib Kamar Operasi
3. Pencatatan dan Pelaporan
4. Keselamatan dan keamanan kerja

30. 1. PERSETUJUAN OPERASi
 Persetujuan operasi dari pasien atau keluarga
merupakan hal yang mutlak diperlukan sebelum
pembedahan untuk menghindarkan tim
bedah/rumah sakit dari tuntutan hukum bila ada
hal-hal yang terjadi sehubungan dengan operasi
yang dilakukan serta untuk melindungi pasien dari
mal praktek.
1. Setiap tindakan pembedahan kecil, sedang, maupun
besar harus ada persetujuan operasi secara tertulis.
Persetujuan operasi ini berdasarkan ketentuan
Permenkes No.585/MEN.KES/PER/1989, Perihal :
Persetujuan Tindakan Medik.

31. b. Persetujuan operasi diperoleh dari
pasien/keluarga yang bersangkutan atau
perwalian yang sah menurut hukum.
Izin bedah dapat diperoleh dari pasien yang
bersangkutan, keluarga atau perwalian yg sah
menurut hukum.
b. Dalam keadaan emergency pasien tidak sadar,
tidak ada keluarga/perwalian persetujuan
operasi dapat diberikan oleh Direktur RS yang
bersangkutan/pejabat yang berwenang.

32. d. Pasien harus mendapat informasi yang
lengkap dan jelas tentang prosedur tindakan
pembedahan yang akan dilakukan serta
akibatnya.
e. Persetujaun operasi merupakan dasar
pertanggungjawaban yang sah bagi dokter
kepada pasien/keluarga/wali/.
f. Persetujuan operasi harus disimpan dalam
berkas dokumen pasien/rekam medis.

33. 2. TATA TERTIB KAMAR OPERASI
 Tata tertib kamar operasi disusun dengan tujuan agar
semua petugas dan anggota tim bedah memahami dan
mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga
program operasi yang direncanakan dapat berjalan
dengan lancar.
 Tata tertib yang perlu ditaati antara lain :
a. Semua orang yang masuk kamar operasi, tanpa kecuali
wajib memakai baju khusus sesuai dengan ketentuan.
b. Semua petugas memahami tentang adanya ketentuan
pembagian area kamar operasi dengan segala
konsekuensinya dan memahami ketentuan tersebut.

34. c. Setiap petugas harus memahami dan melaksanakan
teknik aseptik sesuai dengan peran dan fungsinya.
d. Semua anggota tim harus melaksanakan jadual harian
operasi yang telah dijadwalkan oleh perawat kepala
kamar operasi.
e. Perubahan jadwal operasi harian yang dilakukan atas
indikasi kebutuhan dan kondisi pasien harus ada
persetujuan antara ahli bedah dan perawat kepala
kamar operasi
f. Pembatalan jadual harus dijelaskan oleh ahli bedah
kepada pasien/keluarganya.

35. g. Setiap petugas dikamar operasi harus bekerja seusia
dengan uraian tugas yang diberlakukan.
h. Setiap perawat di kamar operasi harus melaksanakan
asuhan keperawatan perioperatif sesuai dengan
peran dan fungsinya, agar dapat memberikan asuhan
secara paripurna
i. Setiap petugas melaksanakan pemeliharaan alat-alat
dan ruangan kamar operasi dengan penuh tanggung
awab dan disiplin.
j. Semua tindakan yang dilakukan dan peristiwa yang
terjadi selama pembedahan harus dicatat dengan
teliti.

36. k. Anggota tim bedah mempunyai kewajiban untuk
menjamin kerahasiaan informasi/data pasien yang
diperoleh pada waktu pembedahan terhadap pihak
yang tidak berkepentingan
l. Khusus pada pasien dengan pembiusan regional
(lumbal anestesi) perlu diperhatikan hal sebagai
berikut :
Tim bedah harus bicara seperlunya, karena pasien dapat
melihat dan mendengar keadaan sekitarnya.
m. Ahli anestesi harus menjelaskan kepada pasien/
keluarga tentang efek obat bius yang digunakan dan
hal-hal yang harus ditaati.

37. 3. PENCATATAN DAN PELAPORAN
• Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu
aspek dari suatu proses akhir dalam perioperatif
yang mencerminkan pertanggungjawaban dari
tim bedah dalam pelaksanaan pembedahan
kepada pasien/masyarakat dan rumah sakit.
• Adapun pencatatan dan pelaporan tersebut
meliputi :
a. Asuhan keperawatan
b. Registrasi pasien kamar bedah
c. Pemakaian obat-obatan, harus ditulis dengan lengkap
dan jelas di formulir yang telah tersedia.

38. d. Peristiwa/kejadian luar biasa harus segra dilaporkan
sesuai dengan sistem yang berlaku.
e. Catatan kegiatan rutin
f. Catatan pengiriman bahan pemeriksaan
laboratoroum harus ditulis lengkap, jelas dan singkat
pada formulir yang telah tersedia.
g. Laporan operasi harus ditulis lengkap, jelas dan
singkat oleh ahli bedah/operator
h. Laporan operasi harus ditulis lengkap, jelas dan
singkat oleh dokter ahli anestesi/perawat anestesi.

39. 4. KESELAMATAN DAN KEAMANAN
KERJA
 Keselamatan dan keamanan kerja ditujukan kepada
pasien, petugas, dan alat, meliputi hal-hal berikut :
a. Keselamatan dan keamanan pasien.
Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasien
semua anggota tim bedah meneliti kembali :
1. Identitas pasien
2. Rencana tindakan
3. Jenis pemberian anestesi yang akan dipakai
4. Faktor-faktor alergi
5. Respon pasien selama perioperatif
6. Menghindari pasien dari bahaya fisik akibat penggunaan
alat/kurang teliti.

40. b. Keselamatan dan keamanan petugas
1. Melakukan pemeriksaan periodik sesuai ketentuan
2. Beban kerja harus sesuai dengan kemampuan dan
kondisi kesehatan petugas
3. Perlu adanya keseimbangan antara kesejahteraan ,
penghargaan dan pendidikan berkelanjutan
4. Melakukan pembinaan secara terus menerus dalam
rangka mempertahankan hasil kinerja.
5. Membina hubungan kerja sama yang baik inter dan
antara profesi, dalam pencapaian tujuan tindakan
pembedahan.

41. c. Keselamatan dan kemanan alat-alat
1. Menyediakan pedoman/manual dalam bahasa Indonesia
tentang cara penggunaan alat-alat dan
menggantungkannya pada alat tersebut
2. Memeriksa secara rutin kondisi alat dan memberi label
khusus untuk alat yang rusak
3. Semua petugas harus memahami penggunaan alat
dengan tepat
4. Melaksanakan pelatihan tentang cara penggunaan dan
pemeliharaan alat secara rutin dan berkelanjutan.
5. Memeriksa setiap hari ada tidaknya kebocoran pada pipa
gas medis. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas IPSRS

42. 6. Memeriksa alat ventilasi udara agar berfungsi
dengan baik
7. Memasang simbol khusus untuk daerah rawan
bahaya atau mempunyai resiko mudah terbakar
8. Menggunakan diatermi tidak boleh bersamaan
dengan pemakaian obat bius ether.
9. Memeriksa alat pemadam kebakaran agar dalam
keadaaaan siap pakai.
10.Pemeriksaan secara rutin alat elektro medis
yang dilakukan oleh petugas IPSRS.

43. d. Program jaminan mutu
1. Melaksanakan evalausi pelayanan dikamar
operasi melalui macam-macam audit.
2. Melakukan surveilans infeksi nosokomial secara
periodik dan berkesinambungan.