SlideShare a Scribd company logo
ASAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Asas
Pengelolaan Keuangan Desa
 Transparan
 Akuntabel
 Partisipatif
 Tertib dan Disiplin Anggaran
Transparan
Prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapat
akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan desa.
Asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan
tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Akuntabel
Perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Partisipatif
Penyelenggaraan pemerintahan desa yang
mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur
masyarakat desa.
Tertib dan
disiplin anggaran
Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada
aturan atau pedoman yang melandasinya.
Disiplin anggaran yang perlu
diperhatikan dalam
Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
 Pendapatan yang direncanakan merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan
batas tertinggi pengeluaran belanja;
 Pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah
yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan
kegiatan yang belum tersedia atau tidak
mencukupi kredit anggarannya dalam APB
Desa/Perubahan APB Desa;
 Semua penerimaan dan pengeluaran daerah
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus

More Related Content

What's hot

1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017
kodri .
 
Pemerintahan kampung 2016
Pemerintahan kampung 2016Pemerintahan kampung 2016
Pemerintahan kampung 2016
Airahafnizar
 
KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD
Hendra Sirait
 
Bpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 SukabumiBpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 Sukabumi
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppdSambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
CelvinRamaPratama
 
#Tupoksi kepala desa andyka
#Tupoksi kepala desa andyka#Tupoksi kepala desa andyka
#Tupoksi kepala desa andyka
Adelfios Andyka Fatra
 
BAB VI
BAB VI BAB VI
BAB VI
Hendra Sirait
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
PusdiklatpemdaPemeri
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Unggul Sagena
 
#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka
Adelfios Andyka Fatra
 
Permen no 81 tahun 2015
Permen no 81 tahun 2015Permen no 81 tahun 2015
Permen no 81 tahun 2015
desa karangkemiri
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
Heru Suprapto
 
Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015
desa karangkemiri
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
gunawankusumo
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
Pemdes Seboro Sadang
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
temanna #LABEDDU
 
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018
Muh Saleh
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
Formasi Org
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
Eka Saputra
 
Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1
pengawasankejatipapua
 

What's hot (20)

1.pengelola keuangan desa 2017
1.pengelola  keuangan desa 20171.pengelola  keuangan desa 2017
1.pengelola keuangan desa 2017
 
Pemerintahan kampung 2016
Pemerintahan kampung 2016Pemerintahan kampung 2016
Pemerintahan kampung 2016
 
KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD KATA PENGANTAR LPPD
KATA PENGANTAR LPPD
 
Bpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 SukabumiBpd 2019 Sukabumi
Bpd 2019 Sukabumi
 
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppdSambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
 
#Tupoksi kepala desa andyka
#Tupoksi kepala desa andyka#Tupoksi kepala desa andyka
#Tupoksi kepala desa andyka
 
BAB VI
BAB VI BAB VI
BAB VI
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka
 
Permen no 81 tahun 2015
Permen no 81 tahun 2015Permen no 81 tahun 2015
Permen no 81 tahun 2015
 
materi APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPDmateri APBDesa bagi BPD
materi APBDesa bagi BPD
 
Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015Lamp II permendagri 81 tahun 2015
Lamp II permendagri 81 tahun 2015
 
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpkSlide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa  kpk
Slide laporan kajian sistem pengelolaan keuangan desa kpk
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah DaerahUpaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
Upaya Pencegahan Korupsi di Pemerintah Daerah
 
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Badan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desaBadan permusyawaratan desa
Badan permusyawaratan desa
 
Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1Reformasi birokrasi 1
Reformasi birokrasi 1
 

Similar to asas pengelolaan keuangan desa

Presentasi1.pptx
Presentasi1.pptxPresentasi1.pptx
Presentasi1.pptx
AlFatah12
 
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
SarasDwiantika
 
kel.4 pengelolaan keuangan desa.pptx
kel.4 pengelolaan keuangan desa.pptxkel.4 pengelolaan keuangan desa.pptx
kel.4 pengelolaan keuangan desa.pptx
NovaAndiana
 
PAL - KD 3.11.pptx
PAL - KD 3.11.pptxPAL - KD 3.11.pptx
PAL - KD 3.11.pptx
Agung759333
 
AKUNTANSI DESA.pptx
AKUNTANSI DESA.pptxAKUNTANSI DESA.pptx
AKUNTANSI DESA.pptx
theresialorens56
 
Tata kelola keudes
Tata kelola keudesTata kelola keudes
Tata kelola keudes
Pemdes Seboro Sadang
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
Mustika Aji
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
Tholhah Ahmad
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
Rahmi Maya
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Mengembangkan Akuntabilitas Desa.pdf
Mengembangkan Akuntabilitas Desa.pdfMengembangkan Akuntabilitas Desa.pdf
Mengembangkan Akuntabilitas Desa.pdf
Abazrachmat
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
Ary Efendi
 
Makalah Ilmiah Manajemen Operasional.pdf
Makalah Ilmiah Manajemen Operasional.pdfMakalah Ilmiah Manajemen Operasional.pdf
Makalah Ilmiah Manajemen Operasional.pdf
aisyahalfarabi
 
Demokrasi desa
Demokrasi  desaDemokrasi  desa
Demokrasi desa
idan rajab
 

Similar to asas pengelolaan keuangan desa (14)

Presentasi1.pptx
Presentasi1.pptxPresentasi1.pptx
Presentasi1.pptx
 
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
05. Laporan Keuangan Dana Desa.pptx
 
kel.4 pengelolaan keuangan desa.pptx
kel.4 pengelolaan keuangan desa.pptxkel.4 pengelolaan keuangan desa.pptx
kel.4 pengelolaan keuangan desa.pptx
 
PAL - KD 3.11.pptx
PAL - KD 3.11.pptxPAL - KD 3.11.pptx
PAL - KD 3.11.pptx
 
AKUNTANSI DESA.pptx
AKUNTANSI DESA.pptxAKUNTANSI DESA.pptx
AKUNTANSI DESA.pptx
 
Tata kelola keudes
Tata kelola keudesTata kelola keudes
Tata kelola keudes
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
 
Buku panduan apb des partisipatif 2
Buku  panduan apb des partisipatif 2Buku  panduan apb des partisipatif 2
Buku panduan apb des partisipatif 2
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
 
Mengembangkan Akuntabilitas Desa.pdf
Mengembangkan Akuntabilitas Desa.pdfMengembangkan Akuntabilitas Desa.pdf
Mengembangkan Akuntabilitas Desa.pdf
 
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negaraasas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
asas asas umum dan prinsip pengelolaan keuangan negara
 
Makalah Ilmiah Manajemen Operasional.pdf
Makalah Ilmiah Manajemen Operasional.pdfMakalah Ilmiah Manajemen Operasional.pdf
Makalah Ilmiah Manajemen Operasional.pdf
 
Demokrasi desa
Demokrasi  desaDemokrasi  desa
Demokrasi desa
 

Recently uploaded

Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
gustin17
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
ahmad Subbanul
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
AmruRevanda
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 

Recently uploaded (11)

Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARANPAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
PAPARAN PERIZINAN MELALUI OSS RBA DAN PANDUAN PENDAFTARAN
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
Pendidikan Politik Bagi Perempuan Dalam Pemilu 2024
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 

asas pengelolaan keuangan desa

  • 2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa  Transparan  Akuntabel  Partisipatif  Tertib dan Disiplin Anggaran
  • 3. Transparan Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 4. Akuntabel Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 5. Partisipatif Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
  • 6. Tertib dan disiplin anggaran Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
  • 7. Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:  Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;  Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa;  Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus