Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Bagaimana posisi dan peranan camat dalam pembinaan admintrasi pemerintahan desa.
Camat adalah kepanjangan tangan pemerintah daerah yang memegang peran penting dalam pemibinaan adminstratsi Pemerintah Desa
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018Muh Saleh
Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar Programkan desa mandiri cerdas dan sehat (Marasa).
Menurut Ali Baal Masdar, sasaran Desa Marasa ini bertujuan untuk mencerdasakan masyarakat, dan meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
Diupayakan langkah awal tiap kecamatan terdapat satu desa yang menjadi percontohan.
Pergub Marasa Sulawesi Barat nomor 42 Tahun 2018Muh Saleh
Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar Programkan desa mandiri cerdas dan sehat (Marasa).
Menurut Ali Baal Masdar, sasaran Desa Marasa ini bertujuan untuk mencerdasakan masyarakat, dan meningkatkan ekonomi masyarakat di desa.
Diupayakan langkah awal tiap kecamatan terdapat satu desa yang menjadi percontohan.
Makalah Peran Fungsi Manajemen Operasional Dalam Pengelolaan Dana Desa.
Dosen Pengampu : Donal Devi Amdanata, Ph.D
Prodi Magister Manajemen
Universitas Lancang Kuning
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
3. Transparan
Prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapat
akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan desa.
Asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan pemerintahan desa dengan
tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. Akuntabel
Perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan
kebijakan yang dipercayakan dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan desa harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7. Disiplin anggaran yang perlu
diperhatikan dalam
Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
Pendapatan yang direncanakan merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber pendapatan,
sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan
batas tertinggi pengeluaran belanja;
Pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah
yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan
kegiatan yang belum tersedia atau tidak
mencukupi kredit anggarannya dalam APB
Desa/Perubahan APB Desa;
Semua penerimaan dan pengeluaran daerah
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus