Laporan keuangan dana desa

1. AKUNTANSI
DANA DESA
Agung Surabrata, SE.,
MM
Laporan
Keuangan
Pertemuan VI

2. Setelah mengikuti pembahasan topik ini, mahasiswa diharapkan :
TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Mampu menjelaskan Laporan Aset Desa
2. Mampu menjelaskan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
3. Mampu menjelaskan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa

3. Penyusunan Laporan Keuangan Desa
1. Membuat laporan keuangan merupakan
tahap akhir dari siklus akuntansi.
2. Data laporan keuangan diambil dari
seluruh proses yang dilakukan sampai
dengan dibuatnya neraca lajur.
3. Data yang diproses berdasarkan neraca
lajur itulah digunakan sebagai dasar
penyusunan laporan keuangan.

4. 1. Laporan Aset/Kekayaan Milik Desa
Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada
dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki
desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan
tanggal 31 Desember suatu tahun.

5. Jenis Aset Desa (Pasal 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016) :
a. Kekayaan asli desa :
- Tanah kas desa
- Pasar desa
- Pasar hewan
- Tambatan perahu
- Bangunan desa
- Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa

6. b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa
c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang
sejenis
d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/
kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan
e. Hasil kerja sama desa
f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

7. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari :
 perencanaan,
 pengadaan,
 penggunaan,
 pemanfaatan,
 pengamanan,
 pemeliharaan,
 pemindahtanganan,
 penatausahaan,
 pelaporan,
 penilaian,
 pembinaan,
 pengawasan dan pengendalian aset desa.
Aset-aset yang dimiliki oleh desa ini harus dikelola dan dimanfaatkan sebaik-
baiknya oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat.

8. 1) Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-
masalah di bidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan
pengelola harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab
masing-masing.
2) Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3) Transparansi dan Keterbukaan, penyelenggaraan pengelolaan aset
desa harus terbuka bagi semua pihak. Masyarakat berhak menerima
informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.
Prinsip dasar dalam Pengelolaan Aset desa

9. 4) Efisiensi, pengelolaan aset desa diarahkan agar digunakan
sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan
dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pemerintahan secara optimal.
5) Akuntabilitas, seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset
desa dari usulan hingga pencapaian hasilnya harus dapat
dipertanggungjawabkan pada semua pihak terutama
masyarakat desa.
6) Kepastian nilai, pengelolaan aset desa harus didukung oleh
adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta
penyusutan neraca pemerintah.

10. LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
PEMERINTAH DESA SUMBER MAKMUR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20XX

13. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau biasa disebut APBDesa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa seperti yang tertera dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan desa.
Pemerintah desa dalam menyusun APBDesa harus dimusyawarahkan dengan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2
Undang-undang No.16 tahun 2014 Tentang Desa, yaitu rancangan anggaran
pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan
bersama Badan Permusyawaratan Desa (Undang-undang, 2014).

14. Fungsi Utama Anggaran Desa
a. Alat perencanaan
Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka
mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan
apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan
dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran
sebagai alat perencanaan digunakan untuk :
- Merumuskan tujuan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan
sasaran yang sudah ditetapkan
- Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta rumber pendapatan.
- Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun
- Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi.

15. b. Alat pengendalian
Anggaran berisi perencanaan detail desa atas pendapatan dan pengeluaran
desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan
pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya
anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.
c. Alat kebijakan fiskal
Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan
fiksal yang akan dijalankan desa, sehingga mudah untuk memprediksi dan
mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk
mendorong, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan ekonomi
masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

16. d. Alat koordinasi dan komunikasi
Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan
komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran
harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang
disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya ikonsistensi suatu
unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.
b. Alat penilaian kinerja
Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja
perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran.

17. c. Alat motivasi
Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa
dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang
tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa
dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

18. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas :
1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan
kelembagaan desa dan untur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu
pada aturan atau pedoman yag melandasinya.

19. Pendapatan Desa
1. Pendapatan Asli Desa (PADESA) yang terdiri dari atas hasil usaha yaitu dari hasil
BUMNDES dan tanah kas desa. Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa,
tempat pemandian umum, jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi, dan gotong
royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta
masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Lain-lain pendapatan
asli desa sebagaimana dimaksud antara lain hasil pungutan desa.
2. Transfer, terdiri atas jenis : Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan
Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis: Hibah dan Sumbangan dari pihak
ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, dan
Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil
kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

20. 1. Meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban
Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh Desa. Belanja
2. Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
Adapun klasifikasi belanja Desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
pemberdayaan masyarakat Desa, dan belanja tak terduga.
3. Klafikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan
Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
Dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai,
belanja barang & jasa dan belanja modal.
Belanja Desa

21. APBDesa PEMERINTAH DESA SUMBER MAKMUR
TAHUN ANGGARAN 20XX

25. Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan
dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau
APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu.
Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa disajikan
dengan format sebagai berikut :
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

26. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDesa PEMERINTAH DESA SUMBER
MAKMUR TAHUN ANGGARAN 20XX

30. Terimakasih
agungsurabrata@gmail.com