keuangan

1. 1
Oleh Kelompok 4 :
1. Nova Andiana
2. Edy surya
3. Sofyan
4. M. Fauzan
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
NASIONAL LHOKSEUMAWE
2023
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2. FUNGSI PENGAWASAN
Eksplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang
dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan
publik dan program yang dicanangkan berbeda.
Akuntansi, pengawasan menghasilkan informasi yang
bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan
sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya
sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan
apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan
untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu
memang telah sampai kepada mereka. dan
Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk
menentukan apakah tindakan dari para administrator
program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar
dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi
pemerintah dan atau lembaga profesional.

3. MAKSUD & TUJUAN PENGAWASAN
1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh
pegawai dan mengusahakan pencegahan agar
tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya
kesalahan baru.
3. Mengetahui penggunaan budget yang telah
ditetapkan dalam rencana awal (planning)
terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang
direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program
(fase/tingkat pelaksanaan).
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan
dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

4. Kegiatan dalam
Fungsi Pengawasan dan Pengendalian
Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target
KEGIATAN sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang
mungkin ditemukan
Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalahyang
terkait dengan pencapaian tujuan dan target KEGIATAN.

5. PEMERIKSAAN……
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar
pemeriksaan, untuk menilaikebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola
keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban
Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

6. PENGAWASAN DESA SAAT INI
(PMDN 7/2008)
KEKAY
AAN
DISERA
HKAN
HAK
ASAL
USUL
LAINN
YA
TP
INSPEKTORAT
DAERAH
KABUPATEN
BUPATI KDH
JAK
LEMBA
GA UANG
Pengawasan atas penyelenggaraan desa adalah
proses kegiatan yg ditujukan untuk menjamin agar
Pemdes berjalan secara efisien dan efektif sesuai
rencana dan ketentuan per UU (PMDN 7/2008)
ADUM
URUSAN
Audit Program,a.l:
- Periksa Perda ttg ADD
- periksa apakah telah
mempertimbangkan pemerataan,
keadilan dan potensi desa
- PeriksaAPBDes memuat sumber
pendapatan
- Periksa proses penyusunan
APBDes
- Periksa Penggunaan Alokasi
Dana Perimbangan Desa
- Periksa kekayaan Desa
- dll
DESA
&

7. Pengawasan Keuangan Desa
MASYARAKAT
DESA
BPD
KPK CAMAT
BPK APIP

8. Pengawasan Desa oleh Mayarakat
Masyarakat Pengawasan
Pembangunan Desa dan
penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa (UU No.
6/2014 Ps 82 (2)).
Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan
berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan
Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (UU No. 6/2014 Ps 83 (2)).
Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masyarakat Desa. (PP 43/2014 Ps. 127
(j)
DASAR HUKUM

9. Pengawasan Desa oleh Camat
CAMAT Pengawasan Fasilitasi
Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan
dan pengawasan Desa (PP 43/2014 jo PP 47/2015 ps
154 (1))
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dilakukan
melalui kegiatan fasilitasi (PP 43/2014 jo PP 47/2015
ps 154 (2))
DASAR HUKUM

10. Pengawasan Desa oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)
BPD Pengawasan Kinerja Kepala Desa
BPD melakukan pengawasan atas kinerja kepala desa
(UU 6/2014 ps 55 (3)
Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi
pengawasan kinerja kepala Desa. (PP 43/2014 jo PP 47/2015
ps 51 (3)
DASAR HUKUM

11. Pengawasan oleh Pemeritah Pusat/ Daerah melalui APIP
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. (UU 6/2014 ps 112)
Pemerintah pusat memberikan bimbingan, supervisi, dan
konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan lembaga kemasyarakatan (UU 6/2014 ps 113 (f))
Pemerintah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan
atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa (UU 6/2014 ps 114 (h)) serta
mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan
Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa
(Permendagri 113/2014 ps 44)
Pemerintah kabupaten mengawasi pengelolaan Keuangan Desa
pendayagunaan Aset Desa serta melakukan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU 6/2014 ps 115 (g,h)) serta
membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
(Permendagri 113 ps 44)

12. Kondisi pengawasan Inspektorat Kabupaten saat ini
terhadap pengelolaan keuangan desa
Belum adanya kesegaraman pengawasan atas keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten baik dari sasaran pengawasan,
ruang lingkup pengawasan, maupun pola pengawasan yang dilaksanakan
Pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat lebih banyak diarahkan
terhadap proyek/kegiatan yang ada didesa terutama yang berasal dari
SKPD Pemerintah Kabupaten
Pengawasan masih bersifat parsial hanya fokus pada penggunaan
sumber pendapatan tertentu belum secara meyeluruh sebagai satu
kesatuan penganggaran desa
Pengawasan belum bisa menilai tingkat pengelolaan keuangan desa
secara menyeluruh dari tahap perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban
pengawasan yang dilakukan inspektorat belum
bentuk
ada yang melakukan audit ,evaluasi, reviu maupun
Pola atau
seragam,
pemantauan

13. KEUANGAN DESA
KEUANGAN
DESA
APBD
PAJAK ADD
BAN
KEU
APBN
DANA
DESA
TP
PAD
HASIL
USAHA
HASIL
ASET
SWADA
Y
A
Penyelenggaraan Pemerintahan, PEMBANGUNAN, Pembinaan kemasyarakatan dan
PEMBERDAYAAN
PP
43/
2014
APBDes
Pendapatan Belanja Pembiayaan
Fokusdal
& was
HIBAH/
SUMBANG

14. PENGELOLAAN DANA DESA
- Tertib,
- taat,
- efisien,
- ekonomis,
- efektif,
-transparan dan
bertanggungjawab
- memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan
-mengutamakan
kepentingan masyarakat
setempat
ASAS
APBN per tahun
dengan mengefektifkan
program yang berbasis
desa secara mertaa dan
berkeadilan
Ditransfer dari Rek
KUN ke Rek KUD
selanjutnya ditransfer ke
Rek Pem Des
SUMBER
&
MEKANISM
- Jumlah desa
- Jumlah penduduk
- Angka kemiskinan
- Luas wilayah
- Tingkat kesulitan
geografis
KOEFISIEN
R
E
K
D
E
S
A
A
S
W D
A
L

15. IDENTIFIKASI
RISIKO
PENGANGGA
RAN
PELAKSANAA
N
PENATA
USAHAAN
PELAPORAN
PERTGJWBN

16. KELEMAHAN UMUM DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN

17. KELEMAHAN SECARA UMUM
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.
2.
Kemampuan SDM pengelola keuangan masih kurang memadai;
Penetapan anggaran dalam perencanaan banyak tidak didasarkan pada analisis
yang kuat, programnya banyak yang mirip;
Rencana dan program penggunaan anggaran dalam satu tahun belumdibuat;
3.
4. Dalam membelanjakan anggaran sering terjebak pada nominal yang sudah
ditetapkan dalam dokumen anggaran (ApBdes). Harga yg ada adalah harga
tertinggi;
5. Penggelembungan/markup harga pengadaan/ pengiriman barang dan jasa;

18. HAL YANG MENJADI PERHATIAN
Data base profile yang tervalidasi dan terverifikasi
Pembinaan secara berkelanjutan
performance budget system
Sistem akuntabilitas
Pertgjawaban Manajemen secara berjenjang
Pengawasan preventive

19. KESIMPULAN
• Akuntabilitas dan Kinerja Terjaga
• Membangun Pengendalian
• PengawasanPreventive
1
2
3
4 • Sinergi dan koordinasi