Dokumen tersebut membahas pengaruh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, khususnya produk domestik bruto (PDB). PDB Indonesia turun 2,1% pada 2020 dan mulai pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 3,69%, setelah sempat terjadi kontraksi ekonomi akibat pandemi. Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi dengan berbagai kebijakan fiskal dan moneter.
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomianHanifahFebriana
Dampak pandemi Covid-19 menyisir hampir seluruh lapisan masyarakat. Hal ini lebih bersifat dampak negatif, seperti perusahaan atau suatu organisasi usaha yang tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap para karyawan. Akibat dari dampak negatif tersebut yang akan berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, ketidakpastian ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 juga memunculkan keresahan tersendiri bagi para pekerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
Dampak covid 19 dan upaya pemerintah dalam menyelamatkan perekonomianHanifahFebriana
Dampak pandemi Covid-19 menyisir hampir seluruh lapisan masyarakat. Hal ini lebih bersifat dampak negatif, seperti perusahaan atau suatu organisasi usaha yang tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap para karyawan. Akibat dari dampak negatif tersebut yang akan berimbas pada meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, ketidakpastian ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 juga memunculkan keresahan tersendiri bagi para pekerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 November 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,75%.
Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran target, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat.
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
6. Kementerian Keuangan RI - Musrenbang RKPD 2024.pdfMohamadIksan4
Di tengah berbagai gejolak global, Indonesia menjadi salah satu “bright spot” yang mampu menunjukan performa ekonomi yang cukup resilien. Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan upaya strategis yang akan dilaksanakan pemerintah dalam menghadapi tahun pembangun kedepanya.
Pandemic Covid-19 membuat semua keadaan semakin menurun terutama dalam sektor perekonomian. Dengan adanya pandemic ini, banyak orang kehilangan pekerjaannya, mulai dari di PHK atau dirumahkan, yang akan menambah angka pengangguran semakin meningkat. Dengan adanya Pandemic Covid-19 ini, kita semua dihimbau untuk melakukan aktivitas dirumah dan harus menerapkan 3M (Mencuci tangan, Menjaga jarak, Memakai masker), bahkan sampai bekerjapun kita dihimbau untuk bekerja dirumah atau Work From Home "WFH".
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 November 2019 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,75%.
Kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran target, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah perekonomian global yang melambat.
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020Arif Efendi
Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
6. Kementerian Keuangan RI - Musrenbang RKPD 2024.pdfMohamadIksan4
Di tengah berbagai gejolak global, Indonesia menjadi salah satu “bright spot” yang mampu menunjukan performa ekonomi yang cukup resilien. Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan upaya strategis yang akan dilaksanakan pemerintah dalam menghadapi tahun pembangun kedepanya.
Pandemic Covid-19 membuat semua keadaan semakin menurun terutama dalam sektor perekonomian. Dengan adanya pandemic ini, banyak orang kehilangan pekerjaannya, mulai dari di PHK atau dirumahkan, yang akan menambah angka pengangguran semakin meningkat. Dengan adanya Pandemic Covid-19 ini, kita semua dihimbau untuk melakukan aktivitas dirumah dan harus menerapkan 3M (Mencuci tangan, Menjaga jarak, Memakai masker), bahkan sampai bekerjapun kita dihimbau untuk bekerja dirumah atau Work From Home "WFH".
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. Latar belakang
Sejumlah negara di dunia telah
mengalami resesi ekonomi akibat
pandemi Covid-19. Hal tersebut
terjadi setelah pertumbuhan
ekonomi pada Kuartal I dan II
2020 menjadi minus. Indonesia
akan mengalami resesi ekonomi
jika pertumbuhan ekonomi pada
Triwulan III juga negatif.
4. PDB Indonesia akan pulih sebesar 4,9% pada
tahun 2021 dan 5,4% pada tahun 2022
setelah turun sebesar 2,1% pada tahun
2020. penurunan ini merupakan kekurangan
7 poin persentase dari perkiraan
pertumbuhan tahun 2020 sebesar 5%, yang
akan merugikan banyak pihak.
5.
6. Perekonomian krisis terlihat dari kontraksinya
pertumbuhan produk domestik bruto (PDB)
sebesar 2,19%. Indonesia mengalami
pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 3,69%
sepanjang tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan
tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi.
7. Pemerintah optimis melaksanakan kebijakan
dengan konsisten dan membangun kerja
sama dengan seluruh komponen bangsa.
Strategi
• mendorong percepatan dan efektivitas
pemulihan ekonomi
• memahami struktur ekonomi daerah,
demografi
• kondisi sosial ekonomi masyarakatnya
saat Pandemi terjadi