Peraturan Desa Tanjungsari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungsari tahun 2016 sebesar Rp1,2 miliar. Pendapatan berasal dari dana desa, bagian hasil pajak daerah, dan sumbangan masyarakat. Belanja akan mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan serta belanja desa untuk tahun 2018 berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait.
Surat keputusan ini menetapkan Usep Komara sebagai Sekretaris Desa Panyocokan untuk periode 2007-2013 menggantikan sekretaris sebelumnya. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan tugas perangkat desa untuk periode tersebut.
Peraturan Desa Tanjungsari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungsari tahun 2016 sebesar Rp1,2 miliar. Pendapatan berasal dari dana desa, bagian hasil pajak daerah, dan sumbangan masyarakat. Belanja akan mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018. Peraturan ini mengatur penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan serta belanja desa untuk tahun 2018 berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait.
Surat keputusan ini menetapkan Usep Komara sebagai Sekretaris Desa Panyocokan untuk periode 2007-2013 menggantikan sekretaris sebelumnya. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan tugas perangkat desa untuk periode tersebut.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran untuk tahun anggaran 2016 dengan total pendapatan Rp. 1.427.121.190 dan total belanja Rp. 1.427.121.190 sehingga tidak mengalami surplus atau defisit. Peraturan ini juga mengatur uraian lebih lanjut mengenai APBDes dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Nota kesepakatan antara pemerintah desa Melung dan Badan Permusyawaratan Desa Melung menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 1,7 miliar dan total belanja Rp. 1,6 miliar menghasilkan surplus Rp. 26 juta.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015
2. Anggaran tersebut memuat pendapatan dan belanja desa serta rincian masing-masing bidang program
3. Peraturan desa ini disetujui bersama badan permusyawaratan desa
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
Peraturan Desa ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Melung, kabupaten Banyumas. Peraturan ini menetapkan besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiKang Margino
Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Desa Melung dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan adat dan meningkatkan gotong royong masyarakat. Panitia akan mengumpulkan sumbangan dari warga dan pihak luar untuk mendanai kegiatan tersebut.
Keputusan Kepala Desa Pegiringan Nomor 141/18/Tahun 2016 menetapkan pemberhentian dan pengangkatan beberapa perangkat desa di Desa Pegiringan. Keputusan ini didasarkan pada peraturan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHStrobillus Found
Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp. 13.009.800 untuk Pemerintah Desa Karangmalang. Permohonan disertai dokumen pendukung seperti surat rekomendasi camat, kuitansi penerimaan dana, dan salinan rekening bank desa. Dana akan digunakan untuk menunjang kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pembelian komputer, printer,
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Desa Salimbatu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Dokumen tersebut menjelaskan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 2,7 miliar dan total belanja Rp. 2,7 miliar sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 28 juta.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan tahun anggaran 2015 di Desa Senanghati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Peraturan ini mengatur ketentuan umum terkait definisi istilah yang digunakan dalam dokumen serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan tahun 2015.
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pencil untuk tahun 2018 yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan anggaran tersebut memuat pendapatan desa sebesar Rp1,084 miliar, belanja desa untuk berbagai bidang sebesar Rp1,052 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp31,8 juta. Rancangan anggaran tersebut kemudian ditetapkan menjadi peraturan
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungjaran untuk tahun anggaran 2016 dengan total pendapatan Rp. 1.427.121.190 dan total belanja Rp. 1.427.121.190 sehingga tidak mengalami surplus atau defisit. Peraturan ini juga mengatur uraian lebih lanjut mengenai APBDes dan mulai berlaku setelah diundangkan.
Nota kesepakatan antara pemerintah desa Melung dan Badan Permusyawaratan Desa Melung menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 1,7 miliar dan total belanja Rp. 1,6 miliar menghasilkan surplus Rp. 26 juta.
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015
2. Anggaran tersebut memuat pendapatan dan belanja desa serta rincian masing-masing bidang program
3. Peraturan desa ini disetujui bersama badan permusyawaratan desa
Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdesKang Margino
Peraturan Desa ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Melung, kabupaten Banyumas. Peraturan ini menetapkan besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiKang Margino
Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Desa Melung dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan adat dan meningkatkan gotong royong masyarakat. Panitia akan mengumpulkan sumbangan dari warga dan pihak luar untuk mendanai kegiatan tersebut.
Keputusan Kepala Desa Pegiringan Nomor 141/18/Tahun 2016 menetapkan pemberhentian dan pengangkatan beberapa perangkat desa di Desa Pegiringan. Keputusan ini didasarkan pada peraturan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAHStrobillus Found
Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp. 13.009.800 untuk Pemerintah Desa Karangmalang. Permohonan disertai dokumen pendukung seperti surat rekomendasi camat, kuitansi penerimaan dana, dan salinan rekening bank desa. Dana akan digunakan untuk menunjang kegiatan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti pembelian komputer, printer,
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Desa Salimbatu Nomor 01 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Dokumen tersebut menjelaskan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 2,7 miliar dan total belanja Rp. 2,7 miliar sehingga terdapat surplus sebesar Rp. 28 juta.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan tahun anggaran 2015 di Desa Senanghati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak. Peraturan ini mengatur ketentuan umum terkait definisi istilah yang digunakan dalam dokumen serta menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa perubahan tahun 2015.
Dokumen tersebut merupakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa Pencil untuk tahun 2018 yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan anggaran tersebut memuat pendapatan desa sebesar Rp1,084 miliar, belanja desa untuk berbagai bidang sebesar Rp1,052 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp31,8 juta. Rancangan anggaran tersebut kemudian ditetapkan menjadi peraturan
Perbup no 15 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dd 2BWI Kaltim
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2017 mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017. Peraturan ini mengatur tentang perhitungan alokasi dana desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa serta tata cara penyaluran dan prioritas penggunaann
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Peraturan Desa ini menetapkan rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Seboro tahun 2018 menjadi peraturan desa, dengan uraian pendapatan dan belanja desa serta lampiran laporan keuangan dan program. Peraturan ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016
Perbup juklak apbdes 2015 Kabupaten Kuningan finalari saridjo
Peraturan ini mengatur pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2015 di Kabupaten Kuningan. Pedoman ini mencakup pengertian, pokok-pokok kebijakan penyusunan anggaran desa, teknis penyusunan anggaran, dan hal lain terkait penyusunan anggaran desa.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungbanten tahun 2018 dengan total pendapatan Rp1.006.228.600 dan total belanja Rp996.228.600 sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp10.000.000. Pendapatan berasal dari pendapatan asli desa, dana desa, bagian hasil pajak daerah, dan alokasi dana desa. Belanja digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, s
Peraturan Desa Dermaji Nomor 10 Tahun 2015 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermaji Tahun 2016 sebesar Rp1,452 miliar untuk pendapatan dan Rp1,473 miliar untuk belanja dengan defisit Rp20 juta yang akan ditutup dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balingasal untuk tahun 2017 dengan total pendapatan Rp1,6 miliar, total belanja Rp1,6 miliar dan surplus Rp35 juta.
Peraturan Desa ini mengatur perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 di Desa Clapar, Kabupaten Kebumen. Anggaran semula sebesar Rp1,5 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp25 juta sehingga menjadi Rp1,5 triliun. Perubahan anggaran ini disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Badan Permusyawaratan Desa menyetujui rancangan APBDesa tahun 2021 yang diajukan Kepala Desa dan menetapkan keputusan untuk menyetujui rancangan tersebut menjadi peraturan desa.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan desa tentang review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungaran untuk tahun 2014-2019. Peraturan ini mengatur mekanisme penyusunan dan penetapan review RPJMDes serta pengambilan keputusan melalui musyawarah desa.
Similar to Perkades Tanjungsari 2/2016 ttg Penjabaran APBDesa TA. 2016 (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
1. KEPALA DESA TANJUNGSARI
KABUPATEN CIAMIS
PERATURAN KEPALA DESA TANJUNGSARI
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGSARI,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 7
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tanjungsari Tahun Anggaran 2016, Kepala Desa
perlu membuat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) Desa Tanjungsari Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, serta dalam rangka menunjang Pelaksanaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Desa Tanjungsari tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Tahun
Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, sebagaiman telah diubah oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
14. Peraturan Pemerintan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari APBN;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007
tentang Kerjasama Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Bumdes;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. 29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Ciamis;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis
sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013
tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun Anggaran 2016;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Ciamis;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belaja Tidak Terduga;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39
Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai
dari Dana Desa Tahun 2016;
38. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa)
Tanjungsari Tahun Anggaran 2015-2020;
39. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tanjungsari
Tahun Anggaran 2016;
40. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Tanjungsari Tahun Anggaran 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TANJUNGSARI TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDesa) DESA TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan
Permusyawaratan Desa Tanjungsari.
4. 4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
5. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
dan bersifat mengatur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
8. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas desa.
9. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan
belanja desa.
10. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan
belanja desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.
BAB II
STRUKTUR APBDESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Tahun
Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:
1 Pendapatan Desa Rp. 1.206.209.650,-
2 Belanja Desa Rp. 1.206.209.650,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 477.249.150,-
b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 641.088.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 5.400.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 79.472.500,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. 3.000.000,-
Jumlah Belanja Rp. 1.206.209.650,-
Surplus/Defisit Rp. 0,-
3 Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 0,-
Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan
Kepala Desa ini.
Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
5. BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tanjungsari.
Ditetapkan di Tanjungsari
Pada tanggal 26 April 2016
PJS KEPALA DESA TANJUNGSARI
NENDI SUHENDI
Diundangkan di Tanjungsari
Pada tanggal 27 April 2016
SEKRETARIS DESA TANJUNGSARI
SARIP HIDAYAT
BERITA DESA TANJUNGSARI TAHUN 2016 NOMOR 2
6. LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA TANJUNGSARI
NOMOR : 2 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 APRIL 2016
TENTANG : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
DESA TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2016
URAIAN ANGGARAN (Rp.) KET.
2 3 4
1. PENDAPATAN
1. 1. PENDAPATAN ASLI DESA
1. 1. 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
1. 1. 2. 1. Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa 30.000.000 TKD
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DESA 30.000.000
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER
1. 2. 1. Dana Desa 655.588.000 DD
1. 2. 2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 12.000.000 BHPR
1. 2. 3. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 5.000.000 PBB-P2
1. 2. 4. Alokasi Dana Desa 426.157.000 ADD
1. 2. 4. Bantuan Keuangan
1. 2. 4. 1. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
1. 2. 4. 1. Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa
15.000.000 PROV.
1. 2. 4. 2. Bantuan Keuangan Pemerintah Kab./Kota
1. 2. 4. 2. Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa 29.596.650 KAB.
1. 2. 4. 2. Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Desa 15.000.000 KAB.
1. 2. 4. 2. Bantuan Keuangan Khusus Operasional Raskin 14.868.000 TR
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 1.173.209.650
1. 3. PENDAPATAN LAIN-LAIN
1. 3. 1. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat 3.000.000 HBH
1. 3. 2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN 3.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 1.206.209.650
2. BELANJA
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 477.249.150
2. 1. 1. Belanja Pegawai
2. 1. 1. 1. Penghasilan Tetap Pemerintah Desa
-Penghasilan Tetap Kepala Desa 31.800.000
-Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 22.260.000
-Penghasilan Tetap Perangkat Desa 87.000.000
-Penghasilan Tetap Kepala Dusun 67.200.000
JUMLAH 208.260.000
2. 1. 1. 2. Bantuan Keuangan Untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa
-BanKeu Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 3.000.000
-BanKeu Peningkatan Kapasitas Sekrtaris Desa 1.500.000
-BanKeu Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 6.750.000
-BanKeu Peningkatan Kapasitas Kepala Dusun 3.200.000
-BanKeu Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa 550.000
JUMLAH 15.000.000
2. 1. 1. 3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
-Tambahan Penghasilan Kepala Desa 9.200.000
-Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa 5.000.000
-Tambahan Penghasilan Perangkat Desa 17.000.000
-Tambahan Penghasilan Kepala Dusun 9.800.000
-Insentif Kepala Desa dan Perangkat Desa dari BHP PBB-P2 3.000.000 PBB-P2
JUMLAH 44.000.000
2. 1. 1. 4. Tunjangan Kinerja BPD
-Tunjangan Ketua BPD 3.600.000
-Tunjangan Wakil Ketua BPD 3.000.000
-Tunjangan Sekretaris BPD 3.000.000
-Tunjangan Anggota BPD 9.600.000
JUMLAH 19.200.000
2. 1. 1. 5. Tunjangan Bendahara Desa
-Tunjangan Bendahara Desa 9.000.000 ADD
JUMLAH 9.000.000
2. 1. 1. 6. Premi BPJS Kesehatan
-Premi BPJS Kesehatan Kepala Desa 1.272.000
-Premi BPJS Kesehatan Sekretaris Desa 890.400
-Premi BPJS Kesehatan Perangkat Desa 3.480.000
-Premi BPJS Kesehatan Kepala Dusun 2.688.000
JUMLAH 8.330.400
PROV.
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
DESA TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
REKENING
1
ADD
TKD /
BHP
ADD
ADD
7. 2. 1. 1. 7. Premi BPJS Ketenagakerjaan
-Premi BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa 1.348.320
-Premi BPJS Ketenagakerjaan Sekretaris Desa 943.824
-Premi BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa 3.688.800
-Premi BPJS Ketenagakerjaan Kepala Dusun 2.849.280
JUMLAH 8.830.224
2. 1. 2. Operasional Perkantoran
2. 1. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Belanja Telepon dan Internet 6.170.500
-Belanja Alat Tulis Kantor 3.325.000
-Belanja Kebutuhan Rapat-rapat Desa 4.125.000
-Belanja Perjalanan Dinas 3.800.000
-Belanja Pemeliharaan Kekayaan dan Inventaris Desa 1.379.500
JUMLAH 18.800.000
2. 1. 3. Operasional BPD
2. 1. 3. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Belanja Alat Tulis Kantor 1.338.376
-Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor 900.000
-Belanja Kebutuhan Rapat- Rapat BPD 1.098.000
JUMLAH 3.336.376
2. 1. 4. Operasional RT dan RW
2. 1. 4. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Insentif Ketua RT dan RW 15.500.000
JUMLAH 15.500.000
2. 1. 5. Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa
2. 1. 5. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Snack 200.000
-Nasi Kotak 288.000
-Honor Ketua 500.000
-Honor Sekretaris 400.000
-Honor Bendahara 200.000
-Honor Anggota 1.500.000
JUMLAH 3.088.000
2. 1. 6. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades
2. 1. 6. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Honor Petugas Pantarlih 1.000.000
-Seragam Panitia 3.800.000
-Rapat-rapat 9.873.000
-Banner 1.095.000
-Pembuatan Tambahan TPS 2.100.000
-Pembuatan Sekretariat 890.000
-ATK 1.017.000
-Penggandaan 240.000
-Mobilisasi Logistik ke KPPS 200.000
-Sewa Soundsystem 600.000
JUMLAH 20.815.000
2. 1. 7.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
2. 1. 7. 3. Belanja Modal
-Fill Cabinet 992.500
-Rak Arsip 1.000.000
-Tempat Sampah Besar 1.000.000
-Papan Informasi Desa 1.000.000
JUMLAH 3.992.500
2. 1. 8. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor Desa
2. 1. 8. 3. Belanja Modal
-Laptop 8.400.000
-Soundsystem 7.500.000
-Laptop 16.500.000
-Kamera SLR 6.000.000
-Gorden 3.500.000
-Harddisk Eksternal 1.100.000
JUMLAH 43.000.000
2. 1. 9. Bantuan Biaya Pendidikan Formal Bagi Perangkat
2. 1. 9. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Pembayaran SKS 1.000.000
JUMLAH 1.000.000
2. 1. 10. Penyusunan APBDesa
2. 1. 10. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Snack 160.000
-Nasi Kotak 240.000
-Honor Ketua 500.000
-Honor Sekretaris 400.000
-Honor Bendahara 200.000
-Honor Anggota 1.500.000
JUMLAH 3.000.000
ADD
ADD
ADD
ADD /
PBB-P2 /
BHP
HBH
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
8. 2. 1. 11. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
2. 1. 11. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 22.500.000
JUMLAH 22.500.000
2. 1. 13. Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa
2. 1. 13. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Dana Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 29.596.650
JUMLAH 29.596.650
2. 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA 641.088.000
2. 2. 1. Kegiatan Pembangunan TPT Jalan Cimamut - RT. 008/001 Dsn. Cikalagen
2. 2. 1. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Tukang 840.000
-Pekerja 1.320.000
-Ember 120.000
-Benang 10.000
2. 2. 1. 3. Belanja Modal
-Pasir Pasang 2.250.000
-Batu Belah 2.700.000
-Semen Holcim 2.660.000
-Kayu begisting 100.000
JUMLAH 10.000.000
2. 2. 2. Kegiatan Pembangunan Jalan Tanjungsari
2. 2. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Tukang 420.000
-Pekerja 1.080.000
-Ember 150.000
-Benang 10.000
-Kayu begisting 470.000
2. 2. 2. 3. Belanja Modal
-Pasir Cor 3.600.000
-Semen 4.270.000
JUMLAH 10.000.000
2. 2. 3. Kegiatan Rehab Jalan Gang Dusun Cikalagen RT. 003/002
2. 2. 3. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Tukang 350.000
-Pekerja 600.000
-Ember 110.000
-Benang 10.000
-Paku Campur 30.000
2. 2. 3. 3. Belanja Modal
-Pasir Cor 1.800.000
-Semen 2.100.000
JUMLAH 5.000.000
2. 2. 4. Kegiatan Pivanisasi Irigasi Usaha Tani Bobojong
2. 2. 4. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Tukang 80.000
-Pekerja 5.670.000
-Mandor 720.000
-Papan Proyek 100.000
-Alat Bantu 175.000
2. 2. 4. 3. Belanja Modal
-Pasir Urug 2.520.000
-Batu Belah 15-20 cm 300.000
-Pasir Pasang 150.000
-Semen 525.000
-Pipa PVC 8" 35.840.000
-Perlengkapan 3.920.000
JUMLAH 50.000.000
2. 2. 5. Kegiatan Rabat Beton Jalan Desa (Dusun Cukanguncal - Sukawening)
2. 2. 5. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Tukang 8.460.000
-Pekerja 54.530.000
-Mandor 8.640.000
-Alat Bantu 134.000
-Mobilisasi 500.000
-Arco 1.011.800
-Papan Proyek 100.000
-Prasasti 200.000
-Mesin Moln 12.000.000
2. 2. 5. 3. Belanja Modal
-Pasir Urug 19.950.000
-Paku 912.000
-Kayu Bekisting 14.000.000
-Pasir Beton 28.800.000
-Semen PC 100.800.000
ADD
DD
DD
ADD
KAB.
KAB.
KAB.
9. -Batu Pecah 2/3 53.815.000
JUMLAH 303.852.800
2. 2. 6. Kegiatan Rabat Beton Jalan Desa (Dusun Citulang - Cikalagen)
2. 2. 6. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Tukang 10.080.000
-Pekerja 48.090.000
-Mandor 6.840.000
-Alat Bantu 247.200
-Mobilisasi 500.000
-Arco 1.500.000
-Ember 300.000
-Papan Proyek 100.000
-Prasasti 200.000
-Mesin Moln 8.400.000
2. 2. 6. 3. Belanja Modal
-Pasir Urug 14.497.000
-Paku 817.000
-Kayu Bekisting 12.000.000
-Pasir Beton 20.000.000
-Pasir Pasang 4.500.000
-Semen PC 86.550.000
-Batu Pecah 2/3 38.014.000
-Batu Belah 15-20 cm 9.600.000
JUMLAH 262.235.200
2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 5.400.000
2. 3. 1. Insentif Babinsa dan Bhabinkamtibmas
2. 3. 1. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Honorarium Pembina Kegiatan Pembinaan Trantib 2.400.000
JUMLAH 2.400.000
2. 3. 2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya
2. 3. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Blocknote 240.000
-Pulpen 75.000
-Map Sneel 600.000
-Nasi Kotak 540.000
-Snack 390.000
-Uang Saku 1.050.000
-Banner 105.000
JUMLAH 3.000.000
2. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 79.472.500
2. 4. 1. Kegiatan Musyawarah Desa
2. 4. 1. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Blocknote 900.000
-Pulpen 300.000
-Tipex 480.000
-Map Sneel 2.400.000
-Nasi Kotak 2.100.000
-Snack 1.200.000
-Uang Saku 3.000.000
-Banner 200.000
-Penggandaan 200.000
-Dokumentasi 100.000
JUMLAH 10.880.000
2. 4. 2. Kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
2. 4. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Makan Rapat Bulanan 1.440.000
-Uang Saku Rapat Bulanan 1.920.000
-ATK 1.800.500
-Makan Rapat Pelaporan Akhir Tahun 240.000
-Uang Saku Rapat Pelaporan Akhir Tahun 320.000
-Honor Ketua Pelaporan Akhir Tahun 400.000
-Honor Wkl. Ketua Pelaporan Akhir Tahun 350.000
-Honor Sekretaris Pelaporan Akhir Tahun 300.000
-Honor Bendahara Pelaporan Akhir Tahun 250.000
-Honor Anggota Pelaporan Akhir Tahun 800.000
-Penggandaan dan Dokumentasi 179.500
JUMLAH 8.000.000
ADD
ADD
ADD
DD
ADD
10. 2. 4. 3. Kegiatan Kepemudaan, Olahraga dan Seni Budaya
2. 4. 3. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Honor Ketua Panitia Kegiatan Lomba 250.000
-Honor Sekretaris Panitia Kegiatan Lomba 200.000
-Honor Bendahara Panitia Kegiatan Lomba 200.000
-Honor Anggota Panitia Kegiatan Lomba 600.000
-Bola Volly 1.000.000
-Net 400.000
-Jaring 1.305.000
-Peluit 157.500
-Papan Skor 132.000
-Banner 100.000
-Nasi Kotak 600.000
-Piala 180.000
-Uang Pembinaan Juara I 500.000
-Uang Pembinaan Juara II 350.000
-Uang Pembinaan Juara III 150.000
-Uang Pembinaan Juara IV 100.000
JUMLAH 6.224.500
2. 4. 4. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan & Gerakan Hidup
Bersih & Sehat
2. 4. 4. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Makan Rapat Persiapan 100.000
-Snack Rapat Persiapan 75.000
-Seminar Kit 6.000.000
-Banner 110.000
-Materi Pelatihan 390.000
-Uang Saku Peserta 2.400.000
-Makan 1.400.000
-Snack 1.050.000
-Narasumber Kegiatan 1.500.000
-Operator, Moderator dan Kebersihan 300.000
-Makan Rapat Pelaporan 100.000
-Snack Rapat Pelaporan 75.000
-Soundsystem 500.000
JUMLAH 14.000.000
2. 4. 5. Sosialisasi BUMDES
2. 4. 5. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Makan Rapat Persiapan 100.000
-Snack Rapat Persiapan 75.000
-Seminar Kit 3.675.000
-Banner 125.000
-Materi Pelatihan 1.575.000
-Uang Saku Peserta 1.400.000
-Makan 900.000
-Snack 675.000
-Narasumber Kegiatan 1.500.000
-Operator, Moderator dan Kebersihan 300.000
-Makan Rapat Pelaporan 100.000
-Snack Rapat Pelaporan 75.000
-Soundsystem 500.000
JUMLAH 11.000.000
2. 4. 6. Peningkatan Kapasitas Kelompok Perikanan
2. 4. 6. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Makan Rapat Persiapan 100.000
-Snack Rapat Persiapan 75.000
-Seminar Kit 6.600.000
-Banner 100.000
-Materi Pelatihan 300.000
-Uang Saku Peserta 2.400.000
-Makan 1.400.000
-Snack 1.050.000
-Narasumber Kegiatan 1.500.000
-Operator, Moderator dan Kebersihan 300.000
-Makan Rapat Pelaporan 100.000
-Snack Rapat Pelaporan 75.000
-Soundsystem 500.000
JUMLAH 14.500.000
2. 4. 7. Bantuan Keuangan Khusus Operasional Raskin
2. 4. 7. 2. Belanja Barang dan Jasa
-Bantuan Keuangan Khusus Operasional Raskin 14.868.000
JUMLAH 14.868.000
TR
DD
DD
DD
ADD
ADD
11. 2. 5. BIDANG BELANJA TAK TERDUGA 3.000.000
2. 5. 1. Kegiatan Kejadian Luar Biasa 3.000.000 ADD
JUMLAH 3.000.000
JUMLAH BELANJA 1.206.209.650
SURPLUS / DEFISIT 0
3. PEMBIAYAAN 0
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3. 1. 1. SILPA 0
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan 0
3. 1. 3. Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0
JUMLAH 0
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3. 2. 1. Pembentukan Dana Cadangan 0
3. 2. 2. Penyertaan Modal Desa 0
JUMLAH 0
PEMBIAYAAN NETTO
(Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan) 0
SISA LEBIH TAHUN BERKENAAN
(Selisih antara Pembiayaan Netto dengan Hasil Surplus/Defisit) 0
NIP. 19750517 201001 1 004
Tanjungsari, 26 April 2016
PJS KEPALA DESA TANJUNGSARI
NENDI SUHENDI