SlideShare a Scribd company logo
Kelompok3:
M.FAKHRI HUSNI
MAULIDYA NUR TASYA
PRISKILA HERLIA
QAZZA NADIRA U
TASYA NURUL FADILA
ANCAMAN INTEGRASI
NASIONAL DALAM
BIDANG POLITIKTerhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pengertian Politik
Bahasa
Yunani
(politicos)
Yang berarti dari,untuk,atau yang berkaitan
dengan warga negara
Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan,baik
dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai
dapat membahayakan kedaulatan,keutuhan,dan
keselamatan suatu negara.
Pengertian Ancaman Integrasi Nasional Dalam
Bidang Politik
Setiap usaha dan kegiatan baik dalam
negeri maupun luar negeri yang
dikategorikan sebagai hal yang
membahayakan dan memecah belah
persatuan dengan mengatasnamakan
politik.
Ancaman di bidang politik dapat bersumber
dari luar negeri maupun dalam negeri.
Dari luar negeri, ancaman
di bidang politik dilakukan
oleh suatu negara dengan
melakukan tekanan politik
terhadap Indonesia.
Intimidasi
Provokasi
Blokade
laut
bentuk ancaman non-militer
berdimensi politik yang sering
kali digunakan oleh pihak-
pihak lain untuk menekan
negara lain.
Dari dalam negeri
Penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa
untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang
berkuasa, atau menggalang kekuatan politik
untuk melemahkan kekuasaan pemerintah.
Contoh kasus Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Politik
 Politik uang (money
politics)
Kasus korupsi yang marak terjadi pada
Pemilu 2014 , banyak partai politik yang
melakukan politik uang ini dengan cara
konvensional yaitu dengan memberikan
sejumlah uang maupun barang.
 Politik SARA Politik yang mengeksplorasikan
perbedaan agama dan etnis
bahkan ideologi
Contoh kasusnya adalah
puluhan orang yang
mengaku warga
Lenteng Agung, Jakarta
Selatan berdemo
menolak Lurah Susan
dengan alasan agama
Lurah Susan yang
dilantik sebagai Lurah
Lenteng Agung baru-
baru ini merupakan
produk kebijakan lelang
lurah dari Gubernur DKI
Jakarta,
bentuk pemerintahan sistem politik yang kekuasaan
politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok
ataupun golongan masyarakat
 PolitikOligarki
Contohnya : Kasus suap yang
ditujukan kepada Ratu Atut
dan adiknyaTubagus (Wawan),
yang ternyata memiliki Dinasti
Politiknya sendiri, diantaranya
KakakTri Atut sebagai
WalikotaTanggerang Selatan,
KakakTri Atut menjadi
Walikota Serang, dan anak
tirinya Hervani yang menjadi
wakil bupati Pandeglang. Hal
ini menimbulkan kontroversi
karena sistem politik di Banten
tidak lagi murni atas nama
demokrasi.
Contoh ancaman politik dari luar negeri dan dalam negeri
• Terorisme
Dari luar negeri
bisa menyebabkan
ketidakstabilan sebuah
negara, bisa mengguncang
ekonomi dan juga kondisi
sosial budaya masyarakat
secara langsung maupun
tidak langsung
• Negara lain yang
ikut campur
masalah internal
Indonesia
Misalnya seperti
urusan hak asasi
manusia,pemilihan
umum,maupun
masalah hukum yang
seharusnya menjadi
permasalahan
Indonesia dan
seharusnya dapat
diselesaikan oleh
negara Indonesia
sendiri.
Pendapat dari negara lain itu mungkin bias sedikit banyak
mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengambil
keputusan. Jika dampaknya baik bagi Indonesia mungkin
tidaklah masalah, namun jika ternyata keputusan yang
diambil itu tidaklah sesuai dengan ideologi pancasila yang
ada maka bisa saja membahayakan Indonesia itu sendiri.
Bahkan mungkin bisa menjerumuskan dan menimbulkan
perpecah belahan Bangsa Indonesia
Dari dalam negeri
o Korupsi
Dapat menghambat kemajuan
bangsa dan juga bisa merugikan
negara dalam jumlah yang
besar
Contohnya masih banyak pejabat-pejabat yang memang
menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya demi mencari
keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi
o Konflik SARA
(suku,agama,ras,a
ntargolongan)
yang dikaitkan
dengan politik
bisa menimbulkan beberapa bahaya dan resiko yang
sangat merugikan bagi Bangsa Indonesia antara lain ,
persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia menjadi
pecah akibat adanya konflik SARA
Ancaman dari dalam negeri seperti konflik SARA yang
dilatari dengan politik ini bisa mengakibatkan kondisi
Indonesia menjadi tidak kondusif dan bisa menjadikan
Indonesia sebagai sorotan negara lainnya
o Penurunan
paksa
pemerintahan
Karena jika suatu
pemerintahan itu
diturunkan maka bisa saja
banyak sekali dampak
yang ditimbulkan bagi
warga masyarakat
Misalnya saja imbasnya dari penurunan itu adalah krisis
ekonomi yang melanda, sistem pemerintahan yang
semrawut, bahkan mungkin akan banyak kerusuhan terjadi
dimana-mana. Salah satu ancaman politik ini memang bisa
menjadi keresahan bagi masyarakat
o Isu-isu
politik
Isu politik yang muncul itu biasanya akan mencuat disertai
dengan beberapa aksi seperti demo yang dilakukan oleh
masyarakat
Yang akan memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa
Indonesia. Menjadi ancaman yang membahayakan
pemerintah maupun masyarakat.
o Pelanggaran
HAM
HAM merupakan salah satu
instrumen yang wajib dalam
politik dan harus sangat
dihargai dan dijunjung tinggi
dapat menjadi ancaman karena HAM sendiri
merupakan salah satu pandangan dari politik, jika
dilanggar maka tentu saja politik di negara itu bisa
terganggu karena adanya pelanggaran HAM yang
tentu saja perlu diawasi dan diselesaikan
Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik
memiliki resiko yang sangat besar bagi negara Indonesia,untuk
itu bangsa Indonesia harus melakukan hal-hal berikut ini.
1) Mengembangkan demokrasi politik
2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena
politik
3) Mengadakan reformasi Lembaga-Lembaga politik
agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik
dan benar
4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara
menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa
5) Menegakkan supremasi hukum
6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik
internasional

More Related Content

What's hot

Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategiAncaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
Warnet Raha
 
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaPerjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
David Adi Nugroho
 
Tokoh Orde Baru dan Peranan Pentingnya
Tokoh Orde Baru dan Peranan PentingnyaTokoh Orde Baru dan Peranan Pentingnya
Tokoh Orde Baru dan Peranan PentingnyaTriana Zulfa
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Afni Zul
 
Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan DI/TIIPemberontakan DI/TII
Pemberontakan DI/TIIanastanindya
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
University Of Tarbiyah
 
Ancaman bagi nkri dalam bidang politik
Ancaman bagi nkri dalam bidang politikAncaman bagi nkri dalam bidang politik
Ancaman bagi nkri dalam bidang politik
RezaWahyuni6
 
Ancaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi NasionalAncaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi NasionalEkinanda Anggita
 
Buku Sejarah Indonesia Kelas XII K13 Semester 1
Buku Sejarah Indonesia Kelas XII K13 Semester 1Buku Sejarah Indonesia Kelas XII K13 Semester 1
Buku Sejarah Indonesia Kelas XII K13 Semester 1
Deddy Hidayat
 
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Cahya Mustikaroh
 
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaUpaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Nikki kki
 
Pemberontakan Andi azis di Makassar
Pemberontakan Andi azis di Makassar Pemberontakan Andi azis di Makassar
Pemberontakan Andi azis di Makassar
ttanitaaprilia
 
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
Pratiwi Nur Sa'adah
 
Mengenal Apa itu Nasakom
Mengenal Apa itu NasakomMengenal Apa itu Nasakom
Mengenal Apa itu Nasakom
Ratri nia
 
Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi
Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomiAncaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi
Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi
Anggin N U
 
gerakan 30 september 1965 PKI
gerakan 30 september 1965 PKIgerakan 30 september 1965 PKI
gerakan 30 september 1965 PKI
Dicko Agustian
 
Kehidupan Sosial-Budaya Sistem Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial-Budaya Sistem Demokrasi LiberalKehidupan Sosial-Budaya Sistem Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial-Budaya Sistem Demokrasi Liberal
shafirahany22
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
Pandu Adi
 
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
Putri Alfisyahrini
 

What's hot (20)

Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategiAncaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
Ancaman integrasi nasional di bidang politik dan strategi
 
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi BangsaPerjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa
 
Tokoh Orde Baru dan Peranan Pentingnya
Tokoh Orde Baru dan Peranan PentingnyaTokoh Orde Baru dan Peranan Pentingnya
Tokoh Orde Baru dan Peranan Pentingnya
 
Bentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negaraBentuk pelanggaran hak warga negara
Bentuk pelanggaran hak warga negara
 
Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan DI/TIIPemberontakan DI/TII
Pemberontakan DI/TII
 
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
Ppt sistem pemerintahan pada masa demokrasi parlementer 1950 1959
 
Ancaman bagi nkri dalam bidang politik
Ancaman bagi nkri dalam bidang politikAncaman bagi nkri dalam bidang politik
Ancaman bagi nkri dalam bidang politik
 
Ancaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi NasionalAncaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi Nasional
 
Sistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi ParlementerSistem Demokrasi Parlementer
Sistem Demokrasi Parlementer
 
Buku Sejarah Indonesia Kelas XII K13 Semester 1
Buku Sejarah Indonesia Kelas XII K13 Semester 1Buku Sejarah Indonesia Kelas XII K13 Semester 1
Buku Sejarah Indonesia Kelas XII K13 Semester 1
 
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
 
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban wargaUpaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga
 
Pemberontakan Andi azis di Makassar
Pemberontakan Andi azis di Makassar Pemberontakan Andi azis di Makassar
Pemberontakan Andi azis di Makassar
 
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
Masa Pemerintahan SBY jilid 1 dan 2
 
Mengenal Apa itu Nasakom
Mengenal Apa itu NasakomMengenal Apa itu Nasakom
Mengenal Apa itu Nasakom
 
Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi
Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomiAncaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi
Ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi
 
gerakan 30 september 1965 PKI
gerakan 30 september 1965 PKIgerakan 30 september 1965 PKI
gerakan 30 september 1965 PKI
 
Kehidupan Sosial-Budaya Sistem Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial-Budaya Sistem Demokrasi LiberalKehidupan Sosial-Budaya Sistem Demokrasi Liberal
Kehidupan Sosial-Budaya Sistem Demokrasi Liberal
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
PPKn (Demokrasi Masa Revolusi (1945 1949))
 

Similar to Ancaman politik kel 3

281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
RienditasaffiraNuran
 
Dampak Globalisasi Terhadap Politik Indonesia
Dampak Globalisasi Terhadap Politik IndonesiaDampak Globalisasi Terhadap Politik Indonesia
Dampak Globalisasi Terhadap Politik Indonesia
nadsca
 
MAKALAH PPKN KEL 2.docx
MAKALAH PPKN KEL 2.docxMAKALAH PPKN KEL 2.docx
MAKALAH PPKN KEL 2.docx
MutiaraShafiah
 
Makalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraanMakalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraanjellysihite
 
Ancaman integrasi p kn
Ancaman integrasi p knAncaman integrasi p kn
Ancaman integrasi p kn
Hendro Purnomo
 
BE &GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Corruption and Fra...
BE &GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Corruption and Fra...BE &GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Corruption and Fra...
BE &GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Corruption and Fra...
Antoni Butarbutar
 
Ancaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politikAncaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politik
zulfikar4568
 
Bab i,234
Bab i,234Bab i,234
Bab i,234
Yorga Railways
 
Budaya Politik
Budaya PolitikBudaya Politik
Budaya Politik
Aviesta Linggabuwana
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
Warnet Raha
 
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASIMASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasnetieli
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik Koran Sindo 7 Juni 2014-5 Juli 2014
(Sindonews.com) Opini hukum-politik Koran Sindo 7 Juni 2014-5 Juli 2014(Sindonews.com) Opini hukum-politik Koran Sindo 7 Juni 2014-5 Juli 2014
(Sindonews.com) Opini hukum-politik Koran Sindo 7 Juni 2014-5 Juli 2014
ekho109
 

Similar to Ancaman politik kel 3 (20)

281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi281669604 makalah-kasus-korupsi
281669604 makalah-kasus-korupsi
 
Dampak Globalisasi Terhadap Politik Indonesia
Dampak Globalisasi Terhadap Politik IndonesiaDampak Globalisasi Terhadap Politik Indonesia
Dampak Globalisasi Terhadap Politik Indonesia
 
MAKALAH PPKN KEL 2.docx
MAKALAH PPKN KEL 2.docxMAKALAH PPKN KEL 2.docx
MAKALAH PPKN KEL 2.docx
 
Makalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraanMakalah kewarga negaraan
Makalah kewarga negaraan
 
Ancaman integrasi p kn
Ancaman integrasi p knAncaman integrasi p kn
Ancaman integrasi p kn
 
BE &GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Corruption and Fra...
BE &GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Corruption and Fra...BE &GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Corruption and Fra...
BE &GG, Antoni Butarbutar, Hapzi Ali, Ethics and Business; Corruption and Fra...
 
Ancaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politikAncaman nonmiliter di bidang politik
Ancaman nonmiliter di bidang politik
 
PPT_KEL.4.pdf
PPT_KEL.4.pdfPPT_KEL.4.pdf
PPT_KEL.4.pdf
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
 
Bab i,234
Bab i,234Bab i,234
Bab i,234
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsiMakalah pkn tentang pemberantasan korupsi
Makalah pkn tentang pemberantasan korupsi
 
Budaya Politik
Budaya PolitikBudaya Politik
Budaya Politik
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
 
Natural aceh
Natural acehNatural aceh
Natural aceh
 
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASIMASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
MASALAH-MASALAH DEMOKRASI & KEBANGSAAN ERA REFORMASI
 
Tugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uasTugas analisis kebijakan publik uas
Tugas analisis kebijakan publik uas
 
(Sindonews.com) Opini hukum-politik Koran Sindo 7 Juni 2014-5 Juli 2014
(Sindonews.com) Opini hukum-politik Koran Sindo 7 Juni 2014-5 Juli 2014(Sindonews.com) Opini hukum-politik Koran Sindo 7 Juni 2014-5 Juli 2014
(Sindonews.com) Opini hukum-politik Koran Sindo 7 Juni 2014-5 Juli 2014
 
Partisipasi politik
Partisipasi politikPartisipasi politik
Partisipasi politik
 

Recently uploaded

PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
andikuswandi67
 
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.pptPERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
EkaPuspita67
 
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Tata Naipospos
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
ahyani72
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF  KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARAwebinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF  KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
RazefZulkarnain1
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Eldi Mardiansyah
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
ferrydmn1999
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
jaya35ml2
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 

Recently uploaded (20)

PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdfObservasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
Observasi Praktik Kinerja Kepala Sekolah.pdf
 
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.pptPERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
PERILAKU MENYIMPANG DAN PENGENDALIAN SOSIAL.ppt
 
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
Mengenal Otoritas Veteriner dan Eksistensinya di Indonesia - IMAKAHI VISI 202...
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptxMateri 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
Materi 2_Benahi Perencanaan dan Benahi Implementasi.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF  KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARAwebinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF  KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
webinar DISEMINASI BUDAYA POSITIF KOMBEL GUGUS KIHAJAR DEWANTARA
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-OndelSebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondel
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 

Ancaman politik kel 3

  • 1. Kelompok3: M.FAKHRI HUSNI MAULIDYA NUR TASYA PRISKILA HERLIA QAZZA NADIRA U TASYA NURUL FADILA
  • 2. ANCAMAN INTEGRASI NASIONAL DALAM BIDANG POLITIKTerhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • 3. Pengertian Politik Bahasa Yunani (politicos) Yang berarti dari,untuk,atau yang berkaitan dengan warga negara Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan,baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan,keutuhan,dan keselamatan suatu negara. Pengertian Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Politik Setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik.
  • 4. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi Provokasi Blokade laut bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak- pihak lain untuk menekan negara lain.
  • 5. Dari dalam negeri Penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Contoh kasus Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Politik  Politik uang (money politics) Kasus korupsi yang marak terjadi pada Pemilu 2014 , banyak partai politik yang melakukan politik uang ini dengan cara konvensional yaitu dengan memberikan sejumlah uang maupun barang.
  • 6.  Politik SARA Politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis bahkan ideologi Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan agama Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah Lenteng Agung baru- baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI Jakarta,
  • 7. bentuk pemerintahan sistem politik yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh satu kelompok ataupun golongan masyarakat  PolitikOligarki Contohnya : Kasus suap yang ditujukan kepada Ratu Atut dan adiknyaTubagus (Wawan), yang ternyata memiliki Dinasti Politiknya sendiri, diantaranya KakakTri Atut sebagai WalikotaTanggerang Selatan, KakakTri Atut menjadi Walikota Serang, dan anak tirinya Hervani yang menjadi wakil bupati Pandeglang. Hal ini menimbulkan kontroversi karena sistem politik di Banten tidak lagi murni atas nama demokrasi.
  • 8. Contoh ancaman politik dari luar negeri dan dalam negeri • Terorisme Dari luar negeri bisa menyebabkan ketidakstabilan sebuah negara, bisa mengguncang ekonomi dan juga kondisi sosial budaya masyarakat secara langsung maupun tidak langsung
  • 9. • Negara lain yang ikut campur masalah internal Indonesia Misalnya seperti urusan hak asasi manusia,pemilihan umum,maupun masalah hukum yang seharusnya menjadi permasalahan Indonesia dan seharusnya dapat diselesaikan oleh negara Indonesia sendiri. Pendapat dari negara lain itu mungkin bias sedikit banyak mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan. Jika dampaknya baik bagi Indonesia mungkin tidaklah masalah, namun jika ternyata keputusan yang diambil itu tidaklah sesuai dengan ideologi pancasila yang ada maka bisa saja membahayakan Indonesia itu sendiri. Bahkan mungkin bisa menjerumuskan dan menimbulkan perpecah belahan Bangsa Indonesia
  • 10. Dari dalam negeri o Korupsi Dapat menghambat kemajuan bangsa dan juga bisa merugikan negara dalam jumlah yang besar Contohnya masih banyak pejabat-pejabat yang memang menyalahgunakan kekuasaan mereka hanya demi mencari keuntungan semata untuk pribadi dengan cara korupsi
  • 11. o Konflik SARA (suku,agama,ras,a ntargolongan) yang dikaitkan dengan politik bisa menimbulkan beberapa bahaya dan resiko yang sangat merugikan bagi Bangsa Indonesia antara lain , persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia menjadi pecah akibat adanya konflik SARA Ancaman dari dalam negeri seperti konflik SARA yang dilatari dengan politik ini bisa mengakibatkan kondisi Indonesia menjadi tidak kondusif dan bisa menjadikan Indonesia sebagai sorotan negara lainnya
  • 12. o Penurunan paksa pemerintahan Karena jika suatu pemerintahan itu diturunkan maka bisa saja banyak sekali dampak yang ditimbulkan bagi warga masyarakat Misalnya saja imbasnya dari penurunan itu adalah krisis ekonomi yang melanda, sistem pemerintahan yang semrawut, bahkan mungkin akan banyak kerusuhan terjadi dimana-mana. Salah satu ancaman politik ini memang bisa menjadi keresahan bagi masyarakat
  • 13. o Isu-isu politik Isu politik yang muncul itu biasanya akan mencuat disertai dengan beberapa aksi seperti demo yang dilakukan oleh masyarakat Yang akan memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Menjadi ancaman yang membahayakan pemerintah maupun masyarakat.
  • 14. o Pelanggaran HAM HAM merupakan salah satu instrumen yang wajib dalam politik dan harus sangat dihargai dan dijunjung tinggi dapat menjadi ancaman karena HAM sendiri merupakan salah satu pandangan dari politik, jika dilanggar maka tentu saja politik di negara itu bisa terganggu karena adanya pelanggaran HAM yang tentu saja perlu diawasi dan diselesaikan
  • 15. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki resiko yang sangat besar bagi negara Indonesia,untuk itu bangsa Indonesia harus melakukan hal-hal berikut ini. 1) Mengembangkan demokrasi politik 2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik 3) Mengadakan reformasi Lembaga-Lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar 4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa 5) Menegakkan supremasi hukum 6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional