Kabinet Juanda adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada masa pemerintahan parlementer untuk menormalisasi situasi politik dengan membentuk kabinet ahli yang dipimpin Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri, namun akhirnya kabinet ini dibubarkan setelah Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan berlakunya UUD 1945 dan beralih ke sistem demokrasi terpimpin."
Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu sesuai konstitusi. Kabinet-kabinet awal berusaha mempertahankan demokrasi liberal sambil mengatasi masalah keamanan dan ekonomi. Kabinet Djuanda berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Panca Karya. Akan tetapi, krisis demokrasi liberal memuncak hingga presiden beralih ke sistem Demokrasi Terpimpin.
Makalah ini membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Suharto setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi melalui penataan politik dalam negeri, termasuk pembubaran PKI dan penyederhanaan partai politik, serta melaksanakan pemilihan umum berkala. Namun pemerintahan ini juga
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Kabinet Juanda adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada masa pemerintahan parlementer untuk menormalisasi situasi politik dengan membentuk kabinet ahli yang dipimpin Djuanda Kartawidjaja sebagai perdana menteri, namun akhirnya kabinet ini dibubarkan setelah Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan berlakunya UUD 1945 dan beralih ke sistem demokrasi terpimpin."
Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu sesuai konstitusi. Kabinet-kabinet awal berusaha mempertahankan demokrasi liberal sambil mengatasi masalah keamanan dan ekonomi. Kabinet Djuanda berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Panca Karya. Akan tetapi, krisis demokrasi liberal memuncak hingga presiden beralih ke sistem Demokrasi Terpimpin.
Makalah ini membahas tentang Indonesia pada masa Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, pemerintahan dipimpin oleh Presiden Suharto setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi melalui penataan politik dalam negeri, termasuk pembubaran PKI dan penyederhanaan partai politik, serta melaksanakan pemilihan umum berkala. Namun pemerintahan ini juga
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran mengenai perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin dimana siswa diajak untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa tersebut beserta dampak positif dan negatifnya melalui diskusi kelompok dan membuat laporan tertulis mengenai pengaruh kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap ekonomi masa kini.
Disebut juga Demokrasi Parlementer.
Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan
Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda
Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republic
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres :
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949-27 Desember 1949)
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhamad Natsir dengan program utama menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante, mengkonsolidasikan pemerintahan, dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Kabinet ini berhasil melaksanakan program industrialisasi namun gagal memperjuangkan Irian Barat dan menghadapi gerakan disintegrasi sehingga akhirnya dib
Politik Indonesia dari masa Orde Baru sampai SekarangLana Karyatna
Menjelaskan tentang politik indonesia dari masa orde baru sampai reformasi, ppt ini ineraktif dan menarik. mengikuti perkembangan zaman dengan design minimalis khas windows 10
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
Sistem demokrasi liberal di Indonesia mengalami ketidakstabilan karena sistem kabinet parlementer. Terdapat tujuh kabinet berturut-turut selama berlakunya UUDS 1950. Sistem multipartai menghasilkan persaingan yang tidak sehat di parlemen namun memberikan ruang partisipasi politik bagi rakyat. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai terbesar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
hak dan kewajiban warganegara dibidang politik, hukum dan pemerintahanAmanina Syahida
Dokumen tersebut membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang politik, hukum, dan pemerintahan. Dokumen menjelaskan berbagai hak warga negara seperti hak untuk diperlakukan sama di dalam hukum, mendapat perlindungan hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dokumen juga menjelaskan berbagai kewajiban warga negara seperti menaati aturan hukum, taat dan patuh kep
Grup bersenjata bernama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) melakukan pemberontakan di Bandung pada 23 Januari 1950 di bawah pimpinan mantan kapten KNIL Raymond Westerling. APRA yang terdiri dari 800 tentara KNIL menyerang markas Divisi Siliwangi dan membunuh 79 personel, sebelum akhirnya dipaksa mundur oleh bala bantuan. Pemberontakan ini dipicu ketegangan antara kelompok federalis dan unitaris serta pertentangan polit
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
Dokumen ini merangkum masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pemilihan sampai pemecatannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999 dengan dukungan partai-partai Muslim. Ia melakukan berbagai reformasi dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan oposisi. Pada 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan oleh MPR karena tuduhan korupsi dan kegagalannya membangun koalisi.
Dokumen tersebut merangkum tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia, meliputi proses suksesi pemerintahan Orde Baru, landasan kehidupan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, dan luar negeri, serta proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis multidimensional.
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran mengenai perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin dimana siswa diajak untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa tersebut beserta dampak positif dan negatifnya melalui diskusi kelompok dan membuat laporan tertulis mengenai pengaruh kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap ekonomi masa kini.
Disebut juga Demokrasi Parlementer.
Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan
Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda
Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republic
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres :
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949-27 Desember 1949)
Kabinet Natsir adalah kabinet pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhamad Natsir dengan program utama menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante, mengkonsolidasikan pemerintahan, dan menyelesaikan masalah Irian Barat. Kabinet ini berhasil melaksanakan program industrialisasi namun gagal memperjuangkan Irian Barat dan menghadapi gerakan disintegrasi sehingga akhirnya dib
Politik Indonesia dari masa Orde Baru sampai SekarangLana Karyatna
Menjelaskan tentang politik indonesia dari masa orde baru sampai reformasi, ppt ini ineraktif dan menarik. mengikuti perkembangan zaman dengan design minimalis khas windows 10
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
Sistem demokrasi liberal di Indonesia mengalami ketidakstabilan karena sistem kabinet parlementer. Terdapat tujuh kabinet berturut-turut selama berlakunya UUDS 1950. Sistem multipartai menghasilkan persaingan yang tidak sehat di parlemen namun memberikan ruang partisipasi politik bagi rakyat. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai terbesar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
hak dan kewajiban warganegara dibidang politik, hukum dan pemerintahanAmanina Syahida
Dokumen tersebut membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang politik, hukum, dan pemerintahan. Dokumen menjelaskan berbagai hak warga negara seperti hak untuk diperlakukan sama di dalam hukum, mendapat perlindungan hukum, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dokumen juga menjelaskan berbagai kewajiban warga negara seperti menaati aturan hukum, taat dan patuh kep
Grup bersenjata bernama Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) melakukan pemberontakan di Bandung pada 23 Januari 1950 di bawah pimpinan mantan kapten KNIL Raymond Westerling. APRA yang terdiri dari 800 tentara KNIL menyerang markas Divisi Siliwangi dan membunuh 79 personel, sebelum akhirnya dipaksa mundur oleh bala bantuan. Pemberontakan ini dipicu ketegangan antara kelompok federalis dan unitaris serta pertentangan polit
Presentasi ini memaparkan sejarah perkembangan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia pada periode 1949 - 1959. Presentasi ini memaparkan tentang demokrasi parlementer berlangsung di Indonesia. Disajikan pula kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer.
Dokumen ini merangkum masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari pemilihan sampai pemecatannya. Gus Dur terpilih menjadi presiden pada 1999 dengan dukungan partai-partai Muslim. Ia melakukan berbagai reformasi dan kebijakan kontroversial yang menimbulkan oposisi. Pada 2001, Gus Dur akhirnya diberhentikan oleh MPR karena tuduhan korupsi dan kegagalannya membangun koalisi.
Dokumen tersebut merangkum tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia, meliputi proses suksesi pemerintahan Orde Baru, landasan kehidupan Orde Baru berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, kebijakan-kebijakan pemerintahan Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, dan luar negeri, serta proses jatuhnya pemerintahan Orde Baru akibat krisis multidimensional.
Suku banyak merupakan konsep penting dalam matematika yang melibatkan penjumlahan dan perkalian pangkat variabel dengan koefisien. Laporan ini membahas pengertian, operasi, nilai, dan pembagian suku banyak."
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas, dibahas tentang tugas BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara dan hubungannya dengan lembaga lain, serta peran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
Makalah Kebijakan Ekonomi Moneter dan Fiskalshafirahany22
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar guna mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah melalui pengeluaran dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian. Kedua kebijakan tersebut bertujuan mencapai stabilitas makro
Dokumen tersebut membahas tentang pemanfaatan limbah kardus bekas menjadi rak mini alat tulis. Proses pembuatannya meliputi persiapan bahan dan alat, pembuatan pola segitiga dari kardus, penyatuan bentuk menjadi ruang limas, pengecatan, dan pemasangan aksesoris. Rak mini alat tulis ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan limbah.
Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada tahun 1478 dengan raja pertama Raden Fatah. Setelah Demak runtuh, muncul Kerajaan Mataram di bawah Sultan Hadiwijaya yang memiliki banyak peninggalan sejarah seperti sumber berita, seni, dan bangunan seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Negara, dan Masjid Jami Pakuncen.
Power Point ini dibuat oleh siswa-siswi dari SMAN 1 Probolinggo. Mohon masukkan dan sarannya. Terima kasih.
Materi : Bpk. H. Hasan Fadli
Desain : shafira dkk.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
2. Demokrasi Liberal adalah kondisi politik yang
melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari
kekuasaan pemerintah.
Demokrasi Liberal
3. 1. Presiden dan wapres tidak dapat diganggu gugat
2. Presiden berhak membubarkan DPR
3. Menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan
4. Perdana Mentri diangkat oleh Presiden
Ciri – Ciri Demokrasi Liberal
4. SalamSejahtera!
Kami dari oleh Kelompok III
Nur Lintang R. (21)
Pratama Iqbal F. (22)
Rahardian Bagas K. (23)
Rifqi Sahardian Z. (24)
Rika Ayu M. (25)
Rizal F. (26)
Shafira Hany M. (27)
Shafirah Puspa A. (28)
Titik S. (29)
Yuni Artika R. (30)
-XIMIAF-