1. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bogor
Pada Laporan Keuangan Daerah wilayah Kabupaten Bogor yaitu sudah berbasis
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010. Hal ini terlihat dari jumlah laporan keuangan
yang ada di LKPD Kalimantan Tengah pada tahun 2015 yang sudah di audit. Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah ini menyajikan 7 laporan secara komplit, sesuai PP No.71
tahun 2010. Laporan-laporan tersebut yaitu:
1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
5. Laporan Arus kas
6. Laporan Operasional
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
LAPORAN AUDITOR ATAS
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Audit (BPK) terhadap laporan posisi
keuangan, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas,
laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan,
BPK mengeuarkan opini WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP).
Dalam pemeriksaan tersebut ada bebrapa hasil temuan dari pemeriksaannya, yaitu
1. Sistem Pengendalian Internal
2. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian Intern dan penyusunan
Laporan Keuangannya, seperti:
a) Pengelolaan kas pada pemerintah provinsi Kalimantan Tengah tertib dan
berpotensi penyalahgunaan Keuangan Daerah.
b) Pengelolaan rekening dan penempatan Dana Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah belum tertib.
c) Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah belum mencakup persediaan secara keseluruhan.
d) Pengelolaan dari penatausahaan Aset Tetap pada pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah Belum mamadai.
e) Proses peyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
kalimantan Tengah tahun anggaran 2015 tidak melalui mekanisme penyusunan
yang memadai.
