Tabel seminar konsentrasi
•Download as DOCX, PDF•
0 likes•146 views
Dokumen tersebut membahas tentang seminar konsentrasi yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dengan judul skripsi yang mengkaji peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam rekrutmen PNS di Kabupaten Nabire, Papua. Dokumen ini juga membahas tentang pembangunan yang merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Tabel seminar konsentrasi
Similar to Tabel seminar konsentrasi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Tabel seminar konsentrasi
- 1. NAMA : SEFNAD BAGAU NBI : 111108369 TUGAS : SEMINAR KONSENTRASI Judul Skripsi: “PERANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA” Pada dunia Internasional, Indonesia diklasifikasikan sebagai Negara berkembang, sehingga Indonesia menyadari pentingnya melaksanakan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dengan kata lain, pembangunan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Hal ini menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia. "Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya". Rumusan Masalah: 1. ""Bagaimanakah Peranan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di kota Nabire ? "
- 2. No Nama Judul Pokok masalah Rumusan Masalah Metodologi Hasil penelitian 1 Linda gosango Tahun 2014 Pengaruh penerapan fungsi pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai pada kantor Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera utara 1.reformasi birokrasi selama ini belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. 2.masih tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan, banyaknya praktek KKN dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan dari kondisi birokrasi pemerintahan yang masih jauh dari harapan masyarakat. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan yang benar terhadap disiplin kerja pegawai di kantor kecamatan galela,halmahera utara? Kuantitatif dan eksplanatoris survey 1. Hasil analisis data memperlihatkan bahwa rata- rata penerapan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan, khususnya camat di kantor kecamatan Galela kabupaten Halmahera utara belum optimal. Belum optimalnya penerapan fungsi pengawasan oleh camat galela dan ini merupakan efek negative dari ruang lingkup kewenangannya yang terbatas sehingga memunculkan sikap keragu-raguan dalam mengambil tindakan. 2. Penerapan fungsi pengawasan oleh camat berpengarh sangat signifikan 2 1. Rodi Wahyudi 2. Jalaludin Malek 3. Azmi aziz Tahun 2015 Perilaku Maladministrasi birokrasi dalam pelayanan public di kota Pekanbaru provinsi Riau 1.kelalaian birokrasi,menyelesaikan dokumen,penyalah gunaan kuasa,perilaku korupsi,urusan berbelit-belit Tidak ramah terhadap masyarakat,tidak ada kejelasan dari segi syarat,biaya dan waktu penyelesaian 2.banyak perilaku tidak wajar yang di lakukan pegawai, tidak sopan, diskriminatif dan kurang 1.bagaimana solusi untuk mengatasi maladministrasi dalam pelayanan public di kota pecan baru,provinsi riau 2.metode apa yang di gunakan untuk mengatasi maladministrasi tersebut. Kuantitatif dan kualitatif Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya dengan mengubah peraturan perundangan, tetapi harus diikuti oleh perubahan perilaku, perubahan mind set pegawai yang akan melaksanakan peraturan perundang tersebut. Apa yang terjadi dalam sistem administrasi dan pelayanan publik adalah masih sekedar perubahan peraturan perundangan, terbukti perilaku maladministrasi birokrasi di Kota Pekanbaru sebagai bukti bahwa maladministrasi birokrasi masih gagal diatasi. Perubahan perilaku pegawai sebaiknya diawali dengan mengubah budaya buruk birokrasi, memberikan pelatihan kepada
- 3. peduli terhadap kepuasan masyarakat . pegawai agar dapat meningkatkan pengetahuan, kompetensi, komitmen dan kompetensi pegawai sehingga kualitas pelayanan publik dapat bertambah baik. Mencegah perilaku maladministrasi birokrasi melalui penanaman dan pengamalan ajaran agama dan norma sosial adalah antara solusi yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah agar cita-cita reformasi birokrasi dapat terwujud. 3. Meirinawati dan Indah Prabawati. April 2015 Peningkatan kualitas pelayanan public melalui citizen’s Charter Selama ini yang terjadi adalah masyarakat kurang dilibatkan pada proses penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga keputusan yang dihasilkan pada penyelenggaraan pelayanan publik masih dilakukan secara sepihak 1. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan public melalui citizen charter.? kualitatif Pelayanan publik yang tidak kondusif masih dirasakan oleh masyarakat sampai saat ini, mendorong pemerintah untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk Citizen’s Charter atau kontrak pelayanan.Citizen’s Charter merupakan kesepakatan antara pengguna layanan dan pemberi layanan yang dijadikan dasar dalam praktek penyelenggaraan pelayanan publik. Harapannya dengan adanya citizen’s charter, suatu instansi dapat mengetahui kebutuhan dan keinginan dari penggunan jasa layanan. 4 Abdul Rahman ,SKM.M.Si Agustus 2011 Mengukur kepuasan mahasiswa stia lan bandung terhadap pelayanan administrasi kantor pelayanan pajak di era reformasi perpajakan Ada indikasi ketidak puasan mahasiswa stia lan bandung dalam pelayanan administrasi di kantor pelayanan pajak 1.bagaimana cara memperoleh data dan gambaran tentang tingkat kepuasan mahasiswa STIA LAN Bandung terhadap pelayanan administrasi di Kantor Pelayanan Pajak 2.bagaimana cara mengetahui dimensi kualitas layanan yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan adm di kantor pelayanan pajak Kuantitatif Purposive sampling Dari hasil studi ini dapat diambil kesimpulan bahwa hampir separuh (45,5%) responden menyatakan ”puas” terhadap pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Bahkan ada 9,1% responden yang menyatakan sangat memuaskan. Sementara responden yang menyatakan tidak memuaskan dan sangat tidak memuaskan masing-masing sebesar 3,6% dan 1,8%. Atau dengan kata lain ada sekitar 5% responden yang secara tegas menyatakan tidak puas terhadap pelayanan KPP.
- 4. 5 Supriyadi Sadikin April 2013 Pengaruh pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap kinerja dosen di politeknik manufaktur negeri bandung pengembangan karir dosen yang masih kurang baik. Ini terlihat dari tenaga pengajar sebagian besar berpendidikan strata satu, berdasarkan hal tersebut diatas terlihat strata pendidikan dosen tetap di POLMAN Bandung masih harus ditingkatkan. 1) Berapa besar pengembangan karir mempengaruhi kinerja dosen pada Politeknik Manufaktur Negeri Bandung 2) Berapa besar kepuasan kerja mempengaruhi kinerja dosen pada Politeknik Manufaktur Negeri Bandung 3) Berapa besar pengaruh baik secara parsial maupun simultan pengembangan karir dan kepuasan kerja terhadap kinerja dosen pada Politeknik Manufaktur Negeri Bandung kuantitatif penelitian eksplanasi (explanatory research) 1) Pengembangan karir secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja dosen POLMAN Bandung, artinya semakin tinggi tingkat pengembangan karir akan memberikan dampak yang positif dalam peningkatkan kinerja dosen tetap POLMAN Bandung. 2) Kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja dosen POLMAN Bandung, artinya semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang dimiliki akan memberikan dampak yang positif dalam peningkatkan kinerja dosen tetap POLMAN Bandung 3) Pengembangan karir dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen POLMAN Bandung. Hal ini berarti pengembangan karir dan kepuasan kerja secara serempak berperan dalam upaya untuk mendukung kelancaran proses pembentukan kinerja dosen tetap POLMAN Bandung. Variabel pengembangan karir memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan variabel kepuasan kerja dalam mempengaruhi variabel kinerja. 6 Monang Sitorus Maret 2009 Pengaruh pemberdayaan dan pengawasan terhadap perilaku pegawai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan (SIUP) (STUDI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN Terlihat adanya gejala-gejala yang menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan SIUP.Gejala-gejala tersebut di antaranya meliputi adanya biaya-biaya yang tidak resmi pada setiap pengurusan perizinandan prosedur 1.mengapa pelayanan SIUP yg Di lakukan di kantor dinas perindustrian dan perdagangan kots medan masih memperlihtkan hal- hal yang tidak di inginkan.? desain eksplanatori survey kuantitatif Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan beserta dimensi-dimensinya berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin intensifnya pemberdayaan yang diberikan kepada aparatur, maka akan semakin sedikit
- 5. PERDAGANGAN KOTA MEDAN) pelayanan yang terlalubirokratis dimana proses pengurusan SIUPharus melalui banyak meja. Hal inimengakibatkan timbulnya kekecewaandari masyarakat terhadap bentuk layananyang diperoleh. Terlebih lagi masyarakatmengetahui bahwa pelayanan perizinanusaha yang dilakukan oleh para birokratbersifat monopolistik (tidak memilikipesaing). 2.Bagaimana cara mengatasi perilaku pegawai yang kurang baik.? perilakuperilaku pegawai yang menyimpang dari norma yang ada. Dari kelima dimensi pemberdayaan, dimensi yang memiliki rata-rata skor kurang adalah dimensi pelatihan dan pengembangan, sedangkan empat dimensi lainnya memiliki rata-rata skor cukup terhadap pembentukan perilaku pegawai. 7 Hendrikus Triwibawanto Gedeona April 2013 Manajemen pelayanan public yang bermutu dan berorientasi public guna peningkatan pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah Besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan, dan rendahnya kepuasan masyarakat Bagaimana melakukan manajemen pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada publik tersebut? Kualitatif pertama, dari aspek kelembagaan, meliputi: struktur organisasi belum mendukung dan mencerminkan fungsi pelayanan, masih terjadinya tumpang tindih tugas/kewenangan antar sektor maupun level pemerintahan. Kedua, factor SDM Aparatur, yang meliputi: kompetensi SDM, program pembinaan SDM terkait pelayanan publik belum terencana, bertahap dan berkelanjutan, pengembangan jabatan fungsional dalam bidang pelayanan publik masih sangat terbatas, tingkat kesejahteraan pegawai belum memadai, dan belum tumbuhnya budaya kerja aparatur yang kondusif. Ketiga, faktor ketatalaksanaan, meliputi: belum ditetapkannya berbagai standar pelayanan yang baku, mekanisme dan prosedur pelayanan yang belum efisien, waktu penyelesaian dan biaya tidak transparan, sarana dan prasarana kerja kurang memadai, dan kurangnya informasi pelayanan.