Dokumen tersebut memuat daftar mosi debat hukum yang diangkat pada berbagai kompetisi debat hukum tingkat nasional dan universitas. Topik-topik yang dibahas meliputi berbagai isu konstitusional dan hukum seperti penyelesaian sengketa pemilu, korupsi, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang teori dan sistem perencanaan publik. Ada dua jenis rencana yaitu rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi dan rencana operasional sebagai rincian pelaksanaannya. Tahapan perencanaan publik terbagi atas pra-pelaksanaan dan pelaksanaan, mencakup aktivitas seperti evaluasi, perumusan indikator, partisipasi masyarakat, hingga penetapan dokumen akhir. Siklus
Contoh Naskah pelantikan dan sumpah jabatan badan eksekutif mahasiswaAbu Amar Fikri
Dokumen tersebut berisi naskah pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Universitas Universitas Maarif Hasyim Latif. Terdapat pertanyaan dari Dekan kepada calon BEM mengenai kesiapan dan kesanggupannya untuk dilantik serta bekerja sama. Calon BEM menyatakan siap dan sanggup. Selanjutnya terdapat sumpah jabatan BEM yang diucapkan setelah pelantikan.
Dokumen tersebut memuat daftar mosi debat hukum yang diangkat pada berbagai kompetisi debat hukum tingkat nasional dan universitas. Topik-topik yang dibahas meliputi berbagai isu konstitusional dan hukum seperti penyelesaian sengketa pemilu, korupsi, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, dan ekonomi.
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang teori dan sistem perencanaan publik. Ada dua jenis rencana yaitu rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi dan rencana operasional sebagai rincian pelaksanaannya. Tahapan perencanaan publik terbagi atas pra-pelaksanaan dan pelaksanaan, mencakup aktivitas seperti evaluasi, perumusan indikator, partisipasi masyarakat, hingga penetapan dokumen akhir. Siklus
Contoh Naskah pelantikan dan sumpah jabatan badan eksekutif mahasiswaAbu Amar Fikri
Dokumen tersebut berisi naskah pelantikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Universitas Universitas Maarif Hasyim Latif. Terdapat pertanyaan dari Dekan kepada calon BEM mengenai kesiapan dan kesanggupannya untuk dilantik serta bekerja sama. Calon BEM menyatakan siap dan sanggup. Selanjutnya terdapat sumpah jabatan BEM yang diucapkan setelah pelantikan.
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
Slide ini dibuat dengan tujuan mengetahui apa pengertian anggaran pemerintah,tipe anggaran pemerintah, siklus penyusunan anggaran, fungsi anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, prinsip-prinsip penganggaran,APBN, Fungsi APBN, komponen APBN dan APBD
Kasus ini membahas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT Besmindo terhadap beberapa karyawannya tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan karena PHK harus didahului perundingan dengan serikat pekerja. Perusahaan juga dituduh melakukan intimidasi terhadap karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hak karyawan berserikat.
Tugas ini merupakan resume dari buku Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi yang membahas konsep dasar ekonomi dan sejarah perkembangan ilmu ekonomi menurut aliran klasik. Bab pertama membahas pengertian ilmu ekonomi, inti masalah dan tindakan ekonomi, serta pembagian ilmu ekonomi. Bab kedua menjelaskan pandangan kaum klasik yang menentang merkantilisme dan meyakini pertanian sebagai sumber kemakm
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyajikan informasi biaya produksi dan non-produksi untuk kebutuhan pengambilan keputusan manajemen.
Dokumen tersebut merangkum pengertian dan tujuan penganggaran serta proses pembuatan anggaran induk yang terdiri atas anggaran operasi dan keuangan. Anggaran operasi meliputi anggaran penjualan, produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead, dan beban penjualan administrasi. Sedangkan anggaran keuangan terdiri atas anggaran kas dan neraca yang dianggarkan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggolongan pajak daerah serta retribusi daerah. Menguraikan perbedaan keduanya berdasarkan ciri-ciri yang melekat, jenis-jenis yang berlaku saat ini, serta penggolongannya berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut.
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadunMOSES HADUN
Ringkasan dokumen tersebut adalah rencana bisnis untuk membuka usaha Banana Cup Cakes yang menjual kue kue kecil berbahan dasar pisang dengan berbagai variasi rasa. Usaha ini diharapkan dapat menjadi pilihan camilan baru bagi masyarakat dengan harga terjangkau.
Dokumen ini membahas tentang gaya berbicara anak muda zaman sekarang yang sering menggunakan kata "galau" di media sosial untuk mengekspresikan perasaan cinta dan kegalauan mereka. Dokumen ini juga mendefinisikan arti kata "galau" menurut KBBI, Wiku, dan penulis sebagai perasaan resah yang timbul karena kebimbangan hati, misalnya karena cinta yang ditolak. Galau dapat dihindari dengan mendekatkan di
Proposal penelitian ini membahas pengaruh penggunaan telepon genggam terhadap prestasi belajar siswa kelas VI di sebuah sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan telepon genggam siswa dan melihat pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Metode yang digunakan adalah survei dengan kuesioner kepada seluruh siswa kelas VI sebagai subjek penelitian. "
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNESZaka Firma Aditya
PT Unilever Indonesia mengajukan banding atas keputusan keberatan Direktorat Jenderal Pajak yang menolak seluruh keberatan perusahaan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan tahun 2012. Perusahaan berargumen bahwa besaran pajak lebih bayar yang seharusnya adalah Rp. 584.558.423, bukan Rp. 284.255.037 seperti yang ditetapkan oleh DJP. Alasan perusahaan
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
Slide ini dibuat dengan tujuan mengetahui apa pengertian anggaran pemerintah,tipe anggaran pemerintah, siklus penyusunan anggaran, fungsi anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, prinsip-prinsip penganggaran,APBN, Fungsi APBN, komponen APBN dan APBD
Kasus ini membahas pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan PT Besmindo terhadap beberapa karyawannya tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini melanggar UU Ketenagakerjaan karena PHK harus didahului perundingan dengan serikat pekerja. Perusahaan juga dituduh melakukan intimidasi terhadap karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja, yang merupakan bentuk pelanggaran hak karyawan berserikat.
Tugas ini merupakan resume dari buku Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi yang membahas konsep dasar ekonomi dan sejarah perkembangan ilmu ekonomi menurut aliran klasik. Bab pertama membahas pengertian ilmu ekonomi, inti masalah dan tindakan ekonomi, serta pembagian ilmu ekonomi. Bab kedua menjelaskan pandangan kaum klasik yang menentang merkantilisme dan meyakini pertanian sebagai sumber kemakm
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menyajikan informasi biaya produksi dan non-produksi untuk kebutuhan pengambilan keputusan manajemen.
Dokumen tersebut merangkum pengertian dan tujuan penganggaran serta proses pembuatan anggaran induk yang terdiri atas anggaran operasi dan keuangan. Anggaran operasi meliputi anggaran penjualan, produksi, bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead, dan beban penjualan administrasi. Sedangkan anggaran keuangan terdiri atas anggaran kas dan neraca yang dianggarkan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan penggolongan pajak daerah serta retribusi daerah. Menguraikan perbedaan keduanya berdasarkan ciri-ciri yang melekat, jenis-jenis yang berlaku saat ini, serta penggolongannya berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut.
BISNIS PLAN Tugas kewirausahaan moses hadunMOSES HADUN
Ringkasan dokumen tersebut adalah rencana bisnis untuk membuka usaha Banana Cup Cakes yang menjual kue kue kecil berbahan dasar pisang dengan berbagai variasi rasa. Usaha ini diharapkan dapat menjadi pilihan camilan baru bagi masyarakat dengan harga terjangkau.
Dokumen ini membahas tentang gaya berbicara anak muda zaman sekarang yang sering menggunakan kata "galau" di media sosial untuk mengekspresikan perasaan cinta dan kegalauan mereka. Dokumen ini juga mendefinisikan arti kata "galau" menurut KBBI, Wiku, dan penulis sebagai perasaan resah yang timbul karena kebimbangan hati, misalnya karena cinta yang ditolak. Galau dapat dihindari dengan mendekatkan di
Proposal penelitian ini membahas pengaruh penggunaan telepon genggam terhadap prestasi belajar siswa kelas VI di sebuah sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan telepon genggam siswa dan melihat pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Metode yang digunakan adalah survei dengan kuesioner kepada seluruh siswa kelas VI sebagai subjek penelitian. "
Contoh Surat Banding Pajak (zaka firma aditya/8111410061) fh UNNESZaka Firma Aditya
PT Unilever Indonesia mengajukan banding atas keputusan keberatan Direktorat Jenderal Pajak yang menolak seluruh keberatan perusahaan terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar pajak penghasilan badan tahun 2012. Perusahaan berargumen bahwa besaran pajak lebih bayar yang seharusnya adalah Rp. 584.558.423, bukan Rp. 284.255.037 seperti yang ditetapkan oleh DJP. Alasan perusahaan
PEDOMAN ORGANISASI TIM KESELAMATAN PASIEN RS,f.pdffifinoktaviani
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut merupakan pedoman organisasi tim keselamatan pasien rumah sakit RSHj Bunda Halimah tahun 2022; (2) Tujuannya adalah meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dengan melaksanakan program keselamatan pasien secara sistematis dan terarah; (3) Dokumen tersebut menjelaskan tujuh langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit.
KESEHATAN MASYARAKAT AKBID HAFSHAWATY ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGOVeranica Widi
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah kesehatan ibu dan anak, rumusan masalah, tujuan, dan beberapa konsep penting seperti epidemiologi, isu kesehatan lingkungan, dan pencegahan penyakit. Secara khusus membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak.
Faktor penyebab gangguan spikologis pada ibu nifas meliputi gangguan suasana hati, kesulitan hubungan interpersonal, kurangnya dukungan, riwayat psikiatri seperti depresi, dan pengalaman peristiwa negatif baru. Gejala depresi pada ibu nifas antara lain apatis, kecemasan, suasana hati buruk, dan kesulitan berkonsentrasi. Pemberian ASI pada bayi baru lahir memberikan manfaat gizi dan keke
16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuansakuramochi
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas dampak merokok bagi kesehatan perempuan dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah perokok di Indonesia termasuk perempuan, salah satunya dengan menaikkan harga rokok.
2. Rokok diketahui dapat menyebabkan berbagai penyakit termasuk kanker dan gangguan kehamilan pada perempuan, namun jumlah perokok perempuan
STRATEGI KOMUNIKASI FRISIAN FLAG DALAM MENGHADAPI BAKTERI Enterobacter Sakaz...Evry Purrba
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penelitian yang dilakukan oleh dosen IPB, Dr. Sri Estuningsih, yang menemukan bakteri Enterobacter sakazakii pada beberapa susu formula dan makanan bayi.
2. Temuan ini kemudian menjadi perdebatan besar setelah adanya putusan pengadilan yang memerintahkan pihak terkait untuk mengumumkan merek produk yang ter
Isu Terkini Praktik Kebidanan Dalam Evidence Based Kebidanan mengeksplorasi praktik kebidanan berdasarkan bukti ilmiah. Dokumen ini membahas beberapa isu terkini seperti manajemen nyeri persalinan alami, lotus birth, dan penundaan pengkleman tali pusat yang didukung oleh panduan WHO. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber evidence based practice kebidanan seperti jurnal ilmiah internasional.
Penambahan bahan plastik dalam proses penggorengan berdampak bagi kesehatanasriss
Makalah ini membahas dampak negatif penambahan bahan plastik dalam proses penggorengan makanan terhadap kesehatan. Plastik mengandung zat-zat berbahaya seperti dioksin, bisphenol A, dan stirena yang dapat menumpuk di tubuh dan menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker. Makalah ini menjelaskan cara mengidentifikasi makanan yang mengandung plastik dan menyarankan agar tidak menambahkan plastik saat
Global health atau kesehatan global adalah kesehatan penduduk dalam lingkup global. Kesehatan global didefinisikan sebagai bidang studi, penelitian, dan praktik yang mengutamakan perbaikan kesehatan dan pemerataan kesehatan untuk semua orang di dunia
Makalah pencegahan primer sekunder tersierMuhammad Iqbal
Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan masalah kesehatan reproduksi secara primer dan sekunder. Pencegahan primer meliputi promosi kesehatan seperti gaya hidup sehat dan vaksinasi, serta proteksi spesifik seperti pemeriksaan rutin dan menghindari risiko penyakit. Pencegahan sekunder berfokus pada diagnosis dini dan pengobatan cepat untuk mencegah penyakit berkembang lebih parah.
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta KerjaWahyu Yuns
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasark
PermenLHK P.20/2018 jenis tumbuhan satwa lindungWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini menetapkan daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia, mencakup 91 jenis mamalia seperti paus, anoa, kijang, monyet, dan beruang; serta mencabut Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang daftar jenis yang dilindungi sebelumnya.
This document appears to be a list of names organized into groups with corresponding numbers and themes. It includes 17 groups with 7-14 names listed in each group. The names seem to be of students along with their student IDs and years. Most groups are associated with the theme "Semen Kendeng" but a few relate to "PLTU Cirebon".
Catalonia is an archipelagic state consisting of 64 islands in the Pacific Ocean. The largest island, Pataga, has a population of over 2 million people from the dominant Madalan ethnic group. Pataga's oil exports have made it economically developed, while other islands have not benefited.
The island of Galaga is home to a different indigenous ethnic group that engages in subsistence fishing and hunting. Climate change has increased storms that have displaced many Galaganians, forcing some to relocate inland while others have moved to Pataga. However, ethnic tensions have risen as Galaganians claim discrimination from Patadans.
Two groups of Galaganians have grievances - those still on the sinking
1. The document summarizes the final reports that the UN Special Rapporteur on human rights and the environment will present to the Human Rights Council.
2. One report presents "Framework Principles on Human Rights and the Environment" that summarize states' obligations relating to the environment under human rights law.
3. Another report suggests that the Human Rights Council support recognizing the human right to a healthy environment in a global instrument based on its recognition in many regional agreements and national constitutions.
Artikel Jurnal Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup IPB - Signifikansi Preventive Expenditures Valuation dalam Bioprospeksi Sumberdaya Genetik di indonesia
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program. Kajian lingkungan hidup strategis wajib dilakukan untuk rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, serta kebijakan yang berpotensi berdampak lingkungan. Proses kajian meliputi identifikasi
Introduction Indonesian Environmental LawWahyu Yuns
This document provides an introduction and overview of Indonesian environmental law. It discusses traditional and modern concepts of environmental law, key influences like the works of Lynton Caldwell, and basic environmental concepts like taking a holistic view. It outlines important events that shaped sustainable development like the UN conferences in Stockholm and Rio de Janeiro. It also discusses principles of international environmental law, the development of Indonesian environmental law, enforcement approaches, and aspects of human rights and the environment.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut merupakan panduan valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang disusun oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan tujuan untuk memasukkan pertimbangan nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2) Panduan ini berisi konsep dasar dan metode valuasi ekonomi serta contoh perhitungan valuasi ekonomi untuk memudahkan pemah
This document provides guidance on assigning protected area management categories and governance types. It discusses four important points to consider when applying categories: 1) The category is based on the primary management objective for at least 75% of the area. 2) Zones within protected areas can have different categories if they are clearly defined and managed separately. 3) Size can indicate category, with larger areas often Category Ib, II, V, or VI. 4) Naturalness also correlates with category, with most natural areas usually Category Ia/Ib and least natural Category IV or VI. The document aims to help properly define and categorize protected areas.
This document provides a summary of the IUCN protected area categories system. It outlines the history and development of the categories from 1975 to the present. The key elements summarized are:
- The 2008 definition of a protected area as a clearly defined geographical space recognized and managed to achieve long-term conservation of nature.
- The six protected area management categories (Ia, Ib, II, III, IV, V, VI) based on conservation objectives and levels of protection.
- Four governance types for protected areas (governments, various parties, private entities, indigenous groups).
- Global trends including a significant increase in protected areas from 1,000 sites in 1962 to over 200,000 sites
7. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau
pandangan masyarakat;
8. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau
mengganggu entitas ekologis;
9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha
dan/atau kegiatan;
10.
1. Hal : Surat Pengantar
Kepada :
Yth. Redaksi Kedaulatan Rakyat
Dengan hormat,
Berikut ini saya kirimkan artikel untuk kolom ANALISIS Harian Kedaulatan Rakyat, sebelumnya saya
terangkan identitas saya:
Nama : Wahyu Yun Santosa, S.H., LL.M
Tempat/Tanggal lahir : Cilacap, 21 Juni 1981
Alamat : Fakultas Hukum UGM Jl. Sosio Yustisia No.1 Bulaksumur Yogyakarta 55281
Telepon : 0815 7865 7800
Fax : (0274) 512781
Aktivitas : Dosen Hukum Lingkungan
Pendidikan Terakhir : Master of Globalisation and Law Universiteit Maastricht, the Netherlands.
Besar harapan saya artikel ini bisa dimuat dalam kolom ANALISIS KR.
Demikian surat pengantar ini saya buat,
atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
Yogyakarta, 17 Februari 2011
Wahyu Yun Santosa
2. ANALISIS
Ketidakpastian “Formula” Susu Formula
Dua tahun lebih berlalu setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan David
Tobing atas Menteri Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Institut Pertanian
Bogor dalam kasus susu formula yang ditengarai mengandung Enterobacter Sakazakii. Pun setelah
Mahkamah Agung menetapkan permohonan kasasi atas putusan ini, hingga Kamis, 17 Februari ini para
pihak yang ”dipaksa” pengadilan untuk mengumumkan kepada publik perihal hal ini pun masih terkesan
enggan.
Keresahan publik mengenai susu formula mengandung bakteri yang dapat menyebabkan radang
usus pada bayi dan sekaligus berbahaya bagi otak bayi ini memang topik lama yang bersemi kembali.
Berawal dari hasil penelitian tim IPB atas 22 sampel merek susu formula yang ada di pasaran pada
kisaran tahun 2003-2006, dihasilkan kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung bakteri E.
Sakazakii. Temuan ini pun bergulir ke masyarakat dan menimbulkan keresahan masyarakat, kaum ibu
pada khususnya, akan keamanan susu formula yang dikonsumsi oleh bayi mereka.
Sekian lama polemik ini bergulir di publik, tanpa ada satupun ketegasan upaya dan langkah tegas
dari pemerintah dalam hal kebijakan menyikapi hal ini. Baik dari pihak peneliti IPB, Menteri Kesehatan,
maupun BPOM sama-sama bergeming untuk tidak mengumumkan kepada publik (public disclosure)
tentang temuan tersebut. Bahkan saling tuduh antar pihak sempat terjadi. Setelah digugat oleh
masyarakat pada September 2008, isu ini pun menghilang tertutup Century dan Gayus. Kini setelah
kembali mengemuka, dan digelar Dengar Pendapat di DPR RI, Pemerintah masih tetap ”kekeh” untuk
tidak membocorkan nama-nama produsen susu formula, dengan dasar pertimbangan untung rugi. Toh,
berdasarkan penelitian ulang IPB pada tahun 2009, dari 42 sampel susu formula yang ada di pasaran,
bersih dari cemaran E. Sakazakii. Termasuk 22 sampel yang menjadi “biang heboh” isu ini.
Prinsip Kehatian-hatian
Dasar pertimbangan untung-rugi yang digunakan Pemerintah memang bukan tidak beralasan. Hal
ini sesuai dengan pendekatan hukum yang diterapkan dalam aplikasi prinsip kehati-hatian
(precautionary principle). Dimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan publik perlu
mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kerugian (cost-benefit analysis) dari kebijakan tersebut.
3. Lantas apa itu precautionary principle?. Prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip hukum
lingkungan internasional yang diadopsi oleh the United Nations Conference on Human and Development
yang berlangsung di Rio de Janeiro Brazil tahun 1992 (Rio Declaration 1992). Prinsip ke 15 Deklarasi Rio
ini menyatakan bahwa “dalam hal terdapat ancaman yang serius bagi kesehatan publik atau ancaman
kerusakan lingkungan yang tidak tertanggulangi, ketiadaan bukti ilmiah yang kuat tidak bisa dijadikan
alasan untuk menunda pengambilan kebijakan atau langkah-langkah yang diperlukan oleh Negara”.
Secara singkat hal ini dimaknai, meskipun bukti ilmiah tidak mendukung 100 %, namun dalam hal
ada risiko bahaya yang nyata, kebijakan publik wajib dikeluarkan untuk melindungi kesehatan
masyarakat. Identik dengan kasus susu formula di Indonesia. Adalah suatu kewajaran ketika masyarakat
resah karena ini terkait dengan kesehatan public dan mengharap kebijakan tegas. Namun yang terjadi
justru sebaliknya.
Kementerian Kesehatan pada awal isu ini merebak, menyatakan bahwa kasus E. Sakazakii ini tidak
perlu dikhawatirkan karena bukti ilmiahnya tidak kuat. Pun, hanya terdapat 20 kasus di dunia. Dari 20
kasus ini pun disyaratkan adanya dua kondisi: penyajian tidak dalam kondisi steril dan gen bawaan bayi
untuk cedera otak. Alhasil, Pemerintah menyimpulkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari
hasil penelitian IPB tersebut, selama susu formula untuk bayi disajikan dalam wadah yang steril dan
diseduh dengan air matang.
Meskipun demikian, kebijakan untuk tidak mengumumkan merek susu formula yang diduga
terkontaminasi bakteri E. Sakazakii pada kurun 2003-2006, menjadi kontradiktif dengan prinsip kehati-
hatian ini. Indonesia telah mengadopsi prinsip ini dalam keikutsertaannya pada Konferensi Rio, bahkan
tertuang tegas di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dalam pasal mengenai asas/prinsip yang diterapkan.
Sandin (1999) dalam artikelnya yang berjudul “Dimensions of the Precautionary Principle”
mengatakan setidaknya terdapat empat unsur yang perlu diperhatikan di dalam penerapan prinsip ini.
Pertama mengenai keharusan adanya threshold atau ambang batas atau “batasan bahaya”. Pada
umumnya, batasan ini identik dengan tercapainya unsur “adanya kemungkinan bahaya yang nyata”
ataupun “berbahaya atau dapat membahayakan manusia atau lingkungan”.
Unsur kedua adalah “keterbatasan kepastian ilmiah”. Keterbatasan atau ketidakpastian ilmiah ini
biasanya diidentikkan dengan tidak adanya bukti tegas untuk menghubungkan secara kausal antara
sebab dengan akibat. Unsur ketiga terkait dengan upaya yang perlu dilakukan. Biasanya hal ini
diwujudkan dalam upaya-upaya yang bersifat “menghindari” atau “mencegah” dari ancaman bahaya
4. yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian sangat dekat ketersinggungannya
dengan prinsip pencegahan (principle of prevention).
Unsur keempat dari penerapan prinsip kehati-hatian adalah status kebijakan yang diterapkan
untuk menghindari atau mencegah biaya tersebut. Elemen terakhir inilah yang menjadi kendala dalam
penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem hukum nasional. Interpretasi hukum yang sering dilekatkan
lebih menyatakan bahwa “ketidakpastian ilmiah tidak menjustifikasi ketiadaan upaya pencegahan”.
Namun tidak menegaskan apakah upaya pencegahan tersebut bersifat wajib ataupun pilihan sesuai
pertimbangan pemerintah.
Atas aras inilah, precautionary principle selayaknya diterapkan oleh Pemerintah untuk kasus E.
Sakazakii di susu formula. Sehingga dalam hal bukti ilmiah dirasa kurang mencukupi, kebijakan yang
tepat sebagai mekanisme pencegahan wajib diamanatkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan
alasan keamanan dan kesehatan publik.
Kesehatan Publik Lebih Utama
Prinsip kehati-hatian cukup banyak penerapannya di Indonesia. Sebut saja kebijakan mengenai
SUTET, larangan impor daging sapi dari Amerika karena ancaman penyakit sapi gila, ataupun
pembatasan produk-produk impor yang masih diragukan kandungannya. Pun dalam kasus susu formula,
tegas kita katakan bahwa keresahan masyarakat ini harus diselesaikan dengan pendekatan asas kehati-
hatian.
Tidak salah ketika Pemerintah enggan mengungkapkan merek dan produsen susu formula yang
terkontaminasi E. Sakazakii pada kisaran 2003-2006, dengan alasan saat ini tidak ada lagi produk
tersebut dan kekhawatiran imbasnya terhadap industri susu formula. Namun sangatlah tidak bijak ketika
kesehatan publik dipertaruhkan dengan alasan ini. Semestinya Pemerintah segera mengambil langkah
yang efektif untuk menyudahi kebimbangan masyarakat. Terlebih putusan kasasi yang menguatkan
perintah atas public disclosure pun telah dikeluarkan.
Dalam hal kekhawatiran imbas pada industri susu formula, toh industri juga memiliki hak untuk
menjawab, mengklarifikasi, dan sekaligus menginformasikan kepada publik mengenai hal-hal terkait
keamanan pangan dari produk mereka. Kartu As pun kini ada di tangan Pemerintah. Apakah di tengah
himpitan ekonomi, masyarakat masih harus diresahkan dengan gizi bayi mereka. Ataukah ada langkah
cerdas dan berani untuk menyudahi ketidakpastian ini?.