1. Berlatar belakang berlakunya uu kebijakan lingkungan
nasional 1969 di USA jepang juga membentuk sistem
AMDAL
Diperkenalkan pada tahun 1972 yang dikhususkan untuk
pekerja umum saja untuk menangani proyek pelabuhan,
reklamasi, pembangkit listrik dan skrikansen pada 1980.
RUU diusulkan pada 1981 namun tidak lulus 1983
sehingga muncullah aturan standar melalui keputusan
kabinet yang disebut EIA di implementasikan pada 1984
Pada tahun 1993 mulai di promosikan EIA yang tertuang
dalam “basic Enveronment law” dan diberlakukan pada
bulan july 1997

2. Proses pembentukan UU amdal di jepang
1969 Enactment of “National Environmental Policy Act (NEPA)” in the US First EIA system in the world
Approval of “Concerning the environmental conservation measures in
1972 EIA for public works
relation to public works” by the Cabinet
Submission of “Environmental Impact Assessment Bill” to the Diet (void
1981
in 1983)
Decision on the “Implementation of Environmental Impact Assessment” Institutionalization of the system
1984
by the Cabinet by administrative measures
1993 Enactment of the “Basic Environment Law” Legal recognition of EIA
1997 Enactment of the “Environmental Impact Assessment Law” Legislation on EIA
1999 Implementation of “Environmental Impact Assessment Law”

3. Hukum AMDAL dirumuskan dari gagasan bahwa
AMDAL sangat penting untuk mencegah kerusakan
lingkungan dan mempromosikan masyarakat yang
berkelanjutan.
Tujuannya adalah untuk mempertimbangkan
perlindungan lingkungan dengan baik dengan
membentuk suatu prosedur untuk EIA dari proyek
berskala besar dan mencerminkan hasil penilaian
dalam pengambilan keputusan.

4. TUJUAN UU AMDAL
MENETAPKAN PROSEDUR
AMDAL
MELAKSANAKAN PROYEK
MENCERMINKAN HASIL PERLINDUNGAN
DARI SKEMA PROYEK LINGKUNGAN DENGAN
BAIK

5. KELEMBAGAAN SISTEM AMDAL DI JEPANG
Melembagakan sistem AMDAL salah satu implikasi yang paling
penting dari undang-undang bahwa sistem secara hukum
dilembagakan. Ini telah menjadi jelas bahwa sistem
di bawah bimbingan administrasi seperti kabinet-keputusan EIA
memiliki keterbatasan:
1) sistem tidak untuk mengatur aturan untuk menutupi berbagai
pemain seperti pendukung proyek, pemerintah daerah dan
warga;
2) tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan kewajiban
melaksanakan prosedur;
3) dan itu mampu mencerminkan hasil penilaian dalam otorisasi
proyek.

6. Kategori Proyek Pelaksana Amdal
Tiga belas jenis proyek yang mematuhi UU Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan termasuk pembangunan
jalan, bendungan, kereta api, bandara, dan pembangkit
listrik.
Di antara mereka, proyek skala besar yang dapat memiliki
dampak serius pada lingkungan yang dikategorikan
sebagai proyek "Kelas-1" dan diminta untuk mengikuti
prosedur hukum.
proyek-proyek "Kelas-2" dalam keputusannya dapat
mengikuti prosedur untuk AMDAL yang ditentukan
secara individual.
Dengan kata lain, semua kelas harus mengikuti prosedur
untuk AMDAL dalam UU tersebut.

7. Jenis dan Ukuran Proyek yang Dijelaskan dalam
Gambar

9. Siapa yang menerapkan AMDAL?
Pendukung proyek menerapkan AMDAL sendiri.
Hal ini karena AMDAL adalah proses untuk
menempatkan pertimbangan lingkungan ke dalam
rancangan proyek melalui pertukaran pandangan dan
informasi antara entitas yang bersangkutan dan
karena proyek pendukung paling tahu tentang proyek
yang diusulkan dan memiliki posisi terbaik untuk
memodifikasi / menyesuaikan proyek.

10. Prosedur Amdal
Lanjutan
* Lembaga wewenang meliputi 1) instansi untuk menyetujui dan mengesahkan proyek, 2)
lembaga untuk mengambil tanggung jawab untuk alokasi subsidi, 3) kementerian dan
lembaga untuk mengawasi organisasi khusus, dan 4) kementerian dan lembaga untuk
melakukan proyek tersebut.

11. * Menteri Lingkungan menyajikan pendapat hanya ketika badan kuasa adalah sebuah
organisasi nasional.

12. Pengadilan Proyek Kelas-2 (Screening)
Prosedur untuk memutuskan apakah AMDAL harus diterapkan pada
proyek-proyek yang disebut "penyaringan".
keputusan tentang apakah AMDAL harus diterapkan pada proyek
Kelas-2 dibuat secara individual berdasarkan kasus per kasus.
Penilaian yang dibuat oleh badan otorisasi sesuai dengan kriteria
penilaian.
Misalnya, keputusan mengenai proyek jalan yang dibuat oleh
Kementerian Infrastruktur, dan Transportasi Darat;keputusan pada
proyek-proyek pembangkit listrik oleh Kementerian Ekonomi,
Perdagangan dan Industri, dll). Dalam membuat penilaian, pendapat
dari gubernur prefektur yang mengenal dengan baik situasi lokal
harus dipertimbangkan.

14. Contoh proyek-proyek yang berskala kecil, tetapi ini harus dinilai.
Kriteria terkait dengan sifat proyek
- Sebuah pembangkit listrik thermoelectric menggunakan bahan
bakar polusi udara menyebabkan efek serius
- Sebuah jalan yang merupakan bagian dari proyek yang
komprehensif, yang dapat menyebabkan dampak lingkungan yang
serius.
Kriteria terkait dengan situasi regional
- Sebuah bendungan di dekat tanah sarang elang emas
- Sebuah proyek dalam Taman Nasional
- Sebuah jalan melewati daerah di mana konsentrasi nitrogen
dioksida (NO ) melebihi ambientenvironmental kualitas standar

15. Prosedur untuk Rancangan Metode Penilaian (Scoping)
Dampak lingkungan dari proyek berbeda dari tempat ke tempat dan
AMDAL perlu dibuat dengan mengambil situasi lokal ke rekening.
Misalnya, dengan proyek-proyek konstruksi jalan, isu-isu harus
ditangani untuk perlindungan antara lingkungan berbeda, misalnya,
jalan yang diusulkan di wilayah alam-kaya pegunungan, dan satu di
daerah perkotaan secara intensif dikembangkan dan udara-tercemar.
Dengan dua poin diingat, peluang harus diberikan untuk mendengar
pendapat dari warga negara dan pemerintah daerah sebelum
memutuskan metode penilaian. Dengan mengumpulkan pendapat
ditahap awal proyek, pendapat-pendapat tersebut dapat
dipertimbangkan dalam memilih item evaluasi, dan sehingga proyek
dapat dinilai dengan cara yang lebih berorientasi situs.Prosedur ini
disebut "scoping".

16. 1. Pemrakarsa proyek mempersiapkan "dokumen scoping" yang
menggambarkan metode penilaian, dan mengirimkannya ke
gubernur prefektur dan walikota. Dokumen pelingkupan cetak biru
untuk desain AMDAL , yang menunjukkan bagaimana survei,
perkiraan dan evaluasi dalam AMDAL harus dilakukan.
2. Pemrakarsa terbuka memberitahukan dokumen dan
memungkinkan setiap orang untuk melihatnya di kantor pemerintah
daerah
3. pemrakarsa kantor untuk jangka waktu satu bulan.
Proyek pendukung mengirimkan ringkasan dari pendapat mereka
kepada pemerintah prefektur dan kota. Kemudian, gubernur
prefektur mengungkapkan / opininya kepada pemrakarsa proyek
setelah mendengar pendapat dari walikota kota, sementara juga
mempertimbangkan pendapat dari masyarakat umum. Pemrakarsa
proyek memutuskan metode penilaian dengan mempertimbangkan
pendapat tersebut.

18. Survey, perkiraan dan evaluasi dampak yang
mungkin dan pengembangan penanggulangan
yang diperlukan
Pemrakarsa proyek melakukan survei, perkiraan
dan evaluasi dampak lingkungan disesuai dengan
metode yang ditetapkan melalui prosedur
scoping, dan mempertimbangkan langkah-
langkah yang diperlukan untuk melindungi
lingkungan

19. Prosedur untuk rancangan pernyataan dampak
lingkungan (EIS)
Setelah survei, perkiraan dan evaluasi selesai, prosedur
selanjutnya adalah mendengarkan pendapat tentang hasil
penilaian.
Pemrakarsa proyek mempersiapkan EIS rancangan yang
menggambarkan hasil penilaian dan pendekatan untuk
mengatasi perlindungan lingkungan, dan mengirimnya ke
gubernur prefektur dan kota walikota.
Pemrakarsa juga secara terbuka memberitahukan
dokumen dan memungkinkan setiap orang untuk
melihatnya di tingkat lokalkantor-kantor pemerintah dan
kantor pendukung untuk jangka waktu satu bulan.
Dalam periode ini, pertemuanjuga diadakan untuk
menjelaskan isi dari rancangan EIS.

20. Siapapun yang memiliki pendapat tentang rancangan EIS
dapat membuat pengajuan mengenai lingkungan
perlindungan.
Pemrakarsa proyek mengirimkan ringkasan dari pendapat-
pendapat dan / nya tanggapannya kepada mereka untuk
pemerintah prefektur dan kota. Kemudian, gubernur
prefektur mengekspresikan / nya pendapatnya setelah
mendengar pendapat dari walikota kota, sementara juga
mempertimbangkan pendapat darimasyarakat umum.

22. Prosedur untuk EIS
Setelah prosedur untuk EIS rancangan selesai, pemrakarsa proyek
meneliti pendapat diterima, mengulas rancangan EIS dan membuat EIS.
Setelah selesai, EIS tersebut dikirim ke badan otorisasi proyek (misalnya,
kepada MenteriInfrastruktur, dan Transportasi Darat dalam kasus jalan
atau bandara), serta Menteri yang Lingkungan, dan diperiksa dari sudut
pandang perlindungan lingkungan. Menteri yang Lingkungan
mengekspresikan / opininya kepada badan otorisasi. Badan kuasa
menerima pendapat dari Menteri Lingkungan Hidup, dan kemudian
menyajikan / opininya kepada pemrakarsa proyek.

23. Pemrakarsa proyek meninjau EIS, mempertimbangkan
pendapat-pendapat tersebut, membuat EIS final dan
mengirimkannya ke gubernur prefektur, walikota kota, dan
lembaga otorisasi.
Dia juga terbuka memberitahukan dokumen dan
memungkinkan setiap orang untuk meninjau di kantor
pemerintah daerah dan pemrakarsa kantor, dll untuk jangka
waktu satu bulan.
Sampai akhir EIS dibuat untuk publik, pemrakarsa proyek
tidak dapat melaksanakan setiap bagian dariproyek

25. Mencerminkan hasil penilaian dalam skema
proyek
Prosedur untuk AMDAL diakhiri dengan pemberitahuan publik dari
EIS akhir.
Namun, sangat penting bagi pemrakarsa proyek untuk
mencerminkan hasil penilaian dalam skema proyek. Proyek-proyek
patuh pada Undang-undang AMDAL adalah proyek dimana
pemerintah dapat memutuskan apakah akan melakukan proyek
atau tidak.
Proyek yang berhubungan dengan hukum (seperti UU Jalan dan
Hukum untuk Bisnis Railway) memberikan persetujuan untuk
proyek, meskipun persyaratan untuk persetujuan tersebut tidak
selalu mencakup pertimbangan yang berkaitan untuk perlindungan
lingkungan.

26. Dalam konteks ini, Undang-undang AMDAL
mencakup ketentuan untuk tidak memberikan
otorisasi untuk sebuah proyek yang tidak
mengambil cukup perlindungan lingkungan

28. Tindak lanjut survei
adalah survei untuk menilai kondisi lingkungan pada tahap
konstruksi dan operasi proyek. Sebuah survei follow-up yang
dilakukan sebagai bagian dari perlindungan lingkungan tindakan
bila:
1) ketidakpastian perkiraan yang tinggi
2) keahlian tentang pengaruh tindakan perlindungan lingkungan
tidak cukup tinggi atau dipertanyakan hasil dari survei tindak
lanjut biasanya dibuat untuk publik, termasuk langkah-langkah
untuk mengatasi hasil survei.