Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...Herman Sjahruddin
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Adira Quantum Multifinance Cabang makassar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 51 karyawan. Hasil analisis regresi simultan, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Pengaruh dominan ditunjukkan pada tingkat pendidikan
Sebuah impian besar membangun kedaulatan desa atas data terutama data kemiskinan yang memiliki peran strstegis dalam mempercepat kemandirian desa. Peran desa dalam pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan tidak lagi sepenuhnya menjadi penonton utama, tetapi harus berubah menjadi pelaku utama.
Rakyat desa bukan sekedar obyek pembangunan dari atas, tetapi justru sebagai pelaku perubahan dari bawah. Ketika perubahan berangkat dari kondisi riil rakyat desa dengan seluruh potensi yang dimiliki, maka apapun hasilo akhirnya tentunya rakyat akan memiliki catatan keberhasilan atau tidaknya.
Dan manakala, rakyat sudah mampu memberikan koreksi dan penilaian obyektif atas apa yang dirasakan, pada akhirnya memunculkan kembali modal sosial desa yang lama telah hilang. Rasa saling asih, asah dan asuh yang kemudian berkembang menjadi sebuah bangunan kepercayaan yang kuat antara pemerintah desadengan masyarakatnya. Karenanya ketika desa dan masyarakatnya diberikan hak dan kewenangan untuk belajar melakukan pendataan penduduk miskin, maka tidak aneh jika kemudian langsung memunculkan rasa kesadaran diri untuk berani mengatakan “saya sudah tidak berhak menerima raskin, dan lain-lain”.
Dan ketika para elit kekuasaan disupra desa juga memiliki “kerelaan” untuk menyerahkan sebagian kewenangan mengurusi kemiskinan kepada desa, bukan hal sulit untuk desa bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, jika supra desa terus-menerus memperlihatkan kebijakan yang sentralistik dan memposisikan desa lemah, maka harapan mewujudkan kedaulatan desa masih cukup panjang.
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...Herman Sjahruddin
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Adira Quantum Multifinance Cabang makassar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 51 karyawan. Hasil analisis regresi simultan, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Pengaruh dominan ditunjukkan pada tingkat pendidikan
SLRT merupakan salah satu alat untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah
Buku Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 pada 171 daerah, yang terdiri 17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. PENGERTIAN DAN TUJUAN
PENDATAAN PARTISIPATIF
Pengertian:
Pendataan penduduk miskin adalah penduduk miskin
berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan
dengan metode sensus dan partisipatif
Tujuan :
Adalah untuk memperoleh data penduduk miskin yang
sesuai dengan kondisi desa/daerah dan kearifan lokal
yang menjadi dasar penyusunan program percepatan
penanggulangan kemiskinan.
3. METODE DAN INDIKATOR
Indikator rumah tangga miskin pada pendataan
penduduk miskin adalah Indikator hasil AKP
Pendataan dilakukan dengan metode sensus dan
partisipatif berbasis klaster yang terdapat di
wilayah Kabupaten.
5. • Sosialisasi AKP
• Pembentukan Tim AKP Kabupaten
• Penunjukkan desa/kecamatan piloting dengan
memperhatikan keterwakilan tipologi wilayah/kluster
PERSIAPAN
• Training tim AKP
• Diskusi-diskusi tim
• Konsultasi ahli
PENGUATAN KAPASITAS
•Workshop singkronisasi indikator kemiskinan lintas sektor (BPS,Bappeda,
Pendidikan,Kesehatan,KB,dll)
•Penyusunan tools assessment berdasarkan hasil singkronisasi lintas sektor
•Assessmen /penggalian data desa/kecamatan melalui FGD di kecamatan dengan
melibatkan aktif unsur masyarakat miskin dan pemdes.
•Konsultasi publik kabupaten
ASSESSMENT/MENGGALI
DATA PARTISIPATIF
6. • Finalisasi indikator, kriteria, bobot/nilai sesuai hasil
KP
• Penyusunan regulasi daerah tentang indikator
kemiskinan daerah kab Situbondo
• Penetapan regulasi dan Sosialisasi regulasi
INSTITUSIONALISASI
REGULASI/KEBIJAKAN
• Pelatihan pendataan desa piloting
• Pelaksanaan uji coba pendataan dan entry dalam
aplikasi kemiskinan
• Pengawalan uji coba oleh tim AKP Kabupaten
melibatkan stakeholders yang kompeeten
PILOTING/UJI COBA
IMPLEMENTASI
• Koordinasi dan penyegaran tim AKP
• Pelatihan pendataan bagi operator dan tim pendata desa
• Fasilitasi dan pengawalan entry dan pengumpulan data hasil pendataan
desa
• Evaluasi seluruh pelaksanaan pendataan desa
PELAKSANAAN,MONEPA
7. TIM PENDATA
Dibentuk tim pendata di setiap desa untuk
melakukan pendataan dan ditetapkan dengan
Keputusan Kades
Tim Pendata terbagi menjadi 2 yaitu : Tim
Pendata Lapangan dan Tim Pendata Operator
Komputer
Tim Pendata bertanggungjawab kepada Kepala
Desa
8. Tugas Tim Pendata
• Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin di tingkat desa/
kel
• Memfasilitasi proses musyawarah baik RT, Dusun dan Desa.
• Mengumumkan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan
Daftar Rumah Tangga Miskin Tetap
• Memverikasi sanggahan
• Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada Kepala
Desa
9. Penentuan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin
Sementara
Pendataan melalui non musyawarah/Sensus
(langsung wawancara)
Jika mekanisme ini yang diambil, semua
rumah tangga akan di data, sehingga
semua rumah tangga masuk dalam Daftar
Calon Rumah Tangga Miskin Sementara
Pendataan melalui musyawarah
Jika mekanisme ini yang diambil, perlu
ditentukan terlebih dahulu Daftar Calon
Rumah Miskin Sementara,
melalui langkah berikut ...........
10. Mekanisme Pendataan Melalui
Musyawarah
Daftar Calon
Rumahtangga
Miskin
Sementara
Musy. RT
publikasi
sanggah
verifikasi
Daftar
Rumahtangga
Miskin
Sementara
pendataan
entry data
sanggah
Daftar
Rumahtangga
Miskin
nondukin
Data PPLS
Data LamA
Keputusan Kades
Keputusan Bupati
Data penduduk
miskin daerah
April tahun ke-n
Juli tahun ke-n
Usulan baru
Data agregat
publikasi
olahdata
verifikasi
Musy. Dusun,
Musy. Desa
11. Langka-langkah
1. Pengumpulan Data Sekunder, yaitu :
Data awal dapat diperoleh dari data Pendataan
Program Perlindungan Sosial (PPLS/PBDT)
tahun terakhir oleh BPS atau data-data kemiskinan
Penentuan Daftar Calon RTM
Sementara
Melalui Musyawarah
12. Lanjutan ...
Penentuan Daftar Calon RTM Sementara
2. Daftar Calon rumah Tangga Miskin Sementara,
dimusyawarahkan dengan masyarakat dan
dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat
RT, dusun, desa
3. Hasil musyawarah desa (Daftar Calon Rumah
Tangga Miskin Sementara) dipulikasikan
oleh Tim Pendata
13. Lanjutan ...
4. Masa sanggah dan verifikasi
Diberikan kesempatan selama 7 hari
kepada masyarakat untuk menyanggah
hasil musyawarah desa
Dilakukan verifikasi jika ada sanggahan
maksimal 3 hari sejak sanggahan diterima
Penetapan Daftar Rumah Tangga Miskin
Sementara yang akan dijadikan acuan
pendataan
14. 5. Pelaksanaan Pendataan
Basis data yang digunakan dalam pendataan
penduduk miskin adalah rumah tangga
(bukan keluarga)
Pendataan dilakukan setiap tahun dan
dibiayai dalam APB Desa
Pendataan dilakukan oleh Tim Pendataan
terhadap Daftar Rumah Tangga Miskin
Sementara
Publikasi hasil pengolahan data berupa
Daftar Rumah Tangga Miskin oleh Tim Pendata
15. Lanjutan ...
Diberikan kesempatan
selama 7 hari kepada
masyarakat untuk
menyanggah hasil
pendataan kuesioner
Dilakukan verifikasi
jika ada sanggahan
maksimal 3 hari sejak
sanggahan diterima
Penetapan Daftar
Rumah Tangga Miskin
Sementara yang akan
dijadikan acuan
pendataan
16. MANFAAT PENDATAAN
Untuk perencaan pembangunan
di tingkat desa/ kelurahan.
Untuk perencanaan
pembangunan di tingkat
kabupaten.
Untuk pembagian zakat/ bantuan
kemiskinan agar tepat sasaran.