SlideShare a Scribd company logo
SESI
ALUR TAHAPAN DAN TATA CARA
PENDATAAN PENDUDUK
KEMISKINAN PARTISIPATIF
PENGERTIAN DAN TUJUAN
PENDATAAN PARTISIPATIF
Pengertian:
Pendataan penduduk miskin adalah penduduk miskin
berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan
dengan metode sensus dan partisipatif
Tujuan :
Adalah untuk memperoleh data penduduk miskin yang
sesuai dengan kondisi desa/daerah dan kearifan lokal
yang menjadi dasar penyusunan program percepatan
penanggulangan kemiskinan.
METODE DAN INDIKATOR
Indikator rumah tangga miskin pada pendataan
penduduk miskin adalah Indikator hasil AKP
Pendataan dilakukan dengan metode sensus dan
partisipatif berbasis klaster yang terdapat di
wilayah Kabupaten.
PENYUSUNA
N REGULASI
PENYUSUNA
N
INSTRUMEN
DAN
APLIKASI
PELATIHAN
TIM PENDATA
PENDATAAAN
PENETAPAN
PENDUDUK
MISKIN
• Sosialisasi AKP
• Pembentukan Tim AKP Kabupaten
• Penunjukkan desa/kecamatan piloting dengan
memperhatikan keterwakilan tipologi wilayah/kluster
PERSIAPAN
• Training tim AKP
• Diskusi-diskusi tim
• Konsultasi ahli
PENGUATAN KAPASITAS
•Workshop singkronisasi indikator kemiskinan lintas sektor (BPS,Bappeda,
Pendidikan,Kesehatan,KB,dll)
•Penyusunan tools assessment berdasarkan hasil singkronisasi lintas sektor
•Assessmen /penggalian data desa/kecamatan melalui FGD di kecamatan dengan
melibatkan aktif unsur masyarakat miskin dan pemdes.
•Konsultasi publik kabupaten
ASSESSMENT/MENGGALI
DATA PARTISIPATIF
• Finalisasi indikator, kriteria, bobot/nilai sesuai hasil
KP
• Penyusunan regulasi daerah tentang indikator
kemiskinan daerah kab Situbondo
• Penetapan regulasi dan Sosialisasi regulasi
INSTITUSIONALISASI
REGULASI/KEBIJAKAN
• Pelatihan pendataan desa piloting
• Pelaksanaan uji coba pendataan dan entry dalam
aplikasi kemiskinan
• Pengawalan uji coba oleh tim AKP Kabupaten
melibatkan stakeholders yang kompeeten
PILOTING/UJI COBA
IMPLEMENTASI
• Koordinasi dan penyegaran tim AKP
• Pelatihan pendataan bagi operator dan tim pendata desa
• Fasilitasi dan pengawalan entry dan pengumpulan data hasil pendataan
desa
• Evaluasi seluruh pelaksanaan pendataan desa
PELAKSANAAN,MONEPA
TIM PENDATA
Dibentuk tim pendata di setiap desa untuk
melakukan pendataan dan ditetapkan dengan
Keputusan Kades
Tim Pendata terbagi menjadi 2 yaitu : Tim
Pendata Lapangan dan Tim Pendata Operator
Komputer
Tim Pendata bertanggungjawab kepada Kepala
Desa
Tugas Tim Pendata
• Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin di tingkat desa/
kel
• Memfasilitasi proses musyawarah baik RT, Dusun dan Desa.
• Mengumumkan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan
Daftar Rumah Tangga Miskin Tetap
• Memverikasi sanggahan
• Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada Kepala
Desa
Penentuan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin
Sementara
 Pendataan melalui non musyawarah/Sensus
(langsung wawancara)
Jika mekanisme ini yang diambil, semua
rumah tangga akan di data, sehingga
semua rumah tangga masuk dalam Daftar
Calon Rumah Tangga Miskin Sementara
 Pendataan melalui musyawarah
Jika mekanisme ini yang diambil, perlu
ditentukan terlebih dahulu Daftar Calon
Rumah Miskin Sementara,
melalui langkah berikut ...........
Mekanisme Pendataan Melalui
Musyawarah
Daftar Calon
Rumahtangga
Miskin
Sementara
Musy. RT
publikasi
sanggah
verifikasi
Daftar
Rumahtangga
Miskin
Sementara
pendataan
entry data
sanggah
Daftar
Rumahtangga
Miskin
nondukin
Data PPLS
Data LamA
Keputusan Kades
Keputusan Bupati
Data penduduk
miskin daerah
April tahun ke-n
Juli tahun ke-n
Usulan baru
Data agregat
publikasi
olahdata
verifikasi
Musy. Dusun,
Musy. Desa
Langka-langkah
1. Pengumpulan Data Sekunder, yaitu :
Data awal dapat diperoleh dari data Pendataan
Program Perlindungan Sosial (PPLS/PBDT)
tahun terakhir oleh BPS atau data-data kemiskinan
Penentuan Daftar Calon RTM
Sementara
Melalui Musyawarah
Lanjutan ...
Penentuan Daftar Calon RTM Sementara
2. Daftar Calon rumah Tangga Miskin Sementara,
dimusyawarahkan dengan masyarakat dan
dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat
RT, dusun, desa
3. Hasil musyawarah desa (Daftar Calon Rumah
Tangga Miskin Sementara) dipulikasikan
oleh Tim Pendata
Lanjutan ...
4. Masa sanggah dan verifikasi
Diberikan kesempatan selama 7 hari
kepada masyarakat untuk menyanggah
hasil musyawarah desa
Dilakukan verifikasi jika ada sanggahan
maksimal 3 hari sejak sanggahan diterima
Penetapan Daftar Rumah Tangga Miskin
Sementara yang akan dijadikan acuan
pendataan
5. Pelaksanaan Pendataan
 Basis data yang digunakan dalam pendataan
penduduk miskin adalah rumah tangga
(bukan keluarga)
 Pendataan dilakukan setiap tahun dan
dibiayai dalam APB Desa
 Pendataan dilakukan oleh Tim Pendataan
terhadap Daftar Rumah Tangga Miskin
Sementara
 Publikasi hasil pengolahan data berupa
Daftar Rumah Tangga Miskin oleh Tim Pendata
Lanjutan ...
Diberikan kesempatan
selama 7 hari kepada
masyarakat untuk
menyanggah hasil
pendataan kuesioner
Dilakukan verifikasi
jika ada sanggahan
maksimal 3 hari sejak
sanggahan diterima
Penetapan Daftar
Rumah Tangga Miskin
Sementara yang akan
dijadikan acuan
pendataan
MANFAAT PENDATAAN
Untuk perencaan pembangunan
di tingkat desa/ kelurahan.
Untuk perencanaan
pembangunan di tingkat
kabupaten.
Untuk pembagian zakat/ bantuan
kemiskinan agar tepat sasaran.

More Related Content

What's hot

Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
deivie rondonuwu
 
SURAT PERJALANAN DINAS 2023 b elis.pdf
SURAT PERJALANAN DINAS 2023 b elis.pdfSURAT PERJALANAN DINAS 2023 b elis.pdf
SURAT PERJALANAN DINAS 2023 b elis.pdf
IndraMulyana16
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Aji Sahdi Sutisna
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Suwondo Chan
 
Contoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desaContoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desa
Asrulloh Bunda
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesYudhi Aldriand
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesYudhi Aldriand
 
Daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramuka
Daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramukaDaftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramuka
Daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramuka
Hery Nhaqila
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
pemdessinga
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
Eka Saputra
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaStrobillus Found
 
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desa05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
Adelfios Andyka Fatra
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
Pemdes Seboro Sadang
 
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptSosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
sriningsih63
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Pemdes Seboro Sadang
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
Pemdes Seboro Sadang
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmd
Mus MN
 
Rancangan AD/ART BKAD Sragi
Rancangan AD/ART BKAD SragiRancangan AD/ART BKAD Sragi
Rancangan AD/ART BKAD Sragi
ari saridjo
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018
aim38
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
Strobillus Found
 

What's hot (20)

Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptxArah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
Arah Kebijakan Dana Desa TA 2023_Sosialisasi Permendes 2023.pptx
 
SURAT PERJALANAN DINAS 2023 b elis.pdf
SURAT PERJALANAN DINAS 2023 b elis.pdfSURAT PERJALANAN DINAS 2023 b elis.pdf
SURAT PERJALANAN DINAS 2023 b elis.pdf
 
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Pilkades Panjalu Tahun 2013
 
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdfContoh sk-pokjanal-desa pdf
Contoh sk-pokjanal-desa pdf
 
Contoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desaContoh soal ujian perangkat desa
Contoh soal ujian perangkat desa
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
 
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN PilkadesContoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
Contoh Dokumen KELENGKAPAN Pilkades
 
Daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramuka
Daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramukaDaftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramuka
Daftar hadir kegiatan ekstrakurikuler pramuka
 
Surat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentianSurat rekom pemberhentian
Surat rekom pemberhentian
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat DesaSoal tertulis Ujian Perangkat Desa
Soal tertulis Ujian Perangkat Desa
 
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desa05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
 
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptSosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Buku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmdBuku panduan si prodeskel pmd
Buku panduan si prodeskel pmd
 
Rancangan AD/ART BKAD Sragi
Rancangan AD/ART BKAD SragiRancangan AD/ART BKAD Sragi
Rancangan AD/ART BKAD Sragi
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 

Viewers also liked

Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan PartisipatifPanduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Formasi Org
 
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
Herman Sjahruddin
 
Strategi Perencanaan Desa
Strategi Perencanaan Desa Strategi Perencanaan Desa
Strategi Perencanaan Desa
Dadang Solihin
 
Sketsa peta( potret)
Sketsa peta( potret)Sketsa peta( potret)
Sketsa peta( potret)hulusungkai
 
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin PartisipatifLanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Formasi Org
 
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)Bkkbd Sukabumi
 
Menyusun rencana kegiatan desa mapan oke
Menyusun rencana  kegiatan desa mapan okeMenyusun rencana  kegiatan desa mapan oke
Menyusun rencana kegiatan desa mapan okebbppketindanlawang
 
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaan
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan PedesaanMateri Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaan
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaanguestb3d204
 

Viewers also liked (8)

Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan PartisipatifPanduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
 
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Kary...
 
Strategi Perencanaan Desa
Strategi Perencanaan Desa Strategi Perencanaan Desa
Strategi Perencanaan Desa
 
Sketsa peta( potret)
Sketsa peta( potret)Sketsa peta( potret)
Sketsa peta( potret)
 
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin PartisipatifLanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
Lanjutan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif
 
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)
3 mekanisme dan tatacara pendataan (provinsi)
 
Menyusun rencana kegiatan desa mapan oke
Menyusun rencana  kegiatan desa mapan okeMenyusun rencana  kegiatan desa mapan oke
Menyusun rencana kegiatan desa mapan oke
 
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaan
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan PedesaanMateri Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaan
Materi Pemetaan Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan Pedesaan
 

Similar to Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif

SOSIALISASI
SOSIALISASISOSIALISASI
SOSIALISASI
udhi purnomo
 
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptxPengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
eckyklau67
 
Lapbul juni budi-supriadi_uep.rs-rtlh
Lapbul juni budi-supriadi_uep.rs-rtlhLapbul juni budi-supriadi_uep.rs-rtlh
Lapbul juni budi-supriadi_uep.rs-rtlh
Beits Setyawan
 
Sosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimSosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltim
sunarko rasid
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
BappedaLampungUtara
 
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptxBu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
CahyadiWahyono
 
Skema dasar perencanaan pembangunan
Skema dasar perencanaan pembangunanSkema dasar perencanaan pembangunan
Skema dasar perencanaan pembangunan
Formasi Org
 
Skema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di DesaSkema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di Desa
Formasi Org
 
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018 Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Cecep Husni Mubarok, S.Kom., M.T.
 
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuStrategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Dody Wijaya
 
Sosialisasi SDGs Desa dlam rangka Pelatihan Perangkat Desa
Sosialisasi SDGs Desa dlam rangka Pelatihan Perangkat DesaSosialisasi SDGs Desa dlam rangka Pelatihan Perangkat Desa
Sosialisasi SDGs Desa dlam rangka Pelatihan Perangkat Desa
bumdeswibawamukti1
 
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
infosanitasi
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Formasi Org
 
PPT SURVEI.pptx
PPT SURVEI.pptxPPT SURVEI.pptx
PPT SURVEI.pptx
NovaRiyantiJLambut
 
ALUR KEGIATAN BIMTEK KPM 2023.pptx
ALUR KEGIATAN BIMTEK KPM 2023.pptxALUR KEGIATAN BIMTEK KPM 2023.pptx
ALUR KEGIATAN BIMTEK KPM 2023.pptx
ArliArief1
 
Penilaian posyandu ii
Penilaian posyandu iiPenilaian posyandu ii
Penilaian posyandu ii
rizki dr
 
BADAN SERTIFIKASI.pptx
BADAN SERTIFIKASI.pptxBADAN SERTIFIKASI.pptx
BADAN SERTIFIKASI.pptx
Oodsgroupoodsgroupdo
 
Gambaran_Umum_Orientasi_AMP-SR.pptx
Gambaran_Umum_Orientasi_AMP-SR.pptxGambaran_Umum_Orientasi_AMP-SR.pptx
Gambaran_Umum_Orientasi_AMP-SR.pptx
SylphanaAstharicaLaw
 
Sistem Informasi Desa dan UU Desa
Sistem Informasi Desa dan UU DesaSistem Informasi Desa dan UU Desa
Sistem Informasi Desa dan UU Desa
Formasi Org
 
Butir Kegiatan + Bukti Fisik.docx
Butir Kegiatan + Bukti Fisik.docxButir Kegiatan + Bukti Fisik.docx
Butir Kegiatan + Bukti Fisik.docx
CholidQori
 

Similar to Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif (20)

SOSIALISASI
SOSIALISASISOSIALISASI
SOSIALISASI
 
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptxPengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
Pengelolaan-Kampung-KB modul keluarga -pptx.pptx
 
Lapbul juni budi-supriadi_uep.rs-rtlh
Lapbul juni budi-supriadi_uep.rs-rtlhLapbul juni budi-supriadi_uep.rs-rtlh
Lapbul juni budi-supriadi_uep.rs-rtlh
 
Sosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltimSosialisasi SLRT prov kaltim
Sosialisasi SLRT prov kaltim
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
 
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptxBu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
Bu Dani_BAAS_17.05.2023.pptx
 
Skema dasar perencanaan pembangunan
Skema dasar perencanaan pembangunanSkema dasar perencanaan pembangunan
Skema dasar perencanaan pembangunan
 
Skema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di DesaSkema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di Desa
 
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018 Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
Buku Kerja PPS KPU Mencoklit PILKADA Serentak 2018
 
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psuStrategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
Strategi divisi teknis kpu jaksel mencapai zero psu
 
Sosialisasi SDGs Desa dlam rangka Pelatihan Perangkat Desa
Sosialisasi SDGs Desa dlam rangka Pelatihan Perangkat DesaSosialisasi SDGs Desa dlam rangka Pelatihan Perangkat Desa
Sosialisasi SDGs Desa dlam rangka Pelatihan Perangkat Desa
 
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment)
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
PPT SURVEI.pptx
PPT SURVEI.pptxPPT SURVEI.pptx
PPT SURVEI.pptx
 
ALUR KEGIATAN BIMTEK KPM 2023.pptx
ALUR KEGIATAN BIMTEK KPM 2023.pptxALUR KEGIATAN BIMTEK KPM 2023.pptx
ALUR KEGIATAN BIMTEK KPM 2023.pptx
 
Penilaian posyandu ii
Penilaian posyandu iiPenilaian posyandu ii
Penilaian posyandu ii
 
BADAN SERTIFIKASI.pptx
BADAN SERTIFIKASI.pptxBADAN SERTIFIKASI.pptx
BADAN SERTIFIKASI.pptx
 
Gambaran_Umum_Orientasi_AMP-SR.pptx
Gambaran_Umum_Orientasi_AMP-SR.pptxGambaran_Umum_Orientasi_AMP-SR.pptx
Gambaran_Umum_Orientasi_AMP-SR.pptx
 
Sistem Informasi Desa dan UU Desa
Sistem Informasi Desa dan UU DesaSistem Informasi Desa dan UU Desa
Sistem Informasi Desa dan UU Desa
 
Butir Kegiatan + Bukti Fisik.docx
Butir Kegiatan + Bukti Fisik.docxButir Kegiatan + Bukti Fisik.docx
Butir Kegiatan + Bukti Fisik.docx
 

More from Formasi Org

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Formasi Org
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Formasi Org
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
Formasi Org
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Formasi Org
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Formasi Org
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Formasi Org
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
Formasi Org
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
Formasi Org
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Formasi Org
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Formasi Org
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Formasi Org
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
Formasi Org
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
Formasi Org
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
Formasi Org
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
Formasi Org
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Formasi Org
 

More from Formasi Org (20)

Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. KebumenHasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
Hasil Penilaian Resiko Desa Kab. Kebumen
 
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe IIIMateri LKPP Skema Swakelola Tipe III
Materi LKPP Skema Swakelola Tipe III
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa :  Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan DesaPerdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Desa
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
Surat Edaran Musrebang RKP Desa 2020
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
Perencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM DesaPerencanaan BUM Desa
Perencanaan BUM Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora DesaDiskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
Diskusi Seting Agenda Pengembangan Tuntas SID dan Suora Desa
 
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
Menagih Komitmen, Konsisten dan Janji Percepatan Penanggulangan Kemiskinan De...
 
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
Perdes Nomor 2 Tahun 2019 - Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenang...
 
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah DesaKurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
Kurikulum SADAR VII - Pemerintah Desa
 
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - MasyarakatKurikulum SADAR VII - Masyarakat
Kurikulum SADAR VII - Masyarakat
 
Kurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPDKurikulum SADAR VII - BPD
Kurikulum SADAR VII - BPD
 
Kurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VIKurikulum SADAR VI
Kurikulum SADAR VI
 
Peraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi InformasiPeraturan Komisi Informasi
Peraturan Komisi Informasi
 
Kerangka 1 Data
Kerangka 1 DataKerangka 1 Data
Kerangka 1 Data
 
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
Pengantar Pelatihan Relawan SID (Sistem Informasi Desa)
 

Recently uploaded

PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
gustin17
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 

Recently uploaded (9)

PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 

Alur Tahapan dan Tata Cara Pendataan Penduduk Miskin Partisipatif

  • 1. SESI ALUR TAHAPAN DAN TATA CARA PENDATAAN PENDUDUK KEMISKINAN PARTISIPATIF
  • 2. PENGERTIAN DAN TUJUAN PENDATAAN PARTISIPATIF Pengertian: Pendataan penduduk miskin adalah penduduk miskin berdasarkan kriteria penduduk miskin yang dilaksanakan dengan metode sensus dan partisipatif Tujuan : Adalah untuk memperoleh data penduduk miskin yang sesuai dengan kondisi desa/daerah dan kearifan lokal yang menjadi dasar penyusunan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
  • 3. METODE DAN INDIKATOR Indikator rumah tangga miskin pada pendataan penduduk miskin adalah Indikator hasil AKP Pendataan dilakukan dengan metode sensus dan partisipatif berbasis klaster yang terdapat di wilayah Kabupaten.
  • 5. • Sosialisasi AKP • Pembentukan Tim AKP Kabupaten • Penunjukkan desa/kecamatan piloting dengan memperhatikan keterwakilan tipologi wilayah/kluster PERSIAPAN • Training tim AKP • Diskusi-diskusi tim • Konsultasi ahli PENGUATAN KAPASITAS •Workshop singkronisasi indikator kemiskinan lintas sektor (BPS,Bappeda, Pendidikan,Kesehatan,KB,dll) •Penyusunan tools assessment berdasarkan hasil singkronisasi lintas sektor •Assessmen /penggalian data desa/kecamatan melalui FGD di kecamatan dengan melibatkan aktif unsur masyarakat miskin dan pemdes. •Konsultasi publik kabupaten ASSESSMENT/MENGGALI DATA PARTISIPATIF
  • 6. • Finalisasi indikator, kriteria, bobot/nilai sesuai hasil KP • Penyusunan regulasi daerah tentang indikator kemiskinan daerah kab Situbondo • Penetapan regulasi dan Sosialisasi regulasi INSTITUSIONALISASI REGULASI/KEBIJAKAN • Pelatihan pendataan desa piloting • Pelaksanaan uji coba pendataan dan entry dalam aplikasi kemiskinan • Pengawalan uji coba oleh tim AKP Kabupaten melibatkan stakeholders yang kompeeten PILOTING/UJI COBA IMPLEMENTASI • Koordinasi dan penyegaran tim AKP • Pelatihan pendataan bagi operator dan tim pendata desa • Fasilitasi dan pengawalan entry dan pengumpulan data hasil pendataan desa • Evaluasi seluruh pelaksanaan pendataan desa PELAKSANAAN,MONEPA
  • 7. TIM PENDATA Dibentuk tim pendata di setiap desa untuk melakukan pendataan dan ditetapkan dengan Keputusan Kades Tim Pendata terbagi menjadi 2 yaitu : Tim Pendata Lapangan dan Tim Pendata Operator Komputer Tim Pendata bertanggungjawab kepada Kepala Desa
  • 8. Tugas Tim Pendata • Mengkoordinasikan pendataan penduduk miskin di tingkat desa/ kel • Memfasilitasi proses musyawarah baik RT, Dusun dan Desa. • Mengumumkan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara dan Daftar Rumah Tangga Miskin Tetap • Memverikasi sanggahan • Melaporkan hasil pendataan penduduk miskin kepada Kepala Desa
  • 9. Penentuan Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara  Pendataan melalui non musyawarah/Sensus (langsung wawancara) Jika mekanisme ini yang diambil, semua rumah tangga akan di data, sehingga semua rumah tangga masuk dalam Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara  Pendataan melalui musyawarah Jika mekanisme ini yang diambil, perlu ditentukan terlebih dahulu Daftar Calon Rumah Miskin Sementara, melalui langkah berikut ...........
  • 10. Mekanisme Pendataan Melalui Musyawarah Daftar Calon Rumahtangga Miskin Sementara Musy. RT publikasi sanggah verifikasi Daftar Rumahtangga Miskin Sementara pendataan entry data sanggah Daftar Rumahtangga Miskin nondukin Data PPLS Data LamA Keputusan Kades Keputusan Bupati Data penduduk miskin daerah April tahun ke-n Juli tahun ke-n Usulan baru Data agregat publikasi olahdata verifikasi Musy. Dusun, Musy. Desa
  • 11. Langka-langkah 1. Pengumpulan Data Sekunder, yaitu : Data awal dapat diperoleh dari data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS/PBDT) tahun terakhir oleh BPS atau data-data kemiskinan Penentuan Daftar Calon RTM Sementara Melalui Musyawarah
  • 12. Lanjutan ... Penentuan Daftar Calon RTM Sementara 2. Daftar Calon rumah Tangga Miskin Sementara, dimusyawarahkan dengan masyarakat dan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, dusun, desa 3. Hasil musyawarah desa (Daftar Calon Rumah Tangga Miskin Sementara) dipulikasikan oleh Tim Pendata
  • 13. Lanjutan ... 4. Masa sanggah dan verifikasi Diberikan kesempatan selama 7 hari kepada masyarakat untuk menyanggah hasil musyawarah desa Dilakukan verifikasi jika ada sanggahan maksimal 3 hari sejak sanggahan diterima Penetapan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara yang akan dijadikan acuan pendataan
  • 14. 5. Pelaksanaan Pendataan  Basis data yang digunakan dalam pendataan penduduk miskin adalah rumah tangga (bukan keluarga)  Pendataan dilakukan setiap tahun dan dibiayai dalam APB Desa  Pendataan dilakukan oleh Tim Pendataan terhadap Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara  Publikasi hasil pengolahan data berupa Daftar Rumah Tangga Miskin oleh Tim Pendata
  • 15. Lanjutan ... Diberikan kesempatan selama 7 hari kepada masyarakat untuk menyanggah hasil pendataan kuesioner Dilakukan verifikasi jika ada sanggahan maksimal 3 hari sejak sanggahan diterima Penetapan Daftar Rumah Tangga Miskin Sementara yang akan dijadikan acuan pendataan
  • 16. MANFAAT PENDATAAN Untuk perencaan pembangunan di tingkat desa/ kelurahan. Untuk perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten. Untuk pembagian zakat/ bantuan kemiskinan agar tepat sasaran.