1. 1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 2
Perencanaan
Stratejik dan IKU
Perencanaan
Kinerja
Penganggaran
Kinerja
Penetapan
Kinerja
Pengukuran
Kinerja
Pelaporan
Kinerja
Siklus
Lengkap
Akuntabilitas
Kinerja
Akuntabilitas
Kinerja

2. 1-Oct-13
BPKP Prov. Jabar
3
Renstra
2009-2014
dan IKU
Rencana
Kinerja/Tapkin
2009
LAKIP
2009
2009 2010
Rencana
Kinerja/Tapkin
2010
LAKIP
2010
Rencana
Kinerja/Tapkin
2013
LAKIP
2013
2011 2012 2013
Rencana
Kinerja/Tapkin
2011
LAKIP
2011
Rencana
Kinerja/Tapkin
2012
LAKIP
2012

3. Indikator sasaran
dalam renstra
Indikator kinerja
sasaran dalam
IKU
Indikator Kinerja
Sasaran dalam
Rencana Kinerja
Indikator Kinerja
Sasaran dalam
Tapkin
Indikator Kinerja
Sasaran dalam
LAKIP
1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 4
SELARAS
SELARAS

4. LAKIP : MEDIA PERTANGGUNG JAWABAN
YANG BERISI INFORMASI CAPAIAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
YANG DAPAT DIGUNAKAN
SEBAGAI KOMUNIKASI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PENINGKATAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
 LAPORAN RUTIN TAHUNAN
1-Oct-13 BPKP Prov. Jabar 5

5.  UMPAN BALIK UNTUK PENGAMBILAN
KEPUTUSAN PIHAK-PIHAK TERKAIT
 ALAT PERBAIKAN MANAJEMEN
KEPEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH
 MEDIA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA
LEMBAGA LEGISLATIF
 MEDIA PERTANGGUNGJAWABAN KEPADA
PUBLIK
1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 6

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan
untuk :
a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi
pihak yang membutuhkan;
b. Penyempurnaan dokumen perencanaan
periode yang akan datang;
c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan
kegiatan yang akan datang;
d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang
diperlukan;
1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 7

7.  Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tahun 1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 8

8.  Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang
Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 9

9. 1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 10
LAKIP
AKUNTABILITAS
(PERTANGGUNGJAWABAN
KINERJA)
PENINGKATAN
KINERJA
MELALUI UMPAN BALIK

10. 1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 11

11. 1. Prinsip Pertanggung jawaban
 Jelas siapa yang bertanggung jawab (Responsibility
Center)
 Menjelaskan hal-hal yang dapat dikendalikan
(Controllable) dan yang tidak dapat di kendalikan
(Uncontrollable)
2. Prinsip pengecualian
 Melaporkan hal yang penting dan keluaran bagi
pengambil keputusan dalam tanggung jawab instansi
yang bersangkutan (Hal-hal yang menonjol)
3. Prinsip Manfaat
 Manfaat laporan harus lebih besar dari biaya
penyusunannya.
1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 12

12.  Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
 Bab I Pendahuluan
 Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang
melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.
 Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan
dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
 Bab III Akuntabilitas Kinerja.....
 Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi
pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran
kinerja.
 Bab IV Penutup
 Lampiran-lampiran
1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 13

13. 1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 14

14. 1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 15
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Tahun Anggaran :
Jumlah Anggaran Tahun........................ : Rp......( c)
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun.........: Rp.....: (d )

15. 1-Oct-13BPKP Prov. Jabar 16
Provinsi/Kabupaten/Kota :
Nama SKPD :
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun.................................: Rp ..................( c)
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun..................: Rp ..................(d )