Aplikasi Dashboard Penerimaan merupakan sistem informasi eksekutif yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memantau penerimaan pajak secara berjenjang dari tingkat pusat hingga pelayanan. Aplikasi ini menampilkan informasi penerimaan dan analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sumber datanya berasal dari sistem informasi fungsional seperti penerimaan, valuta asing, dan wajib pajak
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)Randy Wrihatnolo
Manajemen Media Database Portal Katalog MP3EI versi 2.0 (Portal Katalog) adalah Katalog Proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dikembangkan oleh Randy R. Wrihatnolo. Portal Katalog MP3EI mempunyai tujuan dasar (1) Mendukung sistem informasi MP3EI; dan (2) Menjawab tantangan proses pemantauan kegiatan yang masif. Bagi rekan-rekan monever yang ingin mempelajari Portal ini secara langsung silakan datang ke kantor kami.
1. Pengertian dan Deskripsi Sistem Informasi Keuangan
2. Tujuan dibentuknya Sistem informasi keuangan
3. Fungsi Sistem informasi keuangan
4. Model Sistem informasi keuangan
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)Randy Wrihatnolo
Manajemen Media Database Portal Katalog MP3EI versi 2.0 (Portal Katalog) adalah Katalog Proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dikembangkan oleh Randy R. Wrihatnolo. Portal Katalog MP3EI mempunyai tujuan dasar (1) Mendukung sistem informasi MP3EI; dan (2) Menjawab tantangan proses pemantauan kegiatan yang masif. Bagi rekan-rekan monever yang ingin mempelajari Portal ini secara langsung silakan datang ke kantor kami.
1. Pengertian dan Deskripsi Sistem Informasi Keuangan
2. Tujuan dibentuknya Sistem informasi keuangan
3. Fungsi Sistem informasi keuangan
4. Model Sistem informasi keuangan
Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta.
Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik swasta.
SI-PI, Khristina Damayanti, Hapzi Ali,Siklus Proses Bisnis Pendukung, Univers...khristina damayanti
Kebutuhan terhadap implementasi sistem pelaporan dan monitoring secara elektronik baik bagi manajemen perusahaan, investor, maupun di tingkat regulator seperti pengawas pasar modal menjadi hal yang sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan upaya peningkatan pengawasan. Tanpa didukung hal tersebut tentunya akan sulit bagi regulator untuk melaksanakan pengawasan yang efektif dan efisien.
Sistem pengawasan yang selama ini digunakan belum dapat memberikan hasil yang optimal, karena beberapa hal, diantaranya adalah sistem tersebut tidak terotomatisasi, sehingga masih memerlukan input data secara manual dan berpotensi terjadinya kesalahan (time-consuming and error-prone), tidak ada penetapan format yang terstandar sehingga format laporan tidak seragam, tidak disediakan alat validasi secara otomatis, sehingga menurunkan kualitas informasi
Akibat utama dari kondisi tersebut adalah kesulitan bagi pengguna, terutama investor (baik dalam maupun luar negeri), dalam mendapatkan data dan informasi bisnis yang akurat, terpercaya, dan relevan bagi kepentingan analisis mereka. Extensible Business Reporting Language atau yang biasa disebut dengan XBRL dikenal sebagai pelaporan keuangan universal yang merupakan format baru laporan keuangan dengan menggunakan perintah (tag) yang biasa digunakan di internet, sehingga tampilan laporan keuangan tersebut bisa di akses, di analisis dan di bandingkan dengan lebih mudah.
Si & Pi, christina aprilyani, hapzi ali, siklus proses bisnis pendukung buku ...Christina Aprilyani
Si & Pi, christina aprilyani, hapzi ali, siklus proses bisnis pendukung buku besar (general ledger) dan siklus pelaporan, universitas mercu buana, 2017
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Agus supriyono, hapzi ali, sistem informasi eksekutif, ut, 2017
1. EKMO 5102.03 – DISKUSI 3
AGUS SUPRIYONO Page 1
530001542
FORUM DISKUSI 3
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (EKMO5102.03)
Nama Mahasiswa: Agus Supriyono
NIM : 530001542
Tutor : Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir., MM, CMA
APLIKASI DASHBOARD PENERIMAAN
SEBAGAI SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF
DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Saya adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di salah satu Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian
Keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai Aplikasi Dashboard Penerimaan sebagai Sistem
Informasi Eksekutif di DJP.
Sistem Informasi Eksekutif (EIS) adalah tipe sistem informasi manajemen yang
dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendukung informasi dan pembuatan keputusan
kebutuhan dari eksekutif dengan menyediakan akses mudah ke baik internal dan eksternal
terhadap informasi yang relevan untuk memenuhi sasaran-sasaran strategis organisasi.
Di Direktorat Jenderal Pajak, EIS yang digunakan adalah Aplikasi Dashboard
Penerimaan. Aplikasi Dashboard Penerimaan adalah aplikasi nasional yang digunakan untuk
melakukan pengawasan penerimaan pajak secara berjenjang, dari unit Kantor Pusat, Kantor
Wilayah, KPP, Seksi Pengawasan dan Konsultasi sampai dengan Account Representative.
Dashboard Penerimaan tidak hanya berfungsi menampilkan informasi penerimaan, tetapi bisa
digunakan untuk melakukan analisa data sehingga Manajemen bisa mendapatkan informasi
pendukung pengambil keputusan bagi organisasinya.
A. Latar Belakang Pembuatan Aplikasi Dashboard
Saat ini tuntutan penyajian informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya semakin
meningkat, di lain pihak pembuatan dan pengembangan aplikasi guna mewujudkan
penyampaian kualitas data dan informasi tentang penerimaan negara di sektor perpajakan
2. EKMO 5102.03 – DISKUSI 3
AGUS SUPRIYONO Page 2
530001542
mendapat dukungan yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu tools
yang dapat memudahkan para pengambil keputusan dalam melakukan monitoring, evaluasi
dan penyajian informasi tentang kondisi penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam
rangka menyusun dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan penerimaan. Dengan
tingginya kebutuhan akan informasi tersebut, maka Direktorat Transformasi Teknologi
Komunikasi dan Informasi (TTKI) mengambil inisiatif untuk membuat aplikasi Dashboard.
Dashboard merupakan salah satu teknologi yang menerapkan teknik Business Intelligent yang
dapat menjadi suatu solusi untuk menangani masalah yang dihadapi oleh DJP dalam
mengawasi kondisi dan penerimaan dari masing-masing KPP, khususnya di tempat-tempat
atau daerah-daerah yang lebih spesifik.
Dengan penggunaan tools executive dashboard tersebut diharapkan agar DJP mempunyai
standard tools penyajian informasi yang dapat membantu memudahkan proses monitoring
dan evaluasi serta pengawasan penerimaan dan kegiatan di lingkungan DJP sehingga pada
akhirnya target penerimaan pajak dapat dicapai.
B. Tujuan Pembuatan Aplikasi Dashboard
Tujuan pembangunan aplikasi dashboard ini adalah untuk:
1. Memudahkan memonitor informasi penting di lingkungan DJP yang merupakan
indikator kinerja;
2. Meningkatkan aspek kegunaan data penerimaan pajak;
3. Meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan;
4. Memperoleh informasi Wajib Pajak dan mengolahnya sebagai data potensi perpajakan;
5. Membantu menganalisis keadaan dengan cepat sehingga dapat membantu dalam
pengambilan keputusan yang efektif.
Hal ini sesuai dengan fungsi dari Sistem Informasi Eksekutif (EIS) untuk memfasilitasi
dan mendukung informasi dan pembuatan keputusan kebutuhan dari eksekutif.
3. EKMO 5102.03 – DISKUSI 3
AGUS SUPRIYONO Page 3
530001542
C. Sumber Data Aplikasi Dashboard
Di mana
Model EIS pada Aplikasi Dashboard
Hal ini sesuai dengan Model EIS dari Mcleod dan Schell, di mana data-data MPN, SPM,
Valas, SPMKP, dan lain-lain sebagai sistem informasi fungsional yang membentuk database
eksekutif (Dashboard). Aplikasi Dashboard inipun diisi dengan sistem informasi pendukung
dalam bentuk Masterfile Wajib Pajak (MFWP), Assign Account Representative-Wajib Pajak
dan Referensi Tetap.
D. Pengguna Aplikasi Dashboard
User yang dapat menggunakan aplikasi Dashboard dibatasi berdasarkan wilayah
kewenangannya, yaitu:
1. Kantor Pusat : Direktur Jenderal Pajak, Direktur PKP, dan Direktur TTKI
User Kantor Pusat dapat mengakses seluruh data penerimaan Unit Kerja Kantor Wilayah
dan Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kantor Wilayah : Kepala Kanwil dan Kabid Duktekkon
4. EKMO 5102.03 – DISKUSI 3
AGUS SUPRIYONO Page 4
530001542
User Kanwil dapat mengakses data penerimaan Unit Kerja Kanwil yang bersangkutan
dan seluruh KPP yang berada dalam kewenangan wilayahnya.
3. Kantor Pelayanan Pajak : Kepala KPP dan Kasi Pengolahan Data dan Informasi
User KPP dapat mengakses data penerimaan Unit Kerja KPP yang bersangkutan dan
seluruh Wajib Pajak yang berada dalam kewenangan wilayahnya.
Pembatasan akses data pada tiap wilayah wewenang ini sesuai dengan analisis pengelolaan
EIS pada organisasi di mana perlu dilakukan pengamanan yang berupa pemberian kata sandi
pada masing-masing eksekutif sehingga masing-masing manager hanya dapat masuk ke
wilayah data dan informasi yg menjadi kewenangannya.
E. Tampilan Aplikasi Dashboard
1. Menu Dashboard Kantor Pusat DJP
Tampilan Menu Dashboard Kantor Pusat DJP
5. EKMO 5102.03 – DISKUSI 3
AGUS SUPRIYONO Page 5
530001542
2. Menu Dashboard Kantor Wilayah DJP
Tampilan Menu Dashboard Kantor Wilayah DJP
3. Menu Dashboard Kantor Pelayanan Pajak DJP
Pengawasan Menu Dashboard KPP
6. EKMO 5102.03 – DISKUSI 3
AGUS SUPRIYONO Page 6
530001542
Hal ini sesuai dengan Model Sistem Informasi Eksekutif (Model EIS), hubungannya dg
Sistem Informasi Enterprise (EntIS) dan sistem fungsional yg lain serta analisis pengelolaan
EIS pada organisasi, di mana data dan informasi yg diterima eksekutif tidak hanya berbentuk
laporan tertulis tetapi juga dapat berbentuk grafik, tabel maupun gambar.
F. Fitur-fitur Aplikasi Dashboard
1) Pengawasan Per Klasifikasi Lapangan Usaha
Scorecard ini menampilkan Pengawasan Pembayaran per Kelompok Lapangan Usaha
(KLU) dari Unit Kerja yang dipilih oleh user yang berisi data jumlah WP bayar ( Tahun
Ini dan Tahun Lalu) dan data pertumbuhan nominal ( % Tumbuh, Tahun Ini YTD, Tahun
Lalu YTD, dan % Kontribusi) yang divisualisasikan dengan indikator segiempat merah,
segitiga kuning, dan gambar lingkaran hijau.
Pengawasan Per Klasifikasi Lapangan Usaha
2) Indeks Kinerja Penerimaan
Scorecard ini menampilkan data Pencapaian per Unit Kerja yang terdiri dari % Capai,
Rencana YTM, SPMKP, Valas, Penerimaan YTD per Unit Kerja yang divisualisasikan
dengan indikator segiempat merah, segitiga kuning, dan gambar lingkaran hijau.
7. EKMO 5102.03 – DISKUSI 3
AGUS SUPRIYONO Page 7
530001542
Indeks Kinerja Penerimaan
3) Drill Down, Drill Up dan Decompotition Tree
Dashboard menyediakan fitur Drill Down, Drill Up dan Decompotition Tree guna
melakukan analisa online di aplikasi.
8. EKMO 5102.03 – DISKUSI 3
AGUS SUPRIYONO Page 8
530001542
4) Offline Cube
Untuk mendukung analisa, Dashboard menyediakan offline Cube untuk diunduh dan
dibuka menggunakan aplikasi Office Excel 2010. Sehingga user dapat melakukan analisa
di komputer masing-masing tanpa membebani server Dashboard.
Hal ini sesuai dengan Model Sistem Informasi Eksekutif (Model EIS), hubungannya dg EntIS
dan sistem fungsional yg lain serta analisis pengelolaan EIS pada organisasi di mana
a) Data berbentuk grafik, tabel maupun gambar tsb dapat dibuat berlapis-lapis di mana
lapis pertama akan menampilkan gambaran global dan makin kebawah makin rinci
sesuai kebutuhan manajemen.
b) Jadi eksekutif dapat melakukan Drill Down yg memungkinkan manajer tersebut
mencari sebab suatu permasalahan, misalnya jika ditemukan penurunan penerimaan
maka dapat dilihat penerimaan per jenis pajak, sehingga ditemukan jenis pajak apa
yang menurun
.
9. EKMO 5102.03 – DISKUSI 3
AGUS SUPRIYONO Page 9
530001542
DAFTAR PUSTAKA
Sub Dit Pengembangan Aplikasi Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan
Informasi. 2008. User Manual Aplikasi Dashboard Pengawasan. Direktorat Jenderal Pajak.
Jakarta.
Daniel, Debby Ratna dan Wiwik Supratiwi. 2005. Sistem Informasi Manajemen. Universitas
Terbuka, Jakarta.
Dawan, Anil. -. Sistem Informasi Eksekutif Berbasis Web Pada Fakultas Teknik Universitas
Diponegoro. Universitas Diponegoro. Semarang.
Aziz, Fauzan and Abdillah, Leon Abdillah and Hadinata, Novri. 2015. Sistem Informasi
Eksekutif Berbasis Web Pada Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang.
Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang
Putra, Apriansyah. 2005. Sistem Informasi Eksekutif berbasis Web Studi kasus Swalayan
Koperasi Petra Pertamina Unit II Plaju. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Ali, Hapzi. -. Sistem Informasi Eksekutif. Universitas Terbuka. Jakarta.
.