1. AGENDA REFORMASI
PEMBARUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOTA PALANGKA RAYA
I. IndikatorPencapaian Tujuan/Kinerja Komponen Proyek USDRP
Bidang Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa.
a. Minimal 75 % dari penawaran dapat dilakukan pada periode
penawaran masih berlaku, dan dipublikasikan pada media massa
seperti website dan buletin Pemko.
b. Minimal 50 % dari anggota panitia pengadaan mempunyai
sertifikat pengadaan barang dan jasa nasional.
c. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dilakukan
pengumuman kontraktor yang memiliki kinerja terbaik di media
massa (minimum dari satu dinas/badan) dengan penggunaan
kriteria yang telah disepakati.
II. Lingkup dan Langkah Pelaksanaan Pembaruan di Bidang
Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi 6 aspek yaitu:
a. Pembaruan kelembagaan melalui penunjukan
instansi/lembaga/badan yang akan berfungsi sebagai
Procurement Anchor Unit (PAU) pengadaan.
b. Pembaruan regulasi tentang pengadaan barang dan jasa,
termasuk upaya-upaya penyederhanaan seluruh panduan
pengadaan yang ada.
c. Peningkatan sistem informasi pengadaan barang dan jasa.
d. Perbaikan sistem pengendalian, audit dan sistem umpan balik
(feed-back system) di tingkat kota/kabupaten.
e. Pelatihan serta pengembangan kapasitas jajaran staf pemerintah
daerah yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa.
f. Peningkatan layanan pengadaan.
III. Lingkup dan langkah Pelaksanaan Agenda Reformasi Tata
Pemerintahan Dasar Bidang Pembaruan Pengadaan Barang dan
Jasa:
a. Pembaruan Kelembagaan.
Pembentukan/penunjukan instansi/lembaga/badan yang
berfungsi sebagai Procurement Anchor Unit (PAU) pelaksanaan
agenda pembaruan pengadaan barang dan jasa, yang dibentuk
berdasarkan SK Walikota.
Tugas pokok dan fungsi dari Tim Pembaruan Pengadaan Barang
dan Jasa Kota Palangka Raya:
Melakukan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Publik atau LKPP.
Memimpin dan melakukan koordinasi pembaruan pengadaan
di lingkungan pemko.
Memberikan pelatihan tentang pengadaan barang dan jasa
kepada SKPD lain di jajaran Pemko.
Mengawasi, memonitor dan melaporkan praktek-praktek
pengadaan barang dan jasa
Mempublikasikan buletin pengadaan yang terbit triwulanan
yang antara lain berisikan informasi penting mengenai
pengadaan, peluang-peluang dan praktek-praktek pengadaan.
Penyusunan dan pemeliharaan database
pengaduan/sanggahan pengadaan dan pengaduan
msyarakat, termasuk tindak lanjut penanganan penyelesaian
beserta penerapan sanksinya.
Melakukan analisa kecenderungan harga dan kualitas yang
dihasilkan dari pengadaan barang/jasa konstruksi
Menetapkan kriteria penilaian untuk rekanan yang mempunyai
kinerja baik dan mengumumkan hasil penilaiannya secara
luas.
b. Pembaruan Regulasi tentang Pengadaan.
Pembaruan regulasi pengadaan mencakup:
Penggunaan dokumen lelang standar untuk pengadaan di
daerah tanpa membedakan sumber pembiayaannya.
Pemberlakuan mekanisme pencatatan dan penanganan
keluhan/sanggahan bidang pengadaan yang jelas dan tegas.
Pemberlakuan sanksi dan publikasi penerapan sanksi yang
terkait dengan kecurangan/penyimpangan dalam pengadaan.
Menghilangkan sistem prakualifikasi untuk kontrak-kontrak
kecil yang bernilai ≤ Rp. 50 Milyar dan melakukan sistem
pasca kualifikasi.
Mencabut peraturan yang membatasi pelelangan hanya
diperuntukkan bagi peserta yang terdaftar di wilayah yang
bersangkutan, dan membuka informasi pelelangan seluas-
luasnya untuk mendapatkan peserta yang berkualitas.
Staf yang terlibat dalam pengambilan
keputusan/tindakan/monitoring pengadaan harus yang
bersertifikat/terlatih termasuk PPK, panitia pengadaan dan
juga staf Inspektorat yang terlibat dalam audit pengadaan.
Publikasi hasil evaluasi penawaran termasuk nama
pemenang, nilai kontrak dan nama paket kegiatan.
c. Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan.
Mempublikasikan Buletin Pengadaan secara triwulan, yang
memuat informasi sebagai berikut:
Daftar pemenang kontrak (termasuk nama
kontraktor/penyedia barang /konsultan, penjelasan singkat
mengenai lingkup pekerjaan dan nilai kontrak).
Rencana pengadaan untuk tiap unit kerja/SKPD di jajaran
Pemko.
Daftar lamanya waktu untuk proses evaluasi penawaran
untuk setiap paket kontrak pada tahun fiskal tertentu
dibandingkan dengan perioda validitas penawaran.
Daftar kontrak.
Laporan kemajuan proyek untuk seluruh proyek di jajaran
Pemko.
Daftar status penanganan keluhan/sanggahan dan sanksi
yang dikenakan.
d. Perbaikan sistem pengendalian, Audit dan Sistem Umpan
Balik tentang Pengadaan.
Perbaikan sistem pengendalian, audit dan umpan balik,
melalui:
Memonitor harga satuan dalam dokumen kontrak
pekerjaan jasa pemborongan dan pengadaan
barang.Hasil monitor dipublikasikan dalam buletin
pengadaan/media massa lokal/papan pengumuman.
Pelibatan setidaknya 1 perwakilan masyarakat yang
mampu berperan sebagai pemantau dalam proses
pengadaan.
Publikasi jadwal/rencana pengadaan, mengurangi
keterlambatan dalam proses pengadaan dan
memperbaiki agar penetapan pemenang dapat dilakukan
dalam perioda waktu penawaran masih berlaku.
Melakukan survey tahunan mengenai pengalaman
peserta yang berpartisipasi dalam pengadaan Pemda,
persepsi masyarakat terhadap praktek-praktek
pengadaan Pemko untuk mendapatkan umpan balik
terhadap praktek-praktek pengadaan. Hasil survey
dipublikasikan dalam Buletin Pengadaan.
e. Pengembangan Kapasitas Jajaran Staf Pengadaan
Pemerintah Kota Palangka Raya.
Pengembangan kapasitas dilakukan melalui pelatihan
pengadaan barang dan jasa untuk sertifikasi keahlian
profesional staf yang terlibat dalam proses pengadaan
barang dan jasa di daerah (PPK, panitia pengadaan dan
staf Inspektorat yang terlibat dalam audit pengadaan).
Sertifikat ini diberikan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan
Pengadaan Publik).
f. Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa dapat
dilakukan dengan:
Pengumuman rekanan yang mempunyai kinerja baik
Pembentukan ULP (Unit Layanan Pengadaan).

2. IV. Progress Pembaruan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Kota
Palangka Raya:
1. Telah terbentuk PAU (Procurement Anchor Unit ) sebagai langkah
pembaharuan kelembagaan di bidang pengadaan barang dan jasa yang
dibentuk melalui Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 53 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Procurement Anchor Unit (PAU) Kota
Palangka Raya Tahun 2011.
2. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Palangka
Raya (unit layanan satu pintu) berdasarkan Peraturan Walikota Palangka
Raya Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kota Palangka Raya.
3. Pengalokasian dana operasional Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) telah
dianggarkan pada APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011
dan 2012.
4. Untuk pembaruan regulasi tentang Pengadaan Barang Jasa (PBJ)
bahwa pengadaan di Pemko sudah menggunakan standar bidding
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan
100% Pokja ULP bersertifikat pengadaan barang dan jasa, untuk
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baru sebagian.
5. Untuk publikasi informasi daftar pemenang kontrak, rencana pengadaan
dan daftar kontrak sebagian besar sudah dipublikasikan menggunakan
website Bappeda Kota Palangka Raya.
6. Untuk publikasi laporan kemajuan proyek untuk seluruh proyek sudah
dipublikasikan melalui forum Rakordal.
7. Untuk Tahun 2012 untuk pengadaan barang dan jasa direncanakan
sudah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE).
8. Untuk harga dan satuan yang termonitor bahwa sudah ada harga satuan
triwulanan dari Dinas PU Kota Palangka Raya.
9. Untuk pelibatan masyarakat yang berperan sebagai pemantau
independent bahwa pada pelelangan Pertokoan Pasar
Kahayan ada keterwakilan dari masyarakat (Bpk.
Punding.S.IP dan M. Sabrani).
10. Telah dilaksanakan Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang
dan Jasa bagi PNS Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya pada
tanggal 8 – 11 November 2011.
11. Telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 264
Tahun 2011 tentang Standarisasi Honorarium Personalia Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kota Palangka Raya.
12. Telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 207
Tahun 2011 tentang Honor Personalia Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran
2011.
13. Telah disususun Draft Peraturan Walikota Palangka Raya tentang
Pedoman Penilaian Rekanan Jasa Konstruksi Pada Pekerjaan
Konstruksi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Palangka Raya.
Pelaksanaan Pembaruan Pengadaan Barang dan Jasa
Kota Palangka Raya.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
AGENDA REFORMASI
PEMBARUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
(PROCUREMENT REFORM)
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2012