Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Adm pembangunan
Similar to Adm pembangunan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Adm pembangunan
- 2. Pengantar Penataan Ruang Otonomi Daerah PartisipasiMasyarakat
- 3. Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan adalah seluruh usaha yang adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh,dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalamberkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yangsemua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Administrasi pembangunanAdministrasi pembangunan merupakan proses pengendalian merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untukusaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisirkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatumerealisirkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baikkeadaan yang dianggap lebih baik
- 4. Tata ruangTata ruang atau dalam bahasa atau dalam bahasa InggrisnyaInggrisnya LandLand useuse adalah wujud struktur adalah wujud struktur ruangruang dan pola ruang disusun dan pola ruang disusun secara secara nasionalnasional, , regionalregionaldan dan lokallokal.. Secara nasional disebut Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah NasionalRencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayahke dalam Rencana Tata Ruang WilayahProvinsiProvinsi, dan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perluRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah KotaRencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).(RTRWK). Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratdarat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukantempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- 5. Dimensi ruang dan daerah dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan pembangunan bagi suatu kota, daerah, ataupun wilayah. Pendekatan ini memandang kota, daerah, ataupun wilayah sebagai suatu wujud bebas yang pengembangannya tidak terikat dengan kota, daerah, ataupun wilayah yang lain, sehingga penekanan perencanaannya mengikuti pola yang lepas dan mandiri Pembangunan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Perencaan pembangunan daerah, dalam pendekatan ini, merupakan pola perencanaan pada suatu jurisdiksi ruang atau wilayah tertentu yang dapat digunakan sebagai bagian pola pembangunan nasional.
- 6. Cara pandang yang melihat bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah instrumen bagi penentuan alokasi sumber daya pembangunan dan lokasi kegiatan di daerah yang telah direncanakan secara terpusat yang berguna untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi antar daerah
- 7. Administrasi pembangunan dalam kaitannya dengan dimensi ruang dan daerah, harus dapat mencari jawaban tentang bagaimana pembangunan dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan, tetapi dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup pada daerah dan masyarakatnya
- 8. Regionalisasi atau perwilayahan Ruang, akan tercermin dalam penataan ruang Otonomi daerah Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Sebagai implikasi dari dimensi administrasi dalam pembangunan daerah yang dikaitkan dengan kemajemukan adalah dimungkinkannya keragaman dalam kebijaksanaan
- 9. Globalisasi ekonomi Pengangguran Tanggung jawab sosial Pelestarian lingkungan hidup Peningkatan mutu hidup Penerapan norma-norma moral dan etika Keanekaragaman tenaga kerja Pergeseran konfigurasi demografi Penguasaan dan pemanfaatan IPTEK Tantangan bidang politik
- 11. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan Mengedepankan Pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku atau stakeholder utama pembangunan. Pengembangan potensi yang ada di suatu daerah harusnya berawal dari bawah (bottom up) melalui fasilitasi pemerintah kota/kabupaten untuk kemudian dipadukan dengan sistem jaringan yang ada
- 12. Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota adalah hasilRencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayahperencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan peraturanyang telah ditetapkan dengan peraturan daerahdaerah Tata ruang atauTata ruang atau Land useLand use adalah wujud struktur ruang danadalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secarapola ruang disusun secara nasional, regionalnasional, regional dan lokal.dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang WilayahSecara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata RuangNasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruangtersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).Wilayah Kota (RTRWK). Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruangRuang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didarat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempatdalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, danmanusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruangTata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
- 15. Strategic DevelopmentStrategic Development FrameworkFramework RTRWN RTRWP RTRWK Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional Sistem Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sistem Perencanaan Tata Ruang Kab/Kota RTR Pulau, Kawasan Tertentu, Kawasan Perbatasan, Kawasan Terpencil Renc. “Detail” TRWP RDTR Kab/Kota RTR Kawasan Renc. “Teknik” RWP RTR Hirarki Rencana Umum TR Rencana Detail TR Rencana Teknik Ruang Operasionalisasi/tingkatkedalaman
- 16. Rencana Induk Jalan Rencana Induk SDA Rencana Induk Air Bersih I P Strategis (5 Tahun)I P Strategis (5 Tahun) P e r w u j u d a n Pemantauan RTR – PulauRTR – Pulau SISTEM NASIONAL 1. Pengemb. Kaw. Prioritas (Kaw. Tertentu, Perbatasan, Terpencil, dll) 2. Pengemb. Sistem Perkotaan 3. Pengemb. Sistem Prasarana Strategis 4. Pengembangan Sistem Perlindungan thd. Bencana Alam Peninjauan RTR RTRW NasionalRTRW Nasional Ditjen Penataan RuangDitjen Penataan Ruang SektorSektor Pembangunan Perkotaan Pembangunan Perkotaan Rencana Induk Sektor Lain PereencanaanPemanfaatan Pengendalian
- 18. Kewenangan yang dimiliki Kemampuan sumberdaya (manusia, alam dan teknologi) Demokrasi dan partisipasi lokal Kondisi ekonomi, sosial, politik dan kekuasaan lokal Kinerja pembangunan yang berbeda
- 19. Pelayanan Publik yang lebih baik: •Lebih memuaskan kebutuhan lokal •Lebih fleksibel •Lebih inovatif •Murah •Mobilisasi keunggulan komparatif dari perusahaan lokal dan sektor non profit lokal Berbahaya bagi pelayanan publik: •Deseentralisasi korupsi •Pengeluaran yang tidak jelas •Meminta kembali sejumlah fungsi ekonomi dan sosial khusus dari negara •Kader lokal tidak akan cukup independen dan tidak cukup termotivasi untuk mengambil tanggungjawab terhadap kebijakan yang beresiko Demokratisasi lokal: •Mengintegrasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat •Memberikan kebebasan kepada organisasi sektor ketiga dan perusahaan lokal untuk bertindak dan mengartikulasikan pandangan dan kebutuhan mereka •Sarana pelatihan bagi budaya partisipatif/demokratis, kapasitas negosiasi dan penyelesaian konflik •Memberikan sejumlah otonomi dan integrasi politik kepada minoritas Politik lokal tetaplah politik: •Reproduksi / melabel-kan kembali elit lokal •Masyarakat miskin dapat menjauhkan diri dari upaya mempromosikan kepentingan mereka •Politisi lokal dapat saja responsif hanya kepada kebutuhan lokal dari konstituen mereka saja •Akuntabiltas dapat berkurang jika pemiliahn lokal tidak dilihat sebagai sesuatu yang penting dan menghasilkan turnouts yang rendah Integrasi Nasional: •Dapat mencapai distribusi yang lebih setara dari sumberdaya nasional •Penyebaran kekuasaan politik secara vertikal •Kebijakan atau badan perencanaan bersama atau pelaksanaan tugas bersama •Keberagaman nasional dapat direalisasikan dalam kesatuan nasional Gerakan untuk memisahkan diri: •Institusionalisasi faksi-faksi berdasarkan garis etnis •Menghasilkan kebijakan diskriminatif dari partai penguasa Steinich, 2000, 4
- 20. Otonomi Daerah merupakan pelaksanaan dari asas Desentralisasi Desentralisasi = devolusi (desentralisasi politik) dan dekonsentrasi (desentralisasi administratif) Desentralisasi = devolusi
- 21. Dekosentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau ke instansi vertikal di wilayah tertentu. Kewenangan tersebut hanya sebatas wewenang administrasi, sedangkan wewenang politik tetap berada di tangan pemerintah pusat. Dekonsentrasi adalah perpadungan dari sentralisasi dan desentralisasi. Dasar hukum dekosentrasi diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001 tentang pembagian wilayah dan wewenang yang harus dijalankan oleh badan-badan dari pemerintah tersebut.
- 22. Tujuan Sistem Dekosentrasi Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Pengelolaan pembangunan dan peayanan terhadap kepentingan umum Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara Adanya kerharmonisan dalam keselarasan pelaksanaan pembagunan nasional Terpeliharanya keutuhan NKRI Contoh Sistem Dekosentrasi Kantor pelayanan pajak Penyelenggaraan dinas perhubungan Penyelenggaraan dinas pekerjaan umum
- 23. Devolusi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional, seperti tingkat regional, lokal, ataunegara bagian. Devolusi dapat diberikan terutama karena alasan keuangan, misalnya melimpahkan penyusunan anggaran daerah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, kekuatan untuk membuat undang-undang yang relevan bagi daerah juga dapat dijadikan alasan pemberian devolusi.
- 24. Kewenangan pemerintah pusat mencakup 1. kewenangan dalam bidang politik luar negeri, 2. pertahanan dan keamanan, 3. peradilan, 4. moneter dan fiskal, 5. agama, 6. serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.
- 25. Desentralisasi dan Sentralisasi tidak bersifat dikotomis satu rangkaian kesatuan (continuum) Perlu dicari pengaturan pembagian kerja yang terbaik antara Sentralisasi ekstrim dengan Desentralisasi ekstrim Desentralisasi tidak akan terwujud tanpa Sentralisasi
- 26. Merealisasikan tujuan-tujuan dasar atau nilai- nilai tertentu dari komunitas politik Pemerintahan Daerah dilihat sebagai bagian penting dari struktur pemerintahan demokratis Pemindahan beban dalam penyediaan layanan masyarakat Mendorong pendidikan politik dan keterlibatan masyarakat Memungkinkan kebijaksanaan pemerintahan lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat
- 27. Secara ekonomi: peningkatan efisiensi penyediaan barang dan jasa publik Secara politik: memperkuat akuntabilitas, kemapuan politik dan integritas nasional; kedekatan dengan masyarakat; mempromosikan kebebasan, kesamaan dan kesejahteraan; latihan dasar bagi partisipasi penduduk dan pemimpin politik Secara sosial: hubungan keberadaan negara dan perekonomian
- 28. Memunculkan pemikiran sempit dan separatisme Mengancam kesatuan dari kehendak umum Menguatkan kepentingan-kepentingan yang sempit dan bersifat setempat (lokalitas) Anti kesederajatan Dari segi keuangan: berbahaya dilihat dari aspek redistribusi, stabilisasi, dan alokasi
- 29. Berhak menentukan kebijakan sendiri yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Adanya lembaga perwakilan rakyat Daerah Pendapatan sendiri untuk menjalankan fungsi-fungsi yang telah diserahkan
- 30. Dalam rangka kontrol politik Pusat Dalam rangka mengatur perekonomian Dalam rangka menetapkan standar minimum nasional pelayanan Daerah Dalam rangka efisiensi administratif Daerah yang merupakan pre kondisi bagi partisipasi masyarakat yang efektif
- 31. Sumber daya yang dimiliki: › Politik › Keuangan › Konstitusi Hukum › Hirarkhi (hanya milik Pusat) Kemampuan mengelola sumber daya
- 32. Kerangka kerja (framework) desentralisasi harus terhubung, diantara batas- batasnya, dimana keuangan lokal dan kewenangan fiskal harus terhubung dengan tanggung jawab dalam penyediaan pelayanan dan fungsi dari pemerintah lokal, sehingga politisi lokal dapat menyampaikan janji-janji mereka dan menanggung beban dari kebijakan yang mereka ambil Masyarakat lokal harus diberikan informasi mengenai biaya-biaya pelayanan dan pilihan-pilihan dalam penyampaian pelayanan serta sumberdaya pembiayaan dan sumber-sumbernya, sehingga kebijakan yang mereka buat menjadi berarti. Penganggaran partisipatif seperti yang dilaksanakan di Porto Alegre, Brazil, merupakan salah satu contoh dalam upaya menciptakan kondisi ini Masyarakat membutuhkan sebuah mekanisme untuk mengekspresikan preferensi mereka dalam sebuah cara yang dapat mengikat politisi, sehingga dapat tercipta insentif yang kredibel bagi masyarakat untuk berpartisipasi Seharusnya terdapat sebuah sistem akuntabilitas yang berdasarkan pada informasi publik dan transparan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat memonitor kinerja pemerintah lokal secara efektif dan untuk dapat bereaksi secara tepat terhadap kinerja tersebut, sehingga politisi dan pejabat lokal memiliki insentif untuk responsif Instrumen-instrumen desentralisasi—kerangka kerja institusi dan hukum, struktur tanggungjawab penyampaian layanan, serta sistem fiskal antar pemerintahan—harus didesain untuk mendukung sasaran politik Sumber; Litvack &Seddon (eds), 1999, 8
- 33. Sumber daya: manusia, keuangan, infrastruktur dan peralatan, bahan-bahan Struktur: kestabilan organisasi, hubungan antar program, aspek legal atau informal Teknologi: pengetahuan dan tingkah laku yang dibutuhkan bagi operasional organisasi dan program Kepemimpinan: kemampuan untuk mengubah dan memodifikasi input yang kritis (faktor dominan)
- 34. Pergeseran kekuasaan secara geografis untuk membuat sejumlah keputusan dalam lingkup hirarkhi administrasi publik yang tersentralisasi secara langsung Digunakan untuk mengurangi lokalisme dan memaksakan keseragaman pembuatan keputusan yang berlaku secara nasional Adanya struktur yang mewakili kepentingan pusat Pembuatan keputusan formal dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Pusat
- 35. Adanya “Wilayah Administrasi (WA)” yang merupakan wilayah kerja dari aparatus Pusat yang ada di Daerah untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Pusat yang telah didelegasikan kepada pejabat Pusat yang ada di Daerah
- 36. Jenis kewenangan yang di delegasikan kepada pejabat lapangan adalah kewenangan birokrasi daripada kewenangan politik Administrator lapangan biasanya pegawai negeri yang ditempatkan untuk jangka waktu terbatas sebelum dipindahkan ke Daerah lain atau Pusat Area dibatasi oleh kebutuhan administratif fungsi-fungsi mereka
- 37. Wilayah Administrasi yang Terfragmentasi (Fragmented Field Administration): batas- batas wilayah kerja (yurisdiksi) dari perangkat departemen di lapangan (Instansi Vertikal) berbeda menurut pertimbangan fungsi dan organisasi departemen induknya. Dalam hal ini tidak terdapat dalam Wilayah Administrasi seorang Wakil Pemerintah (Prefektur) untuk keperluan koordinasi dan kegiatan pemerintahan umum lainnya Sistem Fungsional
- 38. Wilayah Administrasi yang Terintegrasi (Integrated Field Administration): mengharuskan terdapatnya keseragaman batas-batas wilayah kerja (yurisdiksi) dari berbagai instansi vertikal atas dasar Wilayah Administrasi serta adanya Wakil Pemerintah Sistem Prefektoral
- 39. Sistem Prefektoral Terintegrasi (Integrated Prefectoral System): rangkap jabatannya Wakil Pemerintah yang juga sebagai Kepala Daerah selain dari berhimpinya batas Wilayah Administrasi dengan Daerah Otonom Sistem Prefektoral Tidak Terintegrasi (Unintegrated Prefectoral System): Wakil Pemerintah berbeda dengan Kepala Daerah
- 40. Kriteria berdasarkan issue (GTZ, 1999): Kepemerintahan lokal (local governance): •Akuntabilitas (desentralisasi politik) •Transparansi dan akses terhadap informasi •Partisipasi masyarakat (oleh penduduk lokal) •Pemberdayaan masyarakat sipil Pemerintah lokal (local government): •Peran dan fungsi dari setiap tingkatan pemerintahan (tanggungjawab fungsional; pengaturan antar-pemerintahan lainnya mengenai pembagian kekuasaan dan tanggungjawab) •Pembiayaan daerah/pemerintah daerah •Prosedur perencanaan dan penganggaran •Pengorganisasian daerah/pemerintah lokal dan pengukuran kinerjanya •Tingkatan pengawasan yang lebih tinggi dan supervisi/kapasitas pengawasan pemerintah lokal •Sistem peradilan yang efektif dalam hal pencegahan dan penyelesaian konflik Indikator Global (OECD, 1999 a, b): •Penerimaan terhadap prinsip pembagian kekuasaan dan dalam konstitusi dan undang-undang •Cakupan geografis dari devolusi •Persentase pendapatan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah lokal •Persentase pengeluaran pemerintah oleh pemerintah lokal •Persentase pemerintah lokal menghasilkan pendapatan secara mandiri (lokal) •Kecukupan finansial dan sumberdaya manusia untuk institusi pemerintahan lokal •Definisi yang jelas dari tugas dan tanggungjawab pusat dan pemerintah lokal •Bantuan yang efektif dan independen dari keputusan pengadilan terhadap konflik •Penunjukkan administrator lokal yang bertanggungjawab terhadap institusi yang dipilih secara lokal •Penyampaian layanan oleh pemerintah lokal secara: - efektif - setara - responsif - akuntabel Steinich, 2000, 10
- 41. Pemerintah Lokal (local government) •Finansial dan sumberdaya manusia •Tugas/tanggungjawab •Susunan pemerintahan •Hubungan antar pemerintahan Pembangunan Lokal (local development) •Pertumbuhan ekonomi •Pengentasan kemiskinan •Kesetaraan (gender) •Keberlanjutan lingkungan •(perdamaian) Kepemerintahan Lokal (local governance) •Akuntabilitas •Transparansi •Partisipasi •Pemberdayaan •Ketiadaan korupsi •Aturan hukum •Kepuasan pegawai Kinerja pemerintah lokal (local government performance) •Kinerja finansial •Penyampaian layanan •Manajemen infrastruktur •Regulasi konflik •Manajemen insentif Steinich, 2000, 11
- 43. Perencanaan Partisipatif – adalah seperangkat proses dimana kelompokdan kepentingan yang berbeda terlibat bersama dalammencapai konsensus pada sebuah rencana dan implementasinya. Perencanaan Partisipatif berarti lebih dari sekedarpartisipasi publik
- 44. Seringkali pembangunan tidak mencapai sasaran karena tidak melibatkan rakyat. Hal tsb terjadi karena: › Pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat › Masyarakat tidak memahami maksud pembangunan › Pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat › Pembangunan dipahami akan menguntungkan rakyat tapi rakyat tidak dilibatkan
- 45. Oleh karena itu dalam administrasi pembangunan harus: › Melibatkan rakyat, › Harus dipahami maksudnya oleh rakyat › Harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya, dan › dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kini partisipasi masy dalam pembangunan diwujudkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan
- 46. 1. Terlibatnya rakyat dalam proses politik untuk arah, strategi, dan kebijaksanaan pembangunan 2. Meningkatkan artikulasi(kemampuan) masyarakat dalam pembangunan 3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan. 4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program- program partisipatif dalam pembangunan
- 47. Perencanaan pasrtisipatif digunakan salah satunya untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan. Karena mengingat benbentuk goegrafis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan bahasa. Perencanaan merupakan sebuah istilah yangs sangat umum di dunia pemerintahan. Perencanaan terbagi atas dua jenis yakni perencaan dari atas (top down) dan perencanaan dari bawah (bottom up). Negara manapun didunia selalu berupaya memajukan negaranya dan selalu mengontrol perkembangan negaranya. Control tersebut dapat dilakukan melalui prisip manajemen umum yang disebut dengan POAC (planning, organizing actuating, controlling).
- 48. Dalam sejarah Indonesia, pernah mengalami beberapa masa pemerintahan. Mulai dari orde lama, orde baru samapai dengan sekarang era reformasi. Pada masa era orde baru pemerintahan Indonesia bercorak otoriter. Bila kita mendengar istilah otoriter, terkesan negative. Namun jika dipahami secara mendalam otoriter juga banyak yang positif. System perencanaan yang dianut oleh era orde baru cenderung kepada top down. Berbeda dengan sekarang, yang lebih condong kepada perencanaan yang bersifat partisipatif (bottom up). Perencanaan semacam ini bertujuan mewujudkan pembangunan yang didasarkan kepada kenyataan rill harapan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan partisipatif saat ini terdukung dengan adanya otonomi daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah mewujudkan perencanaan partisipatif adalah dengan Musrenbang. Musrenbang dilaksanakan mulai dari tingkat kelurahan dan desa sampai dengan tingkat nasional. Namun demikian masih ada saja beberapa kementrian di pemerintah pusat yang mempertahankan status quo, dan melaksanakan programnya sendiri tanpa ada pertimbangan dan partisipasi dari bawah. Contohnya adalah permasalahan saat ini menganai penanganan ujian nasional.
- 49. Partispasi menurut Mikkelsen : Biasanya digunakan masyarakat dlam berbagai makna umum diantaranaya : a. Partisipasi kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan b. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespon berbagai proyek pembangunan c. Partisipasi adalah proses aktif yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditugaskan mengambil insiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan itu d. Partisipasi merupakan proses menjembatani dialog antar komunitas local dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka. · Persiapan · Pengimplementasian · Pemantauan · Pengalokasian staf
- 50. Tujuannya agar dapat memperoleh informasi tentang konteks social maupun dampak social terhadap masyarakat Partisipatif adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan kehidupan dan diri mereka sendiri.
- 51. Pemanfaatan lahan pedesaan tidak terlepas dari tujuan dan ruang lingkup pembangunan pedesaan itu sendiri. tujuan pembangunan ini sudah mencakup ruang lingkup pembangunan pedesaan yang apabila dicermati terdapat beberapa bagian penting yang membutuhkan keterlibatan masyarakat setempat. Bagian penting keterlibatan masyarakat ini antara lain berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kebutuhan akan sarana dan prasarana pedesaan serta unsur-unsur kelembagaan masyarakat
- 52. Kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan TGL di atas cukup dikenal sebagai Perencanaan Partisipatif yang secara umum memiliki tujuan pemberdayaan, peningkatan kapasitas, terwujudnya efektivitas dan efisiensi, dan menciptakan dorongan andil masyarakat dalam pembiayaan. Peningkatan kapasitas berorientasi kepada pertumbuhan kondisi dimana masyarakat dapat belajar sambil bekerja untuk dirinya sendiri.
- 53. Proyek Pengembangan Hutan Kemasyarakatan adalah suatu model proyek yang dikembangkan oleh Departemen Kehutanan dan Kabupaten. Dalam proyek ini, dilakukan penekanan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam perencanan TGL desa dan pemanfaatan hutan. Dalam proyek ini terdapat konsep Tata Guna Lahan Desa Kesepakatan (TGLDK) yang menyebutkan bahwa TGLDK adalah hasil perencanaan tata guna lahan secara partisipatif yang merupakan prodk hukum dimana masyarakat menyepakati secara partisipatif fungsi lahan dan pengembangan wilayah desa dan pemerintah mengakui hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lahan.
- 54. Alasan dari pemberdayaan TGLDK ini antara lain untuk menghindari terjadinya tumpang tindih penggunaan pemanfaatan lahan, pemberian jaminan dari pemerintah atas hak dan kewajiban serta sanksi penggunaan lahan dimana masyarakat dibina untuk terlibat dan mengakui perencanaan lahan. Dari alasan pemberdayaan TGLDK ini tercermin usaha untuk meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan implementasi TGL antara stakeholder yang paling dominan yaitu pemerintah dan masyarakat. Hal ini sangat penting guna menghindari konflik seperti belakangan sering terjadi berkaitan dengan penguasaan lahan.
- 55. TGLDK ini sama sekali tidak terlepas dari tujuan pembangunan pedesaan dan dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya. Hal ini dapat dicermati melalui penetapan fungsi dan tujuan TGLDK antara lain berfungsi untuk menjamin pemanfaatan lahan pedesaan, menjamin keamana penggunaan lahan desa dan bertindak sebagai pedoman pembangunan desa. Tujuan dari TGLDK ini antara lain menyusun suatu kesepakatan penggunaan lahan desa, penjabaran RTRWK ke dalam penggunaan lahan desa yang lebih rinci dan menciptakan harmonisasi dalam pembangunan.
- 56. kesinambungan antara perencanaan yang bersifat formal- normatif melalui jalur birokrasi pemerintahan ke arah perencanaan yang lebih bersifat merakyat melalui perencanan partisipatif. Legalitas dari perencanaan ini juga didukung oleh pemerintah daerah melalui pengesahan oleh Bupati dan adanya pemantauan serta pengendalian oleh instansi terkait. Dalam keseluruhan proses perencanaan dan implementasi TGLDK, masyarakat juga diikutsertakan serta dibina agar dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab akan pertumbuhan daerahnya sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, potensi dan kearifan lokal yang dimiliki daerah tersebut.
- 57. disimpulkan bahwa perlu adanya kinerja yang sinergis dan kemitraan antara stakeholder Tata Guna Lahan Pedesaan yaitu Masyarakat, Pemerintah dan LSM. Paradigma yang memandang masyarakat sebagai bagian dari objek perencanaan harus diubah sebab telah terbukti bahwa masyarakat juga memiliki kemampuan untuk menelusuri permasalahan, merumuskan solusi dan mengambil keputusan. Pemerintah harus mendukung dengan fungsi regulasinya dibantu LSM yang banyak berperan sebagai mediator.