Aksiologi Administrasi Pembangunan di Indonesia
Materi ke-11 Mata Kuliah “Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan”
Program Doktor Terapan, STIA LAN Jakarta
30 Oktober 2019
PERANAN PEMERINTAH DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBA...AntonAnthony2
Dalam mempersiapkan Bangsa Indonesia untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas yang sudah mulai terasa saat ini, peran aparat Pemerintah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil menjadi sangat penting dan strategis, terutama dalam hal memeberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh setiap Pemerintah mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, disamping fungsi pembangunan dan pemberdayaan.
Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal ini dimungkinkan, karena semakin hari masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut Pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dalam segala aspek kehidupan mereka terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah, seperti yang dinyatakan Iasmani (2000 ; 3 ).
”Citra Aparatur Negara akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk memiliki keunggulan dan mengembangkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini harus selalu diingat bahwa Aparatur Negara sebagai abdi Masyarakat dan abdi Negara tidak hanya dievaluasi secara formal oleh Pemerintah, tetapi juga perhatian dan penilaian masyarakat yang harus menjadi acuan”. Selanjutnya Osborne dan Gaebler (1995 ; 192) mengemukakan bahwa Pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya.
Tugas Pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Pemerintah yang terbentuk merupakan pelayan masyarakat yang harus memberikan kepuasan pada masyarakat itu sendiri. Komitmen ini hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa Pemerintah yang berjalan masih mengarah kepada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakat.
Pemerintah di masa kini orientasinya diharapkan lebih ditekankan pada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pemerintah di masa sebelumnya, yang orientasinya diharapkan kepada aspek kekuasaan. Hal ini berarti bahwa Pemerintah di masa kini harus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari pada menonjolkan diri sebagai kekuasaan semata.
Masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan oleh Birokrasi Pemerintah lebih berorientasi pada pejabat atasan. Oleh karena itu kesan pertama dari hampir setiap masyarakat yangn datang berurusan ke kantor-kantor Pemerintah adalah bertemunya mereka dengan Pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang Informatif dan selalu membuat sesuatu pekerjaan yang sederhana menjadi rumit (Siagian, 1994 ; 116).
Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat semakin memperburuk
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
Aksiologi Administrasi Pembangunan di Indonesia
Materi ke-11 Mata Kuliah “Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan”
Program Doktor Terapan, STIA LAN Jakarta
30 Oktober 2019
PERANAN PEMERINTAH DI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBA...AntonAnthony2
Dalam mempersiapkan Bangsa Indonesia untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas yang sudah mulai terasa saat ini, peran aparat Pemerintah dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil menjadi sangat penting dan strategis, terutama dalam hal memeberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh setiap Pemerintah mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah, disamping fungsi pembangunan dan pemberdayaan.
Dewasa ini kehidupan masyarakat mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya dan kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Hal ini dimungkinkan, karena semakin hari masyarakat semakin cerdas dan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. Kondisi masyarakat yang demikian menuntut Pemerintah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dalam segala aspek kehidupan mereka terutama dalam mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari Pemerintah, seperti yang dinyatakan Iasmani (2000 ; 3 ).
”Citra Aparatur Negara akan sangat ditentukan oleh kemampuan untuk memiliki keunggulan dan mengembangkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini harus selalu diingat bahwa Aparatur Negara sebagai abdi Masyarakat dan abdi Negara tidak hanya dievaluasi secara formal oleh Pemerintah, tetapi juga perhatian dan penilaian masyarakat yang harus menjadi acuan”. Selanjutnya Osborne dan Gaebler (1995 ; 192) mengemukakan bahwa Pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya.
Tugas Pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa Pemerintah yang terbentuk merupakan pelayan masyarakat yang harus memberikan kepuasan pada masyarakat itu sendiri. Komitmen ini hanya bisa dipegang kalau rakyat merasa bahwa Pemerintah yang berjalan masih mengarah kepada upaya untuk melindungi dan melayani masyarakat.
Pemerintah di masa kini orientasinya diharapkan lebih ditekankan pada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pemerintah di masa sebelumnya, yang orientasinya diharapkan kepada aspek kekuasaan. Hal ini berarti bahwa Pemerintah di masa kini harus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari pada menonjolkan diri sebagai kekuasaan semata.
Masyarakat sering mengeluhkan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan oleh Birokrasi Pemerintah lebih berorientasi pada pejabat atasan. Oleh karena itu kesan pertama dari hampir setiap masyarakat yangn datang berurusan ke kantor-kantor Pemerintah adalah bertemunya mereka dengan Pegawai berseragam yang kurang ramah, kurang Informatif dan selalu membuat sesuatu pekerjaan yang sederhana menjadi rumit (Siagian, 1994 ; 116).
Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat semakin memperburuk
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
Bab 3 administrasi pembangunan dosen pengampu Dr. bambang kusbandrijo,msi
1. BAB III
PEWACANAAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Dosen Pengampuh:Dr.Bambang Kusbandrijo,Msi
NAMA KELOMPOK:
Amelia Masyithoh (1111408542)
Minuk Kartika (1111408548)
Muhamad Sigit Pratikta(1111408556)
Rendik Irwanto(1111408561)
2. Konseptualisasi Administrasi
Pembangunan
• Bicara administrasi pembangunan seringkali
hanya menghubungkan tentang sebuah cara untuk
merubah keadaan suatu negara ke arah yang lebih
diinginkan. Dengan kata lain yang biasanya
dibincangkan hanya sebatas bagaimana mencapai
tujuan tertentu. Terlepas dari hal penting di atas, ada hal
yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana
membangun kinerja administator untuk menciptakan
sistem administrasi yang lebih baik agar supaya dapat
membawa atau melangkahkan serta kemudian
menapakkan kaki negara ke tempat yang lebih baik.
3. • Pembangunan Administrasi sendiri merupakan suatu upaya untuk
memperbaiki, membangun, meningkatkan kinerja administrasi negara
berkembang ke arah yang lebih baik dan diinginkan. Menurut Chandler
dan Plano dalam buku mereka yang diberi judul The Public Administration
Dictionary, menjelaskan bahwa Pembangunan Administrasi merupakan
suatu upaya untuk meningkatkan, memperbaiki teknik, proses, dan sistem
untuk menaikan atau meningkatkan kapasitas administrasi suatu negara
berkembang. Pembangunan Administrasi telah berusaha untuk
mengimplementasikan birokrasi rasional berdasarkan pada kenetralan, dan
kecakapan pelayanan sipil pada negara berkembang. Ini dapat berjalan di
beberapa tempat, namun tidak di beberapa tempat lain.
• Sebuah konsep administrasi selalu diharapkan mampu
menjadikan kinerja pembangunan menjadi semakin baik, namun sedikit
yang memikirkan bahwa sebuah konsep pembangunan juga harus mampu
berpengaruh pada perkembangan administrasi. Pada masa lalu dikenal
dikotomi madministrasi – manajemen, namun seiring perjalannan waktu,
dikotomi tersebut tidak lagi dibenarkan. Seorang administrator juga harus
mampu dan berkecimpung pada proses manajemen, bukan hanya menjadi
aktor pelaksana saja. Karena kegagalan pembangunan terjadi salah satunya
ialah perbedaan faham antara sang pengkonsep dan sang eksekutor. Maka
daripada itu seorang eksekutor (dalam hal ini administrator) harus bekerja
mulai dari planning ditulis.
4. Ciri, Perumusan, dan Ruang Lingkup
Administrasi Pembangunan
• Ciri dan Perumusan
• Ciri pokok yang pertama, adalah orientasi kepada usaha-usaha
ke arah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan
administrasi pembangunan dimaksudkan untuk membantu dan mendorong
ke arah perubahan-perubahan besar (basic changes) di bebagai
kegiatan/bidang kehidupan yang saling berkaitan dan akan memberikan
hasil akhir terdapatnya proses pembangunan. Ciri pokok yang kedua
pendekatan administrasi pembangunan adalah bahwa perbaikan dan
penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di
bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain.
• Perumusan administrasi pembangunan itu sendiri dirumuskan
oleh Siagian, ia merumuskan bahwa administrasi pembangunan sebagai :
“Administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari
pada rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan yang
berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa
dalam rangka pembangunan negara (nation-building).”
5. • Ruang lingkup administrasi pembangunan
• Pertama, ruang lingkup administrasi pembangunan
mempunyai dua fungsi yaitu penyusunan kebijakan
penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini usaha
penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang
diperlukan, kepegawaian, tata kerja dan pengurusan sarana-
sarana administrasi lainnya (the development of
administration). Fungsi lainnya adalah merumuskan
kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta
pelaksanaannya secara efektif (the administration of
development). Kedua, administrasi untuk pembangunan ini
dapat pula dibagi dalam dua sub fungsi. Pertama adalah
perumusan kebijakan pembangunan dan yang kedua adalah
pelaksanaannya secara efektif.
• Jadi dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa secara garis besar yang menjadi ruang lingkup
administrasi pembangunan adalah pertama, penyempurnaan
administrasi negara (The Development Administration) dan
kedua, penyempurnaan administrasi perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan (The Administration of
Development)
6. Elemen Pelaksana Administrasi
Pembangunan
siapa saja pelaku administrasi
pembangunan. Sebenarnya lebih mudah jika
pertanyaanya adalah pelaku pembanguan itu
siapa?
• Karena jika pertanyaanya mengacu pada siapa pelaku administrasi
administrasi pembangunan agak kisruh, karena itu pelaku
administrasi pembangunan lebih mengarah ke sistem bukan
personal. untuk lebih mudahnya akan digunakan kata element yang
terlibat. Element yang terlibat dalam administrasi pembangunan
mengalami perubahan seiring pergeseran paradigma pembangunan
itu sendiri. Kita mengenal istilah top-down dan bottom-up. Dimasing-
masing negara akan berbeda menerapakannya. Misalnya saja
Indonesia. Pada masa orde baru Indonesia menganut sistem top-
down. Namun setelah masa reformasi sudah tidak mungkin lagi
menggunakan sistem itu.
7. • Dengan menggunakan sistem top-down, maka
penguasalah yang memegang kendali. Sedangkan
masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan. Jadi
element yang terlibat pun hanya sekedar aparatur
negara. Namun saat ini Indonesia sudah memakai
bottom-up. Jadi negara bukan lagi menjadi aktor utama,
namun lebih berperan sebagai fasilitator. Jadi para
pelaku pembangunan atau element yang ada didalam
administrasi pembangunan ada negara, swasta juga
masyarakat (civil society). Negara merumuskan sebuah
kebijakan namun masyarakat tidak lagi menjadi objek
namun turut serta dalam melaksanakannya. Lalu jika
ditanya bagaimana prosesnya maka ditujukan lagi pada
peran masing-masing elemen.
• Jadi banyak stakeholder dalam administrasi
pembangunan. Yang jelas masing-masing negara
berbeda-beda siapa yang berperan. Mengacu paradigm
Good Governance, di Indonesia pelaku administrasi
pembangunannya yakni negara, swasta dan masyarakat
berdampingan.