Be gg, heru eko septian, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethical decision m...heru septian
stakeholder adalah sekelompok masyarakat atau individu yang mempunyai hubungan, kepentingan dan keterkaitan dengan permasalahan tertentu. Contoh stakeholder dalam bidang pariwisata misalnya adalah pemerintah yang menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, lalu ada pihak swasta yang menyediakan akomodasi seperti hotel, restoran, dan transportasi dan yang terakhir adalah masyarakat yang berperan sebagai pengelola dan penjaga obyek wisata dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini akan jauh berbeda dengan pihak stakeholder pada industri televisi, dimana pihak yang menjadi stakeholder adalah perusahaan televisi yang menyiarkan berbagai program acara, penonton acara televisi, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang beriklan di televisi tersebut, dan berbagai para pihak lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa stakeholder untuk suatu permasalahan berbeda dengan permasalahan lainnya.
Be gg, heru eko septian, prof. dr. ir. hapzi ali, mm, cma, ethical decision m...heru septian
stakeholder adalah sekelompok masyarakat atau individu yang mempunyai hubungan, kepentingan dan keterkaitan dengan permasalahan tertentu. Contoh stakeholder dalam bidang pariwisata misalnya adalah pemerintah yang menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, lalu ada pihak swasta yang menyediakan akomodasi seperti hotel, restoran, dan transportasi dan yang terakhir adalah masyarakat yang berperan sebagai pengelola dan penjaga obyek wisata dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini akan jauh berbeda dengan pihak stakeholder pada industri televisi, dimana pihak yang menjadi stakeholder adalah perusahaan televisi yang menyiarkan berbagai program acara, penonton acara televisi, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang beriklan di televisi tersebut, dan berbagai para pihak lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa stakeholder untuk suatu permasalahan berbeda dengan permasalahan lainnya.
Tugas yang diambil dari BAB 14 buku karangan Mondy R Wayne danNoe, Robert M (2005), Human Resources Management, 9thEd, Pearson PrenticeHall, merupakan tugas MSDM Pasca Sarjana Univeristas Trisakti Angkatan 44.
Dimana dalam tugas ini juga dikorelasikan dengan regulasi yang ada di Indonesia.
Tugas yang diambil dari BAB 14 buku karangan Mondy R Wayne danNoe, Robert M (2005), Human Resources Management, 9thEd, Pearson PrenticeHall, merupakan tugas MSDM Pasca Sarjana Univeristas Trisakti Angkatan 44.
Dimana dalam tugas ini juga dikorelasikan dengan regulasi yang ada di Indonesia.
1.Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip etika bisnis ?
1. Prinsip Kejujuran : Prinsip ini menanamkan sikap bahwa apa yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang dijanjikan atau dikatakan.Serta mendorong kepatuhan dalam melaksanakan berbagai komitmen, kontrak, ataupun perjanjian yang telah disepakati. 2. 2. Prinsip Keadilan : Pada prinsip ini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan lainnya. Dari prinsip ini semua pelaku usaha diwajibkan untuk berlaku adil terhadap hak-hak pribadi yang dimiliki oleh setiap orang. Prinsip keadilan ini tidak hanya berlaku dalam ruang eksternal saja, namun juga harus berlaku dan wajib dipenuhi bagi setiap anggota tubuh internal perusahaan. Pihak yang ada di dalam sebuah bisnis memiliki kemampuan serta peran dalam memajukan sebuah usaha.
ORDER https://wa.me/6282186148884 , Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Beton dan Paving Block. Paving Untuk Taman, Pelita Mas Paving Block, Pengunci Paving, Pengunci Paving Block, Pinggiran Paving.
Temukan keindahan luar biasa dalam taman paving kami yang eksklusif. Dengan desain yang elegan dan tahan lama, taman paving kami menciptakan ruang luar yang memikat. Pilihlah kualitas terbaik untuk keindahan yang abadi. Jual taman paving, wujudkan taman impian Anda hari ini!
Kami melayani pengiriman ke area Kota Malang dan Kota Batu. Kami Juga melayani Berbagai Macam Pemesanan Genteng Beton dan Paving Block dalam jumlah Besar untuk keperluan Perumahan, Perkantoran, Villa, Gedung, Pembangunan Kampus, Masjid, dan lainnya.
Produk yang kami produksi terdiri dari :
1. Genteng Beton Multiline
2. Genteng Beton Urat Batu
3. Genteng Beton Royal
4. Genteng Beton Vertical
5. Wuwung Genteng
6. Paving ukuran 20x20, 10,5x21, Diagonal
7. Kanstin dan Topi Uskup
8. Pagar Panel
9. Paving Corso 50x50
10. Paving Grass Block Lubang
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi :
Pabrik Genteng Beton dan Paving Pelita Mas
Jl Raya Tlogowaru No 41, Tajinan, Kedungkandang, Malang
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Lokasi Pabrik kami
https://maps.app.goo.gl/bmDrQ87yF6gQvHnf8
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
9, be & gg, teguh budi santoso, hapzi ali,corporate ethics rights, privileges, problems, universitas mercu buana, 2018
1. 9, BE & GG, Teguh Budi Santoso, Hapzi Ali,Corporate Ethics Rights, Privileges, problems,
Universitas Mercu Buana, 2018
Introduction
Etika bisnis
Etika bisnis mengacu pada standar organisasi kontemporer, prinsip, rangkaian nilai dan norma yang
mengatur tindakan dan perilaku individu dalam organisasi bisnis. Etika bisnis memiliki dua dimensi,
etika bisnis normatif atau etika bisnis deskriptif. Sebagai praktik perusahaan dan spesialisasi karir,
bidang ini terutama bersifat normatif. Akademisi yang mencoba memahami perilaku bisnis
menggunakan metode deskriptif. Kisaran dan kuantitas masalah etika bisnis mencerminkan interaksi
perilaku memaksimalkan laba dengan masalah non-ekonomi
Etika Korporat
Etik korporat adalah bentuk etika terapan atau etika profesional, yang meneliti prinsip-prinsip etika
dan masalah moral atau etika yang dapat timbul dalam lingkungan bisnis. Ini berlaku untuk semua
aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku individu dan seluruh organisasi. Etika ini berasal
dari individu, pernyataan organisasi atau dari sistem hukum. Norma-norma, nilai-nilai, etika, dan
praktik yang tidak etis inilah yang digunakan untuk memandu bisnis. Mereka membantu bisnis
tersebut mempertahankan hubungan yang lebih baik dengan para pemangku kepentingan mereka.
a. Etika dan nilai-nilai perusahaan
Etika perusahaan dan nilai-nilai menggambarkan perilaku yang diharapkan dari organisasi. Salah
satu peran kunci dari dewan termasuk menetapkan budaya, nilai-nilai dan etika perusahaan.
b. Kepentingan umum
Dalam hal etika dan nilai-nilai perusahaan ini menyoroti bahwa patokan di mana lembaga harus
dinilai adalah yang berlaku untuk organisasi yang beroperasi di sektor public. Perusahaan meyakini
prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan
berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan
peraturan yang berlaku.
Manfaat dari kode etik korporasi adalah sebagai berikut :
1. Untuk mendorong banyak orang dalam organisasi untuk berpikir, mendiskusikan visi, misi
mereka dan tanggung jawab.
2. Suatu kode etik yang telah disusun dapat digunakan untuk menghasilkan diskusi yang positif
bagi penyempurnaan dan
kemungkinan untuk modifikasi.
3. Dapat membantu karyawan baru dalam rangka penyesuaian diri, menanamkan perlunya
berpikir atas aspek-aspek moral
dalam tindakan mereka, serta menanamkan pentingnya mengembangkan sifat-sifat luhur yang
sesuai dengan posisi mereka
dalam organisasi.
4. Digunakan sebagai dokumen untuk referensi bila mereka meragukan tindakan atau perintah
yang harus dilakukannya.
5. Digunakan untuk meyakinkan pihak luar atas fakta bahwa perusahaan berpegang pada prinsip-
prinsip moral, dan
memberikan mereka kriteria untuk mengukur tindakan perusahaan.
2. Aspek-aspek atau Unsur-unsur Kode Etik Korporasi
Aspek-aspek atau unsur-unsur penting dalam etika perusahaan atau korporasi yang diatur dalam
kode etik adalah sebagai berikut:
1) Perilaku Dewan Direksi, Komisaris, dan Karyawan,
2) Hubungan dengan supplier dan kontraktor
3) Tanggung jawab kepada pemilik/pemegang saham (shareholder)
4) Hubungan dengan pelanggan dan konsumen
5) Hubungan dengan karyawan
6) Tanggung jawab sosial
Implementasi Code Of Conduct di Bank Mandiri
Contoh Code of Conduct (COC) di Bank Mandiri, COC merupakan pedoman perilaku Jajaran Bank
dalam menjalankan tugas dan kedinasan sehari-hari serta dalam melakukan hubungan bisnis dengan
para nasabah, rekanan maupun rekan sekerja. Code of Conduct merupakan pedoman perilaku terkait
Benturan Kepentingan, Kerahasiaan, Penyalahgunaan Jabatan, Perilaku Insiders, Integritas dan
Akurasi Data Bank serta Integritas Sistem Perbankan.
Hak
Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan
memiliki hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika
orang lain berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya.
Hak Negatif
Hak negative dapat digambarkan dari fakta bahwa hak-hak yang termasuk di dalamnya dapat
didefinisikan sepenuhnya dalam kaitannya dengan kewajiban orang lain untuk tidak ikut campur
dalam aktivitas-aktivitas tertentu dari orang yang memiliki hak tersebut.
Hak Positif
Hak positif tidak hanya memberikan kewajiban negative, namun juga mengimplikasikan bahwa pihak
lain (tidak selalu jelas siapa mereka) memiliki kewajiban positif pada si pemilik hak untuk memberikan
apa yang dia perlukan untuk dengan bebas mencari atau mengejar kepentingan-kepentingannya.
Hak Privilege
merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa
adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan
kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya,
semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.
Masalah dan Perlindungan
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan dan
kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga
yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP).
Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak
sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda pemberitahuan
kepada konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.
3. Implementtasi di Perbankan:
1. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan
kewajaran (equal treatment).
2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan
menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi
sesuai dengan prinsip keterbukaan.
Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan
adalah :
a. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan
Pasal 33.
b. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1999 No. 42
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.
c. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Usaha Tidak Sehat.
d. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa.
e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan
pengaduan konsumen yang
ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005
tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan
Konsumen
Seperti dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan
konsumen adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses
negatif pemakaian barang dan / atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-
haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin kelangsungan usaha produksi
barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Daftar Pustaka:
1. Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Business Ethics & GG Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Universitas Mercu Buana