4, BE & GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business, Environmental Ethics, Universitas Mercu Buana, 2018

1. 4, BE & GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business, Environmental Ethics,
Universitas Mercu Buana, 2018
FORUM MINGGU KE-4
Jawablah Forum ini dengan baik dan benar:
1. Menurut saudara bagaimana implementasi “Environmental Ethics” di Indonesia dan kaitannya
dengan Business Ethics dan Good Governance (GCG dan GGG). Untuk menjawab ini dapat di
analisis implementasinya pada perusahaan saudara atau salah satu perusahaan yang saudara amati.
2. Review 1 Artikel dari Jurnan International bereputasi yang berkaitan denan teman ini
Note: Buat Daftar Pustaka yang benar kalau saudara mengutif tulisan author lain, baik dari buku
atau pun dari internet/web.
1. Implementasi Environmental Ethics di Indonesia dan Kaitannya dengan Business Ethic
dan Good Governance (GCG dan GGG)
Studi Kasus PT. LEN (Persero)
Didirikan sejak tahun 1965, LEN (Lembaga Elektroteknika Nasional) kemudian bertransformasi
menjadi sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 1991.
Sejak saat itu, Len bukan lagi merupakan kepanjangan dari Lembaga Elektroteknika Nasional
(LEN), tetapi telah menjadi sebuah entitas bisnis profesional dengan nama PT Len Industri. Saat
ini Len berada di bawah koordinasi Kementrian Negara BUMN dengan kepemilikan saham 100%
oleh Pemerintah Republik Indonesia. Selama ini, Len telah mengembangkan bisnis dan produk-
produk dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana, serta telah menunjukkan
pengalaman dalam bidang:
 Broadcasting, selama lebih dari 30 tahun, dengan ratusan Pemancar TV dan Radio yang telah
terpasang di berbagai wilayah di Indonesia.
 Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang telah terentang baik di kota besar maupun daerah
terpencil.
 Elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut, maupun udara.
 Sistem Persinyalan Kereta Api di berbagai jalur kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera.
 Sistem Elektronika Daya untuk kereta api listrik.
 Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah terpasang diberbagai pelosok Indonesia.
Implementasi Pelaksanaan GCG
Perseroan memastikan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek bisnis dan
operasional dengan mengacu pada pemenuhan 5 prinsip dasar GCG yakni meliputi keterbukaan
(transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi
(independency) serta kewajaran dan kesetaraan (fairness). Len menyakini bahwa pelaksanaan
GCG secara konsisten akan memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha,
meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya perusahaan, memaksimalkan
nilai perusahaan dalam jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan para stakeholders.
Perseroan memiliki komitmen untuk selalu menerapkan standar tata kelola yang baik dan berupaya
keras menerapkan GCG secara berkesinambungan lebih dari sekedar kepatuhan terhadap standar
dan peraturan perundangan, dimana dalam implementasi GCG Len mengadopsi standar ketentuan
Kementerian Negara BUMN.
Assessment & Improvement GCG
Len telah melaksanakan penilaian (Assessment) terhadap implementasi Good Corporate
Governance (GCG) untuk periode tahun 2013 yang dilakukan sejak tanggal 9 September sampai
dengan 1 November 2013. Assessment dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran

2. mengenai kondisi penerapan GCG yang dikaitkan dengan ketentuan perundangundangan yang
berlaku dan praktik-praktik terbaik (best practices) penerapan GCG, sehingga area-area yang
memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi.
Asessment terhadap penerapan GCG pada Len dilaksanakan berdasarkan standar alat uji
Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang
Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(GCG) pada BUMN, yang mencakup 6 (enam) aspek pokok pengukuran meliputi (a) Komitmen
Terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan, (b) Pemegang Saham dan RUPS, (c)
Dewan Komisaris, (d) Direksi, (e) Pengungkapan Informasi dan Transparansi dan (f) Aspek
Lainnya. Aspek-aspek yang dinilai terangkum dalam 43 indikator dan 153 parameter.
Hasil assessment GCG pada tahun 2013 menjadi landasan perusahaan untuk memperbaiki dan
meningkatkan implementasi GCG secara bertahap dan berkelanjutan di masa mendatang. Hasil
rekomendasi assessment GCG yang menjadi area of improvement yang sebagian sudah dilakukan
dan masih dalam proses penyelesaian.
Beberapa yang sudah dilaksanakan di tahun 2013-2014 antara lain:
 Penyusunan dan pengesahan Kebijakan Whistleblowing System oleh Direksi dan Dewan
Komisaris
 Penyusunan dan pengesahan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi oleh Direksi dan Dewan
Komisaris
 Pengesahan Board Manual oleh Direksi dan Dewan Komisaris
 Pengesahan Code of Conduct oleh Direksi dan Dewan Komisaris
 Pengesahan Code of Corporate Governance (CoCG) oleh Direksi dan Dewan Komisaris
 Pernyataan komitmen atas implementasi GCG oleh Direksi dan Dewan Komisaris
 Pengisian Daftar Khusus oleh Direksi dan Dewan Komisaris
 Penandatangan Pernyataan Benturan Kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
 Menetapkan kebijakan mengenai informasi publik dan informasi rahasia dan prosedur
pengungkapan informasi kepada stakeholder
 Menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan dan pemutakhiran website
 Mengikuti sosialisasi pedoman pengukuran GCG dan sharing on excellence penerapan GCG
yang diadakan oleh Kementerian BUMN yang bekerjasama dengan BPKP
 Sosialisasi atas Code of Corporate Governance (CoCG), Code of Conduct, Whistleblowing
System dan Pengendalian Gratifikasi.
BUMN Bersih
Sejalan dengan program BUMN Bersih yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN melalui
keputusan Menteri BUMN Nomor SK-439/MBU/2013 tanggal 14 Agustus 2013, Kementerian
BUMN telah meluncurkan roadmap BUMN Bersih yang wajib diikuti oleh seluruh BUMN.
Berkenaan dengan hal tersebut, Len menyambut positif dan berkomitmen untuk
mengimplementasikannya sebagai upaya untuk mendukung anti korupsi sejalan dengan nilainilai
Len yang bersih dan anti korupsi. Len telah mengimplementasikan kegiatan assessment BUMN
Bersih tahap satu yang dilakukan pihak independen dengan hasil predikat yang dicapai
“Berkomitmen”. Adapun hasil penilaian BUMN Bersih adalah dari aspek Upaya Internal /
Dokumen Aplikasi mencapai skor 8,51 dan aspek Persepsi / Kuesioner mencapai skor 7,32.
Dengan pencapaian tersebut, Len berkomitmen untuk terus konsisten menerapkan tata kelola
perusahaan yang bersih dari gratifikasi dan Korupsi Kolusi serta Nepotisme (KKN). Selanjutnya
Len siap untuk dilakukan pengukuran kembali sesuai dengan tahapan yang ditetapkan secara
berkala.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kebijakan
Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan dan untuk mencegah
terjadinya pencemaran lingkungan ke area masyarakat, Len telah berkomitmen kuat dalam
menjaga pengelolaan lingkungan sekitar, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung
pada aktifitas lingkungan hidup. Tujuan Program CSR dalam cakupan Bidang Lingkungan adalah
untuk menunjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
hidup dalam menjaga keseimbangan alam bagi generasi mendatang.
Terkait pelaksanaan CSR Bidang Lingkungan Len membagi program menjadi:
 Program Bina Lingkungan (BL) Len yang mengacu pada kebijakan Direksi No
09/SKEP/DU/I/2011. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN
tentang Program PKBL Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No: PER-05/MBU/2007 tanggal
27 April 2007.
 Program K3L Len yang mengacu pada standar OHSAS 18001 dan ISO 14001.
 Selain program tersebut Len juga melakukan kegiatan CSR dibawah koordinasi Sekretaris
Perusahaan.
Program & Strategi
Dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tanggung jawab sosial terhadap
lingkungan hidup tahun 2013, Len melaksanakan strategi sebagai berikut:
 Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka program bantuan sosial dan
penghijauan dikabupaten Bandung
 Berkordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Pemerintah dan dinas
terkait di Kabupaten Bandung untuk mendukung program program penciptaan lingkungan
hidup yang sehat di Kabupaten Bandung
 Menerapkan prinsip keberlanjutan dalam setiap implementasi program CSR terhadap
lingkungan, sehingga bantuan yang diberikan dapat bertahan lama dan terpelihara.
Sedangkan program yang dijalankan secara umum dikelompokkan menjadi enam bidang yaitu
kesehatan, pendidikan, penghijauan, sarana ibadah, sarana dan prasarana umum serta bencana
alam. Berikut adalah kegiatan yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir:
 Gerakan Sejuta Pohon dan Gerakan Sejuta Biopori
Pengelolaan perusahaan yang berwawasan lingkungan merupakan dasar dalam menciptakan
suasana keindahan dan kenyamanan lingkungan, terutama dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat secara optimal. Dengan adanya penerapan penghijauan berupa gerakan
sejuta pohon dan gerakan sejuta biopori ini diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif dalam
menata dan memelihara kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia.
 Kegiatan Filiantropi
Perusahaan juga berupaya untuk responsif terhadap kejadian yang sifatnya insidental, ataupun
tanggap darurat, yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas sosial masyarakat dan
kemanusiaan atau biasa dikenal sebagai program filantropi. Kegiatan filantrofi yang telah
dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir antara lain:
• Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase dll
• Donasi bencana alam
• Direksi BUMN mengajar
• Program Vaksinasi Influenza
• Boseh Bandung Juara

4. • Peduli Ramadhan
Green Office
Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan, Len menerapkan program Green Office yang
merupakan konsep kantor yang kegiatannya dijalankan dengan cara yang ramah lingkungan, yaitu
seluruh pegawai serta pihak manajemen kantor berupaya untuk menerapkan berbagai
penghematan, seperti hemat kertas, hemat listrik, hemat air, hemat BBM serta upaya perusahaan
dalam mengelola sampah.
2. Review Jurnal: “The Influence of Corporate Environmental Ethics on Competitive
Advantage: The Mediation Role of Green Innovation”
Sustainable development through environmental ethics
S Rajalakshmi Asst. Professor, Department of Sociology, the Madura College (Autonomous),
Madurai, Tamilnadu, India.
Pemeliharaan kualitas lingkungan yang berkelanjutan selama bertahun-tahun disebut
“Berkelanjutan Pengembangan". Lingkungan dan sumber dayanya tidak diizinkan untuk
terdegradasi. Sumber daya alam harus digunakan dengan cara terbatas. Ini menghasilkan
ekosistem seimbang yang ideal. Semua komponennya tersedia untuk generasi mendatang.
Pembangunan Berkelanjutan mengakui bahwa semua pembangunan keputusan harus secara
bersamaan mempertimbangkan aspek Ekonomi, Lingkungan, dan Ekuitas. Jika masa depan
generasi harus menikmati kualitas hidup yang tinggi, maka rencana generasi ini harus menjamin
integritas sumber daya alam kita. Keberlanjutan menyiratkan bahwa penyesuaian sistem,
perubahan yang dapat diperkirakan dalam penggunaan lahan dapat dilakukan tanpa memerlukan
konstruksi yang mahal, atau bahwa ketentuan dibuat untuk mengakomodasi perubahan potensial.
Perawatan yang tepat adalah salah satu syarat utama untuk menjaga kegunaan sistem.
Untuk gagal mengembangkan solusi suara yang etis untuk masalah populasi dan hubungan kita
dengan biosfer adalah kesalahan yang tidak bisa kita buat. Mungkin faktor terpenting dalam
memperoleh sistem lingkungan yang berkelanjutan adalah bahwa masyarakat setempat harus
mengambil tanggung jawab untuk mereka sistem lingkungan, seperti yang telah mereka lakukan
di banyak bagian dunia. Etika lingkungan, berbeda dari perhatian untuk hewan atau hak-hak
hewan, menguraikan pengembangan tujuan jangka panjang pendapat tentang bagaimana kita
sebagai manusia harus berurusan dengan lingkungan non-manusia kita untuk memastikannya
kesejahteraan. Penekanan etika lingkungan, efek perilaku manusia, berkomentar tentang
bagaimana perilaku yang merusak harus diubah untuk menguntungkan seluruh biosfer.
Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen untuk memajukan kesejahteraan manusia,
dengan menambahkan kendala bahwa perkembangan ini perlu terjadi dalam batas ekologis
lingkungan. Kemajuan dalam kedua dimensi pembangunan berkelanjutan ini dapat dinilai: kami
menggunakan Indeks Pembangunan Manusia PBB (IPM) sebagai indikator pengembangan dan
Jejak Ekologis sebagai indikator permintaan manusia di biosfer. Berkelanjutan pembangunan
memiliki daya tarik yang luas dan sedikit spesifisitas, tetapi beberapa kombinasi pembangunan
dan lingkungan serta ekuitas ditemukan dalam banyak upaya untuk menggambarkannya.
Meskipun ambiguitas definitif persisten terkait dengan pembangunan berkelanjutan, banyak
pekerjaan (Lebih dari 500 upaya) telah dikhususkan untuk mengembangkan indikator kuantitatif
berkelanjutan pengembangan. Penekanan pada indikator keberlanjutan memiliki beberapa
motivasi yang mencakup pengambilan keputusan dan manajemen, advokasi, partisipasi dan
pembangunan konsensus, dan penelitian dan analisis. Kami memilih selusin contoh menonjol dan

5. menggunakan ulasan ini untuk menyoroti persamaan dan perbedaan mereka dalam definisi
pembangunan berkelanjutan, motivasi, proses, dan metode teknis.
Tujuan Penelitian:
1) Untuk memahami kondisi Lingkungan di India saat ini.
2) Untuk menganalisis berbagai tantangan Lingkungan.
3) Untuk membingkai etika untuk melindungi Lingkungan.
4) Untuk menyarankan cara dan sarana untuk mempertahankan Pembangunan berkelanjutan.
Prinsip untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan: Sejumlah prinsip umum tertanam dalam
sebagian besar tindakan program untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk
(Hargroves & Smith 2005).
i) Berurusan secara transparan dan sistematis dengan risiko, ketidakpastian dan ireversibilitas.
ii) Memastikan evaluasi, penghargaan, dan pemulihan alam.
iii) Integrasi Lingkungan, Sosial, manusia dan tujuan ekonomi dalam kebijakan dan kegiatan.
iv) Kesempatan yang sama dan partisipasi masyarakat /komunitas yang berkelanjutan.
Tujuan pembangunan berkelanjutan mengkategorikan dalam tiga (3) kelompok:
i) Untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan yang menyerupai manusia, kain, rumah, pendidikan,
kesehatan dan rasa hormat.
ii) Pengembangan harus dilakukan dengan efek samping minimum pada kemurnian ekosistem
lingkungan.
iii) Ini harus dilakukan di tingkat global.
Langkah-langkah untuk Pembangunan Berkelanjutan Untuk mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan tiga (3) komponen yang berbeda (yaitu secara fisik, ekonomi dan sosial) harus
dipertimbangkan bersama. Karena itu, berkelanjutan pengembangan menganjurkan proses
pengembangan yang biofisik dapat diterima secara ekonomis dan social diterima. Berikut adalah
langkah-langkah untuk berkelanjutan pengembangan:
i. 3- Pendekatan R harus diikuti:
 Penggunaan kembali sumber daya alam sebagai pengganti pemborosan dan polutan.
 Mengurangi penggunaan sumber daya alam secara sembarangan.
 Daur ulang untuk mengurangi tekanan pada alam yang ada sumber daya mendaur ulang
bahan.
ii. Pendidikan: pendidikan dan kesadaran lingkungan harus disediakan melalui sistem
pendidikan dan massa media untuk mengembangkan "pemikiran dunia: (perasaan milik ke
bumi) sejak kecil.
iii. Teknologi: untuk menggunakan lokal dapat diadopsi, ramah lingkungan dan teknologi hemat
sumber daya.
iv. Penggunaan sumber daya alam yang dibenarkan.
Etika lingkungan dijaga oleh hal-hal berikut ini metode:
 Pemanfaatan sumber daya alam yang adil.
 Kesetaraan di antara orang-orang di daerah pedesaan dan perkotaan.
 Kesetaraan untuk pria dan wanita.
 Pelestarian sumber daya untuk generasi mendatang.
 Hak-hak lingkungan hewan.
 Pendidikan lingkungan.
 Konservasi sistem nilai tradisional.
 Pencegahan pengorbanan hewan ke poojas.
 Pencegahan ekoterorisme.

6.  Penggunaan barang-barang ramah lingkungan.
 Menjaga lingkungan tetap rapi dan bersih.
 Hindari membawa tas dan barang-barang plastik
Konsep pembangunan berkelanjutan jauh lebih dari perlindungan lingkungan karena
membutuhkan upaya bersama ekonom dan ahli ekologi dengan perawatan paralel dan
menghormati ekosistem dan untuk orang-orang tinggal di. 'Memeriksa tanah degradasi,
Pengelolaan air, Pengendalian populasi ledakan, kontrol pencemaran, pengelolaan sampah,
Pengelolaan kawasan perkotaan dan industri, Konservasi keanekaragaman hayati, Penggunaan
sumber energi alternatif, Kesadaran penciptaan di antara manusia dan kemitraan global adalah
upaya telah diambil untuk membuat lingkungan yang berkelanjutan. Peran ahli lingkungan
melibatkan menyediakan intelektual dengan perspektif filosofis dan etis pada saat ini dan isu-isu
kontroversial yang sedang dipertimbangkan di bidang etika lingkungan dan memungkinkan
mereka untuk memikirkannya masalah lingkungan kompleks yang melibatkan ilmiah, aspek
ekonomi, politik dan etika dalam kerangka kerja yang memberi bobot pada pendekatan disiplin,
juga bertujuan untuk pemahaman dan hiburan yang terintegrasi dan ketat solusi yang
memungkinkan. Untuk memastikan yang kaya dan harmonis keberadaan manusia di alam, waktu
telah tiba bagi manusia untuk dijaga interaksi harmonis dengan alam, yang menjadi dasar untuk
pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Jadi setiap warga negara harus mengambil sumpah untuk
melindungi lingkungan kita yang indah.
Metodologi
Penelitian ini didasarkan pada data sekunder. Data sekunder diperlukan untuk studi ini
dikumpulkan dari berbagai buku, majalah, jurnal, surat kabar, dll.
Daftar Pustaka
https://www.len.co.id/
http://www.allresearchjournal.com/archives/2016/vol2issue3/PartH/2-3-10.pdf

7. Quiz BE & GG minggu 4:
Setelah Saudara mempelajari Modul 3 dengan tema Environmental Ethics” dengan sub tema:
• Environmental philosophy,
• Role of stakeholders,
• Partnerships.
atau dari sumber lain yang berkaitan dengan tema ini, apa yang dapat saudara resumekan dan
rekomendasikan...
Note: Buat Daftar Pustaka yang benar kalau saudara mengutif tulisan author lain, baik dari buku
atau pun dari internet/web.
Selamat menjawab Forum dan Quiz minggu ini…
I. Environmental philosophy
Sikap Teknokratis-Kapitalistik.
Konsekuensi dari pandangan yang demikian itu, maka terhadap alam, manusia memandangnya
secara teknokratis. Manusia memandang alam, semata-mata sebagai obyek penguasaan. Alam
dianggap tambang kekayaan dan energi yang perlu dieksploitasi. Bahwa alam bernilai pada
dirinya sendiri dan oleh karena itu perlu dipelihara, tidak termasuk ke dalam
wawasan teknokratis tersebut. Dalam Bahasa sederhana, sikap teknokratis dapat diringkas
sebagai sebuah sikap yang merampas dan membuang; alam dibongkar untuk diambil apa saja
yang diperlukan, dan apa yang tidak diperlukan, termasuk produk-produk samping pekerjaan
manusia, begitu saja dibuang. Sikap dasar tersebut tercermin dalam cara pandang manusia
terhadap lingkungan hidupnya. Sikap ini merupakan ciri khas dari sistem perekonomian
modern yang berjalan, yaitu ekonomi kapitalistik. Dalam pandangan ekonomi kapitalistik,
tujuan produksi adalah menghasilkan laba perusahaan sebesarbesarnya. Laba menjamin bahwa
sebuah perusahaan dapat mempertahankan diri dalam alam persaingan bebas. Untuk
meningkatkan laba, biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin. Karena itu, ekonomi
modern condong untuk mengeksploitasi kekayaan alam dengan semurah mungkin. Sekedar
mengambil, menggali dan membongkar apa saja yang diperlukan tanpa memperhatikan akibat
yang mungkin muncul terhadap alam itu sendiri, dan tanpa usaha untuk memulihkan ke
keadaan semula (recovery).
Tiga prinsip etis lingkungan hidup, yaitu sustainabilitas, proporsionalitas, dan tanggungjawab
penyebab, selain menunjukkan betapa besar tanggung jawab kita terhadap keutuhan dan daya
dukung lingkungan hidup, juga menunjukkan bahwa tanggung jawab itu merupakan tantangan
bagi para cendekiawan dan peminat lingkungan hidup untuk terus berpartisipasi aktif memberi
masukan ilmiah, mengubah konsepsi dan pola pikir lama yang cenderung eksploitatif terhadap
alam. Sistem ekonomi modern (baca: kapitalisme) yang tidak memiliki konsep sistem produksi
dalam perimbangan harus dibongkar. Suatu sistem ekonomi yang semata-mata mengejar
produksi membuat manusia terus-menerus mau mencari lebih banyak dan lebih jauh,
membuatnya tidak pernah puas dengan keadaan yang dicapainya sehingga alam semakin
terkuras untuk menghasilkan lebih banyak kepuasan bagi manusia. Kita harus membatinkan
pada diri kita masing-masing bahwa itu semua menjadi kewajiban. Bahwa kita dalam setiap
pertemuan dengan alam, meninggalkannya harus dalam keadaan utuh dan tetap tangguh.
(Hariadi, 2015)
Dalam buku Spiritual Ecology: The Cry of the Earth, Llewellyn Vaughan-Lee mengumpulkan
dan menganalisis karya-karya environmentalists dunia dalam mengusung tema tentang

8. kerusakan lingkungan dan mencari solusi persoalan kerusakan lingkungan yang sudah semakin
tak terkendali dan bumi serta alam semesta ini harus segera diselamatkan. Nilai-nilai spiritual
dan filosofis merupakan solusi yang dianggap terbaik dalam pemecahan masalah krisis ekologi
sekarang ini.
Andrew Targowski menganggap bahwa sudah sangat mendesak untuk diformulasikan kembali
filsafat yang berorientasi kepada alam dan lingkungan hidup. Dalam tulisannya, ia
mengemukakan bahwa peradaban manusia saat ini kurang mengadaptasikan harmoni alam.
Oleh karenanya, dunia membutuhkan “suntikan kebajikan baru” (new injection of wisdom)
dalam semua level. Filsafat—dalam hal ini—harus mengembangkan kebijaksanaan ekologis
untuk mendukung keberlangsungan hidup alam semesta dan peradaban manusia.
Nilai-nilai filsafat yang ramah lingkungan diharapkan mampu mempersiapkan diri untuk
menghadapi, dan pada waktunya mampu membendung, ecological crisis ini. Targowski
menekankan upaya berkesinambungan filsafat untuk menjaga keseimbangan alam semesta ini.
Dia mengatakan bahwa “philosophy of survival should support philosophy of action”. Dengan
filsafat, lanjutnya, manusia hendaknya menekankan how to act today and think about
tomorrow. Filsafat tentu tidak bisa berjalan sendiri. Targowski menegaskan bahwa manusia
memerlukan agama untuk memantapkan jalan filsafat guna menyelamatkan dilema peradaban
serta mencapai ecological wisdom. Hal ini dikarenakan agama telah memiliki dasar dan
sumber yang sangat jelas dan mengikat untuk mencapai tujuan tersebut.
Penemuan kembali metafisika dan eco-philosophy serta revitalisasi teologi dan filsafat Islam
dapat membatasi laju penerapan sains dan teknologi yang kebablasan serta tidak lagi
mengindahkan nilai-nilai spiritual bagi dan di balik alam semesta. Menurut Seyyed Hossein
Nasr, jika pada zaman dahulu manusia harus diselamatkan dari alam, sekarang alamlah yang
harus diselamatkan dari manusia. Agama dan filsafat yang berorientasi kepada lingkungan
dapat menjadi pendamai antara manusia dan alam semesta. Dengan menempuh jalan dan
keyakinan teleologis alam semesta, niscaya akan berimplikasi kepada sikap manusia terhadap
Tuhan dan sikap manusia terhadap alam semesta.
Kesadaran filosofis tentang relasi antara Tuhan, alam, dan manusia dapat menjadi peretas
bahaya krisis lingkungan yang saat ini sedang mengalami masa yang paling berbahaya dan
kemerosotan yang sangat tajam. Nilai agama dan kearifan filosofis sangat diperlukan untuk
merawat keseimbangan alam semesta dari situasi krisis tersebut. Upaya penyelamatan dan
pelestarian alam dan lingkungan ini perlu terus diaktualisir. Ini berarti umat Islam ditantang
untuk menggali nilai-nilai dan rumusan filosofis mengenai konsep-konsep pelestarian
lingkungan, untuk selanjutnya dipraktikkan sebagai pegangan moral dan worldview dalam
semua aspek kehidupan.
Krisis lingkungan hidup global, yang dirasakan dan terjadi dewasa ini, sebenarnya bersumber
pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai
dirinya dan alam semesta, dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kekeliruan cara
pandang ini kemudian melahirkan perilaku yang keliru pula terhadap alam. Manusia keliru
memandang alam semesta dan keliru pula dalam menempatkan diri dalam konteks alam
semesta seluruhnya. Karena itu pembenahannya harus pula menyangkut pembenahan cara
pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi, baik dengan sesama manusia, dengan alam
semesta, maupun terutama interaksi manusia terhadap Tuhan, yang dalam worldview filosofis
selama ini sering dihilangkan.
Paradigma sains dan teknologi modern yang mekanistis-materialistis telah menjauhkan
manusia dari alam dengan sikap eksploitatif dan tidak peduli terhadap alam, sekaligus juga

9. telah menjauhkan manusia dari Tuhan, dengan sikap tidak patuh terhadap perintah Tuhan dan
melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerusakan alam. Paradigma tersebut
harus segera dibuang dan diganti dengan paradigma dan cara pandang yang menempatkan
manusia sebagai bagian integral dari alam dan makhluk Tuhan yang lain, serta perilaku penuh
tanggung jawab, penuh sikap hormat dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di
alam semesta. Eco-philosophy yang menganut paradigma spiritual ecology harus menjadi
paradigma dan cara pandang seluruh masyarakat dunia dalam berbagai usaha pelestarian alam.
Eco-philosophy berarti kearifan bagi manusia untuk hidup dalam keterkaitan dan
ketergantungan satu sama lain dengan seluruh alam semesta sebagai sebuah sunnah yang telah
didesain oleh Allah. Paradigma ini sekaligus merupakan upaya mengatasi masalah-masalah
yang terkait dengan kecenderungan ekologis manusia. Eco-philosophy harus menjadi cara
pandang menyeluruh mengenai alam semesta dan lingkungan hidup, dan diupayakan mampu
menjawab semua masalah lingkungan hidup dengan basis keyakinan spiritual dan filosofis.
Berdasarkan pandangan seperti itu maka akan lahir pola hidup manusia yang arif dalam
memelihara alam semesta sebagai sebuah rumah tangga, yang bersumber dari pemahaman,
kearifan dan keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mempunyai nilai pada dirinya
yang patut dihargai sebagai makhluk Allah yang tidak diciptakan oleh-Nya dengan sia-sia.
Keyakinan dan cara pandang seperti ini terungkap dalam perilaku dan tindakan konkret sebagai
sebuah aksi dan gerakan nyata. Ini tidak dimaksudkan hanya sebagai sebuah teori, tetapi
sesuatu yang harus menjelma dalam praksis kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan;
sebuah alternatif yang melakukan gerakan penyelamatan lingkungan hidup secara bersama-
sama, dengan mengampanyekan relasi harmonis antara Tuhan, alam semesta dan manusia.
Paradigma ini harus pula mengubah cara berpikir, sikap, gaya hidup dan perilaku manusia,
baik secara individu, masyarakat, maupun kebijakan politik dan ekonomi dalam satu negara.
Tujuan yang diharapkan adalah terciptanya sebuah kearifan filosofis religius yang meliputi
semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta tradisi yang menuntun
sikap dan perilaku manusia yang dihayati, diajarkan, dipraktikkan, dan diwariskan dari satu
generasi ke generasi berikutnya, sekaligus membentuk pola sikap manusia sehari-hari, baik
terhadap sesama manusia, terhadap alam semesta dan lingkungannya, serta terhadap Tuhan
yang Maha Esa.
(Supian, 2014)
II. Role of stakeholders
Kata pemangku kepentingan atau yang dalam bahasa inggris dikenal dengan kata stakeholder
bukanlah istilah yang asing di masyarakat. Menurut Freeman (1984) pemangku kepentingan
adalah suatu kelompok ataupun individu yang dapat memberikan pengaruh atau terkena
pengaruh dari tujuan suatu pihak. (aritua & wibosono, 2015)
Menurut Freeman, Stakeholders adalah “suatu kelompok ataupun individu yang saling
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan.
Menurut Wibisono (2007), stakeholder diartikan sebagai suatu pihak maupun kelompok yang
berkepentingan secara langsung / tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas
aktivitas dan eksistensi perusahaan.
Jadi, apa itu stakeholders? Stakeholders secara umum diartikan sebagai sekelompok manusia
atau komunitas yang terdiri dari masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan
perusahaan baik secara menyeluruh atau parsial.

10. Dari berbagai definisi tersebut bisa kita pahami bahwa stakeholders sangat berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan perusahaan atau dengan kata lain bisa mempengaruhi
kelangsungan hidup (going corncern) perusahaan.
Di era yang sudah maju ini, organisasi lingkungan sangat dibutuhkan sebagai kekuatan kontrol
sosial yang berfungsi mengawasi aktifitas perusahaan. Organisasi lingkungan ini secara umum
berorientasi dalam menghindari eksplotasi yang berlebihan terhadap lingkungan hidup oleh
perusahaan demi keuntungan perusahaan semata.
http://www.akuntansilengkap.com/bisnis/pengertian-stakeholder-teori-analisis-dan-
contoh/#contoh-stakeholders-bersama-ruang-lingkupnya
III. Partnerships
Menurut Supriadi kemitraan usaha adalah kerja sama antara dua pihak dengan hak dan
kewajiban yang setara dan saling menguntungkan. Dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun
1997 tentang Kemitraan juga telah dijelaskan bahwa arti dari kemitraan adalah kerja sama
usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan
pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan
prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.2 Demikian juga
oleh Marbun mengemukakan bahwa konsep kemitraan merupakan terjemahan kebersamaan
(partnership) atau bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya sesuai
dengan konsep manajemen berdasarkan sasaran atau partisipatif. Karena sesuai dengan konsep
manajemen partisipatif, perusahaan besar harus juga bertanggungjawab mengembangkan
usaha kecil dan masyarakat pelanggannya, karena pada akhirnya hanya konsep kemitraan
(partnership) yang dapat menjamin eksistensi perusahaan besar, Pleffer dan Salancik
mengemukakan bahwa konsep kemitraan didasarkan pada model teori yang bersifat
komplementer masyarakat madani dalam rangka pengembangan UMKM yang dapat
mensejahterakan masyarakat.
yang dapat menjelaskan jaringan usaha: Pertama, menurut perspektif pertukaran (exchange
persfective). Kedua, model ketergantungan sumber daya (resources dependence) yang banyak
mengilhami studi-studi organisasi dan bisnis.3
Seperti dikemukakan Tengku Syarif bahwa agar kemitraan antara usaha besar dengan usaha
kecil dan dapat berlangsung secara alamiah dan langgeng, maka dalam menjalin hubungan
bisnis didasarkan pada kaidah-kaidah bisnis sebagai berikut: (1). Saling menguntungkan, dan
saling membutuhkan, (2). Berorientasi pada peningkatan daya saing, (3).Memenuhi aspek: a.
Harga yang bersaing dibandingkan dengan harga yang ditawarkan pihak lain, b. Kualitas atau
mutu yang baik sesuai dengan yang diperjanjikan, c. Kuantitas, yaitu dapat memenuhi jumlah
yang ditentukan, d. Delivery, yaitu pemenuhan penyerahan barang/jasa tepat waktu sesuai
yang disepakati. (4). Ada kesediaan dari pihak usaha besar untuk melakukan pembinaan
terhadap usaha kecil sebagai mitra usahanya. Kerjasama atau kemitraan usaha dimaksudkan
agar terdapat hubungan yang sinergi, tidak satu pihak pun yang dikorbankan karena
kepentingan pihak lain. (ghassani, 2015)
Kemitraan mengacu kepada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 adalah kerja sama dalam
keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,
mempercayai, mem perkuat, dan menguntung kan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah dengan Usaha Besar. Mengacu pada penertian ini, maka kemitraan itu bisa terjadi
antar UMKM dan antara UMKM dengan Usaha Besar. Kemitraan mencakup satu ataau lebih
substansi bisnis (seperti: di bidang produksi, pemasaran, investasi dan sebagainya) dituangkan
dalam suatu perjanjian tertulis.

11. Pola Kemitraan merupakan suatu bentuk Kemitraan yang di dalam undang-Undang nomor 20
tahun 2008 tentang UMKM, terdiri dari beragam bentuk, yaitu:
a) Inti Plasma;
b) Subkontrak;
c) Waralaba;
d) Perdagangan umum;
e) Distribusi dan Keagenan;
f) Bagi hasil;
g) Kerjasama Operasional;
h) Usaha Patungan (joint venture);
i) Penyumberluaran (outsourcing); dan
j) Bentuk Kemitraan lainnya.
Dalam konteks yang lebih luas, esensi Kemitraan itu bukanlah semata-mata kerjasama
(cooperation) biasa, tetapi sejalan dengan pemikiran Porter (2011), Kemitraan merupakan
suatu aliansi stratejik (strategic aliance), dimana para pihak yang bekerjasama, yaitu :
a) Adanya kesetaan posisi dan independensi
b) Adanya kompetensi inti
c) Adanya risiko dan berbagi manfaat
d) Adanya hal yang saling dipertukarkan
Konsep ini dengan demikian mengarahkan bagaimana suatu kemitraan itu terjadi, di mana para
pihak yang terlibat dalam kemitraan saling memperoleh manfaat, berbagi risiko, dan terjaminnya
keberlanjutan bisnis dari pihak yang bekerjasama. Pada akhirnya kemitraan seperti itulah yang
diharapkan terjadi sehingga kemitraan yang dilakukan para pihak tidaklah semata-mata sekedar
untuk memenuhi apa yang dianjurkan Pemerintah atau peraturan perundangan. (Suwandi, 2015)
References
aritua, s., & wibosono, h. (2015). ANALISIS INTERAKSI PEMANGKU KEPENTINGAN:
PEMANFAATAN KORIDOR PANTAI DI KABUPATEN INDRAMAYU. Perencanan
Wilayah dan Kota, 1(1), 1-8.
ghassani, n. (2015). “KEMITRAAN PENGEMBANGAN UMKM”. Kebijakan dan Manajemen
Publik, 3(2), 1-10.
Hariadi, U. (2015). PANDUAN ETIKA LINGKUNGAN HIDUP . Agros, 17(1), 139-144.
Supian. (2014). Filsafat Ramah Lingkungan. Tasawuf dan Pemikiran Islam, 4(2), 1-25.
Suwandi. (2015). MENCARI FORMAT POLA KEMITRAAN INVESTASI. Jakarta: Universitas
Bakrie.